SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
UUPA SEBAGAI SUMBER HUKUM
PERTANAHAN INDONESIA
A. Norma Yuridis UUPA
B. Lahirnya UUPA dan Akibat
Hukumnya
C. Sumber Hukum Pertanahan
Indonesia
D. Tujuan UUPA
2
NORMA YURIDIS UUPA
 Pasal 33 ayat (3) (UUD1945) mengamanahkan agar menjadikan tanah
sebagai sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 Untuk mewujudkan amanah tersebut maka kemudian diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA).
 Substansi UUPA bermuatan norma kewenangan (bevoegdheidsnorm)
yang telah diatribusikan kepada negara sebagai subjek hukum untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air,
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya).
 Norma kewenangan ini pula yang kemudian memposisikan UUPA sebagai
regulasi pundamen dalam hukum agraria di Indonesia dalam arti luas
yaitu meliputi pengaturan-pengaturan hukum tentang BARKA.
SUMBER HUKUM PERTANAHAN
1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat
(3).
2. Undang-undang Pokok Agraria.
Undang-undang ini dimuat dalam Undang-undang Nomor : 5
Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
tertanggal 24 September 1960 diundangkan dan dimuat dalam
Lembaran Negara tahun 1960-104, dan penjelasannya dimuat
dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 2043.
3. Peraturan pelaksanaan UUPA (PP, PERPRES, KEPRES, PERMEN,
KEPMEN dst)
4. Peraturan lama, tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan
peraturan/Pasal Peralihan, masih berlaku.Peraturan
pelaksanaan UUPA
SEJARAH UUPA
HUKUM
PERTANAHAN
Hukum Perdata
Barat (BW)
Ketentuan
Hukum Adat
UUPA No. 5/1960
Asas Domein
Sejarah Panjang
1948 – 1960 (12thn)
1.Panitia Yogya
2.Panitia Jakarta
3.Panitia Soewahjo
4.Rancangan Soenarjo
5.Rancangan Soejawro
RUU
PERTANAHAN
PERATURAN-
PERATURAN
YANG
DICABUT
UUPA
Agraris wet
Domeinverklaring
Koninlijk Besluit
Buku II KUHPerdata
sepanjang yang mengenai
bumi air serta kekayaan
alam yang terkandung di
dalamnya, kecuali
ketentuan-ketentuan
mengenai hypotheek yang
masih berlaku pada mulai
berlakunya undang-undang
ini.
TUJUAN UUPA
1. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan
hukum agraria nasional.
2. Meletakan dasar-dasar untuk
mengadakan satuan dan kesederhanaan
dalam hukum tanah.
3. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan
kepastian hukum mengenai hak-hak atas
tanah bagi rakyat seluruhnya.
PRINSIP/ASAS UUPA
1. Asas kebangsaan (Ps 1 (1), (2), (3) )
2. Hak Menguasasi dari Negara (Ps 2)
3. Pengakuan hak ulayat (Ps 3)
4. Asas fungsi sosial Hak Atas Tanah (Ps 6)
5. Hanya WNI yang dapat mempunya Hubungan
dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa (Ps 9 (1) )
6. Persamaan antara laki dan wanita (Ps 9 (2) )
7. Asas land reform (Ps 10)
8. Asas tata guna tanah (Ps 14)
Terima

More Related Content

Similar to UUPA SEBAGAI SUMBER

Undang undang-no-5-tahun-1960-1
Undang undang-no-5-tahun-1960-1Undang undang-no-5-tahun-1960-1
Undang undang-no-5-tahun-1960-1Wahyu Novarianto
 
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxHUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxelmiUtari
 
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanDasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanLeks&Co
 
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptxHUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptxRismaMawar1
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Leks&Co
 
HUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxHUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxAdeFitri22
 
Hukum agraria
Hukum agraria Hukum agraria
Hukum agraria Mr.Mahmud
 
MAKALAH REGULASI PERTAMBANGAN.docx
MAKALAH REGULASI PERTAMBANGAN.docxMAKALAH REGULASI PERTAMBANGAN.docx
MAKALAH REGULASI PERTAMBANGAN.docxebbyabadi
 
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdf
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdfPRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdf
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdfUsmanJambak1
 
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.pptkuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.pptIkutaTomakun
 
Makalah hukum agraria di indonesia
Makalah hukum agraria di indonesiaMakalah hukum agraria di indonesia
Makalah hukum agraria di indonesiaRahmanzie Share
 
LANDREFORM.pptx
LANDREFORM.pptxLANDREFORM.pptx
LANDREFORM.pptxmaiRE23
 
UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria
UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar AgrariaUU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria
UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar AgrariaUniversity of North Sumatera
 

Similar to UUPA SEBAGAI SUMBER (20)

Undang undang-no-5-tahun-1960-1
Undang undang-no-5-tahun-1960-1Undang undang-no-5-tahun-1960-1
Undang undang-no-5-tahun-1960-1
 
PPT-HUKUM-AGRARIA.ppt
PPT-HUKUM-AGRARIA.pptPPT-HUKUM-AGRARIA.ppt
PPT-HUKUM-AGRARIA.ppt
 
Agraria uupa uu no 5 1960
Agraria uupa uu no 5 1960Agraria uupa uu no 5 1960
Agraria uupa uu no 5 1960
 
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxHUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
 
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanDasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
 
Uu No5 1960pokok Pokokagraria
Uu No5 1960pokok PokokagrariaUu No5 1960pokok Pokokagraria
Uu No5 1960pokok Pokokagraria
 
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptxHUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
 
Edit hukum adat
Edit hukum adatEdit hukum adat
Edit hukum adat
 
HUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxHUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptx
 
Hukum agraria
Hukum agraria Hukum agraria
Hukum agraria
 
MAKALAH REGULASI PERTAMBANGAN.docx
MAKALAH REGULASI PERTAMBANGAN.docxMAKALAH REGULASI PERTAMBANGAN.docx
MAKALAH REGULASI PERTAMBANGAN.docx
 
Dasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptx
Dasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptxDasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptx
Dasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptx
 
LANDREFORM.pptx
LANDREFORM.pptxLANDREFORM.pptx
LANDREFORM.pptx
 
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdf
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdfPRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdf
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdf
 
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.pptkuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
 
Makalah hukum agraria di indonesia
Makalah hukum agraria di indonesiaMakalah hukum agraria di indonesia
Makalah hukum agraria di indonesia
 
LANDREFORM.pptx
LANDREFORM.pptxLANDREFORM.pptx
LANDREFORM.pptx
 
UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria
UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar AgrariaUU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria
UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria
 

Recently uploaded

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 

Recently uploaded (6)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 

UUPA SEBAGAI SUMBER

  • 1.
  • 2. UUPA SEBAGAI SUMBER HUKUM PERTANAHAN INDONESIA A. Norma Yuridis UUPA B. Lahirnya UUPA dan Akibat Hukumnya C. Sumber Hukum Pertanahan Indonesia D. Tujuan UUPA 2
  • 3. NORMA YURIDIS UUPA  Pasal 33 ayat (3) (UUD1945) mengamanahkan agar menjadikan tanah sebagai sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Untuk mewujudkan amanah tersebut maka kemudian diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).  Substansi UUPA bermuatan norma kewenangan (bevoegdheidsnorm) yang telah diatribusikan kepada negara sebagai subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya).  Norma kewenangan ini pula yang kemudian memposisikan UUPA sebagai regulasi pundamen dalam hukum agraria di Indonesia dalam arti luas yaitu meliputi pengaturan-pengaturan hukum tentang BARKA.
  • 4. SUMBER HUKUM PERTANAHAN 1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3). 2. Undang-undang Pokok Agraria. Undang-undang ini dimuat dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tertanggal 24 September 1960 diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960-104, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 2043. 3. Peraturan pelaksanaan UUPA (PP, PERPRES, KEPRES, PERMEN, KEPMEN dst) 4. Peraturan lama, tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan peraturan/Pasal Peralihan, masih berlaku.Peraturan pelaksanaan UUPA
  • 5. SEJARAH UUPA HUKUM PERTANAHAN Hukum Perdata Barat (BW) Ketentuan Hukum Adat UUPA No. 5/1960 Asas Domein Sejarah Panjang 1948 – 1960 (12thn) 1.Panitia Yogya 2.Panitia Jakarta 3.Panitia Soewahjo 4.Rancangan Soenarjo 5.Rancangan Soejawro RUU PERTANAHAN
  • 6. PERATURAN- PERATURAN YANG DICABUT UUPA Agraris wet Domeinverklaring Koninlijk Besluit Buku II KUHPerdata sepanjang yang mengenai bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini.
  • 7. TUJUAN UUPA 1. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. 2. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan satuan dan kesederhanaan dalam hukum tanah. 3. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
  • 8. PRINSIP/ASAS UUPA 1. Asas kebangsaan (Ps 1 (1), (2), (3) ) 2. Hak Menguasasi dari Negara (Ps 2) 3. Pengakuan hak ulayat (Ps 3) 4. Asas fungsi sosial Hak Atas Tanah (Ps 6) 5. Hanya WNI yang dapat mempunya Hubungan dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa (Ps 9 (1) ) 6. Persamaan antara laki dan wanita (Ps 9 (2) ) 7. Asas land reform (Ps 10) 8. Asas tata guna tanah (Ps 14)