Analisis strategi Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF). Koperasi ini didirikan pada 2006 di Depok dan berfokus pada pembiayaan UMKM. Penelitian ini akan menganalisis strategi koperasi dalam menekan pembiayaan bermasalah melalui analisis karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan jaminan calon debitur.

1. Analisis Strategi Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera dalam
menekan tingkat Non Performing Financing (NPF)
PROPOSAL PENELITIAN
Muhammad Yusuf
NIM 41202090
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah
STEI SEBI
1437 H / 2016 M

2. 1. Judul
Analisis Strategi Koperasi Syariah KSU Bina Usaha Sejahtera dalam menekan
tingkat Non Performing Financing (NPF)
2. Latar Belakang
Sistem ekonomi islam di Indonesia saat ini telah mengalamin perkembangan
yang cukup pesat ditandai dengan berkembangnya jumlah lembaga keuangan
perbankan (BUS dan UUS) begitu pun dengan lembaga keuangan non perbankan
seperti koperasi syariah, asuransi syariah dan pegadaian syariah. sistem ekonomi
islam adalah sistem ekonomi yang dalam menjalankan oprasionalnya berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam syariat islam, sehingga sistem ekonomi islam biasa
juga dikenal dengan sistem ekonomi syariah. keberadaan sistem ekonomi dalam
Islam berawal dari definisi atau pemahaman bahwa Islam merupakan sistem
kehidupan yang lengkap dan mengatur semua sisi kehidupan manusia, baik itu
yang berhubungan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat.
Sebagai suatu sistem ekonomi yang dikenal dalam islam tentunya berbeda
dengan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional.
Sistem ekonomi islam tidak membolehkan adanya transaksi riba dalam setiap
aktivitas oprasional ekonominya, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional
yang melihat bahwa riba atau yang lebih dikenal dengan bunga (interest)
merupakan hal yang wajar dilakukan dalam sebuah transaksi. Demikian pula
dalam sistem ekonomi islam selain riba/bunga juga dilarang melakukan transaksi
yang mengandung unsur ketidakjelasan yang dikenal dengan transaksi yang
mengandung gharar. Dalam pengaplikasian sistem ekonomi islam ini dalam
kehidupan manusia, Rasulullah sudah memperlihatkannya bagaimana beliau
membangun sistem ekonomi lewat Baitul Maal Wattamwil atau saat ini yang lebih
dikenal dengan koperasi syariah.
Di Indonesia sendiri undang-undang dasar 1945 menempatkan koperasi
sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Atas dasar itu koperasi sebagai suatu
perusahaan yang permanen dan memungkinkan koperasi untuk berkembang
secara ekonomis. Dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan secara
terus menerus dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat

3. secara sekitarnya secara umum, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa koperasi
syariah telah memberikan sumbangan yang mendasar dalam pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Koperasi syariah di Indonesia sendiri telah mulai ada sejak tahun 1992 di
Jakarta yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil, seiring
dengan berkembangnya jumlah BMT atau yang lebih dikenal dengan koperasi
syariah mulailah koperasi syariah ini diperbincangkan karna koperasi syariah
dapat menjadi solusi dan alternative UMKM di Indonesia dalam memperoleh
pembiayaan secara syariah. Lembaga BMT sebagai basis ekonomi rakyat yang
berdasar atas prinsip kekeluargaan maka BMT berbadan hukum koperasi yang
mengacu pada undang-undang No.25 tahun 1992 tentang pengkoprasian,
selanjutnya sebagai bentuk legalitas koperasi syariah maka kementrian koperasi
mengeluarkan peraturan No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk
pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). sehingga
semua kegiatan koperasi syariah harus berdasarkan keputusan menteri tersebut
yang menyatakan bahwa KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak
di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan prinsip bagi hasil
(syariah). Produk utama dari koperasi jasa keuangan syariah adalah simpanan,
pembiayaan serta investasi. Setiap produk dilakukan sesuai dengan akad yang
sesuai dengan syariah Islam. Perbedaan mendasar dari koperasi syariah dengan
koperasi konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil pada koperasi syariah
dan penerapan sistem bunga pada koperasi konvensional.
Secara umum prinsip oprasional koperasi adalah membantu kesejahteraan
para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya dalam prinsip koperasi
syariah tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong
royong (ta’awun alal birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun
kemandirian hidup. (Koperasi Syariah, Nur S Buchori 2009, hlm: 15)

4. Perkembangan koperasi di Indonesia dari tiap tahunnya mengalami
peningkatan yang besar, jumlah pertumbuhan koperasi dapat dilihat pada data
grafik dibawah ini.
Grafik 1.1
Jumlah Koperasi di Indonesia 2010-2014
Sumber data: depkop.go.id (diolah)
Dari table diatas dapat dilihat secara jelas bahwa pertumbuhan jumlah
koperasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti gambar diatas
digambarkan pada tahun 2010 jumlah nasional koperasi yang ada di Indonesia
sebesar 177.482 Unit, namun dalam jarak 4 tahun dari tahun 2010 ke tahun 2014
jumlah koperasi mengalami peningkatan jumlah sebanyak 32.006 unit koperasi
atau sebesar 15,2 %. Hal ini menandakan bahwa koperasi di Indonesia sangat
dibutuhkan oleh masyarakat karna jumlah koperasi terus mengalami
pertumbuhan, selain itu koperasi juga menjadi penopang dalam perekonomian
rakyat terutama dalam membangun UMKM yang jarang dan tidak tersentuh oleh
pembiayaan perbankan, sehingga koperasi di Indonesia menjadi solusi dalam
membangun dan meningkatkan UMKM yang ada saat ini.
Adapun jika dilihat dari kinerja koperasi di Indonesia selama 10 tahun
terakhir juga telah menunjukan kinerja yang positif, dilihat dari usaha dan sisa
hasil usaha (SHU) juga menunjukkan kinerja yang terus meningkat, Jumlah modal
koperasi meningkat rata-rata sekitar 28,9 persen dalam 10 tahun terakhir, yang

5. utamanya didorong oleh peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjadi
anggota koperasi sehingga menambah modal koperasi secara mandiri. Hal seperti
ini tentunya mendukung dalam mendorong perbaikan rasio modal sendiri dan
modal luar koperasi, dan juga menjadi indikasi peningkatan kemandirian koperasi.
Peningkatan SHU yang lebih tinggi dibandingkan dengan volume usaha
menunjukkan perbaikan nilai kemanfaatan ekonomi koperasi, selain kemanfaatan
dari layanan dan produk pembiayaan yang diberikan koperasi bagi anggotanya.
Adapun kinerja koperasi secara umum dalam rentang 10 tahun terakhir dapat
dilihat pada gambar dibawah ini,
Grafik 1.2
Kinerja Koperasi di Indonesia tahun 2004-2014
Sumber data: Renstra kementerian koperasi dan ukm 2015-2019
Seiring dengan peningkatan jumlah koperasi secara nasional juga diiringi
oleh jumlah pertumbuhan koperasi diseluruh wilayah dan kota di Indonesia,
seperti halnya yang terjadi di kota Depok provinsi jawa barat, pertumbuhan
koperasi yang secara cepat merata di seluruh kecamatan yang ada di kota Depok
ditandai dengan munculnya koperasi-koperasi yang menawarkan jenis usahanya
baik itu jenis koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi pemasaran,
koperasi konsumen, koperasi jasa bahkan koprasi serba usaha dengan konsep
syariah ataupun konvensional, seperti yang yang dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :

6. Tabel 1.1
Jumlah Koperasi di kota Depok Berdasarkan Kecamatan
No. Nama Kecamatan Jumlah Koperasi
1 Beji 77
2 Bojongsari 33
3 Cilodong 37
4 Cimanggis 75
5 Cinere 18
6 Cipayung 29
7 Limo 23
8 Pancoran Mas 114
9 Sawangan 45
10 Sukmajaya 101
11 Tapos 56
JUMLAH 618
Sumber data: kukmp.depok.go.id
Dari data yang digambarkan diatas menunjukan jumlah koperasi yang ada
di wilayah Depok sebanyak 618 unit yang tersebar di 11 Kecamatan, dengan
jumlah koperasi terbanyak ada di Kecamatan Pancoran Mas sebesar 114 unit
kemudian Kecamatan Sukmajaya yang terdapat 101 unit koperasi, adapun
kecamatan yang jumlah unit koperasinya paling sedikit adalah kecamatan Cinere
yang jumlah koperasinya hanya 18 unit koperasi, dari data di atas juga
menginformasikan bahwa penyebaran koperasi di tiap kecamatan di wilayah
Depok sudah terdapat koperasi yang aktif dalam menjalankan operasionalnya
berupa penawaran pembiayaan kepada anggota koperasi. Di kota Depok juga
mengalami pertumbuhan jumlah koperasi pada tiap tahunnya, walaupun
peningkatannya tidak banyak tetapi koperasi tetap bermunculan hal ini
menggambarkan bahwa koperasi masih di butuhkan oleh masyarakat depok dalam
mengembangkan usahanya, adapun pertumbuhan jumlah koperasi pada 10 tahun
terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.2
Pertumbuhan jumlah koperasi tahun 2005-2014
No Tahun Koperasi yang baru
1 2005 45 Unit

7. 2 2006 36 Unit
3 2007 39 Unit
4 2008 69 Unit
5 2009 39 Unit
6 2010 38 Unit
7 2011 43 Unit
8 2012 16 Unit
9 2013 18 Unit
10 2014 10 Unit
Rata-rata pertumbuhan 35
Sumber data: kukmp.depok.go.id
Dari data diatas menggambarkan bahwa di Kota Depok tiap tahunnya
terdapat koperasi baru yang muncul atau berdiri, namun jika di lihat di lapangan
berdasarkan data departemen koperasi kota Depok seiring dengan pertumbuhan
jumlah koperasi yang sekarang jumlahnya mencapai 618 unit koperasi, terdapat
koperasi yang tidak beroprasional atau tidak aktif sebesar 38% atau berjumlah 232
unit koperasi dan adapun yang aktif sebesar 62% atau 386 unit koperasi, seperti
yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Grafik 1.3
Presentasi Koperasi yang aktif dan tidak aktif di Kota Depok

8. Sumber data: kukmp.depok.go.id
Dari grafik-grafik diatas dan sebelumnya dapat diketahuin jumlah koperasi
yang ada di kota Depok sebanyak 618 unit koperasi diatas, dan koperasi yang
aktif menjalankan oprasionalnya hanya sebesar 62 % atau hanya 386 unit
Koperasi, dan jika dilihat dari jenis usaha koperasi yang ada di Kota Depok maka
dapat dibedakan kedalam dua jenis usaha yaitu jenis usaha Syariah dan jenis
usaha konvensional, berdasarkan data rekapitulasi per kelompok usaha terdapat 33
unit koperasi syariah dan 77 unit koperasi konvensional.
Salah satu koperasi syariah yang ada di Kota Depok dan berdiri di
kecamatan pancoran mas dengan jumlah koperasi terbanyak yang ada di kota
Depok dan koperasi ini juga senantiasa mengalami perkembangan jumlah modal,
aset dan anggota pada tiap tahunnya disaat banyak koperasi yang tutup dan tidak
beroprasional, koperasi tersebut adalah koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera
(BUSRA) yang terletak di Kecamatan Pancoran Mas berdiri sejak tahun 2006 atau
tepatnya pada tanggal 10 Februari 2006 yang diketuai oleh Bapak Mukhlas,
AMKL. KSU Bina Usaha Sejahtera didirikan dengan modal awal sebesar Rp
65.402.502 yang beranggotakan 10 KSM se-Jabodetabek terdiri dari 500 orang
yang bergelut di bidang usaha mikro. Seiring dengan terus meningkatnya
pembiayaan yang disalurkan oleh KSU Bina Usaha Sejahtera pada tiap tahunnya
maka diperlukan strategi-strategi yang tepat untuk menekan pembiayaan yang
bermasalah (macet) agar koperasi tidak mengalami kerugian dalam menjalankan
usahanya, setiap lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan pasti
melakukan analisi pembiayaan yang meliputi : Character, Capacity, Capital,
Condition, dan Collateral atau yang dikenal dengan analisis 5C. analisis ini
dilakukan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah atau anggota
koperasi yang mengajukan pembiayaan sehingga pihak koperasi dapat mengetahui
keadaan calon debitur apakah pembiayaan ini akan disetujui atau tidak. Hal ini
dilakukan oleh pihak koperasi agar dapat meminimalisis pembiayaan yang
bermasalaha, akan tetapi walaupun setiap lembaga keuangan melakukan hal ini
pembiayaan yang bermasalah pasti akan tetap ada pada tiap tahunnya walau
presentase pembiayaan bermasalah pada tiap lembaga keuangan berbeda

9. tergantung strategi internal pengurus lembaga keuangan dalam menganalisis
pembiayaan yang disalurkan dengan tujuan menekan tingkat NPF (Non
Performing Financing). Oleh karena itu penulis dalam penulisan skripsi ini
mengambil pembahasan dengan judul: “Analisis Strategi Koperasi KSU Bina
Usaha Sejahtera dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF)”
3. Rumusan Masalah
Perkembangan dunia usaha saat itu berlangsung sangat cepat, yang tentunya
menimbulkan persaingan yang sangat kompetitor di lingkungan bisnis tak
terkecuali di dunia bisnis syaraih, baik itu di sektor perbankan syariah atau pun
non perbankan seperti koperasi syariah dan UMKM. Dengan persaingan di dunia
bisnis pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syaraih seperti
perbankan syariah dan koperasi syariah harus memiliki strategi yang efektif dalam
menekan tingkat pembiayaan yang bermasalah (NPF), atas dasar persoalan
tersebut dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah:
1) Bagaimana Strategi Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera dalam menekan
Tingkat NPF?
2) Apakah strategi di Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera efektif untuk
menekan tingkat NPF?
4. Batasan Masalah
Agar permasalahan tidak terlalu luas maka penulis memberikan batasan masalah
terhadap objek yang di kaji, adapun pembatasan masalah diantaranya:
1) Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang bagaimana
strategi yang digunakan oleh Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera dalam
Menekan Tingkat Non Performing Financing
2) Penelitian dilakukan pada Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera
5. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1) Tujuan Penelitian
i. Untuk mengetahui bagaimana strategi Koperasi KSU Bina Usaha
Sejahtera dalam menekan tingkat NPF

10. ii. Untuk mengetahui tingkat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
Koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera dalam menekan tingkat NPF
2) Manfaat Penelitian
i. Bagi Penulis: Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan dalam rangka
menyelesaikan tugas akhir
ii. Bagi Akademis: Sebagai bahan pengembangan teori strategi bagi
koperasi syariah, terutama strategi dalam menekan tingkat NPF pada
pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah lainnya.
iii. Bagi perusahaan: Sebagai bahan evaluasi bagi strategi yang telah
diterapkan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat
keputusan terkait strategi koperasi syariah yang akan diterapkan
terutama terkait strategi dalam menekan tingkat NPF.
6. Penelitian Terdahulu
1) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 1 No. 1 Januari 2015, UPAYA
PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Pada KJKS Baitul
Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik
Jawa timur Periode 2011-2013), Daniatu Listanti|Moch Dzulkirom|
Topowijono, Univ. Brawijaya Malang
2) Jurnal-Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah|Bisnis dan
Kewirausahaan Vol. IV, No. 2, Agustus 2015, Edi Susilo
7. Landasan Teori
i. Pengertian Koperasi
Koperasi syariah atau biasa dikenal dengan Baitul Maal wattamwil (BMT),
Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul
tamwil, baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan
penyaluran dana non-profit, seperti: Zakat, infaq, dan Shadaqah. Sedangkan
Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. (Bank
dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi edisi 3, Heri Sudarsono

11. 2008, Hal: 103). Berdasarkan peraturan Mentri KUKM No. 35 tahun 2007
disebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut
KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan,
investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
Sejak munculnyan koperasi yang praktek usahanya dikelola secara syariah
secara dengan cepat berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting
dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama usaha kecil menengah.
Berkembangnya koperasi syariah di Indonesia yang bernaung dalam payung
hukum kementrian koperasi lewat diterbitkannya Surat Keputusan Nomor
91/kep/MKUKM/IX/2004. Saat ini koperasi syariah di Indonesia telah memiliki
payung hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Kementrian KUKM sehingga menempatkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(KJKS) yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan
simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) menjadi pilihan masyarakat Indonesia
yang secara umum beragama Islam. Dengan demikian semua BMT yang ada di
Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS. Koperasi syariah sendiri berdiri
dengan tujuan untuk mensejahterahkan anggota-anggotanya secara khusus dan
masyarakat Indonesia secara umumnya, peran koperasi syariah dalam membangun
perekonomian berdasarkan prinsip Islam yang berkeadilan dan terbebas dari riba,
gharar dan maysir sangat ditunggu kiprahnya oleh masyarakat Indonesia dan
umat islam secara khususnya. Dan tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan
koperasi syariah berhadapan dengan kompetitor lembaga keuangan yang lain, baik
itu perbankan dan koperasi konvensional yang prinsip oprasionalnya tidak
berdasarkan prinsip islam dan tentunya kehadiran mereka sudah jauh lebih lama
dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sehingga dalam pendirian koperasi
syariah memerlukan perencanaan yang cukup bagus dan dituntut memiliki
keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam pengurus internal koperasi agar
koperasi dapat berkompetisi dan berhenti di tengah jalan.

12. Koperasi syariah dapat berkembang dengan cepat di Indonesia tidak lepas
dari dukungan oleh kementrian koperasi dan usaha kecil menengah, berbagai
macam peraturan yang telah di tetapkan, diantaranya ditetapkannya pedoman
standar operasional dalam peraturan kementrian KUKM NOMOR :
35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang “pedoman standar operasional manajemen
koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah” serta peraturan
terkait pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh
koperasi dalam peraturan kementrian KUKM NOMOR 16
/Per/M.KUKM/IX/2015. Hal ini menandakan bahwa koperasi syariah dituntut
agar professional dalam menjalankan usahanya guna memberikan pelayanan
terbaik terhadap masyarakat. Karna Secara umum prinsip oprasional koperasi
adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan
tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu
prinsip gotong royong (ta’awun alal birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam
membangun kemandirian hidup. (Koperasi Syariah, Nur S Buchori 2009, hlm: 15)
ii. Fungsi dan Tujuan Koperasi
Nur S Buchori dalam bukunya Koperasi Syariah menyebutkan bahwa koperasi
memiliki 3 Fungsi yaitu:
1. Sebagai Manajer Investasi
Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat
memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para
pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau
anggota yang berhak mendapatkan dana atau juga bisa kepada calon atau
anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.
2. Sebagai Investor
Peran sebagai investor (Shahibul Maal) bagi koperasi syariah adalah jika,
sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain
yang kemudian dikelolah secara professional dan efektif tanpa persyaratan

13. khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk
terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.
Prinsip pengelolaan dana ini disebut sebagai Mudharabah Mutlaqah, yaitu
investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola
investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Fungsi Sosial
Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan social baik
kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat
Dhu’afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat
(Emergency Loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan
pengembalian pokok (Al-Qard) yang sumber dananya berasal dari modal
maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan
sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota
masyarakat dhu’afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa
pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari ZIS
(Zakat, Infak dan Shadaqah). Pinjaman Qardhul Hasan ini diutamakan
sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar,
jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan
pengembalian pokoknya.
iii. Organisasi Koperasi
Untuk memperlancar tugas koperasi, maka diperlukan struktur yang
mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada dalam
koperasi tersebut. Struktur organisasi koperasi meliputi, Musyawarah Anggota
Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina manajemen, Manajer,
Pemasaran, Kasir dan Pembukuan.
Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut:
 Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan
tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan Makro koperasi

14.  Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi koperasi
 Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya koperasi dalam
merealisasikan programnya
 Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota koperasi dan
memimpin koperasi dalam merealisasikan programnya
 Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk
koperasi
 Kasir bertugas melayani nasabah
 Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet
koperasi
iv. Prinsip Operasi Koperasi
Koperasi dalam menjalankan usahanya, mengunakan 3 prinsip1
, yaitu:
1. Prinsip Bagi Hasil
Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberian pinjaman koperasi,
dengan akad sebagai berikut:
• Al-Mudharabah
• Al-Musyarakah
• Al-Muzara’ah
• Al-Musaqah
2. Sistem Jual Beli
Sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaan koperasi
mengangkat Nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan
pembelian barang atas nama koperasi, dan kemudian bertindak sebagai
penjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah mark-up.
Keuntungan koperasi nantinya akan dibagi kepada penyedia dana, adapun
akad yang bisa digunakan ialah:
1
(Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi edisi 3, Heri Sudarsono 2008,
Hal: 103)

15. • Bai’ al-Murabahah
• Bai’ as-Salam
• Bai’ al-Istishna
• Bai’ Bitsamanin Ajil
3. Sistem Non-Profit
Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan
pembiyaan yang bersifat social dan non-komersil, nasabah cukup
mengembalikan pokok pinjamannya saja. Akad yang digunakan ialah Al-
Qardhul Hasan
4. Akad Bersyarikat
Akad bersyarikat adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dan
masing-masing pihak atau lebih, dan masing-masing pihak mengikut
sertkan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian
keuntungan/kerugian yang disepakati, adapun akad yang digunakan ialah:
• Al-Musyarakah
• Al-Mudharabah
5. Produk Pembiayaan
Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam di antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka
waktu tertentu.
• Pembiayaan al-Murabahah (MBA)
• Pembiayaan al-Bai’ Bitsamanin Ajil (BBA)
• Pembiayaan al-Mudharabah (MDA)
• Pembiayaan al-Musyarakah (MSA)
Untuk meningkatkan peran koperasi dalam kehidupan ekonomi
masyarakat, maka koperasi terbuka untuk menciptakan produk baru.
Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat, yaitu:

16. a. Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah
b. Dapat ditangani oleh sistem operasi koperasi bersangkutan
c. Membawa kemaslahatan bagi masyarakat
v. Pembiayaan
a. Pengertian Pembiayaan
Penyaluran dana dalam lembaga keuangan konvensional biasanya
disebut kredit, sementara dalam lembaga keuangan syariah disebut
pembiayaan atau pada koperasi biasa juga disebut pinjaman, pembiayaan
pada lembaga keuangan seperti bank dan koperasi merupakan kegiatan yang
sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup lembaga
keuangan tersebut jika dikelola dengan baik, akan tetapi jika sebaliknya
apabila pengelolaan pembiayaan tidak baik maka akan menimbulkan
masalah dan bahkan dapat menjadi penyebab bangkrut dan tutupnya sebuah
perbankan ataupun koperasi (Rukmana dan Buchori, 2014).
b. Proses Pembiayaan
Secara garis besar proses pembiayaan pada lembaga keuangan dengan
konsep konvensional dan syariah, baik perbankan atau koperasi adalah
hamper sama, adapun proses pembiayaan meliputi: aplikasi pembiayaan,
analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan
penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan
pengawasan serta penyelesaian pembiayaan (Rukmana dan Buchori, 2014).
c. Analisis pembiayaan
Salah satu bagian penting dalam proses pembiayaan ialah analisis
pembiayaan, analisis ini sangat penting dilakukan untuk meyakinkan
lembaga bahwa nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan dapat
dipercaya dan dana yang nantinya akan disalurkan dapat terealisasi dengan
aman, dalam arti bahwa dana yang diberikan tersebut dapat dikembalikan
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam analisis
pembiayaan harus berpedoman dengan 5 prinsip yaitu: character, capacity,
capital, collateral dan condition atau lebih dikenal dengan prinsip 5C.

17. namun selain prinsip 5C dalam analisis pembiayaan ada pula prinsip 7P
yang lebih spesifik menggambarkan bagaimana memetakan kelayakan suatu
pengajuan pembiayaan bagi lembaga keuangan syariah, adapun prinsip 7P
ialah: personality, party, porpuse, prospect, payment, profitability, dan
protection.
d. Tujuan Pembiayaan
e. Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) merupakan
bagian atau resikodari pembiayaan yang diberikan dari lembaga keuangan
baik itu perbankan atau pun non perbankan seperti koperasi, semua lembaga
keuangan dapat dipastikan memiliki pembiayaan yang bermasalah sehingga
lembaga keuangan dituntuk untuk meminimalkan pembiayaan yang
memiliki potensi bermasalah lewat analisis yang baik sebelum memberikan
pembiayaan, karena pembiayaan yang bermasalah ini dapat merugikan
lembaga keuangan tersebut dengan menggerus modal dan keuntungan yang
telah diperoleh sehingga banyak lembaga keuangan yang berakhir tutup
karena besarnya pembiayaan bermasalah yang dialaminya.
Kredit (Pembiayaan) bermasalah adalah: semua kredit (pembiayaa)
yang mengandung resiko tinggi, atau kredit (pembiayaan) bermasalah
adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi
standar kualitas yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan.
f. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
g. Strategi Penangan Pembiayaan Bermasalah
8. Metode Penelitian
1) Jenis Penelitian: Deskriptif yang bertujuan menggambarkan atau
mendeskripsikan strategi koperasi KSU Bina Usaha Sejahtera dalam
menekan tingkat NPF
2) Sumer Data: Peneliti dalam memperoleh data lewat Data Primer dan Data
Sekunder

18. a. Data Primer: Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung
dari sumber aslinya seperti subyek yang diwawancarai.
b. Data Sekunder :Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber
yang kedua, seperti buku-buku dokumen atau arsip-arsip yang didapat
dari KSU Bina Usaha Sejahtera. Seperti halnya buku, keputusan dan
petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah
kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia.
3) Tehnik Pengumpulan Data, Dalam menyusun skripsi ini penulis
melakukan pengumpulan data dengan cara :
a. Studi Dokumentasi Yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan
dengan topik masalah dalam penelitian ini, serta mempelajari dokumen-
dokumen atau arsip-arsip koperasi syariah tentang pembiayaan
bermasalah. Berupa data-data yang diperoleh melalui laporan rapat
anggota tahunan koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah sebagai studi
dokumentasi.
b. Wawancara (interview), Dengan melakukan wawancara langsung dengan
pihak-pihak terkait. Dalam hal ini tatap langsung dengan tokoh lembaga
atau fungsionaris KSU Bina Usaha Sejahtera.
c. Studi Kepustakaan (library research), Salah satu hal penting yang
dilakukan dalam penelitian ini yaitu mempelajari beberapa literatur
tetulis baik yang bersumber pada buku, jurnal, majalah, artikel, makalah,
koran dan internet, maupun dari sumber tertulis lainnya yang
mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang
dihimpun dari berbagai tempat.
9. Metode Analisis Data
Analisa data dengan penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah
dibaca dan interprestasikan. Data yang diolah adalah data kualitatif dengan
analisis deskriptif.
10. Sistematika Penulisan

19. Dalam penelitian skripsi ini, secara garis besar penulis membagi kedalam 5 Bab,
yang terdiri dari:
 Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, pembatasan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan
 Bab II Landasan Teori
Bab ini menjabarkan tentang koperasi syariah, struktur organisasi dan akad
dalam koperasi syariah serta juga membahas tentang pembiayaan
bermasalah (NPF) pada koperasi syariah.
 Bab III Metodologi Penelitian
Bab ini menjelaskan terkait metodologo penelitian yang digunakan dalam
menganalisis data, tercakup didalamnya jenis data, metode pengumpulan
data dan metode analisis data
 Bab IV Pembahasan
Bab ini menjelaskan objek penelitian yaitu KSU Bina Usaha Sejahtera dan
menganalisis data yang diperoleh dari objek penelitian.
 Bab Penutup
Pada bab penutup ini penulis menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang
telah dilakukan, juga penulis memberikan saran atau pun masukan kepada
perusahaan objek penelitian dan penile selanjutnya.

20. Daftar Pustaka
Departemen Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia (Online). Diakses pada 10 Januari 2016
(http://www.depkop.go.id/datakoperasi)
Depertemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Depok (Online).
Diakses 17 Januari 2016 (http://kukmp.depok.go.id/apps2/?ref=koperasi)
Buchori, Nur S. 2009. Koperasi Syariah. Mashun: Sidoarjo.
Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar
operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa
keuangan syariah.

21. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoprasian
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis
Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengan Tahun 2015-2019
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1, 2014/1435 H |Peran
Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Randy
Rukhmana|Nur S Buchori, STEI SEBI
Karim, A (2007). Ekonomi Mikro Islam. Bandung: Rajawali Pers
Ade Arthesa, E. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Jakarta: Indeks