Contoh Laporan Praktik Kerja Lapangan Manajemen Fakeltas Ekonomi Universitas ...Arif Ramadhan
Laporan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, (UNJ). praktikan PKL di Bank SYariah andiri (BSM) di cabang Harapan Indah Bekasi.
Contoh Laporan Praktik Kerja Lapangan Manajemen Fakeltas Ekonomi Universitas ...Arif Ramadhan
Laporan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, (UNJ). praktikan PKL di Bank SYariah andiri (BSM) di cabang Harapan Indah Bekasi.
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
Fundamental gerakan pramuka merupakan dasar dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pramuka
Fundamental Gerakan Pramuka meliputi :
1. Definisi dari istilah Pramuka, Pendidikan Kepramukaan, Kepramukaan dan Gerakan Pramuka
2. Tujuan Gerakan Pramuka ( Karakter, Keterampilan, Kebangsaan)
3. Kurikulum Pendidikan Kepramukaan ( SKU, SKK, SPG )
4. PDK dan MK (PDK= Prinsip Dasar Kepramukaan , MK= Metode Kepramukaan )
5. Sistem Among dan Kiasan Dasar
6. Pengembangan Karakter SESOSIF
7. Ketrampilan Kepramukaan dan Teknik Kepramukaan
8. Indikator Ketercapaian Tujuan ( Happy, Healthy, Helpful, Handycraft )
9. Tujuan Akhir (Hidup Bahagia, Mati Bahagia )
Tentang Fundamental Gerakan Pramuka tersebut dapat dijabarkan sbb :
1. Definisi
a. Pramuka adalah setiap warga negara Indonesia yang secara sukarela aktif dalam pendidikan Kepramukaan serta berusaha mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
b. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
c. Kepramukaan adalah proses pendidikan nonformal di luar lingkungan sekolah dan diluar linkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka denga Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur (SK Kwarnas No. 231 Tahun 2017)
d. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan
b. 8 MK (Metode Kepramukaan), meliputi:
1. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
2. Belajar sambil melakukan;
3. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
4. Kegiatan yang menarik dan menantang;
5. Kegiatan di alam terbuka;
6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
7. Penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
8. Satuan terpisah antara putra dan putri.
5. Sistem Among dan Kiasan Dasar
Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan Sistem Among.
Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.
Sistem Among memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri dengan bimbingan orang dewasa melalui prinsip kepemimpinan sebagai berikut:
Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan;
Ing madyo mangun karso maksudnya di tengah membangun kemauan; dan
Tutwuri handayani maksudnya di belakang memberi dorongan ke arah kemandirian yang lebih baik.
. Pengembangan Karakter SESOSIF
Di dalam SKU, SKK, dan SPG mengandung inti SESOSIF, yaitu : Spiritual, Emosional, Sosial, Intelektual, dan Fisik.
Yang kesemuanya itu ditumbuhkembangkan dalam diri seorang pramuka. Keterpaduan kelima area pengembangan diri itu akan mengantarkan sang Pramuka menjadi generasi bangsa yang unggul.
7. Ketrampilan Kepramukaan dan Teknik Kepramukaan
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
2. Kab. Sinjai adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota dalam
wilayah propinsi Sul-Sel, yang memiliki luas 819,96 km2 terdiri
dari 9 Kecamatan, salah satunya Kec. Tellu Limpoe
Kec. Tellu Limpoe
Luas : 147,30 Km2
Jumlah Kel./Desa : 11 Kel./Desa
Jumlah Penduduk : 43.842 Org
Semua data statistik bersumber dari Badan Pusat Statistika,
diskopumkm.sinjaikab.go.id, sinjaikab.bps.go.id
Latar Belakang
3. Perkembangan BMT dari sejak berdirinya pada tahun 1992
di Jakarta sampai sekarang berjumlah sebanyak 550 BMT
yang mengelola dana sekitar Rp11 triliun, yang diperkirakan
merupakan 75 persen dari total kelolaan BMT se-Indonesia.
Jumlah orang yang dilayani mencapai 2,7 juta keluarga Pada
Agustus 2014.
http://www.antaranews.com/berita/461826/bmt-alternatif-
pemberdayaan-ekonomi-kerakyatan, diakses pada hari
kamis tgl 18 juni 2015
4. No. Kecamatan Luas JumlahPenduduk
1. Sinjai Barat 153,53 Km2 28,252
2. Sinjai Borong 66,97 Km2 20,695
3. Sinjai Selatan 131,99 Km2 48,513
43,842
5. Sinjai Timur 71,88 Km2 38,863
6. Sinjai Tengah 129,70 Km2 32,359
7. Sinjai Utara 29,57 Km2 57,282
8. Bulupoddo 99,47 Km2 20,005
9. Pulau Sembilan 7,55 Km2 8,888
Total 819,96 Km2 298,699
Luas dan Jumlah Penduduk per Kecamatan
2014
5. No. Kecamatan 2009 2010 2011 2012 2013
1. Sinjai Barat 9 8 10 12 13
2. Sinjai Borong 2 2 3 3 3
3. Sinjai Selatan 11 11 11 11 11
5. Sinjai Timur 13 13 14 15 15
6. Sinjai Tengah 6 6 6 6 6
7. Sinjai Utara 57 60 64 68 70
8. Bulupoddo 7 6 6 6 6
9. Pulau Sembilan - - - - -
Total 110 111 119 125 129
Perkembangan jumlah koperasi per
Kecamatan
8. Untuk mengetahui potensi pendirian BMT di
kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sinjai, Prov. SUL-SEL
Tujuan Penelitian
9. Pengertian BMT
Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah,
yaitu baitul maal dan baitu tamwil, baitul maal lebih
mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan
penyaluran dana non-profit, seperti: Zakat, infaq, dan
Shadaqah. Sedangkan Baitul tamwil sebagai usaha
pengumpulan dan penyaluran dana komersial.
(Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi edisi 3, Heri Sudarsono
2008, Hal: 103)
Landasan Teori
10. Gambaran tentang koperasi Syariah
Secara umum prinsip oprasional koperasi adalah membantu
kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan
tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut
pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (ta’awun alal birri)
dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun
kemandirian hidup. (Koperasi Syariah, Nur S Buchori 2009, hlm: 15)
11. Fungsi dan Tujuan BMT
Nur S Buchori dalam bukunya Koperasi Syariah
menyebutkan bahwa BMT memiliki 3 Fungsi yaitu:
1. Sebagai Manajer Investasi
2. Sebagai Investor
3. Fungsi Sosial
Organisasi BMT
Struktur organisasi BMT meliputi, Musyawarah Anggota
Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina
manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir dan Pembukuan.
12. Prinsip Operasi BMT
BMT dalam menjalankan usahanya, mengunakan 3 prinsip, yaitu:
1. Prinsip Bagi Hasil
2. Sistem Jual Beli
3. Sistem Non-Profit
(Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi edisi 3, Heri
Sudarsono 2008, Hal: 103)
Teknis Pendirian BMT
UUD No.25 thn 1992 tentang Perkoperasian
PP No.9 thn 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh
koperasi.
KEP.MEN No.91 thn 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari’ah
Peraturan OJK No /POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan
kelembagaan Lembaga Keuangan mikro.
14. No. Kecamatan Luas Persentase
1. Sinjai Barat 153,53 Km2 16,529
2. Sinjai Borong 66,97 Km2 8.167
3. Sinjai Selatan 131,99 Km2 16,097
5. Sinjai Timur 71,88 Km2 8,766
6. Sinjai Tengah 129,70 Km2 15,818
7. Sinjai Utara 29,57 Km2 3,606
8. Bulupoddo 99,47 Km2 12,131
9. Pulau Sembilan 7,55 Km2 0,920
Total 819,96 Km2 100,000
Luas dan Presentase tiap Kecamatan
15. Jenis penelitian : Diskriptif
Penggunaan data : Data Primer dan Data Sekunder
Data kuantitatif
Metodologi Penelitian
16. Studi Kepustakaan
Studi Lapangan
Adapun teknis pengumpulan data di lapangan ini
menggunakan :
Badan Pusat Statistika
Interview, ini diperlukan dalam rangka melengkapi data
dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
kepada pihak yang bersangkutan atau yang
berkepentingan, Exmp: Pemerintah/ Toko Masyarakat.
Tekhnik Pengumpulan Data
17. Indikator Penelitian
Jumlah Penduduk
Jumlah KUD dan Non Unit Desa
Pemerintah dan tokoh Setempat
Tingkat PDRB
Jumlah Unit Usaha
18. Kunci jago peneliti, adalah :
1. Metolit
2. Alat Analisis
3. Landasan Teori
4. Penelitian sebelumnya
Landasan Teori
1. Studi Kelayakan (Yang dijelasin ialah Variabel bukan Obyek)
2. Terkait Pengertian, Pasar, keuangan, manjemen
3. PBI tentang studi kelayakan, Buku studi kelayakan,
membuat cash flow BMT
4. Menentukan Segmentasi, Marketing, Positioning
Kritik dan Saran
Editor's Notes
Teknis Pendirian BMT
UUD No.25 thn 1992 tentang Perkoperasian
PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari’ah.
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.05/2014 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO