SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Kelompok 7
Dosen Pengampu : Fikrotun
Bahiroh, S.pd, M.Si.
Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk
menentang absolutisme, yang sifatnnya revolusioner
dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang
disebut civil law.
1. Prof. Dr. Sudargo Guatama, S.H.
2. Reechsstaat
3. Dicey
Konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang
disebut common law. Karakteristik common law
adalah yudisial.
rule of law mengandung unsur penting, yaitu:
1. Supremacy of law
2. Equality before the law
3. Constitution based on human rights
Rechtsstaat di Indonesia tidak diartikan langsung
sebagai negara hukum, tetapi istilah rechtsstaat
dipahami sebagai negara berdasarkan atas
hukum, sebagaimana dinyatakan dalam
penjelasan UUD 1945. Oleh karena itu, konsep
rechtsstaat Indonesia tidak dapat dikategorikan
langsung ke dalam konsep rechtsstaat Eropa
Continental atau tidak dapat diidentikkan dengan
konsep rule of law Anglo Saxon.
• Negara Hukum dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan ciri-
ciri adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia
(HAM), kekuasaan kehakiman atau peradilan yang
merdeka dan Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik
peyelenggara negara maupun warga negara dalam
bertindak berdasar atas dan melalui hukum
NEGARA HUKUM INDONESIA
• Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya normanorma hukum secara
nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
• potret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah
berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk.
kesadaran hukum dan taat hukum
• Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk
mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak
melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang
diperintahkan oleh hukum.
• Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul
sanksi.
Berdasarkan uraian pemateri, konsep negara hukum Indonesia tidak berbeda
dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Eropa Kontinental
dan kelompok Anglo Saxon, namun negara hukum Indonesia lebih spesifik lagi,
yakni di mana negara hukum berdasarkan Pancasila. Penempatan Pancasila
sebagi way of life, mengindikasikan jika negara hukum Indonesia tidak terlalu
normatif dan positivistis seperti konsep Eropa Kontinental, dan juga tidak
liberalistis dan induvidualistis seperti konsep Anglo Saxon. Tetapi negara hukum
Indonesia menempatkan nilai‐nilai yang terkadung dalam sila‐sila Pancasila
sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan supremasi
hukum. Oleh karena nilai‐nilai tersebut merupakan penjelmaan dari nilai‐nilai
yang tertanam pada diri bangsa Indonesia yang ber‐bhinneka tunggal ika. Dan
nilai‐nilai tersebut dapat saja tidak berbentuk normatif, tetapi dilandasi oleh
semangat kekeluargaan.
coklat krem ilustrasi projek penguatan pancasila P5 kurikulum merdeka pres_20240421_111139_0000.pptx
coklat krem ilustrasi projek penguatan pancasila P5 kurikulum merdeka pres_20240421_111139_0000.pptx

More Related Content

Similar to coklat krem ilustrasi projek penguatan pancasila P5 kurikulum merdeka pres_20240421_111139_0000.pptx

empat-pilar-kebangsaan-pancasila-uud-45-nkri.pdf
empat-pilar-kebangsaan-pancasila-uud-45-nkri.pdfempat-pilar-kebangsaan-pancasila-uud-45-nkri.pdf
empat-pilar-kebangsaan-pancasila-uud-45-nkri.pdfNur Setiana Istiqomah
 
DOC-20230403-WA0010..pptx
DOC-20230403-WA0010..pptxDOC-20230403-WA0010..pptx
DOC-20230403-WA0010..pptxSriRahayu777458
 
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesiaHukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesiaSeptian Muna Barakati
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiHubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiAstrid Widhowaty
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLatuulll
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLatuulll
 
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesia
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesiaHukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesia
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesiadestarizki
 
PKN kd 3.3 no. 6 12
PKN kd 3.3 no. 6 12PKN kd 3.3 no. 6 12
PKN kd 3.3 no. 6 12Andi Widya
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxdonihasmanto
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negaranurul khaiva
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negaranurul khaiva
 
Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukumiwan Alit
 

Similar to coklat krem ilustrasi projek penguatan pancasila P5 kurikulum merdeka pres_20240421_111139_0000.pptx (20)

empat-pilar-kebangsaan-pancasila-uud-45-nkri.pdf
empat-pilar-kebangsaan-pancasila-uud-45-nkri.pdfempat-pilar-kebangsaan-pancasila-uud-45-nkri.pdf
empat-pilar-kebangsaan-pancasila-uud-45-nkri.pdf
 
TUGAS IMUR.pptx
TUGAS IMUR.pptxTUGAS IMUR.pptx
TUGAS IMUR.pptx
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
DOC-20230403-WA0010..pptx
DOC-20230403-WA0010..pptxDOC-20230403-WA0010..pptx
DOC-20230403-WA0010..pptx
 
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesiaHukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
 
2174 roki panjaitan
2174 roki panjaitan2174 roki panjaitan
2174 roki panjaitan
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiHubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
 
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesia
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesiaHukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesia
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesia
 
Kedudkan hukum islam
Kedudkan hukum islamKedudkan hukum islam
Kedudkan hukum islam
 
PKN kd 3.3 no. 6 12
PKN kd 3.3 no. 6 12PKN kd 3.3 no. 6 12
PKN kd 3.3 no. 6 12
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara
 
Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukum
 

Recently uploaded

Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxMas PauLs
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarAureliaAflahAzZahra
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASsusilowati82
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxFidiaHananasyst
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxEkoPoerwantoe2
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakOcieocietralalatrilili Tharigan
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfAndiCoc
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxAvivThea
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfAndiCoc
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bSisiliaFil
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxrani414352
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025Fikriawan Hasli
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAgusSuarno2
 

Recently uploaded (20)

Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 

coklat krem ilustrasi projek penguatan pancasila P5 kurikulum merdeka pres_20240421_111139_0000.pptx

  • 1. Kelompok 7 Dosen Pengampu : Fikrotun Bahiroh, S.pd, M.Si.
  • 2. Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law.
  • 3. 1. Prof. Dr. Sudargo Guatama, S.H. 2. Reechsstaat 3. Dicey
  • 4. Konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law. Karakteristik common law adalah yudisial. rule of law mengandung unsur penting, yaitu: 1. Supremacy of law 2. Equality before the law 3. Constitution based on human rights
  • 5. Rechtsstaat di Indonesia tidak diartikan langsung sebagai negara hukum, tetapi istilah rechtsstaat dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945. Oleh karena itu, konsep rechtsstaat Indonesia tidak dapat dikategorikan langsung ke dalam konsep rechtsstaat Eropa Continental atau tidak dapat diidentikkan dengan konsep rule of law Anglo Saxon.
  • 6. • Negara Hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan ciri- ciri adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka dan Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik peyelenggara negara maupun warga negara dalam bertindak berdasar atas dan melalui hukum NEGARA HUKUM INDONESIA
  • 7. • Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. • potret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk.
  • 8. kesadaran hukum dan taat hukum • Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. • Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi.
  • 9. Berdasarkan uraian pemateri, konsep negara hukum Indonesia tidak berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Eropa Kontinental dan kelompok Anglo Saxon, namun negara hukum Indonesia lebih spesifik lagi, yakni di mana negara hukum berdasarkan Pancasila. Penempatan Pancasila sebagi way of life, mengindikasikan jika negara hukum Indonesia tidak terlalu normatif dan positivistis seperti konsep Eropa Kontinental, dan juga tidak liberalistis dan induvidualistis seperti konsep Anglo Saxon. Tetapi negara hukum Indonesia menempatkan nilai‐nilai yang terkadung dalam sila‐sila Pancasila sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan supremasi hukum. Oleh karena nilai‐nilai tersebut merupakan penjelmaan dari nilai‐nilai yang tertanam pada diri bangsa Indonesia yang ber‐bhinneka tunggal ika. Dan nilai‐nilai tersebut dapat saja tidak berbentuk normatif, tetapi dilandasi oleh semangat kekeluargaan.