2. Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk
menentang absolutisme, yang sifatnnya revolusioner
dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang
disebut civil law.
3. 1. Prof. Dr. Sudargo Guatama, S.H.
2. Reechsstaat
3. Dicey
4. Konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang
disebut common law. Karakteristik common law
adalah yudisial.
rule of law mengandung unsur penting, yaitu:
1. Supremacy of law
2. Equality before the law
3. Constitution based on human rights
5. Rechtsstaat di Indonesia tidak diartikan langsung
sebagai negara hukum, tetapi istilah rechtsstaat
dipahami sebagai negara berdasarkan atas
hukum, sebagaimana dinyatakan dalam
penjelasan UUD 1945. Oleh karena itu, konsep
rechtsstaat Indonesia tidak dapat dikategorikan
langsung ke dalam konsep rechtsstaat Eropa
Continental atau tidak dapat diidentikkan dengan
konsep rule of law Anglo Saxon.
6. • Negara Hukum dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan ciri-
ciri adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia
(HAM), kekuasaan kehakiman atau peradilan yang
merdeka dan Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik
peyelenggara negara maupun warga negara dalam
bertindak berdasar atas dan melalui hukum
NEGARA HUKUM INDONESIA
7. • Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya normanorma hukum secara
nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
• potret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah
berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk.
8. kesadaran hukum dan taat hukum
• Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk
mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak
melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang
diperintahkan oleh hukum.
• Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul
sanksi.
9. Berdasarkan uraian pemateri, konsep negara hukum Indonesia tidak berbeda
dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Eropa Kontinental
dan kelompok Anglo Saxon, namun negara hukum Indonesia lebih spesifik lagi,
yakni di mana negara hukum berdasarkan Pancasila. Penempatan Pancasila
sebagi way of life, mengindikasikan jika negara hukum Indonesia tidak terlalu
normatif dan positivistis seperti konsep Eropa Kontinental, dan juga tidak
liberalistis dan induvidualistis seperti konsep Anglo Saxon. Tetapi negara hukum
Indonesia menempatkan nilai‐nilai yang terkadung dalam sila‐sila Pancasila
sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan supremasi
hukum. Oleh karena nilai‐nilai tersebut merupakan penjelmaan dari nilai‐nilai
yang tertanam pada diri bangsa Indonesia yang ber‐bhinneka tunggal ika. Dan
nilai‐nilai tersebut dapat saja tidak berbentuk normatif, tetapi dilandasi oleh
semangat kekeluargaan.