Downloaded 18 times
More Related Content
Similar to PPKn kelas 8 BAB II.pptx
PPKn kelas 8 BAB II.pptx
- 1. 08 Maret 2023 PENDIDIKANPANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PPKn
- 2. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasioal Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional Kedudukan Peraturan Perundangan dalam Sistem Hukum Nasional Kedudukan dan Fungsi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional PETA KONSEP
- 3. Setelah mempelajari materiini, siswa diharapkan mampu: • Menghargai, makna, kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa; • Mendukung kedudukan, fungsi dan makna konstitusi negara, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945; • Merasionalkan makna, kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan hukum lainnya dalam Sistem Hukum Nasional; • Melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi UUD NRI Tahun 1945. TUJUAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
- 4. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARAREPUBLIK IND TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangs itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karen dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sa saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang m berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan d keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang beba Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah N yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdek abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Keban itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang a Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikm dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudka sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
- 5. Kata konstitusiberasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer yang artinya ‘membentuk’. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah ‘segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya); undang-undang dasar suatu negara’. Dengan demikian, Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Apa itu Konstitusi ? A. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional 1. Konstitusi
- 6. Berikut beberapa pengertiankonstitusi menurut para ahli, antara lain: a. C. F. Strong Konstitusi adalah kumpulan prinsip/asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. b. K. C. Wheare Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. c. S. E. Finer, Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden Konstitusi adalah kumpu|an aturan atau norma yang mengatur a|okasi kekuasaan-kekuasaan (fungsi dan kewajiban antara berbagai.badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat). PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 1. Konstitusi
- 7. Konstitusi atau hukum dasar Tertulis Konstitusitertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. UUD NRI Tahun 1945 Tidak Tertulis Konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Kebiasaan-kebiasaan, Kesepakatan-kesepakatan, Konvensi (Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16-8-1945). Dibagi Menjadi Contohnya Contohnya PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
- 8. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD NRI TAHUN 1945 POKOK PIKIRAN PERTAMA PERSATUAN INDONESIA •Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. POKOK PIKIRAN KEDUA KEADILAN SOSIAL •Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. POKOK PIKIRAN KETIGA KEDAULATAN RAKYAT •Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawarata/ perwakilan. POKOK PIKIRAN KEEMPAT KETUAHANAN DAN KEMANUSIAAN •Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Makna Alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
- 9. HUBUNGAN POKOK-POKOK PIKIRANDALAM PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN SILA PANCASILA 1. Negara Persatuan 2. Negara Berkeadilan Sosial 3. Negara Berkedaulatan Rakyat 4. Negara Berketuhanan Yang Maha Esa SILA KE 3 SILA KE 5 SILA KE 4 SILA KE 1 & 2 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 2. Makna Alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
- 10. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN Bagi Indonesia, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki makna antara lain sebagai berikut : • menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia; a • menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun dunia; b • mengandung nila-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia; c • menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia; d 2. Makna Alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
- 11. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh) merupakan perwujudan, perincian dari pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam bentuk pasal- pasal. Oleh karena itu setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal (Batang Tubuh) yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Isi UUD 1945 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental / norma dasar Batang Tubuh (pasal-pasal) Tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan peralihan dan aturan tambahan 3. Makna UUD (Batang Tubuh)
- 12. Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh) NRITahun 1945 memiliki dua materi, yaitu: PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
- 13. Pembukaan sebuahkonstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pada dasarnya, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, di Indonesia. Dengan demikian, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai Tertib Hukum Indonesia. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Bagi bangsa Indonesia, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inpirasi, tekad, semangat serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan Negara Indonesia. 1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 a. Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 B. Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
- 14. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN Secara lebih rinci, Tertib Hukum Indonesia harus memenuhi empat syarat, yaitu: a. Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 4) 3) 2) 1)
- 15. Berdasarkan penjelasantentang pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang termuat dalam Berita RI Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suanana kebatinan dari Undang- Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee). Adapun pokok-pokok pikiran tersebut termuat dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum positif Negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 di wujudkan kedalam pasal-pasal UUD 1945, selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif dibawahnya, seperti Ketetapan MPR, undang- undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan Peraturan Pemerintah (PP). PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
- 16. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah negara Indonesia yang fundamental yang berisi beberapa hal penting sebagai berikut: b. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Memuat Pokok Kaidah Negara yang Fundamental 1) Dasar tujuan negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus tersebut terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan umum yang merupakan dasar politik Indonesia yang bebas aktif adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosia. Adapun tujuan khusus merupakan tujuan nasional Negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 2) Dasar ketentuan pembentukan UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam alinea keempat “... maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ....” 3) Asas kerohanian negara yang tercantum dalam alinea keempat “.... dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ....”
- 17. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 menempat; kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang- undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus dilandasi dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Berikut sistematika UUD 1945. a. Pembukaan yang terdiri dari empat alinea. b. Pasal-pasal sebagai berikut : 1) Sebelum perubahan terdiri dari 16 bab, setelah perubahan (amandemen) terdiri dari 21 bab. 2) Sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal, setelah perubahan terdiri dari 73 pasal. 3) Sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat, setelah perubahan terdiri dari 170 ayat. 4) Sebelum perubahan memiliki 4 pasal Aturan Peralihan, setelah perubahan menjadi 3 pasal Aturan Peralihan. 5) Sebelum perubahan memiliki 2 ayat Aturan Tambahan, setelah perubahan menjadi 2 pasal Aturan Tambahan. 2. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 3. Sistematika UUD NRI Tahun 1945
- 18. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut : a. tertulis, yaitu UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga Negara Indonesia; b. singkat, yaitu UUD NRI Tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara; c. supel, yaitu UUD NRI Tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan; d. rigid, yaitu UUD NRI Tahun 1945 memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 memiliki beberapa fungsi sebagai berikut : a. Sebagai hukum dasar, yaitu setiap produk hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. b. Sebagai alat kontrol, yaitu UUD NRI Tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. c. Sebagai pengatur, yaitu UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. d. Sebagai alat penentu, yaitu UUD NRI Tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk aparat negara. 4. Sifat UUD NRI Tahun 1945 5. Fungsi UUD NRI Tahun 1945
- 19. Substansi : 1. Tataurutan peraturan perundang-undangan; 2. Lembaga Negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 3. Lembaga Negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Dibentuknya undang-undang sesuai dengan substansi TAP MPR RI No. III/MPR/2000. Hasil Kajian: Dengan telah terbentuknya 3 (tiga) undang-undang yang mengatur 3 (tiga) substansi utama dalam TAP MPR RI No. III/MPR/2000, yaitu: 1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; 2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD dilakukan oleh MK; dan 3. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA yang menegaskan bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA; maka Ketetapan ini tidak berlaku lagi. UUD 1945 TAP MPR UU PERPU PP KEPRES PERDA UUD 1945 PP PERPRES UU/PERPU TAP MPR RI No. III/MPR/2000 UU No. 12 Tahun 2011 TAP MPR PERDA KAB/KOTA PERDA PROV C. Kedudukan Peraturan Perundangan dalam Sistem Hukum Nasional PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 1. Peraturan Perundangan dalam Sistem Hukum Nasional
- 20. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN Sifat dan ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Merupakan peraturan yang tertulis. b. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Iembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah. c. Merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. d. Mengikat secara umum dan menyeluruh. Selanjutnya, arti penting dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. b. Menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. c. Memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara d. Menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa. dan bernegara. ' 2. Sifat dan Ciri-Ciri serta Arti Penting Peraturan Perundang-Undangan
- 21. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN Suatu peraturan perundang-undangan memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan contoh konstitusi yang dapat diubah. Hal ini tercantum pada Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Perubahan pertama kali terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan pada tahun 1999 atas tuntutan rakyat. Perubahan tersebut dilakukan oleh Badan Pekerja MPR yang dibantu oleh Panitia bentukannya, yaitu Panitia Ad Hoc, untuk menyusun kesepakatan dasar terkait Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Kesepakatan dasar tersebut antara lain: a. tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. mempertegas sistem pemerintahan presidensial; d. penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditiadakan serta haI-hal normatif dimasukkan ke pasal-pasal (batang tubuh); e. melakukan perubahan dengan cara adendum. 3. Melaksanakan dan Mempertahankan UUD NRI Tahun 1945
- 22. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN Alasan tidak diubahnya Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD NRI tahun 1945. Selain itu, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga memuat tujuan negara dan Pancasila sebagai Dasar Negara dan cita negara atau staasidee yang paling dalam dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Negara Indonesia tidak dapat diubah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Bentuk Negara Indonesia telah ditetapkan sejak awal berdirinya Negara Indonesia yang dianggap paling tepat untuk mewadahi sebuah bangsa majemuk yang beraneka suku bangsa, kebudayaan. etnis, dan agama. Penetapan bentuk negara tersebut disertai juga dengan penetapan sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial dipertegas dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1). 3. Melaksanakan dan Mempertahankan UUD NRI Tahun 1945
- 23. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN Selanjutnya Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 dihapus dan beberapa hal normatif dimasukkan ke Batang Tubuh. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari kesulitan ketika menentukan status “Penjelasan” dari sudut pandang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Perubahan UUD NR1 Tahun 1945 dilakukan dengan cara adena’um. Artinya adalah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD NRI Tahun 1945 dan naskah perubahan UUD NR! Tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli. 3. Melaksanakan dan Mempertahankan UUD NRI Tahun 1945
- 24. PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAAN 1) Belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 2) Bersikap jujur dan sopan kepada bapak, ibu guru, dan seluruh warga sekolah agar dapat tercipta kedamaian. 3) Melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa. 4) Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dengan berbagai lomba sebagai perwujudan dan penghargaan terhadap para pahlawan. 5) Menghargai pendapat teman sebagai wujud dari keadilan dalam berpendapat dan mengemukaan pendapat. 6) Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian. a. Lingkungan Sekolah Sebagai seorang siswa dan warga Negara Republik Indonesia, kita wajib melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :
- 25. 1) Menghormati danmenyayangi seluruh anggota keluarga. 2) Bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan. 3) Bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan. 4) Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. 5) lkut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. b. Lingkungan Tempat Tinggal 1) Memberikan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. 2) Memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. c. Lingkungan Masyarakat Luas
- 26.