Dokumen tersebut membahas empat pokok pikiran utama yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan permusyawaratan/perwakilan, dan dasar ketuhanan yang maha esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Empat pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara.

1. Oleh:
Sindy Septiawan

2. Pembukaan UUD 1945
6. Nilai-nilai Hukum Tuhan,
Hukum Kodrat dan Hukum
Etis yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945
7. Pokok-pokok Pikiran
yang Terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945

3. Nilai-nilai Hukum Tuhan, Hukum Kodrat dan Hukum
Etis yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I, II dan III terkandung nilai-nilai
hukum kodrat (alinea I) Yang konsekuensinya direalisasikan dalam alinea
II, dan hukum tuhan dan hukum etis (alinea III), yang kemudian dalam
alinea IV yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum
positif indonesia.
Hukum berdasarkan kedudukan maka urutan-urutannya adalah
hukum tuhan, hukum kodrat, hukum etis. Kemudian bagaimana kita
ketahui dilanjutkan pada alinea IV terdapat asas kerokhanian Negara
(pancasila) dan dalam hal ini sebagai hukum filosofis. Kemudian di atas
dasar filsafat pancasila di dirikan Negara Indonesia dan selanjutnya
realisasi pelaksanaan dalam Negara Indonesia dikongritasikan kedalam
hukum positif Indonesia.

4. Hubungan keempat hukum tersebut adalah adalah bahwa hukum
tuhan, hukum kodrat, hukum etis berturut-turut merupakan sumber
bahan dan sumber nilai bagi Negara dan hukum positif Indonesia,
sedangkan hukum filosofis (hukum filsafat pancasila) adalah merupakan
pedoman dasar dalam bentuk dan sifat tertentu yang disimpulkan dari
hukum tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Adapun pancasila sebagai
hukum filosofis adalah merupan sumber bentuk dn sifat.
Kerangka hukum sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya dengan
Negara Indonesia adalah memiliki hubungan sebagai berikut : bahwa
Negara Indonesia terhadap nilai-nilai hukum tuhan, hukum kodrat, hukum
etis dan hukum filosofis yaitu mengambilnya sebagai materi, nilai, bentuk
dan sifat dari unsur-unsur nilai-nilai hukum tersebut. Kemudian dalam
pelaksanaannya secara aktif yaitu memberikan dan mewujudkan nilai-nilai
hukum tersebut untuk menjabarkannya dalam hukum positif Indonesia
dengan menyesuaikan berdasarkan keadaan, kebutuhan, kepentingan,
tempat, waktu, dan kebijaksanaan

5. Nilai-nilai Hukum Tuhan, Hukum Kodrat, Hukum Etis, Hukum
Filosofis yang Terkandung dalam Pembukaan UUD.
Alinea I
Hukum kodrat
Hukum etis
Alinea II
cita-cita
kemerdekaan
Alinea III
Hukum tuhan
Hukum etis
Alinea IV
Hukum filosofis
(pancasila )
Pelaksanaan
Negara Indonesia
Hukum Positif
dan Pelaksanaan
SUMBER BAHAN
DAN SUMBER NILAI
SUMBER BRNTUK
DAN FILSAFAT
PELAKSANAAN
NEGARA INDONESIA

6. Pokok-pokok Pikiran yang Terkandung dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
Menurut penjelasan resmi dari pembukaan UUD 1945
yang termuat dal;am berita republic Indonesia tahun II No 7,
dijelaskan bahwa pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-
pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD
Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-
cita hukum ( rechtsidee) yang menguasai hukum dasar Negara
baik hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak
tertulis(convensi).
Berdasarkan darinpenjelasan resmi pembukaan UUD 1945
tersebut bahwa dengan pokok-pokok pikiran tersebut nilai-nilai
terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan atau
dijabarkan secara normatif dalam pasal-pasal UUD 1945.
Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut :

7. Pokok pikiran pertama : negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan engan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam “pembukaan” diterima aliran
pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi segenap bangsa dan
wilayah seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala faham golongan, mengatasi
segala faham perorangan, negara menurut pengertian pembukaan UUD 1945
tersebut menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia
seluruhnya. Hal ini menun jukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian
yang lazim, negara penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib
mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan ataupun
perorangan. Pokokpikiran ini merupakan penjabaran sila ketiga pancasila.
Pokok pikiran kedua : negara hendak mewujudkan keadila sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin
dicapai dalam pembukaan, dan merupakan suatu kausa finalis ( sebab tujuan ),
sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus di
laksanakan dalam undang-undang dasar untuk sampai tujuan itu yang di
dasarkan pada kesadaran bahwa manusia mem[punyai hak dan kewajiban yang
sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. pokok
pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima pancasila.

8. Pokok pikiran ketiga : negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas
kerakyatan dan permusyawaratan /perwakilan.
Pokok pikiran ini dalam “ pembukaan ” mengandung konsekuensi
logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar
harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan
permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat
masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang
menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Sebelum amandemen
pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat pancasila.
Pokok pikiran keempat : negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha
esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pokok pikiran keempat dalam “ pembukaan” ini mengandung
konsekuensi logis bahwa Undang Undang Dasar harus mengandung isi
yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara. Untuk
memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan
pokok pikiran Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang
adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat
dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran
keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya
merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua pancasila.

9. Empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945,
menurut penjelasan UUD ini, merupakan penjelasan logis dari inti alinea keempat
pembukaan UUD 1945, atau dengan lain perkataan bahwa keempat pokok pikiran
tersebut tidak lain adalah merupakan penjabaran dari dasar filsafat negara,
pancasila.
Dalam kehidupan kenegaraan mendasarkan pada suatu dasar moral yaitu
negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil
dan beradab ( pokok pikiran IV ). Sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu
negara sudah semestinya memiliki suatu cita-cita yang ingin dicapai yaitu suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sehingga pokok pikiran ini merupakan
suatu dasar cita-cita negara. Maka untuk mencapai cita-cita kenegaraan yaitu
suatu keadila dalam hidup bersama ( keadilan sosial ), negara mewujudkan dalam
suatu dasar tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia (pokok pikiran 1), adapun sarana untuk mencapai tujuan dan ciat-
cita tersebut adalah bentuk negara persatuan sebagaimana termuat dalam ( Pokok
pikiran I ) dan republik yang berkedaulatan rakyat ( pokok pikiran III ), serta harus
mendasarkan pada dasar moral negara yaitu negara berdasarkan atas “ ketuhanan
yang maha esa “ dan menurut dasar “ kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Dengan kata lain perkataan untuk mewujudkan tujuan negara serta cita-cita pada
dasar moral negara.
Prinsip negara sebagaimana terkandung dalam pokok-pokok pikiran tersebut
menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan bernegara walaupun didasarkan pada
peraturan hukum, juga harus didasarkan pada moralitas negara Indonesia
mendasarkan pada suatu komitmen moral religius serta moral kemanusiaan yang
beradab, karena dalam kehidupan bernegara pada hakikatnya untuk mencapai
tujuan kemanusiaan yang bermatabat luhur.