Dokumen tersebut membahas kebijakan umum program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2013 yang bertujuan mencapai target MDGs bidang kesehatan melalui peningkatan kinerja puskesmas dan posyandu. Dana BOK bersumber dari APBN Kemenkes dan disalurkan ke pemerintah daerah untuk mendukung upaya kesehatan prioritas seperti gizi, imunisasi, dan pengendalian penyakit.
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan kesehatan di Kota Ambon, termasuk strategi, isu-isu, dan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2011; (2) Beberapa program utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pengadaan obat dan perbekalan, upaya kesehatan masyarakat, dan perbaikan gizi masyarakat; (3) Tujuannya
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Ulfah Hanum
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan tahun anggaran 2015, yang mencakup penjelasan mengenai tujuan, cakupan kegiatan, dan mekanisme pelaporan penggunaan dana tersebut oleh pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas kebijakan umum program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2013 yang bertujuan mencapai target MDGs bidang kesehatan melalui peningkatan kinerja puskesmas dan posyandu. Dana BOK bersumber dari APBN Kemenkes dan disalurkan ke pemerintah daerah untuk mendukung upaya kesehatan prioritas seperti gizi, imunisasi, dan pengendalian penyakit.
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan kesehatan di Kota Ambon, termasuk strategi, isu-isu, dan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2011; (2) Beberapa program utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pengadaan obat dan perbekalan, upaya kesehatan masyarakat, dan perbaikan gizi masyarakat; (3) Tujuannya
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Ulfah Hanum
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan tahun anggaran 2015, yang mencakup penjelasan mengenai tujuan, cakupan kegiatan, dan mekanisme pelaporan penggunaan dana tersebut oleh pemerintah daerah.
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 TV Desa
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) tahun 2021, termasuk relaksasi syarat penerima dan penyaluran dana desa secara bersamaan untuk 3 bulan. Pemerintah juga menetapkan target penyaluran BLT Desa kepada 8 juta keluarga miskin dan mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 di desa.
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBNTV Desa
Rangkuman dokumen:
1. Rancangan Peraturan Presiden membahas strategi nasional untuk menurunkan stunting melalui 9 intervensi spesifik dan 11 intervensi sensitif dengan target menurunkan stunting menjadi 14% pada 2024.
2. Strategi ini diimplementasikan melalui rencana aksi nasional dengan pendekatan keluarga berisiko stunting dan dilaksanakan oleh tim di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
3. Pemantauan dan evalu
Kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodiumyusup firmawan
Dokumen ini merupakan kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodium di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data rumah tangga yang mengonsumsi garam dengan kandungan yodium cukup, kurang, dan tidak mengandung yodium melalui pemeriksaan garam di Posyandu menggunakan iodina test. Hasil kegiatan akan dilaporkan dalam bentuk laporan data pencapaian pemant
Dokumen ini merupakan kerangka acuan kegiatan pemantauan pemberian kapsul vitamin A di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kekurangan vitamin A pada bayi dan balita serta mencapai target pemberian 100% dengan mengacu pada peraturan terkait kesehatan. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus 2016 meliputi pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi unt
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Peraturan ini mengatur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri. STBM mencakup 5 pilar perilaku yaitu berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Pemerintah bertanggung jawab menyusun keb
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (bagian 4/5)infosanitasi
Dokumen tersebut membahas strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Indonesia. STBM bertujuan mencapai sanitasi yang terpadu dan total dengan meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi dasar, pengelolaan air minum dan makanan yang aman, fasilitas cuci tangan, pengelolaan sampah dan limbah cair. Komponen kegiatan STBM meliputi advokasi, peningkatan kapasitas masyarakat dan institusi, pengembangan standar,
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Peraturan ini mengatur upaya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tatanan di Desa Ardi Mulyo untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Perilaku hidup bersih dan sehat perlu diterapkan di rumah tangga, lembaga pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing tatanan. Tujuannya adalah meningkatkan komitmen pemangku ke
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiTV Desa
Dokumen ini membahas evaluasi kinerja pendamping di daerah Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di desa. Dokumen menjelaskan lima paket layanan konvergensi stunting yang menjadi tanggung jawab desa, peran Kader Pembangunan Manusia sebagai pendamping, serta penggunaan dana desa untuk kegiatan terkait stunting. Dokumen juga memberikan penilaian terhadap kinerja pendamping berdasarkan monitoring yang dil
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas, memberikan kapasitas kepada pemerintah daerah, serta menerbitkan hasil penilaian kinerja sebagai masukan perbaikan.
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Indriany ,
Roadmap percepatan STBM 2013-2015 ini disusun untuk mencapai target peningkatan akses air minum dan sanitasi di Indonesia sesuai dengan target RPJMN, MDGs, dan rencana strategis Kementerian Kesehatan. Roadmap ini menetapkan sasaran percepatan pencapaian STBM di 244 kabupaten/kota dan 2583 kecamatan hingga 2015.
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 TV Desa
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) tahun 2021, termasuk relaksasi syarat penerima dan penyaluran dana desa secara bersamaan untuk 3 bulan. Pemerintah juga menetapkan target penyaluran BLT Desa kepada 8 juta keluarga miskin dan mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 di desa.
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBNTV Desa
Rangkuman dokumen:
1. Rancangan Peraturan Presiden membahas strategi nasional untuk menurunkan stunting melalui 9 intervensi spesifik dan 11 intervensi sensitif dengan target menurunkan stunting menjadi 14% pada 2024.
2. Strategi ini diimplementasikan melalui rencana aksi nasional dengan pendekatan keluarga berisiko stunting dan dilaksanakan oleh tim di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
3. Pemantauan dan evalu
Kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodiumyusup firmawan
Dokumen ini merupakan kerangka acuan kegiatan pemantauan garam yodium di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data rumah tangga yang mengonsumsi garam dengan kandungan yodium cukup, kurang, dan tidak mengandung yodium melalui pemeriksaan garam di Posyandu menggunakan iodina test. Hasil kegiatan akan dilaporkan dalam bentuk laporan data pencapaian pemant
Dokumen ini merupakan kerangka acuan kegiatan pemantauan pemberian kapsul vitamin A di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kekurangan vitamin A pada bayi dan balita serta mencapai target pemberian 100% dengan mengacu pada peraturan terkait kesehatan. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus 2016 meliputi pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi unt
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Peraturan ini mengatur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri. STBM mencakup 5 pilar perilaku yaitu berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Pemerintah bertanggung jawab menyusun keb
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (bagian 4/5)infosanitasi
Dokumen tersebut membahas strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Indonesia. STBM bertujuan mencapai sanitasi yang terpadu dan total dengan meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi dasar, pengelolaan air minum dan makanan yang aman, fasilitas cuci tangan, pengelolaan sampah dan limbah cair. Komponen kegiatan STBM meliputi advokasi, peningkatan kapasitas masyarakat dan institusi, pengembangan standar,
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Peraturan ini mengatur upaya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tatanan di Desa Ardi Mulyo untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Perilaku hidup bersih dan sehat perlu diterapkan di rumah tangga, lembaga pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing tatanan. Tujuannya adalah meningkatkan komitmen pemangku ke
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiTV Desa
Dokumen ini membahas evaluasi kinerja pendamping di daerah Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di desa. Dokumen menjelaskan lima paket layanan konvergensi stunting yang menjadi tanggung jawab desa, peran Kader Pembangunan Manusia sebagai pendamping, serta penggunaan dana desa untuk kegiatan terkait stunting. Dokumen juga memberikan penilaian terhadap kinerja pendamping berdasarkan monitoring yang dil
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas, memberikan kapasitas kepada pemerintah daerah, serta menerbitkan hasil penilaian kinerja sebagai masukan perbaikan.
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Indriany ,
Roadmap percepatan STBM 2013-2015 ini disusun untuk mencapai target peningkatan akses air minum dan sanitasi di Indonesia sesuai dengan target RPJMN, MDGs, dan rencana strategis Kementerian Kesehatan. Roadmap ini menetapkan sasaran percepatan pencapaian STBM di 244 kabupaten/kota dan 2583 kecamatan hingga 2015.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Sebelas dari tujuh belas indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai atau melebihi target
2) Realisasi anggaran tahun 2019 mencapai 67,17% dari total anggaran
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pembinaan gizi masyarakat tahun 2013 yang membahas perkembangan masalah gizi di Indonesia termasuk kurang energi protein, kurang vitamin A, gangguan akibat kurang iodium, dan anemia besi serta strategi untuk menanggulanginya seperti edukasi masyarakat, pemantauan pertumbuhan balita, suplementasi gizi, dan pemulihan gizi buruk.
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2012 yang mencakup penjelasan tentang tujuan, ruang lingkup, mekanisme penyaluran dana, dan harapan pemanfaatan dana BOK.
Dokumen tersebut membahas tentang alokasi anggaran kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut pada tahun 2012. Secara umum menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja langsung masih lebih kecil dibandingkan belanja tidak langsung di sebagian besar kabupaten, meskipun secara total mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
LAKIP merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
Kebijakan Nasional Pembangunan Sanitasi Pemukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional pembangunan sanitasi di Indonesia yang mencakup 3 kalimat: (1) akses sanitasi masih rendah dan kualitas lingkungan buruk, (2) diperlukan percepatan pembangunan sanitasi untuk mencapai target RPJMN dan mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi, (3) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dicanangkan untuk menciptakan lingkungan yang mend
Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Reda Bolo mengajukan proposal untuk mendapatkan dana DAK tahun 2021 untuk membangun CSSD, ICU, dan NICU guna mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Proposal ini menjelaskan latar belakang, tujuan, cakupan, jadwal, dan anggaran kegiatan yang diusulkan.
Keputusan Kepala Desa Lubuk Rukam mengangkat Saudara/i Lasmita sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk membantu menangani masalah stunting di desa melalui fasilitasi masyarakat, monitoring pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa Lubuk Rukam.
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...RizkieDani
Dokumen ini membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong percepatan pencegahan stunting melalui alokasi dana khusus. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program terkait pencegahan stunting, namun tantangannya adalah penyerapan dana yang efektif dan terkoordinasi dengan baik antar sektor. Pemerintah juga sedang mempersiapkan Peraturan Presiden baru untuk meningkatkan koordinasi penanganan stunting di seluruh level
Similar to Brief Report-Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi di Papua Barat (20)
Kondisi sanitasi sekolah di Kabupaten Sorong Selatan masih memerlukan perbaikan mendesak. Hanya sedikit toilet guru dan murid yang memenuhi standar kesehatan dan hanya sebagian kecil sekolah yang menyediakan fasilitas air bersih serta menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan pakai sabun. Diperlukan kerja sama antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan sarana sanitasi sekolah
Policy brief stunting dan kondisi sanitasi di papua barat 2019 (new edited)Febriansyah Soebagio
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Tingginya prevalensi stunting di Papua Barat disebabkan oleh masih rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi yang layak
2. Hanya 34,73% rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak dan sebagian besar masih menggunakan sanitasi tidak layak
3. Untuk menurunkan stunting diperlukan program sanitasi dan air bersih berbasis masyarakat serta peningkatan
Dokumen tersebut berisi tentang penjelasan tugas event organizer dan contoh-contoh kegiatan yang dapat diorganisir oleh FKMI UNIPA seperti khitanan massal, pentas seni, seminar, pelatihan, dan lainnya. Juga berisi tips agar tim menjadi solid dan menikmati proses organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang imunisasi, pencegahan penyakit, dan jaminan halal dalam perspektif fikih. Prinsip dasarnya adalah mencegah terjadinya kemudaratan dan merealisasikan kemaslahatan dengan menjaga kesehatan secara preventif melalui imunisasi dan langkah-langkah lainnya, asalkan menggunakan sarana yang halal. Fatwa MUI juga membahas tentang penggunaan vaksin polio dan meningitis
Konsep pembahasan fundchanelling_hibahlangsung_kl_13agustus2012Febriansyah Soebagio
Pertemuan membahas mekanisme penyaluran dana hibah UNICEF dan UNFPA langsung ke daerah melalui kementerian/lembaga. Mekanisme ini dianggap paling sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memungkinkan penyaluran dana secara efektif ke pelaksana di daerah. Pertemuan juga menjelaskan tata cara registrasi, pembukaan rekening, pengubahan anggaran, dan pengesahan hibah baik berupa uang maupun barang
Infrastructure, connectivity, SEZ, agro- Assistant: Social Protection, Health, Education,
industry, tourism, mining, energy Community Empowerment, Micro-Credit
Location : 6 Economic Corridors and National Location : Priority Areas (Kabupaten/Kota)
Strategic Areas
Implementation: Central and Local Government, Implementation: Central and Local Government,
Private Sector Private Sector, Community
Complementary: MP3KI for inclusive growth Complementary: MP3EI for job creation and
economic growth
Synergy: Accelerated and Inclusive Growth Synergy: Accelerated Poverty Reduction and
Inclusive Growth
This opening speech discusses inequities in health outcomes across Indonesia's islands and the opportunity for investment cases to support decentralization of health services. Key points:
- Health indicators like under-5 and infant mortality rates vary significantly between island groups in Indonesia.
- In 2001, Indonesia decentralized health services to districts but many still allocate low budgets to maternal and child health due to lack of local evidence-based planning capacity.
- Investment cases aim to build this capacity and shift planning and budgets to prioritize proven, effective strategies based on local data analysis to improve maternal and child health programs and outcomes.
- Future cooperation between the Government of Indonesia and UNICEF will focus on strengthening national and local evidence-
Laporan ini memberikan ringkasan awal evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 di bidang kesehatan dan gizi masyarakat selama kuartal pertama tahun 2009. Laporan ini juga menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan metodologi evaluasi serta hasil yang diharapkan dari evaluasi tersebut."
Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2011-2015 membahas tujuan, sasaran, ruang lingkup, alokasi dana, siklus kegiatan, dan mekanisme pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan MDGs terkait kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan advokasi kebijakan sosial.
Mecca is the holiest city in Islam, located in western Saudi Arabia. It has a population of over 2 million people, and sees millions more pilgrims during the annual Hajj pilgrimage. Water is scarce, so most food and supplies must be imported. The increasing number of pilgrims has led to expanding the holy Mosque and residential areas. However, this has required demolishing historic buildings and led to low density sprawl away from the city center. Congestion during Hajj and high housing costs are major issues. The municipality governs the city, headed by a mayor appointed by Saudi Arabia's King, who has ultimate authority as protector of Mecca and Medina.
Assignment 2 Group Presentation Regional Economic Development East Timor FinalFebriansyah Soebagio
East Timor aims to achieve political and social stability to develop as an independent nation. It has a history of Portuguese and Indonesian colonization. The document outlines East Timor's geography, demographics, education, employment, economic, and infrastructure challenges. It proposes strategies in health, education, employment, and infrastructure to improve living standards over several years through international cooperation and building local capacity.
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
Brief Report-Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi di Papua Barat
1. POKJA SANITASI DAN AIR MINUM PAPUA BARAT
Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi Papua Barat
A. Latar Belakang
Sanitasi memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Tanpa sanitasi yang baik, anak usia batita, balita dan usia sekolah terancam dengan penyakit
diare. Hal ini mengakibatkan memburuknya kondisi kesehatan yang berujung pada kematian.
Sementara bagi pelajar akan menghambat mereka untuk pergi ke sekolah mendapatkan
pendidikan akibat sakit diare.
Pemerintah melalui UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa urusan
sanitasi merupakan salah satu urusan wajib daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sebagai
bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat. Hal ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran
Kementerian Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program
PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) yang menekankan pembentukan
Kelompok Kerja Sanitasi yang disertai dengan dukungan pendanaan.
Target akses sanitasi yang harus tersedia di tahun 2019 adalah 100%. Sementara itu kalau dilihat
dari data BPS, capaian akses sanitasi baru mencapai. 67,2%. Bappenas melansir bahwa untuk
mencapai kebutuhan 100% dibutuhkan pembiayaan sebesar 273 triliun rupiah untuk sanitasi.
Salah satu penyebab rendahya prosentase akses sanitasi di beberapa daerah adalah minimnya
penganggaran. Data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2017 menyebutkan bahwa rata-rata
alokasi anggaran sanitasi yang kurang dari 1% dari APBD provinsi atau kabupaten/kota.
Laporan singkat ini berupaya memberikan Analisa singkat tentang gap anggaran pembiayaan
sektor sanitasi dari beberapa kabupaten/kota terpilih di Papua Barat berdasarkan dokumen
perencanaan yang ada. Yaitu dokumen RAD AMPL pada Kabupaten Sorong Selatan dan
Kabupaten Manokwari.
B. Kondisi Sanitasi Papua Barat
Hasil survei Riskesdas tahun 2016 menunjukkan bahwa baru sebagian besar penduduk di Papua
Barat menggunakan sanitasi yang layak yaitu sebesar 63,69%. Kondisi ini diperburuk dengan
kesadaran masyarakat yang rendah dalam mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat yang
mengakibatkan Angka Kematian Bayi yang cukup tinggi yaitu 74/1000 (BPS, 2012). Selain itu
data dari Kementerian Kesehatan pada April 2018 menyebutkan bahwa baru 55 kampung se-
Papua Barat yang telah mendeklarasikan Bebas Buang Besar Sembarangan atau sebanyak
3,8% dari total kampung yang ada.
2. Gambar 1: Gambaran Umum Kondisi Sanitasi Papua Barat tahun 2018
Salah satu kelemahan dari upaya penyediaan akses sanitasi yang layak adalah alokasi
pendanaan yang tidak cukup.Terdapat gap (selisih) yang cukup besar antara kebutuhan dan
tersedianya anggaran. Berikut disampaikan Analisa gap dari beberapa kabupaten kota terpilih.
C. Kondisi Pendanaan Sanitasi Kabupaten/Kota
1. Kabupaten Sorong Selatan
Capaian Akses Sanitasi Layak:
Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Sorong Selatan sampai tahun 2015 adalah
65,63 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan
pedesaan.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Dokumen RAD AMPL
Berdasarkan angka di atas akses sanitasi yang masih perlu dipenuhi sebesar 34,4%, yaitu
sebesar 79,164 jiwa. Dengan proyeksi penduduk hingga tahun 2019 maka perkiraan akses
sanitasi naik menjadi 103,486. Dengan total biaya investasi mencapai Rp 52,915,100,000.
Gambar 2: Kebutuhan Investasi Sektor Sanitasi Kabupaten Sorong Selatan 2013- 2019
(Sumber: Bappeda Kab Sorong Selatan)
3. Meski demikian berdasarkan data rencana pembiayaan pada kurun waktu 2013-2019, ditemukan
bahwa alokasi anggaran yang disiapkan hanya sebesar Rp 18.592.000.000,- Dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 1: Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Sektor Sanitasi Kabupaten Sorong Selatan
Tahun 2013-2019
No Rencana
Kegiatan
Tahun Anggaran (dalam juta rupiah) Total Sumber
Pendanaan
OPD
2015 2016 2017 2018 2019
1 Pembangunan
Jamban Rumah
Tangga
0 1400 1750 1400 0 4550 APBN/Loan PUPR
1699 1869 2056 2262 2488 10374 DAK PUPR
170 187 206 226 249 1038 APBD II PUPR
2 Penyadaran PHBS 40 50 60 70 80 300 APBD/APBN Dinkes
Advokasi Kesling 25 30 35 45 50 185 APBD/APBN Dinkes
3 Perluasan Cakupan
Jamban Keluarga
pada kampung
calon ODF
250 265 375 400 425 1715 APBD/APBN PUPR
4 SPAL Rumah
Tangga
75 80 85 90 100 430 APBD/APBN PUPR
TOTAL 18592
(Sumber: Bappeda Kabupaten Sorong Selatan)
Analisa Gap Anggaran
Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Selisih anggaran antara kebutuhan investasi dan rencana penganggaran adalah Rp
52.915.100.000 – Rp 18.592.000.000 = Rp 34.323.100.000 , atau telah dianggarkan 35%
dari total kebutuhan;
b. Sebagian besar rencana pendanaan sanitasi untuk sektor fisik, sementara untuk
perubahan perilaku yang dikelola Dinas Kesehatan hanya 2% dari total anggaran;
c. Belum teridentifikasinya opsi sumber pendanaan dari sektor swasta, CSR dan lainnya.
2. Kabupaten Manokwari
Capaian Akses Sanitasi Layak:
Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Manokwari sampai tahun 2015 adalah
48,98 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan
pedesaan.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Dokumen RAD AMPL
Akses sanitasi yang masih perlu dipenuhi di Kabupaten Manokwari sebesar 51,02%, yaitu 90.526
jiwa. Dengan proyeksi penduduk hingga tahun 2020 maka perkiraan akses sanitasi naik menjadi
120.552. Dengan total biaya investasi mencapai Rp 81,532.000,000.
4. Gambar 3: Kebutuhan Investasi Sektor Sanitasi Kabupaten Manokwari 2015- 2020
(Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari)
Meski demikian berdasarkan data rencana pembiayaan pada kurun waktu 2015-2020, ditemukan
bahwa alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 59.515.000.000 termasuk sumber
pendanaan swadaya masyarakat sebesar RP 56.100.000.000. Sehingga alokasi rill dari APBD
sebesar Rp 3.415.000.000 Dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2: Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Sektor Sanitasi Kabupaten Manokwari
Tahun 2015-2020
No Rencana
Kegiatan
Tahun Anggaran (dalam juta
rupiah)
Total Sumber
Pendanaan
OPD
2016 2017 2018 2019 2020
1 Koordinasi 30 30 30 30 40 160 APBD Bappeda
2 Monev 40 50 50 50 65 255 APBD Bappeda
3 Penyediaan
Sanitasi Dasar
Masyarakat
Miskin Swadaya
13200 10275 10275 10275 10275 56100 Swadaya Masyarakat
4 Penyediaan WC
Hasil STBM
275 275 275 275 275 1375 APBD Dinkes
5 Penyuluhan
Lingkungan
Sehat
150 150 150 150 150 750 APBD Dinkes
6 Pemicuan STBM 150 150 150 150 150 750 APBD Dinkes
7 Perencanaan
AMPL
65 60 125 APBD Bappeda
TOTAL 59515
(Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari)
Analisa Gap Anggaran
Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Selisih anggaran antara kebutuhan investasi dan rencana penganggaran adalah Rp
81.532.000.000 – Rp 59.515.000.000 = Rp 22.017.100.000 atau tersedia 73% alokasi
dana dari yang dibutuhkan;
5. b. Namun bila menggunakan pendanaan rill APBD maka selisihnya adalah Rp
81.532.000.000 – Rp 3.415.000.000 = Rp 78.117.100.000, atau sektor sanitasi hanya
dianggarkan 4% dari kebutuhan;
c. Belum teridentifikasinya penyediaan sarana santasi komunal untuk wilayah perkotaan
dan padat penduduk;
d. Belum teridentifikasinya opsi sumber pendanaan dari sektor swasta, CSR dan lainnya.
D. Kesimpulan
Berdasarkan data dari dua kabupaten di atas ditemukan hal-hal sebagai berikut:
1. Dokumen perecanaan yang tersedia (RAD-AMPL) telah menyediakan informasi
kebutuhan investasi sektor sanitasi untuk mencapai target universal access;
2. Rencana Pendanaan telah mencakup tiga poin penting yaitu: (i) koordinasi; (ii)
pembangunan fisik; dan (iii) penguatan PHBS;
3. Kabupaten Sorong Selatan menganggarkan pendanaan sanitasi dari APBD sebesar 35%
jauh lebih besar daripada Kabupaten Manokwari yang sebesar 4%
4. Rencana pendanaan belum mengidentifikasi sumber pendanaan dari sektor CSR dan
swasta;