Analisis Kemampuan Daerah (Pembiayaan Pembangunan )Kota SurabayaLatifah Tio
Dokumen tersebut merupakan bab pendahuluan dari laporan analisis keuangan Kota Surabaya. Ia menjelaskan latar belakang perlunya menganalisis keuangan Surabaya sebagai kota besar dan ekonomi utama di Jawa Timur. Tujuan analisis ini adalah menggambarkan kondisi keuangan Surabaya dan mengukur kemampuan keuangannya. Ruang lingkupnya meliputi profil wilayah, analisis pendapatan, belanja, dan kemampuan ke
Analisis Kemampuan Daerah (Pembiayaan Pembangunan )Kota SurabayaLatifah Tio
Dokumen tersebut memberikan analisis mengenai pembiayaan pembangunan Kota Surabaya berdasarkan data APBD dari tahun 2007 hingga 2013. Terdapat peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Belanja daerah mengalami fluktuasi dan mencakup belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil ke daerah lain.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan pagu sementara anggaran tahun 2010 untuk Polda Kalbar dan Polri pada rapat yang diadakan di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dokumen ini memberikan informasi mengenai program-program anggaran, perbandingan pagu definitif tahun 2009, pagu indikatif dan sementara tahun 2010, serta langkah-langkah penggunaan dan pengawasan anggaran.
5.studi kelayakan pendirian pabrik air minum dalam kemasan (1)Eko Andrijanto
Dokumen tersebut merupakan studi kelayakan pendirian pabrik air minum dalam kemasan oleh PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Studi ini menganalisis kelayakan proyek dari aspek keuangan. Total dana yang dibutuhkan adalah Rp6 miliar yang berasal dari pemerintah daerah. Analisis NPV, IRR, payback period, dan profitability index menunjukkan bahwa proyek layak dilaksanakan secara finansial.
Analisis Kemampuan Daerah (Pembiayaan Pembangunan )Kota SurabayaLatifah Tio
Dokumen tersebut merupakan bab pendahuluan dari laporan analisis keuangan Kota Surabaya. Ia menjelaskan latar belakang perlunya menganalisis keuangan Surabaya sebagai kota besar dan ekonomi utama di Jawa Timur. Tujuan analisis ini adalah menggambarkan kondisi keuangan Surabaya dan mengukur kemampuan keuangannya. Ruang lingkupnya meliputi profil wilayah, analisis pendapatan, belanja, dan kemampuan ke
Analisis Kemampuan Daerah (Pembiayaan Pembangunan )Kota SurabayaLatifah Tio
Dokumen tersebut memberikan analisis mengenai pembiayaan pembangunan Kota Surabaya berdasarkan data APBD dari tahun 2007 hingga 2013. Terdapat peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Belanja daerah mengalami fluktuasi dan mencakup belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil ke daerah lain.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan pagu sementara anggaran tahun 2010 untuk Polda Kalbar dan Polri pada rapat yang diadakan di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dokumen ini memberikan informasi mengenai program-program anggaran, perbandingan pagu definitif tahun 2009, pagu indikatif dan sementara tahun 2010, serta langkah-langkah penggunaan dan pengawasan anggaran.
5.studi kelayakan pendirian pabrik air minum dalam kemasan (1)Eko Andrijanto
Dokumen tersebut merupakan studi kelayakan pendirian pabrik air minum dalam kemasan oleh PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Studi ini menganalisis kelayakan proyek dari aspek keuangan. Total dana yang dibutuhkan adalah Rp6 miliar yang berasal dari pemerintah daerah. Analisis NPV, IRR, payback period, dan profitability index menunjukkan bahwa proyek layak dilaksanakan secara finansial.
Analisis APBD KKR 2015-2016 menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja daerah KKR dari tahun ke tahun namun diikuti dengan kenaikan defisit anggaran. Pendapatan daerah didorong kenaikan pada pendapatan asli daerah dan lainnya meskipun dana perimbangan masih menyumbang terbesar. Belanja tidak langsung meningkat karena alokasi dana desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Sebelas dari tujuh belas indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai atau melebihi target
2) Realisasi anggaran tahun 2019 mencapai 67,17% dari total anggaran
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Fraksi PAN memberikan beberapa masukan terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011, antara lain mengenai peningkatan pendapatan daerah, penertiban retribusi di pasar dan terminal, serta pengawasan terhadap PJU liar dan inventarisasi aset daerah. Fraksi juga meminta perhatian terhadap program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan buruh.
Dokumen tersebut membahas strategi sanitasi kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2013-2018, mencakup program dan kegiatan pengembangan air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan beserta indikasi sumber pendanaannya."
Isu-isu Strategis Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS TA 2016 didekati dari struktur APBD yang meliputi pembahasan isu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dikaitkan dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016.
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacapinfosanitasi
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacap tahun 2012-2016 membahas rencana pembangunan sanitasi di kabupaten tersebut meliputi subsektor air limbah, persampahan, drainase, dan hygiene/PHBS beserta program, kegiatan, dan anggarannya selama 5 tahun ke depan. Sumber dana berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, dan sektor swasta.
"[Ringkasan] Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang mencakup rencana pendapatan, belanja, dan alokasi anggaran untuk 14 urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait."
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Tarmizi Achmad
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2019 Kabupaten Rokan Hulu.
2. Total pendapatan dan belanja APBD tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. 1,2 triliun dan Rp. 1,2 triliun.
3. Belanja mandatori seperti bidang pendidikan, kesehatan, belanja alokasi dana desa dan bagi hasil kepada
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari Kebijakan Umum APBD Kota Tidore Kepulauan yang membahas latar belakang, tujuan dan dasar penyusunannya. Dokumen ini juga meninjau kondisi ekonomi makro daerah seperti PDRB dan keuangan daerah pada tahun-tahun sebelumnya beserta upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
paparan P2KKP untuk Bappeda Kota SurakartaBagus ardian
PNPM-MP berupaya mempertahankan keberlanjutan program melalui kegiatan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, sasaran, dan capaian PNPM-MP di Surakarta dalam penanganan kumuh, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
MCA-Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan 17 organisasi masyarakat sipil dan akan memberikan hibah senilai Rp622 miliar kepada mereka untuk mendukung proyek-proyek kecil yang mempromosikan manfaat sumber daya alam dan energi terbarukan di tingkat akar rumput, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, mengurangi emisi karbon, dan mewujudkan ekonomi hijau. Hibah ini akan mendanai beragam proyek
NOTA KESEPAHAMAN antara Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Merangin tentang persiapan dan pelaksanaan Proyek Green Prosperity yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi karbon melalui peningkatan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nota ini mengatur kerjasama dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Merangin,
More Related Content
Similar to Bab 4. rencana anggaran pembangunan sanitasi
Analisis APBD KKR 2015-2016 menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja daerah KKR dari tahun ke tahun namun diikuti dengan kenaikan defisit anggaran. Pendapatan daerah didorong kenaikan pada pendapatan asli daerah dan lainnya meskipun dana perimbangan masih menyumbang terbesar. Belanja tidak langsung meningkat karena alokasi dana desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Sebelas dari tujuh belas indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai atau melebihi target
2) Realisasi anggaran tahun 2019 mencapai 67,17% dari total anggaran
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Fraksi PAN memberikan beberapa masukan terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011, antara lain mengenai peningkatan pendapatan daerah, penertiban retribusi di pasar dan terminal, serta pengawasan terhadap PJU liar dan inventarisasi aset daerah. Fraksi juga meminta perhatian terhadap program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan buruh.
Dokumen tersebut membahas strategi sanitasi kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2013-2018, mencakup program dan kegiatan pengembangan air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan beserta indikasi sumber pendanaannya."
Isu-isu Strategis Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS TA 2016 didekati dari struktur APBD yang meliputi pembahasan isu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dikaitkan dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016.
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacapinfosanitasi
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacap tahun 2012-2016 membahas rencana pembangunan sanitasi di kabupaten tersebut meliputi subsektor air limbah, persampahan, drainase, dan hygiene/PHBS beserta program, kegiatan, dan anggarannya selama 5 tahun ke depan. Sumber dana berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, dan sektor swasta.
"[Ringkasan] Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang mencakup rencana pendapatan, belanja, dan alokasi anggaran untuk 14 urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait."
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Tarmizi Achmad
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2019 Kabupaten Rokan Hulu.
2. Total pendapatan dan belanja APBD tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. 1,2 triliun dan Rp. 1,2 triliun.
3. Belanja mandatori seperti bidang pendidikan, kesehatan, belanja alokasi dana desa dan bagi hasil kepada
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari Kebijakan Umum APBD Kota Tidore Kepulauan yang membahas latar belakang, tujuan dan dasar penyusunannya. Dokumen ini juga meninjau kondisi ekonomi makro daerah seperti PDRB dan keuangan daerah pada tahun-tahun sebelumnya beserta upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
paparan P2KKP untuk Bappeda Kota SurakartaBagus ardian
PNPM-MP berupaya mempertahankan keberlanjutan program melalui kegiatan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, sasaran, dan capaian PNPM-MP di Surakarta dalam penanganan kumuh, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
MCA-Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan 17 organisasi masyarakat sipil dan akan memberikan hibah senilai Rp622 miliar kepada mereka untuk mendukung proyek-proyek kecil yang mempromosikan manfaat sumber daya alam dan energi terbarukan di tingkat akar rumput, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, mengurangi emisi karbon, dan mewujudkan ekonomi hijau. Hibah ini akan mendanai beragam proyek
NOTA KESEPAHAMAN antara Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Merangin tentang persiapan dan pelaksanaan Proyek Green Prosperity yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi karbon melalui peningkatan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nota ini mengatur kerjasama dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Merangin,
Dokumen tersebut membahas studi penganggaran hijau di Indonesia, termasuk latar belakang, tujuan, kegiatan yang telah dilakukan, target dan indikator yang relevan, serta langkah selanjutnya. Studi ini dimulai untuk mendukung komitmen penurunan emisi karbon Indonesia sesuai dengan dokumen RAN GRK dan RAD GRK. Tujuannya adalah mendorong perencanaan dan anggaran pemerintah yang pro-lingkungan serta memberikan pengetahuan
Dokumen tersebut merangkum beberapa prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti peningkatan jalan, pembangunan jembatan, dan perluasan akses listrik serta air bersih. Usulan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk dapat dibiayai pada tahun 2017.
Kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017 di bidang pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan badan penyuluh menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur transportasi dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, produktivitas pertanian, serta penyuluhan pertanian.
Dokumen tersebut merupakan laporan rencana pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2017 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Merangin kepada Musrenbang Provinsi Jambi. Rencana pembangunan tersebut mencakup bidang infrastruktur seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi; bidang sosial budaya seperti pendidikan; bidang ekonomi kerakyatan seperti pertanian, perkebunan dan peternakan; s
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerinci, termasuk jalan evakuasi bencana alam, rencana perubahan status kawasan hutan, dan proyek-proyek pembangunan pariwisata.
Dokumen tersebut membahas tentang Forum Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jambi tahun 2017. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengklarifikasi rancangan RPD tahun 2017 serta mendapatkan kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan."
Dokumen tersebut berisi format wawancara mendalam untuk memperoleh profil seorang pelaku pemberdayaan masyarakat kawasan hutan. Wawancara mencakup pertanyaan tentang latar belakang pelaku, proses kegiatannya, dukungan yang diterima, pendapatan, tantangan yang dihadapi, dan cita-cita pelaku.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...
Bab 4. rencana anggaran pembangunan sanitasi
1. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Bab 4
Rencana Anggaran Pembangunan
Sanitasi
4.1 Rekapitulasi Anggaran
Kebutuhan Pembangunan Sektor Sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk 5 tahun
mendatang sebesar Rp. 84.841.000.000 (Delapan Puluh Empat Milyard Delapan Ratus Empat Puluh
Satu Juta Rupiah). Anggaran pendanaan sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi
pendanaan sub sector air limbah, persampahan, drainase dan PHBS diprediksi meningkat dari
tahun 2014 hingga tahun 2018. Dari ke empat sub sector tersebut, pendanaan sector
persampahan memiliki pendanaan yang paling besar yaitu Rp 45.853.000.000,- dan yang
terendah adalah sub sector Drainase yaitu Rp 10.150.000.000,-. Sumber pendanaan sector
sanitasi ini berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, APBD Provinsi Jambi, APBN dan
pihak swasta serta beberapa kegiatan yang masuk dalam Daftar Tunggu. Untuk sub sector
persampahan pada tahun 2016 memiliki pendanaan yang besar yaitu Rp 33.018.000.000,- .
total untuk sub sector persampahan ini menjadi sector yang memiliki pendanaan yang besar
karena terdapat program dan kegiatan yang membutuhkan dana yang besar yaitu yang terkait
antara lain dengan akan dilakukannya pembangunan TPA danTPST 3R. Berikut disajikan tabel 4.1
Rekapitulasi Anggaran per sumber Anggaran untuk 5 tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan
Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi.
Tabel 4.1: Rekapitulasi Anggaran per Sumber Pendanaan
X Rp. 1 Juta
No.
Sumber
Anggaran
Tahun Anggaran Total
Anggaran2014 2015 2016 2017 2018
A. Pemerintah
1 APBD Kab/Kota 3.757 6.429 13.209 5.725 5.346 34.466
2 APBD Provinsi 0 115 115 115 115 460
3 APBN 1.800 1.700 28.300 8.700 5.800 46.300
Jumlah A 5.557 8.244 41.624 14.540 11.261 81.226
B. Non-Pemerintah
1 CSR Swasta 1.025 9.05 0 0 0 1.930
2 Masyarakat
20 20 20 20 20 100
3 Daftar Tunggu 0 1.090 165 165 165 3.615
Jumlah B 1.045 2.015 185 185 185 20
Total (A + B) 6.602 10.259 41.809 14.725 11.446 84.841
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 115
2. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi.
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran
2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 3.769 4.805 3.385 3.097 3.114 18.170
2 Persampahan 1.655 2.075 32.518 6.670 2.935 45.853
3 Draianse 0 900 2.900 3.000 3.350 10.150
4 PHBS terkait sanitasi 1.178 2.479 3.006 1.958 2.047 10.669
Jumlah 6.602 10.259 41.809 14.725 11.446 84.841
4.2 Rencana Anggaran Pemerintah
4.2.1 APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pendanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 5 tahun mendatang sebesar Rp.
34.466.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyard Empt Ratus Enam Puluh enam Juta Rupiah). Indikasi
pendanaan sector sanitasi yang berasaldari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami
peningkatan daritahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector
persampahan adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Total pendaaan untuk sub sector persampahan hingga tahun 2018
mencapai Rp. 12.988.000.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh
sub sektor Drainase yakni sebesar Rp. 1.250.000.000,-. Berikut Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran
Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota untuk menggambarkan secara lebih rinci.
Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran
2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 2.349 2.985 1.990 1.702 1.719 10.745
2 Persampahan 755 1.130 7.978 1.730 1.395 12.988
3 Drainase - - 400 500 350 1.250
4 PHBS terkait sanitasi 653 2.314 2.841 1.793 1.882 9.484
Jumlah 3.757 6.429 13.209 5.725 5.346 34.466
4.2.2 APBD Provinsi
Pendanaan APBD Provinsi Jambi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 5 tahun mendatang
sebesar Rp. 460,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang
berasaldari APBD Provinsi Jambi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan
dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector PHBS adalah sector
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 116
3. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBD Provinsi Jambi. Total pendaaan untuk
sub sector persampahan hingga tahun 2018 mencapai Rp. 300.000,- sedangkan sub sector yang
membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor Air Limbah dan Drainase yakni sebesar Rp. 0,-.
Berikut Tabel Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi untuk
menggambarkan secara lebih rinci.
Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 0 0 0 0 0 0
2 Persampahan 0 40 40 40 40 160
3 Drainase 0 0 0 0 0 0
4 PHBS terkait sanitasi 0 75 75 75 75 300
Jumlah 0 115 115 115 115 460
4.2.3 APBN
Pendanaan APBN pada 5 tahun mendatang membutuhkan dana sebesar Rp. 46.300.000.000,- (Empat
Puluh Enam Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasal dari
APBN mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub
sector persampahan adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBN.
Total pendaaan untuk sub sector persampahan hingga tahun 2018 mencapai Rp. 31.800.000.000,-
sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor PHBS yakni sebesar
Rp. 0,-. Berikut Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN untuk menggambarkan
secara lebih rinci.
Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 900 800 1.300- 1.300 1.300 5.600
2 Persampahan 900 - 24.500 4.900 1.500 31.800
3 Drainase - 900 2.500 2.500 3.000 8.900
4 PHBS terkait sanitasi 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1.800 1.700 28.300 8.700 5.800 46.300
4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah
4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D
Pendanaan sanitasi yang bersumber dari swasta atau dana Coorporate SociaL Responsibility
(CSR) cukup bagus pada program dan kegiatan sector sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Program dan kegiatan yang didanai CSR adalah program pada komponen air limbah, persampahan
dan PHBS. Mudah mudahan kegiatan yangdidanai CSR PT. Petro China mengalami peningkatan dari
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 117
4. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector persampahan adalah
sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan CSR. Total pendaaan untuk sub sector
persampahan hingga tahun 2015 mencapai Rp. 905.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan
dana terkecil diduduki oleh sub sektor drainase yakni sebesar Rp. 0,-. Untuk tahun anggaran 2016 s/d
2018 PT. Petro China belum mengaanggarkan alokasi bagi Kabupaten Tanjung Jaung Timur, karena
kebijakan anggaran perusahaan tersebut adalah per tahun anggaran. Berikut Tabel 4.6: Rekapitulasi
Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta untuk menggambarkan secara lebih rinci.
Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 500 0 0* 0* 0* 500
2 Persampahan 0 905 0* 0* 0* 905
3 Drainase 0 0 0* 0* 0* 0
4 PHBS terkait sanitasi 525 0 0* 0* 0* 525
Jumlah 1025 905 5 0* 0* 0*
‘* Perencanaan Anggaran Petrochina untuk CSR per tahun, sehingga pendanaan tahun 2016 s/d 2018 belum bisa dituangkan
dalam dokumen
4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat
Pendanaan dari peran masyarakat terdapat dalam komponen kegiatan Air Limbah yaitu Biaya Operasi
dan Pemeliharaan MCK ++ (SLBM) pada tahun 2014 s/d 2018.. Untuk itu Kabupaten Tanjung Jabung
Timur masih perlu dipacu dalam pendanaan pembangunan yang berasal dari masyarakat.
Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Kontribusi Masyarakat
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 20 20 20 20 20 100
2 Persampahan 0 0 0 0 0 0
3 Drainase 0 0 0 0 0 0
4 PHBS terkait sanitasi 0 0 0 0 0 0
Jumlah 20 20 20 20 20 100
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 118
5. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
4.4 Antisipasi Funding-Gap
Pada data kemampuan anggaran dan komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada penganggaran
pembangunan sanitasi dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan sanitasi yang direncanakan tidak
terjadi Funding Gap. Funding Gap karena jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih kecil daripada yang
tersedia. Kebutuhan Sanitasi yang direncanakan selama 5 tahun mendatang sebesar Rp.
34.466.000.000,- dan tersedia dana sebesar Rp. 169.806.000.000,- sehingga mengalami kelebihan
sebesar Rp. 135.350.000.000,-. Tidak terjadinya Funding Gap APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dapat dilihat pada tabel 4.8. sebagai berikut :
Tabel 4.8. Tidak terjadi Funding Gap APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
X Rp. 1 Juta
No
.
Uraian
Tahun Anggaran Total
Anggaran
2014 2015 2016 2017 2018
1 Kebutuhan Pendanaan 3.757 6.429 13.209 5.725 5.346 34.466
2 Kemampuan Pendanaan 22.157 29.579 35.294 39.694 43.082 169.806
3 Selisih (Rp) 18.400
(lebih)
23.150
(lebih)
22.085
(lebih)
33.969
(lebih)
37.736
(lebih)
135.350
(lebih)
4 Selisih (%) 490% 360% 167% 593% 706% 393%
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 119
6. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
4.4 Antisipasi Funding-Gap
Pada data kemampuan anggaran dan komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada penganggaran
pembangunan sanitasi dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan sanitasi yang direncanakan tidak
terjadi Funding Gap. Funding Gap karena jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih kecil daripada yang
tersedia. Kebutuhan Sanitasi yang direncanakan selama 5 tahun mendatang sebesar Rp.
34.466.000.000,- dan tersedia dana sebesar Rp. 169.806.000.000,- sehingga mengalami kelebihan
sebesar Rp. 135.350.000.000,-. Tidak terjadinya Funding Gap APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dapat dilihat pada tabel 4.8. sebagai berikut :
Tabel 4.8. Tidak terjadi Funding Gap APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
X Rp. 1 Juta
No
.
Uraian
Tahun Anggaran Total
Anggaran
2014 2015 2016 2017 2018
1 Kebutuhan Pendanaan 3.757 6.429 13.209 5.725 5.346 34.466
2 Kemampuan Pendanaan 22.157 29.579 35.294 39.694 43.082 169.806
3 Selisih (Rp) 18.400
(lebih)
23.150
(lebih)
22.085
(lebih)
33.969
(lebih)
37.736
(lebih)
135.350
(lebih)
4 Selisih (%) 490% 360% 167% 593% 706% 393%
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 119