Pendataan potensi desa (podes) 2018 di Indonesia meliputi 83.931 wilayah administrasi dan menghasilkan data tentang sosial, ekonomi, serta infrastruktur desa untuk mendukung pembangunan sesuai undang-undang no 6 tahun 2014. Indeks Pembangunan Desa (IPD) menunjukkan peningkatan, dengan kategori desa mandiri, berkembang, dan tertinggal, serta jumlah desa mandiri meningkat dari 2.894 pada 2014 menjadi 5.606 pada 2018. Tantangan yang dihadapi termasuk pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan narkoba di beberapa desa.

1. Jakarta, 10 Desember 2018
HASIL PENDATAAN
POTENSI DESA 2018

2. Latar Belakang
2
Pembangunan Desa dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa serta mengawal pencapaian target-
target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas Pemerintah saat ini sebagaimana
dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan”
Pendataan Potensi Desa (Podes) merupakan kegiatan sensus terhadap seluruh
wilayah administrasi terendah setingkat desa/kelurahan, termasuk pendataan di
kecamatan dan kabupaten/kota.

3. Pendataan Potensi Desa
3
 Pendataan Podes dilakukan
3 kali setiap 10 tahun
mendahului kegiatan
Sensus yang dilakukan oleh
BPS.
 Pendataan Podes terakhir
pada tahun 2018, yaitu 2
tahun menjelang Sensus
Penduduk 2020.

4. Tujuan Pendataan Podes
4
Menghasilkan data potensi desa/kelurahan: sosial, ekonomi,
sarana, prasarana wilayah.
Menyediakan karakteristik infrastruktur yang ada di daerah-
daerah pinggiran.
Membentuk Indeks Pembangunan Desa (IPD).IPD
Menghasilkan data klasifikasi/tipologi desa.
Sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik.
Informasi dasar untuk Sensus Penduduk 2020.

5. Cakupan Hasil Podes 2018
5
• Pendataan Podes 2018 dilaksanakan pada bulan Mei 2018 di
seluruh wilayah Indonesia.
• Pendataan Podes 2018 mencakup seluruh:
 Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi
(UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT)
 Kecamatan
 Kabupaten/Kota
• Syarat desa/kelurahan/UPT/SPT yang didata :
 ada wilayah,
 ada penduduk,
 ada pemerintahan

6. Cakupan dan Perkembangan Wilayah Administrasi
6
6 771
7 074
7 232
2011 2014 2018
497
511
514
2011 2014 2018
Hasil Pendataan Podes 2018:
• Sebanyak 83.931 wilayah administrasi setingkat desa meliputi:
 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat),
 8.444 kelurahan, dan
 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).
• Sebanyak 7.232 kecamatan dan 514 kabupaten/kota.
Desa/Kelurahan
UPT/SPT
Kecamatan Kabupaten/Kota
136 69 51
70.390 73.709 75.436
8.083
8.412 8.444
2011 2014 2018
UPT/SPT Desa Kelurahan
78 609 82 190 83 931

7. Kondisi
Infrastruktur
Aksesibilitas/
Transportasi
Pelayanan Umum Penyelenggaraan
Pemerintahan
7
Indeks Pembangunan Desa (IPD)
Ketersediaan
Pelayanan Dasar
1. Fasilitas
Pendidikan
2. Fasilitas
Kesehatan
1. Infrastruktur
Ekonomi
2. Infrastruktur
Energi
3. Infrastruktur Air
Bersih dan
Sanitasi
4. Infrastruktur
Komunikasi dan
Informasi
1. Sarana
Transportasi
2. Aksesibilitas
Transportasi
1. Kesehatan
Masyarakat
2. Olah Raga
1. Kemandirian
2. Kualitas Sumber
Daya Manusia
(SDM)
IPD terdiri dari 5 dimensi, yaitu:
IPD MEMBAGI DESA MENJADI TIGA KATEGORI:
IPD
Desa Mandiri Desa Berkembang Desa Tertinggal

8. Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat
kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu.
Jumlah Desa Menurut Status IPD 2018
Desa Berkembang;
55 369; (73,40 %)
Desa Tertinggal;
14 461; (19,17%)
Desa Mandiri;
5 606; (7,43%)
Indeks Pembangunan Desa (IPD), 2018
8
Catatan: Jumlah Desa 2018 sebesar 75 436

9. Jumlah Desa Menurut Status IPD
2018
Jumlah Desa Menurut Status IPD
2014
Desa Berkembang;
51 026; (69,26%)
Desa Tertinggal;
19 750; (26,81%)
Desa Mandiri;
2 894; (3,93%)
Desa Berkembang;
54 879; (74,49 %)
Desa Tertinggal;
13 232; (17,96%)
Desa Mandiri;
5 559; (7,55%)
Perkembangan Pembangunan Desa 2014 – 2018
9
Catatan: Perbandingan status IPD ini dilakukan untuk desa-desa yang sama dengan tahun 2014, yaitu sebesar 73 670

10. Target RPJMN 2015-2019
10
SASARAN PEMBANGUNAN DESA DAN
KAWASAN PERDESAAN HASIL PODES 2018*
*) Penghitungan berdasarkan desa-desa yang match sejumlah
73 670 desa pada PODES 2014
Mengurangi jumlah desa
tertinggal sampai dengan 5 000
desa
Meningkatkan jumlah desa
mandiri sedikitnya 2 000 desa
Desa tertinggal berkurang
sebanyak 6 518 desa
Desa mandiri bertambah
sebanyak 2 665 desa

11. Sebaran Desa Menurut Status IPD, 2018
11
Desa dengan status TERTINGGAL banyak berada di pulau
Papua, Maluku, dan Kalimantan

12. 12
87,12
82,03
37,90
46,42
19,65
3,65
20,01
7,45
14,55
9,10
61,07
14,27
8,64
22,73
39,89
35,89
0,90
0,00
3,88
1,06
0,00
0,56
0,43
14,55
1,29
2,98
12,75
12,10
4,93
5,48
2,97
27,02
12,36
12,70
17,81
60,32
51,00
78,43
91,17
79,02
87,23
82,95
87,32
36,69
81,21
87,71
74,90
57,16
63,81
90,35
72,33
84,57
85,53
59,69
84,93
77,09
84,36
88,67
90,72
85,76
86,02
87,78
87,43
76,94
69,30
84,17
0,18
0,16
1,78
2,58
1,91
5,18
0,96
5,32
2,50
3,59
2,24
4,52
3,65
2,37
2,94
0,30
8,74
27,67
11,55
13,40
40,31
14,51
22,48
1,09
10,03
6,30
1,49
1,88
7,29
7,09
20,10
3,68
3,47
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Papua
Papua Barat
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Barat
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Banten
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Barat
Kep. Riau
Kep. Bangka Belitung
Lampung
Bengkulu
Sumatera Selatan
Jambi
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Aceh
Persentase Desa
Menurut Provinsi
dan
Status IPD, 2018
Desa Tertinggal
Desa Berkembang
Desa Mandiri

13. IPD Menurut Dimensi
13
 Secara umum semua dimensi mengalami kenaikan
 Dimensi yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Dimensi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 Dimensi yang mengalami kenaikan paling kecil adalah Dimensi Pelayanan Dasar
56,73
39,21
73,50
51,72
61,59
55,7157,65
44,63
77,00
53,60
71,40
59,36
Pelayanan Dasar Kondisi Infrastruktur Transportasi Pelayanan Umum Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
IPD
2014 2018
0,92 5,42 3,50 1,88 9,81
IPD Menurut Dimensi
3,65

14. Menilai Kemandirian Desa:
Dimensi Pelayanan Dasar
14
Ketersediaan dan akses ke SMU sederajat
(Desa yang ada SMU/MA meningkat 19% dari 2014)
Pelayanan Dasar (56,73  57,65)
Ketersediaan dan kemudahan akses ke apotek
(Desa yang ada apotek meningkat 54% dari 2014)
Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit
(Desa yang ada rumah sakit meningkat 20% dari 2014)
*) Dimensi ini ada 12 indikator, 4 indikator pelayanan pendidikan dan 8 indikator pelayanan kesehatan

15. 15
Akses ke bahan bakar lebih mudah
(Desa yang ada pangkalan/agen/penjual LPG
meningkat sebesar 14% dari 2014)
Kondisi Infrastruktur
Tempat buang air besar sebagian besar keluarga
(Desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan
jamban sendiri di desa meningkat 26% dari 2014)
Akses ke pengiriman pos atau barang
(Desa yang ada layanan pos meningkat 59% dari
2014)
Kondisi Infrastruktur (39,21  44,63)
Menilai Kemandirian Desa:
Dimensi Kondisi Infrastruktur
*) Dimensi ini ada 13 indikator, 5 indikator infrastruktur ekonomi, 3 indikator infrastruktur energi, 3 indikator
infrastruktur air bersih dan sanitasi, 2 indikator infrastruktur komunikasi dan informasi

16. 16
Waktu tempuh per kilometer transportasi
ke Kantor Camat
(Waktu tempuh menjadi lebih singkat dari rata-rata 1 jam
32 menit pada tahun 2014 menjadi 34 menit tahun 2018)
Waktu tempuh per kilometer transportasi
ke Kantor Bupati/Walikota
(Waktu tempuh menjadi lebih singkat dari rata-rata 2 jam 44
menit pada tahun 2014 menjadi 1 jam 54 menit tahun 2018)
Lalu lintas dan kualitas jalan untuk transportasi
antardesa
(Desa dengan jalan utama aspal/beton meningkat 15%
dari 2014)
Transportasi (73,50  77,00)
Menilai Kemandirian Desa:
Dimensi Transportasi
*) Dimensi ini ada 8 indikator, 4 indikator sarana transportasi, 4 indikator aksesibilitas transportasi

17. 17
Ketersediaan fasilitas olahraga
(Desa yang ada fasilitas olah raga meningkat 8%
dari 2014)
Penanganan gizi buruk
(Desa yang ada kejadian gizi buruk
(marasmus/kwasiorkor) berkurang 29% dari 2014)
Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)
(Desa yang mengalami KLB berkurang 6% dari 2014)
Kondisi InfrastrukturPelayanan Umum (51,72  53,60)
Menilai Kemandirian Desa:
Dimensi Pelayanan Umum
*) Dimensi ini ada 4 indikator, 2 indikator kesehatan masyarakat, 2 indikator olahraga

18. 18
Otonomi Desa (Penerimaan desa selain Dana Desa)
(Penerimaan desa meningkat lebih dari 50% dari
2014)
Pemerintah Desa
Kelengkapan Pemerintahan Desa
(Desa yang memiliki sekretaris desa meningkat 13%
dari 2014)
Kualitas SDM Kepala Desa
(Pendidikan Kepala Desa minimal SMU meningkat
sebesar 10% dari 2014)
Kondisi InfrastrukturPenyelenggaraan Pemerintah Desa (61,59  71,40)
Menilai Kemandirian Desa:
Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
*) Dimensi ini ada 5 indikator, 3 indikator kemandirian, 2 indikator kualitas sumber daya manusia

19. Potensi Desa/Kelurahan 2018
19
Potensi Desa/Kelurahan Wisata Menurut Pulau, tahun 2018
Sumatera
355 desa/kelurahan
Jawa - Bali
857 desa/kelurahan
Nusa Tenggara
189 desa/kelurahan
Maluku
23 desa/kelurahan
Sulawesi
119 desa/kelurahan
Kalimantan
117 desa/kelurahan
Papua
74 desa/kelurahan
Jumlah Desa/Kelurahan wisata meningkat dari 1.302 tahun 2014 menjadi 1.734 tahun 2018

20. Tantangan Desa/Kelurahan(1)
20
Banjir
19.675
Desa/Kelurahan
Tanah longsor
10.246
Desa/Kelurahan
Kekeringan
8.587 Desa/Kelurahan
Angin puyuh/puting
beliung/Topan
7.251 Desa/Kelurahan
Kebakaran hutan
dan lahan
4.394 Desa/Kelurahan
Gempa bumi
10.115
Desa/Kelurahan
Banjir bandang
1.869 Desa/Kelurahan
Gelombang pasang laut
1.808 Desa/Kelurahan
Gunung meletus
623 Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan terdampak Bencana Alam 3 Tahun Terakhir : SDGs Goal 13 Target 3
Jumlah Desa/Kelurahan menurut Upaya Mitigasi Bencana Alam 2018
Sistem Peringatan Dini Bencana Alam
7.968 Desa/Kelurahan
Perlengkapan Keselamatan
2.738 Desa/Kelurahan
Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami
634 Desa/Kelurahan
Jalur Evakuasi
5.048 Desa/Kelurahan

21. Tantangan Desa/Kelurahan(2)
21
Desa Terdampak Pencemaran Setahun Terakhir
Sebanyak 61.891 desa/kelurahan tidak ada pencemaran
16.847 desa/kelurahan 2.200 desa/kelurahan 8.882 desa/kelurahan

22. Desa/kelurahan yang ada
penyalahgunaan/pengedaran
narkoba
Tantangan Desa/Kelurahan(3)
22
KEAMANAN
NARKOBA
14,99%
Desa/kelurahan yang menjadi
lokasi Perkelahian Massal
PERKELA-
HIAN 3,75%

23. KESIMPULAN
23
Pembangunan Desa
1. Tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah desa/kelurahan sebesar 1.741 desa
dari tahun 2014.
2. Perkembangan pembangunan desa yang diukur melalui IPD, mengalami
kenaikan pada semua dimensi.
3. Potensi desa/kelurahan wisata tahun 2018 mencapai 1.734 desa
Tantangan
1. Masih adanya desa/kelurahan yang terdampak pencemaran lingkungan
2. Masih adanya desa/kelurahan yang menjadi lokasi penyalahgunaan
/pengedaran narkoba
3. Masih adanya desa/kelurahan yang menjadi lokasi perkelahian massal

24. www.bps.go.id
TERIMA KASIH
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710
(021) 3841195, 3842508, 3810291 Badan Pusat Statistik (Page)
@bps_statistics
bpshq@bps.go.id
BPS Statistics