Dokumen tersebut membahas tentang potensi besar wakaf di Indonesia yang belum teroptimalkan, serta tantangan-tantangan dalam mengembangkan wakaf, termasuk tantangan regulasi, kelembagaan, SDM, dan literasi masyarakat. Dokumen tersebut juga memberikan saran untuk meningkatkan peran Badan Wakaf Indonesia dan melibatkan berbagai pihak dalam mengembangkan wakaf di Indonesia.
2. Pembahasan
1. Pendahuluan
2. Peluncuran GNWU
3. Potensi Besar Wakaf
4. Tantangan Optimalisasi Wakaf
5. Kerangka Kebijakan dalam Masterplan
6. Sejumlah Inisiatif Strategis
7. Tantangan Kebijakan
3. Pendahuluan
Meningkatnya pembicaraan tentang wakaf, tentu tidak bisa dilepaskan dari
peluncuran “Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)” yang diresmikan oleh
Presiden Joko Widodo, pada hari Senin 25 Januari 2021 di Istana Negara.
Sebenarnya GNWU sendiri bukanlah sesuatu hal yang baru, gerakan serupa
pernah diluncurkan oleh Presiden SBY pada pada tanggal 8 Januari 2010.
Artinya dalam kurun waktu 11 tahun, sudah dua kali peluncuran GNWU
dilaksanakan oleh Kepala Negara, tetapi belum terlihat ada progress yang
signifikan lahir dari GNWU tersebut, selain hanya sebagai bentuk seremoni
peluncuran semata.
4. Pendahuluan
Stagnannya perkembangan wakaf, juga bisa terlihat dari perkembangan regulasi
yang melingkupinya.
Lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang pada pada tahun 2002, merupakan tonggak
sejarah dari lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Kemudian untuk menindaklanjuti UU tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 42
Tahun 2006 tentang Wakaf.
Kemudian dalam tataran teknis diatur melalui Peraturan Menteri Agama dan
Peraturan BWI.
Praktis usia UU No. 41 Tahun 2004, sudah lebih dari 16 tahun. Sudah bisa dipastikan
beberapa hal yang terkait dengan aturan main pengelolaan Wakaf sudah sangat
ketinggalan zaman, karena pesatnya perkembangan teknologi informasi.
5. Peluncuran GNWU Ditengah Resesi dan Kinerja
APBN…
Peluncuran GNWU oleh Presiden, ditengah kondisi perekonomian
nasional sedang mengalami resesi, tentu menimbulkan banyak spekulasi
ditengah masyarakat.
Bisa dipahami kemudian banyak yang beranggapan, dana wakaf yang
terkumpul, nantinya akan dipakai oleh Pemerintah untuk membantu
membiayai program pembangunan.
Walaupun kemudian sudah diklarifikasi oleh Kementerian Keuangan dan
Badan Wakaf Indonesia (BWI), bahwa dana yang terkumpul dari GNWU
tidak masuk kedalam kas negara. Tetapi, kecurigaan publik tentu tidak
bisa dihindari, mengingat potensi wakaf yang kita miliki sangat besar.
6. Peluncuran GNWU Ditengah Resesi dan
Kinerja APBN…
Kondisi perekonomian dan keuangan negara pada tahun 2020 masih berada
pada kondisi yang sangat memprihatinkan.
Indonesia sudah memasuki periode resesi ekonomi, dimulai pada pertumbuhan
ekonomi nasional pada Triwulan II 2020 mengalami pertumbuhan negatif
sebesar -5,32% (yoy), kemudian berlanjut pada Triwulan III 2020 sebesar -3,49
(yoy) persen dan terakhir pada Triwulan IV 2020 berada pada angka -2,59 (yoy)
persen.
Secara rata-rata pertumbuhan tahun 2020 sebesar -2,07% (yoy). Resesi ekonomi
yang terjadi menyebabkan angka kemiskinan akan Kembali berada pada angka
10-11 persen, angka pengangguran akan berada pada kisaran 7-8 persen,
sedangkan angka Gini Ratio naik menjadi 0,381.
7. Peluncuran GNWU Ditengah Resesi dan
Kinerja APBN…
Kinerja APBN tahun 2020 juga berada kondisi terendahnya.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.633,6 triliun atau tumbuh
negatif sebesar -16,7 persen.
Rendahnya penerimaan negara tersebut, menyebabkan defisit anggaran
mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09 persen terhadap PDB.
Untuk menutup defisit anggaran tersebut, menyebabkan pembiayaan
anggaran pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp1.190,9 triliun,
utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp1.226,8
triliun.
8. Potensi Besar Wakaf…
Potensi wakaf yang kita miliki sangat besar sekali, tapi sampai hari ini belum bisa
kita optimalkan dengan baik.
Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI: 2019), potensi aset wakaf per
tahun bisa mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu
hektare.
Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun.
Adapun jumlah Nazir Wakaf Uang sekitar 250 Lembaga,
Jumlah Nazir Wakaf Asset, baik perorangan maupun lembaga sekitar 313.000.
Saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru sebesar Rp 400 miliar. Dimata
masyarakat, asset wakaf baru dikenal sebatas, Masjid, pemakaman dan sekolah
keagamaan.
9. Potensi Besar Wakaf…
Bahkan dengan Singapura yang notabene bukan nagara dengan mayoritas penduduk
beragama Islam dan jumlah penduduk hanya 5,8 juta jiwa, Majelis Ugama Islam
Singapura (MUIS), mampu membantu kehidupan masyarakat Muslim di Singapura
secara rutin.
Melalui lembaga yang dibentuk untuk mengelola asset wakaf, Warees Investment
Pte Lt, saat ini mereka mampu mengelola 156 aset wakaf yang ada di Singapura
dengan nilai S$769 juta atau kurang lebih Rp8 triliun.
Setiap tahun, hasil bersih yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf disalurkan
kepada penerima manfaat wakaf (maukuf alaih), seperti masjid, madrasah, lembaga
sosial, fakir miskin, dan layanan pemakaman. Sehingga masyarakat Muslim di
Singapura sangat terbantu dengan keberadaan dana wakaf tersebut.
12. Tantangan Optimalisasi Wakaf..
GNWU yang diinisiasi oleh Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia
(BWI), diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk
mengembangkan potensi wakaf uang yang ada di tanah air,
Tetapi jangan sampai peluncuran GNWU tersebut hanya terkesan
seremonial tanpa ada kebijakan yang mengikutinya, terutama jika
dilihat dari kesiapan BWI sendiri, mulai dari aspek regulasi,
kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, bahkan
literasi wakaf uang masih sangat minim ditengah masyarakat.
13. Tantangan Optimalisasi Wakaf..
GNWU juga diharapkan menjadi momentum untuk melakukan transformasi
struktural terhadap peran dan fungsi kelembagaan Wakaf selama ini. Inilah
saatnya melakukan perbaikan dan penguatan masing-masing lembaga yang
terlibat secara langsung.
PKS mendukung sepenuhnya, untuk mulai dilakukan pembaharuan UU Wakaf
yang di dalamnya mengatur dan menegaskan kelembagaan BWI lebih
independent, baik dari sisi keuangan maupun kelembagaan.
Mendudukan Kembali Fungsi Kemenag dan BWI sehingga tidak tumpeng tindih
dalam Pembinaan Nazir, Penetapan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang (LKS PWU), Pengelolaan Data Wakaf, Pengalihan Wakaf (Ruslagh), bahkan
menyusun kurikulum wakaf untuk untuk dipelajari di lembaga Pendidikan.
14. Tantangan Optimalisasi Wakaf..
GNWU harus menjadi momentum untuk memperkuat
keberadaan wakaf uang di Indonesia.
Kita berharap Pemerintah terus memperkuat keberadaan
Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku regulator pengelolaan
wakaf di Indonesia, baik dari sisi regulasi, kelembagaan,
keuangan dan SDM.
Selama ini, keberadaan BWI belum mendapat perhatian yang
maksimal dari Pemerintah.
15. Tantangan Optimalisasi Wakaf
Kedepan, keberadaan BWI sangat strategis dalam mengatur
dan mengelola GNWU, agar potensi yang terdapat dalam
GNWU bisa dioptimalkan.
Sehingga peruntukan Wakaf Uang bisa dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam,
pelayanan Kesehatan yang memadai, memakmurkan Masjid
dan Mushola serta meningkatkan taraf hidup masyarakat,
sesuai dengan peruntukan wakaf uang yang terdapat dalam
Fatwa MUI Tahun 2012 tentang Wakaf Uang
19. Tantangan Kebijakan……
Selain itu, penting untuk mendorong Pemerintah dan BWI, agar mempersiapkan
lembaga pengelola wakaf (nazir), agar kapasitas dan kapabilitas nazir bisa terus
ditingkatkan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selama ini keberadaan nazir
belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah.
Kedepan, peningkatan kualitas dan kuantitas nazir harus mendapatkan prioritas
utama, seperti lembaga Pendidikan nazir dan sertifikasi nazir, dalam rangka
meningkatkan profesionalitas nazir dalam memperbaiki manajemen
pengelolaan wakaf di Indonesia.
Bahkan, kita akan terus mendorong Nazhir ini diberikan fasilitas dan dukungan
finansial yang memadai, jadi profesi Nazhir tidak jauh berbeda dengan kalangan
professional lainnya.
20. Tantangan Kebijakan……
Terkait dengan lahan Wakaf yang sangat luas mencapai 4,2 Milyar M2 atau
senilai 2000 trilyun, sebagian berada pada lokasi strategis tetapi belum banyak
yang dikelola secara produktif, Kita perlu mengusulkan agar melibatkan BUMN
terkait.
BUMN tersebut ditugaskan untuk membantu mengembangkan atau mengelola
asset lahan wakaf strategis bersama dengan Nazir Wakaf.
Selain itu, penting untuk mendorong agar dilakukan pengelolaan data Wakaf
terpadu secara digital, antara Kemenag, BPN dan BWI.
Perlu dilakukan kebijakan system penjaminan investasi di atas tanah wakaf,
sehingga kebijakan tersebut bisa terjaga syariat compliancenya.
21. Tantangan Kebijakan……
Penting untuk terus mengingatkan Pemerintah dan BWI agar melibatkan seluruh komponen
masyarakat, partai politik, ormas Islam, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, agar
secara bersama-sama, bahu-membahu mengintensifkan sosialisasi GNWU keseluruh lapisan
masyarakat, agar bisa meningkatkan literasi dan informsi tentang wakaf.
Masih rendahnya literasi wakaf secara umum, berdampak terhadap kesadaran dalam
menunaikan wakaf uang. Peningkatan literasi ini sangat penting, untuk memberikan
aksesibilitas masyarakat dalam melakukan wakaf uang. Dalam hal ini terkait proses
digitalisasi, inovasi produk serta layanan dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang (LKS-PWU).
Arah kebijakan yang juga penting adalah untuk mempertimbangkan perubahan regulasi
wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang sudah berusia tujuh belas tahun agar
lebih relevan dengan perkembangan wakaf dan kondisi saat ini.
