Materi Dasar Kewarganegaraan

1. OLEH
HARIYANTO
2017

2. PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN
ILMU YANG MEMPELAJARI WARGA NEGARA
DALAM KAITANNYA DENGAN:
• BERANI
• JANTAN
• PAHLAWAN
• LUHUR
• TELADAN
BELA NEGARA BERDASARKAN PANCASILA DAN
UUD 1945 DALAM RANGKA MENCAPAI CITA-CITA
NEGARA DAN TUJUAN NEGARA

3. CITA-CITA NEGARA
PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA II
NEGARA YANG MERDEKA
NEGARA YANG BERSATU
NEGARA YANG BERDAULAT
NEGARA YANG ADIL DAN MAKMUR

4. TUJUAN NEGARA
PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA IV
MEMBENTUK SUATU PEMERINTAHAN NEGARA
INDONESIA YANG:
1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA
DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN,
PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL

5. MEMBANGUN KEHIDUPAN PRIBADI,
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BENEGARA
HARUS DILAKSANAKAN DENGAN
2 PENDEKATAN:
Pendekatan
KEAMANAN
Pendekatan
KESEJAHTERAAN

6. KOMPETENSI MELALUI PEMBELAJARAN
KEWARGANEGARAAN
WARGA NEGARA INDONESIA :
1. MEMILIKI WAWASAN KEBANGSAAN,
KENEGARAWANAN, DAN NASIONALISME
TINGGI
2. MEMILIKI KOMITMEN KUAT TERHADAP NILAI-
NILAI HAM DAN DEMOKRASI, SERTA BERPIKIR
KRITIS TERHADAP PERMASALAHANNYA

7. Next...
3.MAMPU BERPARTISIPASI DALAM UPAYA
MENGHENTIKAN BUDAYA KEKERASAN,
MENYELESAIKAN KONFLIK BERDASARKAN
NILAI=NILAI PANCASILA, DAN MENGHORMATI
SUPREMASI HUKUM
4. MAMPU BERKONTRIBUSI TERHADAP PERSOLAN
BANGSA DAN KEBIJAKAN PUBLIK
5. MEMILIKI PEMAHAMAN INTERNASIONAL
MENGENAI “CIVIL SOCIETY”

8. LATAR BELAKANG PENTINGNYA
PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN
1. SECARA KODRATI BANGSA INDONESIA
MEMILIKI KEBHINNEKAAN DAN
KEMAJEMUKAN DALAM SUKU, AGAMA, ADAT
ISTIDAT, RAS, DAN BAHASA DAERAH DIMANA
SADAR-TIDAK SADAR, MAU-TIDAK MAU
MERUPAKAN SUMBER KONFLIK
2. ADA UPAYA MENGGANTI IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN KOMUNISME-SOSIALISME

9. Next...
3. ADA UPAYA MENGUBAH NEGARA KESATUAN
MENJADI NEGARA SERIKAT, DAN MEMBENTUK
NEGARA ISLAM INDONESIA
4. TERJADI KRISIS EKONOMI INFLASI 650 % DAN
SANERING (MENGUBAH Rp 1.000 menjadi Rp 1)
5. MUNCULNYA LEBAGA LEKRA (LEMBAGA KESENIAN
RAKYAT) DIPERGUNAKAN PENYEBARAN AJARAN
KOMUNIS
6. PECAHNYA ABRI MENJADI TNI DAN TENTARA ISLAM
INDONESIA SERTA ADANYA TERORISME

10. KEMAMPUAN BELA NEGARA
MERUPAKAN SIKAP, TEKAD, DAN UPAYA SETIAP WARGA
NEGARA INDONESIA MENIADAKAN ANCAMAN
TERHADAP PERSATUAN BANGSA, NILAI-NILAI
PANCASILA, UUD 1945, PEMERINTAHAN YANG
KONSTITUSIONAL, KEUTUHAN WILAYAH INDONESIA,
KEMERDEKAAN, DAN KEDAULATAN BANGSA DAN
NEGARA INDONESIA.
SECARA FISIK MAU DAN MAMPU MENGHORMATI
BENDERA KEBANGSAAN SERTA LAMBANG NEGARA
SERTA BERDISIPLIN, TERTIB DAN MENTAATI HUKUM
SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU

11. LANDASAN UUD 1945 SETIAP WARGA
NEGARA BERHAK DAN WAJIB BELA NEGARA
1. PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA IV: NEGARA
MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA
DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
2. PASAL 27 (3) UUD 1945: SETIAP WARGA NEGARA
BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA
PEMBELAAN NEGARA
3. PASAL 30 (1) UUD 1945: TIAP-TIAP WARGA
NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA
DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
NEGARA

12. ASPEK ALAMIAH DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
1. LETAK GEOGRAFIS INDONESIA:
• DIANTARA 2 BENUA ( ASIA DAN AUSTRALIA)
• DIANTARA 2 SAMUDRA (INDONESIA DAN PASIFIK)
• 6,08o LINTANG UTARA DAN 11,15 o LINTANG SELATAN
• 94,45o BUJUR TIMUR DAN 141,05o BUJUR TIMUR
• JARAK UTARA-SELATAN 1.888 Km DAN BARAT-TIMUR
5.110 Km

13. ASPEK ALAMIAH DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
2. SUMBER DAYA ALAM ADA 3 MACAM:
• SDA TIDAK BISA DIPERBARUI (SEMUA HASIL
TAMBANG)
• SDA BISA DIPERBARUI (SEMUA HASIL PERTANIAN,
PETERNAKAN, TERMASUK MANUSIA)
• SDA TIDAK BISA HABIS (SINAR MATAHARI, ANGIN,
GELOMBANG LAUT, AIR HUJAN)

14. ASPEK ALAMIAH DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
3. KEMAMPUAN PENDUDUK SANGAT DITENTUKAN
OLEH:
• JUMLAH
• KUALITAS IMAN-TAQWA, INTELEKTUAL DAN
KECERDASAN
• DERAJAT KESEHATAN
• SUMBER DAYA (RESOURCES) MEMILIKI PEKERJAAN
ATAU PENGHASILAN

15. ASAS PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM
NO MACAM-MACAM SDA ASAS PEMANFAATANNYA
1 SDA TIDAK DAPAT
DIPERBARUI
ASAS MAKSIMAL: SDA HARUS DAPAT
DIMANFAATKAN DAN MEMBERI
KEUNTUNGAN KEPADA SELURUH RAKYAT
INDONESIA SECARA OPTIMAL
2 SDA DAPAT
DIPERBARUI
ASAS LESTARI: SDA DIMANFAATKAN
DENGAN MENJAMIN GENERASI
BERIKUTNYA HIDUP LEBIH BAIK
3 SDA TIDAK BISA HABIS ASAS DAYA SAING: SDA DIMANFAATKAN
AGAR DAPAT MENGATASI KEKURANGAN
DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH
SERTA MENGURANGI KETERGANTUNGAN
DENGAN NEGARA ASING

16. WAWASAN NUSANTARA
MERUPAKAN CARA PANDANG BANGSA
INDONESIA TENTANG DIRI DAN
LINGKUNGANNYA (TUHAN YME,
SESAMA MANUSIA, ALAM, DIRI
SENDIRI) BERDASAKAN IDE
NASIONALNYA PANCASILA DAN UUD
1945 DALAM RANGKA MENCAPAI CITA-
CITA NEGARA DAN TUJUAN NEGARA

17. KONSEP PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
LAUT
NO KONSEP PENJELASAN
1 RES NULLIUS LAUT TIDAK ADA YANG BOLEH MEMILIKI
2 RES COMMUNIS LAUT MILIK MASYARAKAT DUNIA KARENA ITU
TIDAK DAPAT DIMILIKI OLEH MASING-MASING
NEGARA
3 MARE LIBERUM LAUT ADALAH BEBAS DIGUNAKAN UNTUK
SEMUA BANGSA
4 MARE CLAUSUM LAUT SEPANJANG PANTAI (3 MIL) SAJA YANG
DAPAT DIMILIKI SUATU BANGSA
5 NEGARA
KEPULAUAN
WILAYAH LAUT MERUPAKAN SATU KESATUAN
UTUH 12 MIL DARI TITIK TERLUAR PULAU

18. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA
CARA PANDANG BANGSA INDONESIA TENTANG
DIRI DAN LINGKUNGANNYA:
1. BUMI ATAU RUANG DIMANA BANGSA HIDUP
2. JIWA, TEKAD DAN SEMANGAT RAKYATNYA
3. LINGKUNGAN SEKITAR
DALAM RANGKA MENCAPAI CITA-CITA NEGARA
DAN TUJUAN NEGARA

19. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
1. WADAH TERDIRI ATAS 3 KOMPONEN:
(1) RUANG LINGKUP DITENTUKAN LAUTAN DAN GUGUSAN
KEPULAUAN, DAN PERWUJUDAN NUSANTARA SEBAGAI
SATU KESATUAN POLEKSOSBUDHANKAM,
(2) TATA INTI ORGANISASI SEBAGAI NKRI DMANA
KEDAULATAN DI TANGAN RAKYAT, PRESIDEN
MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAN SEBAGAI
KEPALA NEGARA, DAN DPR MEMPUNYAI KEDUDUKAN
KUAT
(3) TATA KELENGKAPAN ORGANISASI DIDUKUNG
KESADARAN POLITIK, PARTAI POLITIK, DAN ORMAS,
SERTA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN MEDIA MASSA

20. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
2. ISI WAWASAN NUSANTARA TERDIRI DARI 2
KOMPONEN:
(1) CITA-CITA NEGARA: NEGARA YANG MERDEKA,
BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR , RAKYAT
INDONESIA YANG BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG
BEBAS
(2) AZAS MANUNGGAL, UTUH MENYELURUH YANG
MENGARAH PADA KESATUAN DAN PERSATUAN SERTA
KESERASIAN DAN KESEIMBANGAN DALAM SEGALA
ASPEK KEHIDUPAN

21. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
3. TATA LAKU WAWASAN NUSANTARA
BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA DAN UUD
1945

22. PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA
SEBAGAI SATU KESATUAN POLITIK
1. KEBULATAN WILAYAH NASIONAL DENGAN
SEGALA ISI DAN KEKAYAAN MERUPAKAN SATU
KESATUAN WILAYAH, WADAH, RUANG HIDUP
DAN KESATUAN MATRA SELURUH BANGSA
SERTA MENJADI MODAL DAN MILIK BERSAMA
BANGSA
2. BANGSA INDONESIA YANG BHINNEKA SUKU,
AGAMA, RAS, ADAT-ISTIADAT, DAN BAHASA
DAERAH MERUPAKAN SATU KESATUAN BULAT
UTUH DALAM ARTI SELUAS-LUASNYA

23. PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA
SEBAGAI SATU KESATUAN POLITIK
3. SECARA PSIKOLOGIS BANGSA INDONESIA
MERASA SATU, SENASIB, SEPENANGGUNGAN,
SERTA PUNYA SATU TEKAD MENCAPAI CITA-CITA
BANGSA
4. PANCASILA ADALAH SATU-SATUNYA FALSAFAH
SERTA IDEOLOGI BANGSA
5. KEHIDUPAN POLITIK DI SELURUH WILAYAH
MERUPAKAN SATU KESATUAN POLITIK
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

24. PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI
SATU KESATUAN POLITIK
6. SELURUH KEPULAUAN NUSANTARA MERUPAKAN
SATU KESATUAN SISTEM HUKUM NASIONAL
YANG DIABDIKAN DEMI KEPENTINGAN
NASIONAL
7. BANGSA INDONESIA HIDUP BERDAMPINGAN
DENGAN BANGSA LAIN IKUT SERTA
MENCIPTAKAN KETERTIBAN DUNIA
BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN
ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL MELALUI POLITIK
LUAR NEGERI YANG BEBAS AKTIF

25. PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI
SATU KESATUAN EKONOMI
1. KEKAYAAN WILAYAH NUSANTARA BAIK
POTENSIAL MAUPUN EFEKTIF ADALAH MODAL
DAN MILIK BERSAMA BANGSA
2. TINGKAT PERKEMBANGAN EKONOMI HARUS
SERASI DAN SEIMBANG DI SELURUH DAERAH
TANPA MENINGGALKAN CIRI KHAS DAERAH
3. KEHIDUPAN PEREKONOMIAN DI SELURUH
WILAYAH NUSANTARA DISELENGGARAKAN
SEBAGAI USAHA BERSAMA ATAS ASAS
KEKELUARGAAN

26. PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI
SATU KESATUAN SOSIAL-BUDAYA
1. MASYARAKAT INDONESIA ADALAH SATU
KEHIDUPAN DENGAN TINGKAT KEMAJUAN
YANG SERASI, MERATA, DAN SEIMBANG
2. BUDAYA INDONESIA PADA HAKEKATNYA
ADALAH SATU DENGAN CORAK RAGAM
BUDAYA MERUPAKAN KEKAYAAN BUDAYA
BANGSA DAN MENJADI MODAL
PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA BANGSA

27. PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI
SATU KESATUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
1. ANCAMAN TERHADAP SATU PULAU ATAU SATU
DAERAH PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN
ANCAMAN TERHADAP SELURUH WILAYAH
INDONESIA
2. TIAP-TIAP WARGA NEGARA MEMPUNYAI HAK
DAN KEWAJIBAN YANG SAMA DALAM RANGKA
PEMBELAAN NEGARA

28. FUNGSI WAWASAN NUSANTARA
1. MEMBENTUK DAN MEMBINA PERSATUAN,
KESATUAN, DAN KEUTUHAN BANGSA DAN
NEGARA INDONESIA MELALUI INTEGRASI
SELURUH ASPEK DAN DIMENSI KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA
2. MERUPAKAN AJARAN DASAR YANG MELANDASI
KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI CITA-
CITA NEGARA DAN TUJUAN NEGARA

29. KETAHANAN NASIONAL
MERUPAKAN KONDISI DINAMIS SUATU BANGSA DAN NEGARA
YANG BERISI:
1. KEULETAN
2. DAYA TAHAN
3. KETANGGUHAN
SEHINGGA MENGANDUNG KEMAMPUAN DAN MENGATASI SEGALA
MACAM ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN, GANGGUAN
YANG DATANG DARI DALAM NEGERI MUPUN LUAR NEGERI,
YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG
MEMBAHAYAKAN integritas, identitas, dan kelangsungan
hidup BANGSA DAN NEGARA DALAM RANGKA MENCAPAI
CITA-CITA NEGARA DAN TUJUAN NEGARA.

30. CIRI-CIRI KETAHANAN NASIONAL
1. MERUPAKAN KONDISI SEBAGAI PRASYARAT
UTAMA BAGI NEGARA BERKEMBANG
2. DIFOKUSKAN MEMPERTAHANKAN
KELANGSUNGAN HIDUP, IDENTITAS, DAN
INTEGRITAS BANGSA INDONESIA
3. DIKEMBANGKAN UNTUK KEKUATAN DAN
MENGHADAPI ATHG DARI DALAM MAUPUN
LUAR NEGERI
4. WAWASAN NASIONAL MENGARAHKAN
KETAHANAN NASIONAL

31. SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL
NO SIFAT URAIAN
1 MANUNGGAL PERPADUAN YANG SEIMBANG, SERASI, DAN SELARAS
SELURUH ASPEK KEHIDUPAN
2 DINAMIS DAPAT MENINGKAT DAN MENURUN TERGANTUNG
PADA SITUASI DAN KONDISI
3 MANDIRI KEPERCAYAAN AKAN KEMAMPUAN SENDIRI
4 KEWIBAWAAN DAYA TANGGAL YANG TINGGI AKAN DISEGANI KAWAN
MAUPUN LAWAN
5 MENGUTAMAKAN
KONSULTASI DAN
KERJASAMA
TIDAK MENGUTAMAKAN KEKUATAN FISIK TETAPI
KEKUATAN KEKELUARGAAN DAN MORAL DENGAN
MEMENTINGKAN KONSULTASI DAN SALING
MENGHARGAI DENGAN MENJAUHI ANTAGONISME DAN
KONFRONTASI

32. ASAS KETAHANAN NASIONAL
1. KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN
2. KOMPREHENSIF INTEGRAL UTUH
MENYELURUH TERPADU
3. MAWAS KE DALAM DAN KE LUAR
4. KEKELUARGAAN

33. KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
NO KONSEP DASAR PENJELASAN
1 DAYA TAHAN KEKUATAN YANG MENYEBABKAN SEORANG
ATAU SESUATU DAPAT BERTAHAN, KUAT
MENDERITA ATAU KUAT MENANGGULANGI
BEBAN
2 KEULETAN BERUSAHA TERUS SECARA GIAT DENGAN
KEMAUAN YANG KERAS DALAM MENGGUNAKAN
SEGALA KEMAMPUAN, KECAKAPAN UNTUK
MENCAPAI CITA-CITA NEGARA DAN TUJUAN
NEGARA
3 IDENTITAS CIRI KHAS SUATU NEGARA SECARA HOLISTIK
BAIK WILAYAH, PENDUDUK, SEJARAH,
PEMERINTAHAN
4 INTEGRITAS KESATUAN YANG MENYELURUH DALAM SEGALA
ASPEK KEHIDUPAN BAIK ALAMIAH MAUPUN
SOSIAL

34. KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
NO KONSEP DASAR PENJELASAN
5 ANCAMAN USAHA YANG BERSIFAT MERUBAH, MEROMBAK
KEBIJAKSANAAN DAN DILAKUKAN SECARA
KONSEPTUAL, KRIMINAL, DAN POLITIS
6 TANTANGAN USAHA YANG BERTUJUAN DAN BERSIFAT
MENGGUGAH KEMAMPUAN
7 HAMBATAN HAL YANG BERSIFAT MELEMAHKAN,
MENGHALANGI SECARA TIDAK KONSEPTUAL
YANG BERASAL DARI DIRI SENDIRI
8 GANGGUAN HAL YANG BERSIFAT MELEMAHKAN,
MENGHALANGI SECARA TIDAK KONSEPTUAL
YANG BERASAL DARI LUAR

35. IDENTITAS NASIONAL
SEBAGAI KARAKTER BANGSA INDONESIA
 IDENTITAS = IDENTITY = CIRI-CIRI, TANDA-TANDA,
JATI DIRI YANG MELEKAT PADA SESEORANG YANG
MEMBEDAKAN DENGAN YANG LAIN
 IDENTITAS NASIONAL MERUPAKAN MANEFESTASI
NILAI-NILAI BUDAYA YANG TUMBUH DAN
BERKEMBANG DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
MENJADI KEBUDAYAAN NASIONAL DENGAN ACUAN
PANCASILA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
 IDENTITAS NASIONAL TIDAK BERSIFAT STATIS
TERGANTUNG KEKUATAN TARIK-MENARIK ETNISITAS
YANG STATIS DENGAN GLOBALITAS YANG
SENANTIASA BERUBAH

36. UNSUR-UNSUR IDENTITAS NASIONAL
 SUKU BANGSA: GOLONGAN SOSIAL YANG KHUSUS
BERSIFAT ASKRIPTIF (ADA SEJAK LAHIR)
 AGAMA: AGAMA YANG BERKEMBANG DI INDONESIA,
AGAMA ISLAM, KRISTEN, KATHOLIK, HINDU, BUDHA,
AGAMA KHONG HU CU, DAN ALIRAN KEPERCAYAAN
 KEBUDAYAAN: PERANGKAT, MODEL PENGETAHUAN,
HASIL CIPTAAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL
 BAHASA DAERAH: MERUPAKAN UNSUR PENDUKUNG
IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SARANA
BERINTERAKSI ANTAR MANUSIA

37. UNSUR-UNSUR IDENTITAS NASIONAL
MENJADI 3 BAGIAN
1. IDENTITAS FUNDAMENTAL YAITU: PANCASILA
YANG MERUPAKAN FALSAFAH BANGSA, DASAR
NEGARA, IDEOLOGI NEGARA
2. IDENTITAS INSTRUMENTAL YAITU: BERISI UUD
1945 DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN
INDONESIA, LAMBANG NEGARA, BENDERA,
DAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
3. IDENTITAS ALAMIAH YAITU: NEGARA
KEPULAUAN DAN PLURALISME SUKU, BAHASA
DAERAH, AGAMA, DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

38. KETERKAITAN GLOBALISASI DENGAN
IDENTITAS NASIONAL
A. GLOBALISASI: BERPELUANG PERGAUALAN ANTAR
BANGSA SEMAKIN KETAT, BATAS NEGARA TIDAK
ADA ARTINYA DAN TIDAK MENJADI HALANGAN,
SEHINGGA PROSES AKULTURASI, ASIMILASI, DAN
DEFUSI TERJADI
B. LUNTURNYA TATA NILAI DITANDAI OLEH:
1. MENONJOLNYA SIKAP INDIVIDUALISME YANG
BERTENTANGAN DENGAN ASAS GOTONG ROYONG
DAN KEPENTINGAN UMUM
2. SIKAP MATERIALISME YANG BERARTI HARKAT DAN
MARTABAT MANUSIA DIUKUR DENGAN
KEBERHASILAN MATERI DAN KEKAYAAN

39. DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI
MEMUNCULKAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL
BERUPA:
1. NARKOTIKA
2. PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
3. PEREDARAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN PALSU
4. TERORISME
5. HUMAN TRAFFICING/ PERDAGANGAN MANUSIA
6. SPIONASE
7. EMBARGO
8. SABOTASE
9. PAHAM RADIKALISME
10. ISU SARA

40. PAHAM NASIONALISME
 DALAM PEREKEMBANGAN PERADABAN
MANUSIA, INTERAKSI MENJADI KOMPLEK YANG
MENUMBUHKAN KESADARAN MENENTUKAN
NASIB SENDIRI, MANDIRI, DAN BEBAS
 PAHAM NASIONALISME ATAU PAHAM
KEBANGSAAN MERUPAKAN SEBUAH SITUASI
KEJIWAAN DAN KESETIAAN SESEORANG SECARA
TOTAL DIABADIKAN KEPADA BANGSA DAN
NEGARA

41. PROSES BERBANGSA
YANG MELAHIRKAN NASIONALISME
1. PEMBENTUKAN KERAJAAN SRIWIJAYA YANG JAYA,
ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA, DAN SENTOSA
DIBUKTIKAN PRASASTI “KEDUKAN BUKIT”
BERBAHASA MELAYU HURUF PALLAWA BERTULIS:
MARVUAT VANUA SRIWIJAYA SIDDHAYATRA
SUBHIKSA (650 M) DIPIMPIN Wangsa Syailendra
dengan kekuatan angkatan laut (Maritim)
2. KERAJAAN MAJAPAHIT (1293-1525) BERPUSAT DI
JAWA TIMUR DENGAN RAJA BRAWIJAYA, HAYAM
WURUK DAN MAHA PATIH GAJAHMADA YANG
TERKENAL SUMPAH PALAPA (Saya akan berhenti
berpuasa makan buah Palapa, jika seluruh Nusantara
takluk di bawah kekuasaan Negara)

42. PROSES BERBANGSA
YANG MELAHIRKAN NASIONALISME
3. BERDIRINYA BOEDI UTOMO 20MEI 1908 SEBAGAI
GERAKAN SOSIAL KULTURAL YANG MERINTIS
KEBANGKITAN NASIONAL
4. SUMPAH PEMUDA YANG DIIKRARKAN OLEH
PARA PEMUDA DI JAKARTA 28 OKTOBER 1928
SEBAGAI TANDA LAHIRNYA NASIONALISME

43. PROSES BERNEGARA
1. PEMERINTAH JEPANG BERJANJI AKAN MEMBERI
KEMERDEKAAN PADA TANGGAL 24 AGUSTUS 1945,
DENGAN MEMBENTUK BPUPKI 29 APRIL1945 DAN
DILANTIK 28 MEI 1945 DIKETUAI Dr KRT RADJIMAN
WEDYODININGRAT
2. PEMBENTUKAN PPKI 9 AGUSTUS 1945 DIKETUAI IR
SOEKARNO DAN WAKIL DRS. MOH HATTA. DENGAN
MENYERAHNYA JEPANG PADA SEKUTU, MAKA JANJI
JEPANG TIDAK TERPENUHI
3. PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 YANG DIIKUTI
PENETAPAN UUD 1945, PRESIDEN DAN WAKIL, SERTA
KNIP TANGGAL 18 AGUSTUS 1945

44. POLITIK IDENTITAS
 BISA BERSIFAT POSITIF MAUPUN NEGATIF
 BERSIFAT POSITIF: MENJADI DORONGAN UNTUK
MENGAKUI DAN MENGAKOMODASI ADANYA
PERBEDAAN SERTA MENGAKUI PREDIKAT
KEISTIMEWAAN SUATU DAERAH
 BERSIFAT NEGATIF: KETIKA TERJADI DISKRIMINASI
ANTAR KELOMPOK SATU DENGAN LAINNYA ATAS
DASAR DOMINASI MAYORITAS TERHADAP
MINORITAS
 SEHARUSNYA POLITIK IDENTITAS MENJADI MOTOR
MENJAGA IDENTITAS (KEBHINEKAAN), INTEGRITAS
(NKRI), DAN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN
NEGARA (KEMERDEKAAN DAN KEDAULATAN)

45. MEREVITALISASI PANCASILA
SEBAGAI MANEFESTASI IDENTITAS NASIONAL
1. WAWASAN SPIRITUAL: MELETAKKAN LANDASAN ETIK,
MORAL, RELIGIUSITAS, SEBAGAI DASAR MENGEMBANGAN
PROFESI
2. WAWASAN AKADEMIK: PENTINGNYA PENYIAPAN SDM
SEBAGAI INSTRUMEN DAN SUBYEK PEMBAHARUAN SERTA
PENCERAHAN HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA
3. WAWASAN KEBANGSAAN: MENUMBUHKAN KEASADARAN
NASIONALISME AGAR DALAM PERGAULAN BANGSA, AKAN
TETAP SETIA KEPADA BANGSA DAN NKRI
4. WAWASAN MONDIAL: MENYADARKAN BAHWA MANUSIA
MENGHADAPI DIALEKTIKA MASYARAKAT DUNIA YANG
“TERBUKA”, OLEH KARENA ITU MENIAPKAN DIRI MELAKUKAN
ADAPTASI ATAS PERUBAHAN DAN PERGESERAN NILAI SERTA
DAMPAK KE MAJUAN IPTEK UNTUK TERUS BERKARYA DAN
BERINOVASI SECARA KREATIF

46. POLITIK NASIONAL
 POLITIK NASIONAL DIARTIKAN SEBAGAI
“KEBIJAKAN” UMUM UNTUK MENCAPAI CITA-
CITA NEGARA DAN TUJUAN NEGARA
 JADI POLITIK NASIONAL ADALAH ASAS, HALUAN,
USAHA, SERTA KEBIJAKAN NEGARA TENTANG
PERENCANAAN, PENGEMBANGAN,
PEMELIHARAAN, DAN PENGENDALIAN SERTA
PENGGUNAAN KEKUATAN NASIONAL DALAM
RANGKA MENCAPAI CITA-CITA NEGARA DAN
TUJUAN NEGARA

47. GEOSTRATEGI
 GEOSTRATEGI MERUPAKAN MASALAH PENTING
DALAM MEMANFAATKAN WILAYAH NEGARA SEBAGAI
RUANG HIDUP NASIONAL UNTUK MENENTUKAN
KEBIJAKAN, SARANA, DAN SASARAN PERWUJUDAN
CITA-CITA NEGARA DAN TUJUAN NEGARA
 GEOSTRATEGI MERUPAKAN STRATEGI DALAM
MEMANFAATKAN KONSTELASI GEOGRAFI NEGARA
UNTUK MEMBERI ARAHAN TENTANG BAGAIMANA
MERANCANG STRATEGI PEMBANGUNAN GUNA
MENCAPAI CITA-CITA NEGARA DAN TUJUAN NEGARA

48. INDONESIA MENGHADAPI
GLOBALISASI EKONOMI
 GLOBALISASI EKONOMI ADALAH PROSES
LIBERALISASI EKONOMI DALAM SKALA GLOBAL,
SEHINGGA BARANG DAN JASA BEBAS MASUK DAN
KELUAR ANTAR NEGARA TANPA RINTANGAN
YANG TERMUAT DALAM PERJANJIAN:
1. WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
2. GENERAL AGREEMENT ON TRADE AND TARIFFS
(GATT)
3. APEC

49. INDONESIA MENGHADAPI GLOBALISASI
BUDAYA
 BUDAYA DAN PENDIDIKAN BAGAIKAN DUA SISI
MATA UANG, DIMANA MEMBICARAKAN
PENDIDIKAN TIDAK BISA TERLEPAS DENGAN
BUDAYA
 OLEH KARENA ITU UNSUR MORALITAS, ETIKA,
DAN ESTETIKA YANG MELEKAT DALAM
PENDIDIKAN MELEKAT PULA DALAM BUDAYA

50. INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA
 DUNIA MODERN DAN ERA GLOBALISASI,
HUBUNGAN ANTAR BANGSA DAN NEGARA
SUDAH TERSEBAR KE SELURUH DUNIA, TIDAK
ADA SATU NEGARAPUN YANG BEBAS DARI
KETERLIBATAN HUBUNGAN INTERNASIONAL.
 HUBUNGAN INTERNASIONAL DAPAT
BERBENTUK:
1. HUBUNGAN INDIVIDUAL
2. HUBUNGAN ANTAR KELOMPOK
3. HUBUNGAN ANTAR NEGARA

51. INTEGRASI NASIONAL
 MASALAH INTEGRASI NASIONAL MERUPAKAN
PERSOALAN HAMPIR SEMUA NEGARA TERUTAMA
NEGARA YANG BARU MERDEKA
 MENDIRIKAN NEGARA BERARTI MENYATUKAN
ORANG-ORANG DENGAN SEGALA PERBEDAANNYA
 BEGITU JUGA NKRI MENYATUKAN MASYARAKATNYA
YANG BHINNEKA DAN MAJEMUK DALAM SUKU,
AGAMA, ADAT-ISTIADAT, RAS, BAHASA DAERAH, DAN
BERTEMPAT TERSEBAR DI PULAU BESAR MAUPUN
KECIL

52. PENGERTIAN INTEGRASI NASIONAL
 INTEGRASI NASIONAL MERUPAKAN UPAYA
MENYATUKAN SELURUH UNSUR SUATU BANGSA
DENGAN PEMERINTAH DAN WILAYAHNYA
(SAAFROEDIN BAHAR, 1998)
 INTEGRASI NASIONAL BERARTI MEMBUAT UNTUK
ATAU MENYEMPURNAKAN DENGAN JALAN
MENYATUKAN UNSUR-UNSUR YANG SEMULA
TERPISAH PISAH (HOWARD Wrigins, 1996)
 INTEGRASI NASIONAL BERARTI PENYATUAN BANGSA
–BANGSA YANG BERBEDA DARI SUATU MASYARAKAT
MENJADI SATU KESELURUHAN YANG UTUH

53. PENTINGNYA INTEGRASI NASIONAL
1. MASYARAKAT YANG TERINTEGRASI DENGAN BAIK
MERUPAKAN HARAPAN BAGI SETIAP NEGARA
2. INTEGRASI MASYARAKAT MERUPAKAN KONDISI
YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBANGUN
KEJAYAAN NEGARA
3. KETIKA MASYARAKAT DIWARNAI PERTENTANGAN
ATAUPUN KONFLIK, MAKA AKAN MENGAHADAPI
KERUGIAN FISIK, MATERI, SARANA DAN
PRASARANA, MENTAL SPIRITUAL YANG
BERKEPANJANGAN DAN SULIT MENDAPATKAN
KEMAJUAN DAN JAUH DARI CITA-CITA NEGARA
MAUPUN TUJUAN NEGARA

54. KARAKTERISTIK MASYARAKAT MAJEMUK
(PIERRE L. VAN DEN BERGHE)
1. TERJADI SEGMENTASI KE DALAM BENTUK
KELOMPOK YANG SERING KALI MEMILIKI SUB
KEBUDAYAAN YANG BERBEDA SATU SAMA LAINNYA
2. MEMILIKI STRUKTUR SOSIAL YANG TERBAGI DALAM
LEMBAGA YANG BERSIFAT NON-KOMPLEMENTER
3. KURANG MENGEMBANGKAN KONSENSUS
TERHADAP NILAI MENDASAR
4. RELATIF SERING MENGALAMI KONFLIK
5. INTEGRASI SOSIAL RELATIF TUMBUH TERPAKSA
6. DOMINASI KELOMPOK MAYORITAS TERHADAP
KELOMPOK MINORITAS

55. PENYEBAB KONFLIK KEDAERAHAN
(STEDMAN, 1991: 373)
1. KRISIS PEMERINTAHAN NASIONAL, BAIK KARENA
PERSOALAN SUKSESI MAUPUN JATUH BANGUNNYA
PEMERINTAHAN KARENA LEMAHNYA KONSTITUSI
2. KEGAGALAM LEMBAGA NEGARA MENENGAHI
KONFLIK
3. PEMBATASAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA
DI DAERAH
4. KETIDAK STABILAN DISTRIBUSI SUMBER DAYA
EKONOMI NASIONAL DAN SULITNYA AKSES
MASYARAKAT DAERAH
5. REZIM YANG TIDAK RESPONSIF TERHADAP
TUNTUTAN WARGA NEGARA DAN TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RAKYATNYA

56. STRATEGI INTEGRASI
 MASALAH INTEGRASI NASIONAL BAGI BANGSA INDONESIA
MASIH RENTAN DAN MUDAH TERSULUT KONFLIK, KARENA
IKATAN PRIMORDIAL SEMPIT SEPERTI IKATAN KELUARGA,
KESUKUAN, ASAL DAERAH, DAN IKATAN AGAMA
 STRATEGI INTEGRASI:
1. ASIMILASI: PROSES PENCAMPURAN DUA ATAU LEBIH
KEBUDAYAAN MENJADI SATU YANG BARU DAN TIDAK NAMPAK
UNSUR-UNSUR PEMBENTUKNYA
2. AKULTURASI: PROSES PENCAMPURAN DUA ATAU LEBIH
KEBUDAYAAN, MUNCUL BUDAYA BARU DAN CIRI-CIRI BUDAYA
ASLI MASIH NAMPAK
3. PLURALIS : PAHAM MENGHARGAI PERBEDAAN BUDAYA DALAM
MASYARAKAT YANG BERBEDA

57. DIMENSI INTEGRASI NASIONAL
NO DIMENSI PENJELASAN
1 VERTIKAL
(INTEGRASI
POLITIK)
DIMENSI BERKENAAN UPAYA MENYATUKAN
PERSEPSI , KEINGINAN, HARAPAN YANG ADA
ANTARA PEMERINTAH DENGAN RAKYATNYA
2 HORISONTAL
(INTEGRASI
TERITORIAL)
DIMENSI BERKENAAN UPAYA MEWUJUDKAN
PERSATUAN DI ANTARA PERBEDAAN YANG ADA
DALAM MASYARAKAT, BAIK PERBEDAAN WILAYAH
TEMPAT TINGGAL, SUKU, AGAMA, PERBEDAAN
BUDAYA

58. BAB IV
NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD 1945
CONTOH BERBAGAI ATURAN:
1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MEMEGANG
KEKUASAAN MEMBUAT UNDANG-UNDANG (PASAL
20 AYAT 1 UUD 1945)
2. PRESIDEN RI MEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN MENURUT UUD (PASAL 4 AYAT 1)
3. PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RANCANGAN UU
KEPADA DPR (PASAL 5 AYAT 1 )
4. PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN YANG
TERTINGGI ATAS ANGKATAN DARAT, ANGKATAN
LAUT, DAN ANGKATAN UDARA (PASAL 10 UUD 1945)

59. FUNGSI KONSTITUSI
1. LANDASAN KONSTITUSINALIS
2. MEMBATASI KEKUASAAN PEMERINTAHAN,
SEHINGGA TIDAK BERSIFAT SEWENANG-WENANG
3. MENGENDALIKAN KEKUASAAN
4. MEMBERI RANGKA DASAR HUKUM BAGI
PERUBAHAN MASYARAKAT
5. LANDASAN PENYELENGGARAAN NEGARA SESUAI
SISTIM KETATANEGARAAN
6. MENJAMIN HAK ASASI WARGA NEGARA

60. DINAMIKA KONSTITUSI INDONESIA
NO KONSTITUSI MASA BERLAKUNYA
1 UUD NEGARA RI 18 AGUSTUS 1945 S/D 17 AGUSTUS 1950
DENGAN CATATAN 27 DESEMBER 1949
BERLAKU KONSTITUSI RIS
2 KONSTITUSI RIS 27 DESEMBER 1949 S/D 17 AGUSTUS 1950
3 UUDS 17 AGUSTUS 1950 S/D 5 JULI 1959
4 UUD NEGARA RI 1945
(MASA ORDE LAMA)
5 JULI 1959 S/D 1965
5 UUD NEGARA RI 1945
(MASA ORDE BARU)
1966 S/D 1998
6 UUD NKRI 1945 (MASA
REFORMASI/
AMANDEMEN)
1998 S/D SEKARANG

61. BAB V
HARMONI KEWAJIBAN KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA. DAN
WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI
 HAK: KUASA UNTUK MENERIMA ATAU
MELAKUKAN SUATU YANG SEMESTINYA
DITERIMA ATAU DILAKUKAN
 KEWAJIBAN: BEBAN UNTUK MEMBERIKAN
SESUATU SEMESTINYA
 HAK MERUPAKAN PENGHORMATAN ATAS
KEWAJIBAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
DENGAN BAIK

62. FILSAFAT KEBEBASAN
( MILL, 1966 )
 HAK ASASI MANUSIA DILANDASI DUA HAK YANG
FUNDAMENTAL YAITU: (1) HAK PERSAMAAN, DAN (2) HAK
KEBEBASAN
 HAK KEBEBASAN TIDAK BOLEH DIPERGUNAKAN UNTUK
MEMANIPULASI HAK ORANG LAIN DEMI KEPENTINGAN
SENDIRI
 KEBEBASAN BUKAN PERBUATAN BEBAS ATAS DASAR
KEMAUAN SENDIRI DAN BUKAN PERBUATAN BEBAS TANPA
KONTROL, NAMUN PERBUATAN DIARAHKAN MENUJU
SIKAP POSITIF DAN TIDAK MENGGANGGU ATAUPUN
MERUGIKAN ORANG LAIN
 MAX HAVELAAR MENGATAKAN BAHWA RAKYAT YANG
TERTINDAS AKHIRNA MEMBERONTAK MENUNTUT HAK
MEREKA

63. FRANKLIN D ROOSEVELT
FOUR FREEDOM
1. KEBEBASAN UNTUK BERAGAMA (FREEDOM OF
RELIGION)
2. KEBEBASAN UNTUK BERBICARA DAN
BERPENDAPAT (FREEDOM OF SPEECH)
3. KEBEBASAN DARI KEMISKINAN (FREEDOM
FROM WANT)
4. KEBEBASAN DARI KETAKUTAN (FREEDOM
FROM FEAR)

64. TUNTUTAN REFORMASI 1998
1. MENGAMANDEMEN UUD NEGARA RI 1945
2. PENGHAPUSAN DOKTRIN DWI FUNGSI ABRI
3. MENEGAKAN SUPREMASI HUKUM,
PENGHORMATAN HAM, DAN BEBAS KORUPSI
KOLUSI DAN NEPOTISME
4. DESENTRALISASI DAN HUBUNGAN YANG ADIL
ANTARA PUSAT DAN DAERAH
5. OTONOMI DAERAH
6. MEWUJUDKAN KEBEBASAN PERS
7. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI

65. BAB VI
HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS
DEMOKRASI PANCASILA DAN UUD 1945
 PEMERINTAHAN DEMOKRATIS MEMBERI
PELUANG TUMBUHNYA PRINSIP MELINDUNGI
DAN MENGHARGAI KEBERADAAN INDIVIDU
UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA SECARA MAKSIMAL
 MELAKSANAKAN KEDAULATAN RAKYAT
 PEMBATASAN TINDAKAN KESEWENANG-
WENANGAN PENGUASA

66. KONSEP DEMOKRASI BERSIFAT FUNDAMENTAL
CICED, 1999
NO SIFAT
SECARA
PENJELASAN
1 FILOSOFIS DEMOKRASI SEBAGAI IDE, NORMA, DAN PRINSIP
2 SOSIOLOGIS DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM SOSIAL
3 PSIKOLOGIS SEBAGAI WAWASAN, SIKAP, DAN PERILAKU
INDIVIDU

67. TIGA TRADISI
PEMIKIRAN POLITIK DEMOKRASI
NO TRADISI PENJELASAN
1 CLASSICAL
ARISTOTELES
THEORY
DEMOKRASI MERUPAKAN BENTUK
PEMERINTAHAN
2 MEDIEVAL
THEORY
SUATU LANDASAN PELAKSANAAN KEKUASAAN
TERTINGGI DI TANGAN RAKYAT
3 CONTEMPORARY
DOCTRINE
KONSEP REPUBLIK SEBAGAI BENTUK
PEMERINTAHAN RAKYAT YANG MURNI

68. PILAR DEMOKRASI PANCASILA
1. BERDASATKAN KETUHANAN YME
2. KECERDASAN ROHANIAH, AQIYAH, RASIONAL, DAN
KECERDASAN EMOSIONAL
3. BERKEDAULATAN RAKYAT
4. RULE OF LAW
5. PEMBAGIAN KEKUASAAN
6. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
7. PENGADILAN YANG MERDEKA
8. OTONOMI DAERAH
9. KEMAKMURAN
10. BERKEADILAN

69. BAB VII
PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
 KONSEP DAN URGENSINYA PENEGAKAN HUKUM
YANG BERKEADILAN:
1. THOMAS HOBBES (1588-1679): MANUSIA
ADALAH SRIGALA BAGI MANUSIA LAINNYA=
HOMO HOMONI LUPUS)
2. UPAYA HUKUM DEKAT DENGAN TUJUAN DAN
FUNGSI NEGARA
3. NKRI MENGANUT RECHTSSTAAT = NEGARA
BERDASARKAN HUKUM

70. 3 UNSUR MENEGAKAN HUKUM
MERTOKUSUMO (1986: 130)
1. KEADILAN
2. MANFAAT
3. KEPASTIAN

71. LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM
1. KEPOLISIAN: PENYELIDIKAN
2. KEJAKSAAN : PENUNTUTAN
3. KEHAKIMAN : PEMUTUSAN HUKUMAN

72. VIII
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI KONSEPSI
DAN PANDANGAN KOLEKTIF KEBANGSAAN
1. SUMPAH PEMUDA 28-10-1928
2. TZMKO 1939 KONSEPSI KEWILAYAHAN 3 MIL
3. DEKLARASI JUANDA 1957 KONSEPSI
KEWILAYAHAN 12 MIL SATU KESATUAN
WILAYAH
4. PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA IV MELINDUNGI
SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH
TUMPAH DARAH INDONESIA
5. KETETAPAN No IV/ MPR/ 1973 WAWASAN
NUSANTARA SEBAGAI SATU KESATUAN
POLEKSOSBUDHANKAM

73. KEUNIKAN WILAYAH INDONESIA
SEBAGAI SATU KESATUAN
1. BERCIRIKAN NEGARA KEPULAUAN
2. LUAS WILAYAH 5.192 JUTA KM PERSEGI
3. JARAK UTARA – SELATAN 1.888 KM, DAN JARAK
TIMUR-BARAT 5.110 KM
4. TERLETAK DUA BENUA (ASIA DAN AUSTRALIA), DAN
DUA SAMUDRA (PASIFIK DAN INDONESIA)
5. TERLETAK DI GARIS KATULISTIWA
6. IKLIM TROPIS DENGAN 2 MUSIM
7. SIRKUM MEDITERIAN DAN SIRKUM
8. BERADA 6 DERAJAT LU DAN 11 DERAJAT LS, 94
DERAJAT BT DAN 141 DERAJAT BT
9. KAYA FLORA DAN FAUNA

74. BAB IX
KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA
1. KETAHANAN NASIONAL SANGAT DIBUTUHKAN
UNTUK MEMPERTAHANKAN IDENTITAS,
INTEGRITAS, DAN KELANGSUNGAN HIDUP
BANGSA DAN NEGARA
2. BELA NEGARA MERUPAKAN SIKAP, TEKAD, DAN
UPAYA MENIADAKAN SEGALA BENTUK
ANCAMAN BAIK DARI DALAM NEGERI MAUPUN
DARI LUAR NEGERI TERHADAP BHINNEKA
TUNGGAL IKA, PANCASILA, DAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA