Dokumen ini membandingkan sistem pemerintahan dan konstitusi Indonesia dengan Belanda. Indonesia memiliki sistem presidensial dengan kepala negara sebagai presiden sementara Belanda memiliki sistem parlementer dengan ratu sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kedua negara memiliki pemerintahan berdasarkan konstitusi dan trias politika meskipun ada perbedaan dalam implementasinya.
Bela negara adalah konsep yang mengatur patriotisme warga negara untuk mempertahankan negara. Ini mencakup berbagai organisasi militer dan sipil seperti TNI, OKD, dan kewajiban belajar rajin. Warga negara diharapkan mencintai tanah air dan mematuhi hukum negara.
Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah konsep untuk mempertahankan negara dari ancaman eksternal dan internal, yang terdiri atas 5 unsur yaitu politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan pertahanan. Bela negara adalah upaya mempertahankan negara dari ancaman dengan cara fisik maupun non fisik.
Dokumen ini membandingkan sistem pemerintahan dan konstitusi Indonesia dengan Belanda. Indonesia memiliki sistem presidensial dengan kepala negara sebagai presiden sementara Belanda memiliki sistem parlementer dengan ratu sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kedua negara memiliki pemerintahan berdasarkan konstitusi dan trias politika meskipun ada perbedaan dalam implementasinya.
Bela negara adalah konsep yang mengatur patriotisme warga negara untuk mempertahankan negara. Ini mencakup berbagai organisasi militer dan sipil seperti TNI, OKD, dan kewajiban belajar rajin. Warga negara diharapkan mencintai tanah air dan mematuhi hukum negara.
Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah konsep untuk mempertahankan negara dari ancaman eksternal dan internal, yang terdiri atas 5 unsur yaitu politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan pertahanan. Bela negara adalah upaya mempertahankan negara dari ancaman dengan cara fisik maupun non fisik.
Presentasi ini membahas tentang pentingnya peran bangsa Indonesia dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional dijelaskan sebagai kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman internal dan eksternal agar negara dan bangsa tetap utuh. Ancaman-ancaman tersebut meliputi ancaman militer, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan bencana alam atau buatan manusia. Masyarakat harus berperan aktif dalam melap
Instrumen administrasi negara meliputi berbagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Semua instrumen tersebut harus dikeluarkan sesuai kewenangan dan pro
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara Pancasila dengan konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia, mencakup topik seperti hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, implementasi nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia menurut sila-sila Pancasila, serta implikasi amandemen UUD 1945.
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraSyaiful Ahdan
Dokumen tersebut membahas tentang konsep ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta menghadapi ancaman, sementara bela negara adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dokumen ini menjelaskan pengertian ketahanan nasional sebagai konsepsi, kondisi, dan strategi berdasarkan ajaran Asta Gatra.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan NusantaraSmywlndr wlndr
1. Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa dengan iklim tropis dan memiliki sumber daya alam yang beragam namun distribusinya tidak merata
2. Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan
3. Ketahanan nasional tergantung pada keterkaitan yang harmonis antar aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial bud
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
1. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, atau lampaunya waktu.
2. Pembayaran dapat dilakukan oleh debitur, orang yang turut berhutang, atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya sendiri. Pembayaran dapat berupa uang atau penyerahan barang.
3. Perjumpaan hutang terjadi jika
Peran mahasiswa dalam membela negara sangat penting karena mahasiswa akan menjadi penerus bangsa kelak. Upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban semua warga negara, termasuk peran TNI dan kepolisian yang berada di garis depan menghadapi berbagai ancaman terhadap negara. Pendidikan kewargaan dan bela negara perlu difokuskan pada pemahaman nilai-nilai kewargaan agar upaya pembelaan dapat dilaksanakan demi
Dokumen tersebut membahas tentang bela negara, yang mencakup pengertian, tujuan, bentuk-bentuk pelaksanaannya, serta tanggung jawab setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaannya. Dibahas pula ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara dan cara-cara berpartisipasi dalam upaya bela negara di lingkungan masyarakat.
Presentasi ini membahas tentang pentingnya peran bangsa Indonesia dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional dijelaskan sebagai kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman internal dan eksternal agar negara dan bangsa tetap utuh. Ancaman-ancaman tersebut meliputi ancaman militer, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan bencana alam atau buatan manusia. Masyarakat harus berperan aktif dalam melap
Instrumen administrasi negara meliputi berbagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Semua instrumen tersebut harus dikeluarkan sesuai kewenangan dan pro
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara Pancasila dengan konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia, mencakup topik seperti hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, implementasi nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia menurut sila-sila Pancasila, serta implikasi amandemen UUD 1945.
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraSyaiful Ahdan
Dokumen tersebut membahas tentang konsep ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta menghadapi ancaman, sementara bela negara adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dokumen ini menjelaskan pengertian ketahanan nasional sebagai konsepsi, kondisi, dan strategi berdasarkan ajaran Asta Gatra.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan NusantaraSmywlndr wlndr
1. Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa dengan iklim tropis dan memiliki sumber daya alam yang beragam namun distribusinya tidak merata
2. Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan
3. Ketahanan nasional tergantung pada keterkaitan yang harmonis antar aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial bud
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
1. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, atau lampaunya waktu.
2. Pembayaran dapat dilakukan oleh debitur, orang yang turut berhutang, atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya sendiri. Pembayaran dapat berupa uang atau penyerahan barang.
3. Perjumpaan hutang terjadi jika
Peran mahasiswa dalam membela negara sangat penting karena mahasiswa akan menjadi penerus bangsa kelak. Upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban semua warga negara, termasuk peran TNI dan kepolisian yang berada di garis depan menghadapi berbagai ancaman terhadap negara. Pendidikan kewargaan dan bela negara perlu difokuskan pada pemahaman nilai-nilai kewargaan agar upaya pembelaan dapat dilaksanakan demi
Dokumen tersebut membahas tentang bela negara, yang mencakup pengertian, tujuan, bentuk-bentuk pelaksanaannya, serta tanggung jawab setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaannya. Dibahas pula ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara dan cara-cara berpartisipasi dalam upaya bela negara di lingkungan masyarakat.
Membela negara merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara. Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional untuk bersama-sama membela negara.
1. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bervariasi di berbagai daerah dan zaman.
2. Perlawanan Maluku pada 1817 dipimpin Patimura melawan penjajahan Belanda akibat ketidakpuasan rakyat terhadap kekejaman dan ketidakadilan kolonial.
3. Meskipun akhirnya dikalahkan, perlawanan Patimura menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya upaya pembelaan negara, yang mencakup pengertian, fungsi, sejarah, dan landasan hukum tentang kewajiban warga negara untuk membela negara. Unsur-unsur penting negara seperti penduduk, wilayah, dan pemerintahan berkaitan erat dengan konsep pembelaan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya bela negara bagi masyarakat Indonesia. Bela negara diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara dari ancaman luar dan dalam. Ancaman saat ini semakin kompleks dengan munculnya ancaman non-militer seperti siber dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang komprehensif dan terpadu antara pertahanan militer dan non-militer serta kesadaran
Dokumen tersebut membahas upaya pembelaan negara yang dilakukan warga negara Indonesia. Terdapat beberapa bentuk partisipasi warga negara dalam upaya pembelaan negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian di TNI dan kegiatan sesuai profesi masing-masing. Kemerdekaan Indonesia perlu dijaga dengan terus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dalam dan luar negeri.
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan pertahanan negara, termasuk pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, teori terbentuknya negara, fungsi dan tujuan negara, ancaman terhadap negara, serta peran berbagai lembaga dalam upaya pertahanan negara.
Indonesia memiliki luas wilayah 8.205.961 km2 dengan panjang garis pantai 99.093 km. Terdiri dari 13.466 pulau, 9.428 sudah terdaftar PBB dan 4.038 belum. Memiliki 707 bahasa dan mayoritas beragama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, dan Budha. Terdapat 1.128 suku bangsa.
Konsep bela negara di Indonesia mencakup upaya fisik dan nonfisik untuk mempertahankan negara, termasuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Tugas bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara berdasarkan konstitusi. Implementasinya disesuaikan dengan situasi dan kemampuan masing-masing warga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelaan negara menurut UUD 1945 dan peraturan terkait. Terdapat penjelasan mengenai pengertian negara, unsur-unsur berdirinya negara, warga negara dan bukan warga negara, tujuan negara Indonesia, fungsi-fungsi negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara.
Presentasi menjelaskan bentuk-bentuk pembelaan negara termasuk pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer, pengabdian sebagai prajurit, dan pengabdian berdasarkan profesi. Sistem pertahanan nasional melibatkan seluruh rakyat dengan TNI sebagai inti dan rakyat sebagai pendukung melalui hansip, perwira cadangan, dan organisasi mahasiswa.
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan otonomi daerah, termasuk pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, teori terbentuknya negara, fungsi dan tujuan negara, serta prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan pertahanan negara, mulai dari pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, fungsi-fungsi negara, ancaman terhadap negara, serta upaya bela negara.
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan pertahanan negara, meliputi pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, teori terbentuknya negara, fungsi-fungsi negara, ancaman terhadap negara, serta upaya bela negara.
1. PENTINGNYA
BELA NEGARA
Oleh Kelompok 1 :
Alivia Zahra (9.5/01)
Dwika Retnoning S.
Endys Nadhia P
Fikri Abdullah
Ghea Rizki Vanesa
Ihedy Hardian H
Irfan Riza Putra
Taqiyudin Shidqi
2. Pengertian Usaha Pembelaan Negara
Bela Negara : sikap dan perilaku warga Negara yang diiwai oleh
kecintaannya kepada NKRI,
berdasarkan pancasila dan UUD 1945
dalam menamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Terdapat
dalam UU RI No.3 Tahun 2002 ( Pertahanan Negara )
3. Usaha Pembelaan Negara Penting Dilakukan
Bela Negara adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan
seperti Thomas Hobbes pernah melukiskan kehidupan manusia sebelum
adanya Negara yaitu ”manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya”
(Homo Homini Lupus) dan ”perang manusia lawan manusia” (Bellum
Omnium Contra Omnes). Dengan demikian, jika tidak ada negara pasti
tidak akan ada ketertiban, keamanan, dan keadilan.
Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting
dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, diantaranya yaitu:
a. untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman;
b. untuk menjaga keutuhan wilayah negara;
c. merupakan panggilan sejarah;
d. merupakan kewajiban setiap warga negara.
4. Fungsi Negara dalam Kaitannya dengan
Pembelaan Negara
• Seorang ahli bernama Miriam Budiardjo menyatakan, bahwa setiap
negara, apapun ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi
minimum yaitu:
a. Fungsi penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama
dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara
harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.
b. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan
dan peran aktif dari negara.
c. Fungsi Pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari
luar, sehingga Negara harus diperlengkapi dengan alat-alat
pertahanan.
Salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi jaminan
kelangsungan hidup Negara adalah fungsi pertahanan negara.
5. Fungsi Negara dalam Kaitannya dengan
Pembelaan Negara
d.
e.
Fungsi pertahanan negara dimaksudkan terutama untuk menjaga dan
mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar.
Oleh sebab itu harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan yaitu
TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan perlengkapannya. TNI terdiri
atas TNI-AD, TNI-AU, dan TNI-AL.
Fungsi pertahanan negara tidak bisa dipisahkan dengan pembelaan
terhadap Negara sebagaimana ditegaskan dalam UU RI Nomor 3
tahun 2003 bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan
pertahanan negara”
Fungsi keadilan, yang dilaksanakan melalui badanbadan pengadilan.
Fungsi keamanan (ketertiban) yaitu untuk mencegah bentrokanbentrokan dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi keamanan
tersebut di negara kita dibentuk lembaga yang kita kenal dengan
POLRI.
6. Unsur-Unsur Negara
Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933
suatu negara harus mempunyai unsur-unsur
a) penduduk yang tetap,
b)wilayah tertentu,
c) pemerintah,dan
d) kemampuan
mengadakan
hubungan
dengan negara lain.
8. a. Unsur penduduk (dalam arti warga negara) merupakan
unsur pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan dan
keamanan negara.Warga negara (dalam posisinya masingmasing) memiliki peranan penting dalam menjaga dan
mempertahankan kedaulatan negara serta keutuhan
wilayah negara dari berbagai ancaman.
b. Unsur pemerintah yang berdaulat memiliki posisi sangat
penting baik sebagai penentu kebijakan maupun sebagai
pelaksana kebijakan. Pemerintah mengkordinasikan
kegiatan pertahanan dan keamanan negara dalam upaya
pembelaan terhadap negara. Pemerintah yang dilengkapi
TNI dan POLRI merupakan komponen utama dalam
pertahanan dan keamanan negara.
c. Unsur wilayah merupakan merupakan wadah, alat, dan
kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya
pembelaan negara.
9. Sejarah Perjuangan
Mempertahankan Kemerdekaan
Partisipasi warganegara da-lam pembelaan negara
dapat dilihat dengan dibentuknya berbagai organisasi
rakyat untuk pembelaan negara seperti kelaskaran,
barisan cadangan, pasukan gerilya desa (pager desa),
mobilisasi pelajar (mobpel), organisasi keamanan desa
(OKD), organisasi perlawanan rakyat (OPR), dan
pembentukan Hansip, Wanra, dan Kamra. Hal ini
menunjukkan, bahwa keikutsertaan segenap warga
negara dalam pembelaan negara merupakan panggilan
Sejarah yang wajib dilakukan oleh kita semua sebagai
Generasi penerus bangsa, sebagai pemilik negara, dan
Sebagai bagian dari negara.
10. Landasan Hukum tentang Kewajiban Membela
Negara
• Dilihat dari perundang-undangan, membela
negara dapat ditelusuri dari ketentuanUUD l945
dan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara. UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) “
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara”. asal 30 ayat (2) disebutkan bahwa
“usaha pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI
sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai
kekuatan pendukung”.
