Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PTM]Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:"[JUDUL PTM] Program P2PTM
Similar to PTM]Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:"[JUDUL PTM] Program P2PTM (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PTM]Judul singkat yang dioptimalkan untuk dokumen tersebut adalah:"[JUDUL PTM] Program P2PTM
- 2. TANTANGAN & KENDALA 1. Belum semua pengelola program mengetahui indikator program P2PTM dan memiliki pemahaman yang sama terhadap definisi operasional indikator serta cara perhitungannya 2. Perpindahan SDM yang terlalu sering mengakibatkan terputusnya kesinambungan program di daerah 3. Belum tersedianya Sistem pencatatan dan pelaporan yang bisa memonitor pengendalian Tekanan darah Penyandang Hipertensi baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota, dan Puskesmas. 4. Sistem Aplikasi Sehat IndonesiaKu belum mengakomodir system pencatatan dan pelaporan Indikator ini karena PTM belum menjadi prioritas dalam pengembangan ASIK di tahap awal. 5. Kab/kota masih belum bisa menentukan target dan capaian pasien hipertensi setiap tahunnya, sehingga masih menggunakan data RISKESDAS tahun 2018 6. Masih belum berjalannya system tindak lanjut PIS PK antar program di puskesmas dari penemuan kasus hipertensi sehingga tidak tertatalaksana sesuai standar. 7. Masih banyak kab/kota yang belum melaksanakan pengendalian Hipertensi dan DM melalui program PANDU PTM 8. Belum semua Puskesmas mengembangkan pelayanan UBM 9. Belum banyak kab/kota yang mempunyai inovasi terkait program PTM 10.Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi program pengendalian PTM di Pemerintah Daerah. 11.Belum berjalannya system pencatatan dan pelaporan di FKTP lainnya, sehingga banyak pasien Hipertensi yang tidak terlaporkan 12.Masih adanya daerah yang mengalami kesulitan akses internet sehingga tidak dapat melaporakan via Internet ke Aplikasi Sehat Indonesia Ku. 13.Masih Kurangnya Campaign terkait Hipertensi ke Masyarakat Baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kab./Kota 14.Belum banyak kab/kota yang mempunyai inovasi terkait program PTM 15.Walaupun PTM sudah menjadi program prioritas nasional dan Standar Pelayanan Minmal, namun masih banyak Pemerintah daerah yang belum memprioritaskan PTM
- 3. 3 STRATEGI PERCEPATAN 1. Sosialisasi PMK no 13 tahun 2022 tentang RENSTRA KEMENKES tahun 2020-2024 2. Advokasi ke pemerintah daerah baik dari terkait kewajiban pemenuhan SPM khususnya terkait Pelayanan penderita Hipertensi 3. Percepatan dan penyempurna-an ASIK dan adanya sistem pencatatan kohort untuk mengikuti Pengendalian dan pengobatan pasien Hipertensi di Puskesmas 4. Penguatan kualitas layanan konseling dan edukasi terkait diet dan aktivitas fisik melalui penguatan kapasitas Nakes di Puskesmas melalui Pelatihan dan Orientasi secara luring dan daring 5. Penguatan kapasitas tenaga konselor layanan UBM melalui pelatihan secara online, melakukan promosi dan edukasi masyarakat untuk mendapatkan layanan Upaya Berhenti Merokok 6. Penguatan kapasitas petugas Kesehatan tentang PANDu PTM melalui pelatihan, Orientasi dan OJT 7. Optimalisasi Puskesmas PANDU PTM sebagai upaya untuk pelayanan penderita hipertensi dan DM 🡪 advokasi untuk anggaran 8. Mendorong daerah untuk memperluas cakupan pelayanan Pasien Hipertensi yang tekanan darahnya terkendali dan DM yang gula darahnya terkendali tidak hanya terbatas di Puskesmas namun juga di FKTP lainnya 9. Memperluas cakupan penggunaan ASIK yang tidak hanya di Puskesmas namun DI FKTP lainnya 10. Mendorong daerah untuk pelaksanaan SPM dan menentukan targetnya dari Indikator PTM yang ada melalui Surat edaran yang dipantau oleh Kemendagri 11. Pentingnya kontrol dari Provinsi untuk melaihta kemajuan capaian indikator didaerah masing-masing. 12. Pemberian Reward ditahun mendatang melalui pemberian prioritas bantuan dana Alokasi khusus bagi Kab/kota yang pencatatan dan pelaporannya bagus
- 6. https://link.kemkes.go.id/DataDM2023 1. Data Sasaran DD DM 2. Data Ketersediaan BMHP Gula Darah melalui DAK 3. Data Ketersediaan Posbindu Kit melalui DAK 4. Menu Dekon 2023
- 7. 7 JUMLAH SASARAN DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA
- 8. 8 Sumber Data : 1. Indikator Renstra : Data Skrinning usia 7-15 : penjaringan berkala, UKS, Data Skrinning usia >15 thn : posbindu PTM, Data kunjungan puskesmas, 2. Data Program Data Kasus : Kelainan Refraksi, Katarak, Low Vision,Kebutaan pada anak, Retinapati Diabetikum, Glaukoma, OMSK, Tuli kongenital, Serumen, Presbikusis, HIHL,
- 9. SPM PTM CAPAIAN SPM KABUPATEN KOTA INDIKATOR PTM TAHUN 2022 NO KAB/KOTA JUMLAH PENDUDUK (BPS) PREVALENSI SPM P2PTM HT DM HIPERTENSI DIABETES MELLITUS USIA PRODUKTIF (70%?) TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 1 Kab Kep. Tanimbar 124,075 29.5 0.6 36,602 744 86,853 2 Maluku Tenggara 122,640 38.20 0.8 46,848 981 85,848 3 Maluku Tengah 424,730 31.80 0.7 135,064 2,973 297,311 4 Buru 136,393 24.30 0.3 33,143 409 95,475 5 Kepulauan Aru 102,916 25.40 0.4 26,141 412 72,041 6 Seram Bagian Barat 214,733 26.50 0.5 56,904 1,074 150,313 7 Seram Bagian Timur 140,271 31.90 0.3 44,746 421 98,190 8 Maluku Barat Daya 82,187 29.90 0.1 24,574 82 57,531 9 Buru Selatan 76,715 24.20 0.1 18,565 77 53,701 10 Kota Ambon 347,644 27.80 1.4 96,645 4,867 243,351 11 Kota Tual 90,322 26.50 1.1 23,935 994 63,225 Maluku 1,862,626 29.00 0.7 540,162 13,038 1,303,838
- 10. PERMASALAHAN 1. Kurangnya koordinasi Lintas Program dalam pelayanan deteksi dini gangguan indera (Kesga, yankes BKIM ) 2. SDM terbatas (Rotasi petugas yang cepat baik di puskesmas maupun kabupaten/kota, petugas yang kurang) 3. Masih banyak potensi data screnning yang tidak terlaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota 4. Kegiatan dalam posbindu belum dilakukan secara optimal ( deteksi dini gangguan indera) 5. Kegiatan deteksi dini indera di luar gedung memerlukan tempat, ruang , cahaya
- 11. INDIKATOR : Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas 11 2
- 12. SUMBER DATA 12 Kabupaten/kota yang minimal 80% puskesmasnya melaksanakan Pelayanan Terpadu PTM (PANDU PTM) Selama ini sumber data didapat dari hasil monev dan bimtek dengan Dinkes Kab/Kota Rencana akan ada format intrumen pencatatan dan pelaporan pandu PTM di puskesmas (sesuai kriteria puskesmas pandu PTM)
- 13. TANTANGAN & KENDALA CAPAIAN PANDU PTM PERMASALAHAN ▪ Kurangnya komitmen puskesmas dalam penerapan pandu PTM ▪ Keterbatasan SDM ▪ Program P2PTM belum menjadi prioritas di provinsi dan kab/kota ▪ Belum semua pengelola program memiliki pemahaman yang sama terhadap definisi operasional indikator Puskesmas PANDU-PTM (kriteria Puskesmas PANDU-PTM) ▪ Belum ada format pelaporan yang baku
- 14. Program Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) No Indikator CAPAIAN Batas waktu Penanggung Jawab 2020 2021 2022 target Capaian % Capaian 1 2 3 4 5 6 7 1 Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM prioritas - - 45 10,77
- 16. Saat ini, masih terdapat 73 Kab/Kota di 18 Provinsi yang belum memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok No. Provinsi Jumlah Kab/Kota Sudah ada Peraturan KTR Belum ada Peraturan KTR 1 Sumatera Utara 33 21 12 2 Papua Tengah 8 0 8 3 Papua Pegunungan 8 0 8 4 NTT 22 14 8 5 Papua Barat 13 6 7 6 Papua 9 2 7 7 Jawa Tengah 35 29 6 8 Jawa Timur 38 35 3 9 Aceh 23 21 2 10 Kalimantan Barat 14 12 2 11 Kalimantan Tengah 14 12 2 12 Papua Selatan 4 2 2 13 Sulawesi Utara 15 14 1 14 Riau 12 11 1 15 Sulawesi Tenggara 17 16 1 16 Bengkulu 10 9 1 17 Maluku Utara 10 9 1 18 Jawa Barat 27 26 1 19 Provinsi lain 202 202 0 Total 514 441 73
- 17. MASALAH DAN KENDALA 17 Kendala Kab/ Kota yang belum memiliki Peraturan KTR: • Kurangnya komitmen/ dukungan pimpinan daerah • Sudah dilakukan advokasi Perda KTR, namun Draft Perda KTR belum masuk ke dalam agenda Penganggaran Raperda DPR Kendala Implementasi KTR belum optimal: • Sudah ada Perda/Perbup namun belum tersosialisasi ke masyarakat • Kesehatan bekerja sendiri, sehingga implementasi di tujuh tatanan belum optimal • Kesulitan menginventarisir tatanan mana saja yang termasuk tatanan KTR sebagai baseline data/ denominator kepatuhan KTR, contoh : Tempat Ibadah terdaftar di Kemenag dan Kemensos • Satgas KTR Lintas Sektor membutuhkan biaya • Pelaporan Kepatuhan KTR belum diakomodir di SIPTM maupun ASIK • Form checklist penilaian KTR belum ada di juknis, belum tersosialisasi optimal
- 18. STRATEGI 18 • Advokasi Perda KTR melibatkan DPR tidak hanya Kepala Daerah, Kemenkes bekerja sama dengan Kemendagri dan KemenPPPA bersedia terlibat dalam proses advokasi daerah. • Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemda bersama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenag, Dinas Pariwisata untuk Pembentukan Satgas KTR Daerah. • Agar Kemenkes melakukan percepatan dashboard e-monev KTR untuk memudahkan daerah monitor dan evaluasi penerapan KTR di wilayahnya. • Meminta data daftar yang menjadi sasaran implementasi tatanan KTR dari kementerian/dinas terkait. Contoh: Meminta data daftar tempat bermain anak dari Dinas PPPA. (pusat akan memberikan arahan lebih lanjut terkait hal ini)
- 19. MASALAH DAN KENDALA 19 • Tenaga Terlatih UBM di puskesmas terbatas • Tidak ada klien yang datang ke klinik UBM • Pelaporan UBM tidak rutin diupload perbulan • Untuk puskesmas yang belum CO – Analyzer sulit mendeteksi perokok, karena masyarakat akan cenderung menjawab “Tidak Merokok” apabila ditanya merokok atau tidak. • Masyarakat belum tahu ada klinik UBM di puskesmas • Belum optimal dalam follow up kunjungan selanjutnya
- 20. STRATEGI 20 • Untuk Percepatan Tenaga Konselor UBM, dapat dilakukan Workshop UBM untuk konselor yang sudah ada di puskesmas, tidak harus menunggu ada Pelatihan UBM. • Kolaborasi lintas program (Promkes, Psikolog, Dokter, Konselor program lain yang ada di puskesmas) • Data klien UBM harus diupload setiap bulan (minimal 1 klien) agar puskesmas tetap teridentifikasi sebagai Puskesmas UBM di SIPTM • Sosialisai tentang bahaya merokok dan manfaat berhenti merokok pada berbagai even kesehatan dan kesempatan lainnya dan juga mengenalkan UBM. • Kegiatan UBM dapat dilakukan terintegrasi dengan program lain, seperti : a. Algoritma PANDU-PTM b. Tindak lanjut dari kegiatan Posbindu PTM, c. Deteksi dini program kesehatan jiwa dengan menggunakan instrumen ASSIST, d. Penjaringan awal dan berkala di sekolah, e. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan f. Skrining UBM di sekolah. • Sosialisasi layanan UBM bisa dilakukan melalui Telepon Quitline dan Quitina Bot yang bisa diakses melalui Peduli Lindungi, untuk masyarakat yang kurang nyaman untuk konseling Tatap Muka
- 21. 21 Perhitungan dan DO Indikator Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 40% puskesmas yang menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok Cara Perhitungan : Jumlah kumulatif kabupaten/kota dengan > (lebih dari 40% Puskesmas yang menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok: Contoh : Pada Kabupaten X mempunyai 100 PKM, maka Indikator tercapai bila > terdapat 40 PKM yang menyelenggarakan Layanan Konseling UBM Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan UBM
- 22. TANTANGAN PELAKSANAAN PROGRAM P2PTM NO PERMASALAHAN/KENDALA RTL 1 Situasi COVID-19 menjadi masalah dalam mengoptimalisasi pelaksanaan Deteksi Dini Program PTM Inovasi ditengah pandemi dgn menyesuaikan Kebijakan kondisi wilayah 2 Underreporting masalah P2PTM gangguan indera dimana kegiatan skrining belum di update ke Sistem Informasi PTM (SIPTM) Refresh/ penguatan kapasitas seluruh PP PTM (Dinkes & Fasyankes) terkait RR Program PTM kedalam SIPTM 3 Integrasi program dan Sinkronisasi Data dengan lintas program dan Multisektor belum optimal Penjadualan integrasi dan sinkronisasi Data dengan Lintas Program dan lintas sektor 4 Keterbatasan dana sosialisasi dan mobilisasi kader dalam deteksi dini Program P2PTM di masyarakat Mapping Data dan Validasi rutin untuk bahan advokasi 5 Masih kurangnya puskesmas yang terakreditasi paripurna Kebutuhan koordinasi dalam pembahasan standar Akreditasi Paripurna 6 Kemampuan petugas kesehatan karena adanya mutasi dan rotasi Kebutuhan standar dan peningkatan kapasitas petugas Kesehatan termasuk
- 23. KESIMPULAN 1. Tren menunjukkan peningkatan prevalensi PTM di Indonesia termasuk Penyebab angka kematian tertinggi 2. Fokus program PTM pada pencegahan dan pengendalian faktor risiko serta melaksanakan meningkatkan kualitas kuratif dan rehabilitasi 3. Indikator PTM dalam RPJMN 2020-2024 masih tetap menjadi prioritas, dibutuhkan komitmen dan inovasi dari pemangku kepentingan terkait 4. Program PTM harus diintegrasikan dengan program lainnya seperti PIS-PK, SPM, GENTAS, GERMAS, SDIDTK, posbindu, posyandu dan deteksi dini faktor risiko PTM lainnya, dengan melibatkan OP terkait, Komite Daerah, ORMAS 5. SPM adalah KPI Bupati/walikota, diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi Dinkes Kab/Kota