Dokumen tersebut membahas rencana penguatan sistem penempatan dokter PTT di Provinsi Papua melalui pengembangan sistem kontrak, monitoring, dan evaluasi. Kegiatannya mencakup asesmen hambatan dan pendukung penempatan dokter PTT, pengembangan grand desain sistem penempatan, serta dokumentasi kebijakan dan instrumen evaluasi untuk mendukung pelaksanaannya.

1. Kerangka
Kegiatan
Penguatan
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Papua
dalam
Pengembangan
Sistem
Penempatan
Dokter
Latarbelakang
Hasil
assessment
KINERJA
terhadap
sistem
kesehatan
di
Papua
menunjukkan
bahwa
tantangan
utamanya
adalah
kuantitas
dan
kualitas
sumber
daya
manusia.
Salah
satu
jenis
tenaga
yang
sangat
strategis
dalam
memberi
pelayanan
yang
berkualitas
adalah
ketersediaan
dokter
di
unit
terdepan
seperti
Puskesmas.
Dokter
yang
bekerja
di
puskesmas
terutama
di
daerah
Papua
belum
dapat
memberikan
baktinya
dengan
optimal
karena
kebijakan
dalam
mekanisme
rekrutment
dokter
yang
belum
memihak
pada
situasi
dan
kondisi
daerah
terpencil,
khususnya
Papua.
Meski
Papua
sudah
menjadi
prioritas
Kementerian
Kesehatan
untuk
penempatan
dokter
PTT
di
kabupaten/kota,
isu
ketersediaan
tenaga
kesehatan
masih
menjadi
permasalahan
strategis
dalam
pemerataan
pelayanan
kesehatan.
Permasalahan
terkait
dengan
kecukupan,
aksesibilitas,
renumerasi,
kenyamanan
dan
keamanan
masih
jadi
hambatan
bagi
dokter
untuk
tetap
tinggal
di
wilayah
penugasan.
Pada
sisi
lain,
belum
adanya
sistem
penempatan
dokter
PTT,
termasuk
dalam
aspek
monitoring
dan
evaluasi,
juga
menjadi
penyebab
lain
masih
lemahnya
sistem
pengelolaan
tenaga
kesehatan
di
Papua
seperti
diindikasikan
oleh
Dinas
Kesehatan
Provinsi.
Sistem
kontrak
yang
akan
dikembangkan
tersebut
akan
mengacu
pada
aturan
yang
telah
dikeluarkan
oleh
Kemenkes
RI.
Peraturan
terbaru
terkait
dengan
dokter
dan
bidan
PTT
adalah
Permenkes
No
7/2013.
Ketentuan
mengenai
masa
tugas
dokter
dan
bidan
PTT
diperpanjang
menjadi
2
tahun
untuk
dokter
PTT
dan
3
tahun
untuk
bidan
PTT.
Peraturan
ini
sekaligus
mencabut
Kepmenkes
No
683/2011.
Selain
itu
Kemenkes
mengatur
penugasan
khusus
pada
tenaga
kesehatan
dengan
terbitnya
Pemerkes
No
9/2013.
Penugasan
khusus
adalah
pendayagunaan
secara
khusus
Tenga
Kesehatan
dalam
kurun
waktu
tertentu
guna
meningkatkan
akses
dan
mutu
pelayanan
kesehatan
pada
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
di
Daerah
Tertinggal,
Perbatasan
dan
Kepulauan,
Daerah
Bermasalah
Kesehatan,
serta
Rumah
Sakit
Kelas
C
dan
Kelas
D
di
kabupaten
yang
memerlukan
pelayanan
medik
spesialistik.
Oleh
karena
itu
dalam
tahun
kedua
ini,
Program
Kinerja
Papua
melalui
PKMK
UGM
akan
memberikan
fokus
untuk
penguatan
sistem
penempatan
dokter
PTT.
Tujuannya
adalah
memperkuat
sub
sistem
SDM
terutama
dokter
agar
pelayanan
publik
puskesmas
lebih
berkualitas
sehingga
hak
kesehatan
rakyat
Papua
dapat
terpenuhi
melalui
penguatan
tata
kelola
pemerintah.
PKMK-­‐FK
UGM
dan
Kinerja-­‐USAID
bersama
Pemerintah
Provinsi
Papua,
dalam
hal
ini
Dinas
Kesehtan
Provinsi
Papua
saat
ini
berupaya
untuk
meningkatkan
kinerja
dan
kontribusi
dokter
PTT
terhadap
peningkatan
akses
dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
di
tingkat
Provinsi
Papua
melalui
pengukuran
kinerja
yang
akuntabel.
Untuk
mendapatkan
hasil
yang
maksimal
dan
akuntabel,
maka
dilakukan
serangkaian
kegiatan
yang
akan
dilakukan
oleh
PKMK-­‐FK
UGM
bersama
Dinkes
Provinsi
Papua
dan
dinkes-­‐dinkes
di
wilayah
kerja
Kinerja
USAID.
Tujuan
dan
Keluaran

2. a. Tujuan
Umum
Membangun
sistem
penempatan,
monitoring
dan
evaluasi
dokter
PTT
di
Provinsi
Papua.
b. Tujuan
Khusus
1. Memahami
tentang
permasalahan
sistem
penempatan
dokter
PTT
di
Papua,
termasuk
sistem
monitoring
dan
evaluasi;
2. Mengembangkan
model
sistem
penempatan
sistem
penempatan
dokter
PTT,
termasuk
sistem
pendidikan
yang
mendukungnya;
3. Meningkatkan
komitmen
dari
pemerintah
propinsi
dan
daerah
untuk
melaksanakan
sistem
penempatan,
monitoring
dan
evaluasi
dokter
PTT
yang
telah
disepakati;
dan
4. Mengembangkan
dan
menyusun
sistem
monitoring
dan
evaluasi
kinerja
dokter
PTT.
c. Keluaran
1. Hasil
asesmen
tentang
hambatan
dan
pendukung
penempatan
dokter
PTT
di
tingkat
kabupaten
dan
provinsi;
2. Grand
desain
sistem
penempatan,
monitoring
dan
evaluasi
dokter
PTT
berdasarkan
hasil
asesmen
hambatan
dan
pendukung
penempatan
dokter
PTT
di
tingkat
kabupaten;
3. Dokumen
kebijakan
di
tingkat
propinsi
dan
kabupaten
sebagai
payung
dari
pelaksanan
sistem
penempatan,
monitoring
dan
evaluasi
dokter
PTT
yang
telah
disepakati;
dan
4. Instrumen
monitoring
dan
evaluasi
kinerja
dokter
PTT.
Tahapan
Kegiatan
a. Asesmen
hambatan
dan
pendukung
penempatan
dokter
(PTT
Nasional
dan
Daerah)
di
Papua
Tujuan:
• Memahami
tentang
permasalahan
sistem
penempatan
dokter
PTT
di
Papua,
termasuk
sistem
monitoring
dan
evaluasi;
• Mengembangkan
model
sistem
penempatan
sistem
penempatan
dokter
PTT,
termasuk
sistem
pendidikan
yang
mendukungnya;
Keluaran:
• Laporan
asesmen
yang
berisi
terkait
dengan
faktor
penghambat
dan
pendukung
sistem
dokter
PTT
• Draf
final
grand
design
sistem
kontrak
dokter
PTT
Waktu:
• Asesmen:
2
minggu
• Pengembangan
Grand
Design:
4
minggu
Metode:
• Asessmen,
wawancara
mendalam,
kungjungan
lapangan
• Konsultasi
dengan
Dinkes
Kab/kota
dan
Dinkes
Propinsi
dalam
penyusunan
grand
design
sistem
kontrak
dokter
PTT
b. Workshop
sistem
penempatan
dokter
PTT

3. Tujuan:
• Memfinalisasi
model
sistem
penempatan
sistem
penempatan
dokter
PTT,
termasuk
sistem
pendidikan
yang
mendukungnya;
• Meningkatkan
komitmen
dari
pemerintah
propinsi
dan
daerah
untuk
melaksanakan
sistem
penempatan,
monitoring
dan
evaluasi
dokter
PTT
yang
telah
disepakati;
Keluaran:
• Masukkan
atas
grand
design
sistem
kontrak
dokter
PTT
• Komitmen
pemda
provinsi
dan
kabupaten/kota
untuk
melaksanakan
sistem
kontrak
dokter
PTT
Waktu:
• Persiapan:
1
minggu
• Workshop:
2
hari
• Follow
up:
2
minggu
Metode:
• Workshop
di
tingkat
provinsi
yang
melibatkan:
o PPSDM
Kemkes,
o Dinas
Kesehatan
Propinsi
Papua,
o Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota,
o Bappeda,
o Organisasi
profesi
(seperti
IDI
dan
IBI),
o Perwakilan
masyarakat
melalui
MSF
di
tingkat
kabupaten
o Perwakilan
dari
dokter
PTT.
• Agenda
workshop:
o Feasibilitas
dan
akseptabilitas
grand
design
sistem
kontrak
dokter
PTT
o Sistem
monitoring
dan
evaluasi
kinerja
dokter
PTT
o Komitmen
pemerintah
daerah
tingkat
propinsi
dan
kabupaten/kota
untuk
menjalankan
sistem
kontrak.
c. Technical
assistance
dalam
pelaksanaan
sistem
penempatan
dokter
PTT
Tujuan:
• Mengidentifikasi
tingkat
keberhasilan
dan
hambatan
pelaksanaan
sistem
kontrak
dokter
PTT
•
Keluaran:
• Laporan
monitoring
dan
evaluasi
• Rekomendasi
pelaksanaan
sistem
kontrak
dokter
PTT
Waktu:
• Persiapan:
1
minggu
• Pelaksanaan
monev:
2
minggu
Metode:
• Kunjungan
lapangan
ke
4
kabupaten/kota
• FGD
dengan
Dinkes
kabupaten/kota,
Dinkes
provinsi,
Dokter
PTT
• Analisa
logbook
yang
telah
diisi
oleh
dokter
PTT