Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 10 IMPLEMENTASI Sistem Iinformasi Kes DI Puskesmas.pptx
Similar to 10 IMPLEMENTASI Sistem Iinformasi Kes DI Puskesmas.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
10 IMPLEMENTASI Sistem Iinformasi Kes DI Puskesmas.pptx
- 2. Tantangan SIK dalam Mendukung Program Indonesia Sehat VIS I DAN MIS I PRES IDEN 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia TRISAKTI: Berdaulat di bidang politik; Mandiri di bidang ekonomi; Berkepribadian dlm budaya PROGRAM INDONESIA SEHAT PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA PROGRAM INDONESIA KERJA PENGUATAN YANKES PENERAPAN PARADIGMA SEHAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) RENSTRA 2015-2019 3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA D T P K KELUARGA SEHAT PROGRAM INDONESIA PINTAR SISTEM INFORMASI KESEHATAN TERINTEGRASI
- 3. Tantangan Mewujudkan Satu Data SatuData adalah sebuah inisiatif Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Kebijakan Satu Data ini dilaksanakan dengan strategi melalui pengembangan satu standar data, satu metadata yang baku, dan satu portal
- 5. KEMENTERIAN KESEHATAN PUSKES MAS (FKTP) DINKES KAB DINKES PROV BPJS KESEHATAN RUMAH SAKIT (FKTR) LINTAS SEKTOR JARINGAN PUSKES MAS JEJARING FASYANKES (FKTP) Masyarakat/Keluarga FOKUS PENGUATAN SIK Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data Penataan Data Transaksi Peningkatan Pemanfaatan Data/Informasi
- 6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi Meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja pelayanan kesehatan Fokus Penguatan SIK Aspek Dasar: Leadership, Governance, Regulasi, Kebijakan, Standarisasi, Sumber Daya, dll Penataan Data Transaksi di Fasyankes Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi
- 7. Penguatan SIK Penataan data transaksi •Penataan dan integrasi Catpor Puskesmas •Implementasi SIKDA Generik Puskesmas (SIP- Elektronik) Optimalisasi aliran dan integrasi data •Penataan sistem pelaporan data terintegrasi •Implementasi DHIS2 sebagai bank data Peningkatan pemanfaatan data/informasi •Penyajian data/informasi (dashboard melalui DHIS2) •Peningkatan Kualitas Data (PMKDR) Leadership, Governance, Regulasi, Kebijakan, Standarisasi, Sumber Daya
- 8. Kebijakan Satu Data Kesehatan Berbagi pakai data (data sharing) melalui INTEROPERA- BILITAS Perbaikan proses pengumpulan data melalui STANDARISASI KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN Pemanfaatan data yang mendorong pengambilan keputusan berdasar bukti AKUNTABILITAS 1 2 3
- 9. integrasi DINKES PROV DINKES KAB PUSKESMAS RS RS fragmentasi SATU DATA KESEHATAN Satu Standart Data Satu Metadata Baku Satu Portal Data Integrasi Menuju Satu Data
- 10. Elektronik KELUARGA SEHAT (e-KS) SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DATA PRIORITAS S P M PROFIL KESEHATAN RS ONLINE S I P D DATA PRIORITAS PROFIL KESEHATAN SATU DATA KESEHATAN DJ. Kesmas PUSDATIN BPJS SEKTOR LAIN PROFIL KESEHATAN DATA PRIORITAS DESA PUSKESMAS KAB./ KOTA DJ. P2P DJ. Yankes DJ. Farmalkes Badan Litbang BPS BIG Badan PPSDM Sekjen Itjen PROP P - CARE S P M S P M Satu Standart Data Satu Metadata Baku Satu Portal Data BAPPENAS e-ATM e-Logistik
- 11. BANK DATA FASYANKES DINKES KAB/KOTA DINKES PROV KEMENTERIAN KESEHATAN - Jaringan Puskesmas - Fasyankes lainnya SEKTOR LAIN Petugas Lapangan Implementasi Sistem Elektronik dalam Integrasi SIK Komdat Application SIKDA GENERIK
- 12. Sistem Informasi Puskesmas Pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di Puskesmas (Pasal 1 PMK 75/2014) • Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem. Pengertian SIP (Pasal 1 PMK 75/2014) • Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya. 12
- 13. Sistem Informasi Puskesmas Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas dan Jaringannya Survei Lapangan Laporan Lintas Sektor Terkait Laporan Jejaring Fasyankes di Wilayah Kerjanya Sistem Informasi Puskesmas Unsur Sistem Informasi Puskesmas Ayat (3) Pasal 43 PMK 75/2014 Kewajiban Penyelenggaraan Sistem Informasi di Puskesmas Pasal 43 PMK 75/2014 (1) Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas. (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara eletronik atau nonelektronik. SP2TP
- 14. Sistem Informasi Puskesmas SIP bagian dari SIKDA Kab/Kota Pasal 44 PMK 75/2014 (1) Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota. Kewajiban menyampaikan laporan Pasal 44 PMK 75/2014 (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas, Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. (3) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data.
- 15. Revisi SP2TP/SP3/SIMPUS Pra SP2TP SP2TP Kepmenkes 63/1981 SP2TP/SIMPUS Kep Dirjen Binkesmas 590/1996 SP3 1994 Pusdatin (Jabar dan Banten) Berbagai upaya review kurang kompre-hensif Revisi SP2TP menuju SIP (sesuai PMK 75/2014)
- 16. Pembenahan Sistem Informasi Puskesmas Penyusunan Standar DATASET Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas Pengembangan Sistem Informasi Puskesmas Elektronik Pembenahan Sistem Informasi Puskesmas nonElektronik Inventarisasi Data bersumber dari Puskesmas Penyusunan Standar METADATA (Health Data Dictionary) KaTa-hatI: idn-hdd.kemkes.go.id telah selesai revisi SIMPUS (SP2TP/SP3) dalam kerangka PMK 75/2014 • Kartu • Register • Laporan telah mengembangkan aplikasi SI Puskesmas elektronik (SIKDAGen modul Puskesmas) yang implementasi di sejumlah kab/kota Standar Dataset dan Metadata/HDD yang disusun tidak hanya untuk Puskesmas tetapi juga untuk Fasyankes lainnya (RS, dll) Pusdatin sdh bekerja selama 2 tahun (2009-2010) Dilakukan selama 2 tahun (2010-2011) Orang Penyakit Menular, Tidak Menular, Penyakit Tropis Tanda dan Gejala JKN dan Integrasi Sistem Informasi Puskesmas Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Penunjang Penatalaksanaan Medis Gizi
- 17. Mengapa direvisi? Tidak up to date Perubahan tatanan pemerintahan Perkembangan kesehatan dan sistem kesehatan Perkembangan Kebutuhan Data dan Fragmentasi Data Pergeseran peran dan fungsi Puskesmas (PMK 75 tahun 2014) Perkembangan IPTEK REVISI SP2TP/SP3/ SIMPUS
- 18. Ringkasan Hasil Ratas dengan Ditjen P2P 1 Desember 2016 • Instrumen pencatatan kegiatan Program P2P dalam SIP berkurang dari 44 formulir menjadi 32 formulir setelah dilakukan pengurangan dan integrasi formulir dengan tetap memperhatikan kebutuhan program • SIP akan mendukung pelaksanaan program P2P, Pendekatan Keluarga, Germas, program Kemenkes lainnya. • Pencatatan di Puskesmas meliputi dalam gedung, luar gedung dan jaringan puskesmas untuk morbititas dan mortalitas baik rutin maupun KLB. • Diperlukan penguatan kapasitas setiap jenjang admistrasi kesehatan untuk implementasi SIP program P2P.
- 19. Ringkasan Hasil Ratas dgn Ditjen Kesmas 23 Desember 2016 • Jumlah Instrumen pencatatan kegiatan Program Kesmas dalam SIP berkurang dari 49 menjadi 9 formulir. • Instrumen pelaporan kegiatan Program Kesmas dalam SIP menjadi Formulir terintegrasi yang dikirimkan secara periodik (bulanan dan tahunan). • Tidak ada lagi permintaan data secara ad hoc. • Dibedakan antara pencatatan untuk kepentingan individu dan kepentingan jabatan fungsional. • Data yang terkumpul melalui (Bank Data Pusdatin) dapat dipergunakan oleh pengelola Program di masing-masing unit. Misalnya Ibu hamil dengan Hipertensi, Penyakit akibat Kerja dan lain-lain. • Pengumpulan data dilakukan melalui survei, riset, sensus.
- 20. Hasil Pertemuan Sesjen dengan Sesditjen Kesmas dan Sesditjen P2P 29 Desember 2016 • Perlu disederhanakan kembali ke arah data yang bermakna, dan dimanfaatkan, serta tidak membebani Puskesmas • SIP terdiri dari rekam medis dan program yang sangat diperlukan pencatatan dan pelaporan tak perlu terlalu rinci • Unit utama dapat segera berkoordinasi di internal sehingga informasi yang diharapkan memberi makna dalam peningkatan program. • Perlu adanya pendekatan keluarga pada pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi ini.
- 21. Tindak lanjut Pertemuan dengan Sesjen • Sebagai tindak lanjut staf Ditjen Kesmas telah melakukan pertemuan koordinasi dengan seluruh unit utama di lingkup Ditjen Kesmas dengan hasil sebagai berikut. – Penguatan kesepakatan antar unit utama tentang jumlah Instrumen pencatatan kegiatan Program Kesmas dalam SI Puskesmas berkurang dari 49 menjadi 9 formulir. – Penguatan kesepakatan tentang instrumen pelaporan kegiatan Program Kesmas dalam SIP menjadi Formulir terintegrasi yang dikirimkan secara periodik (bulanan dan tahunan)
- 22. Tindak lanjut Pertemuan dengan Sesjen • Pada tanggal 17 Januari 2017 telah dilakukan pembahasan tentang penyederhanaan sistem informasi di Puskesmas oleh staf Setditjen P2P dengan unit utama di lingkungan Ditjen P2P dengan hasil sebagai berikut. – Jumlah Instrumen pencatatan kegiatan Program P2P dalam SI Puskesmas berkurang dari 43 formulir menjadi 13 register dan 1 kartu. – Pencatatan kegiatan program HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Puskesmas terintegrasi ke dalam Register Pelayanan Laboratorium. – Pencatatan kegiatan Kesehatan Jiwa dan NAPZA terintegrasi ke dalam Register Penyuluhan Individu dan Register Penyuluhan Kelompok Program Promosi Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. – Pelaporan program P2P terintegrasi dengan unit lainnya, yakni menggunakan format Laporan Bulanan Kesakitan Umum (UKP), dan Laporan Bulanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esesnsial (UKME), serta Laporan Tahunan (LT)
- 23. Perkembangan Terakhir • Berdasarkan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan telah dilakukan upaya sebagai berikut : – Penyederhanaan kembali ke arah data yang bermakna, dan dimanfaatkan, serta tidak membebani Puskesmas – SIP terdiri dari rekam medis dan program yang sangat diperlukan pencatatan dan pelaporan tak terlalu rinci – Unit utama telah berkoordinasi di internal sehingga informasi yang diharapkan memberi makna dalam peningkatan program. – Pendekatan keluarga telah dimasukkan pada pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi ini – Kesepakatan (sementara) namanya SIKDA Generik V2.0
- 24. SIKDA GENERIK (1) • SIKDAGenerik adalah upaya dari Kementerian Kesehatan dalam menerapkan standardisasi Sistem Informasi Kesehatan sehingga dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan dengan mendayagunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. • Aplikasi ini diberikan secara gratis dan dikembangkan berdasar sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas • SIKDA Generik terbaru (SIKDA Generik 1.4) : – sudah terintegrasi dengan aplikasi PCare (BPJS); – digunakan secara online /cloud (Server berada di Pusdatin Kemenkes); – dapat diakses melalui alamat : http://e-sikda.kemkes.go.id
- 25. BPJS Kementerian Kesehatan Kab/ Kota I Topologi Sistem Informasi Kesehatan secara elektronik Kab/ Kota II Kab/ Kota III
- 27. JUMLAH PUSKESMAS YG SUDAH DIBERIKAN HAK AKSES SIKDA GENERIK 1.4 MELALUI GAVI HSS PER PROVINSI & KAB/KOTA No Provinsi No. Kab/Kota Jml Puskesmas No Provinsi No. Kab/Kota Jml Puskesmas 1 Sumatera Utara 1 Kab Labuhan Batu 4 3 DKI Jakarta 1 Kota Jakarta Barat 8 2 Kab Batubara 3 2 Kota Jakarta Utara 3 3 Kab Deli Serdang 19 3 Kota Jakarta Timur 10 4 Kab Labuhan Batu Utara 5 4 Jawa Barat 1 Kab Sukabumi 10 5 Kab Asahan 9 2 Kab Cirebon 10 6 Kab Nias Selatan 5 3 Kab Tasikmalaya 10 7 Kab Langkat 4 4 Kab Karawang 12 8 Kab Serdang Bedagai 8 5 Kab Bogor 10 9 Kab Tapanuli Selatan 8 6 Kab Bandung 11 10 Kota Medan 10 7 Kab Cianjur 10 2 Sumatera Selatan 1 Kab Muara Enim 5 8 Kab Majalengka 10 2 Kab OKI 3 9 Kab Garut 7 3 Kab OKU 5 10 Kab Indramayu 12 4 Kab Lahat 3 11 Kota Bogor 24
- 28. DAFTAR KAB/KOTA YANG SUDAH DIBERIKAN HAK AKSES SIKDA GENERIK 1.4 BERDASARKAN PERMINTAAN SENDIRI NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUSKESMAS 1 ACEH 4 74 2 SUMATERA UTARA 1 39 3 SUMATERA BARAT 2 22 4 RIAU 2 40 5 JAMBI 1 18 6 LAMPUNG 4 36 7 SUMATERA SELATAN 1 2 8 BANGKA BELITUNG 1 8 9 KEP. RIAU 1 17 10 JAWA BARAT 5 105 11 JAWA TIMUR 9 209 12 BANTEN 4 94 13 KALIMANTAN TENGAH 1 15 14 KALIMANTAN UTARA 1 7 15 SULAWESI TENGAH 1 2 16 PAPUA 1 5 16 PROVINSI 39 Kabupaten 693 Puskesmas Update 27-02-2017
- 29. Dashboard SIKDA 1.4 Halaman Login Dashboard SIKDA http://dashboardsikda.kemkes.go.id/
- 30. Integrasi dengan Konsep Interoperabilitas
- 31. Integrasi Data – Integrasi Sistem SI Puskesmas INTEGRASI DATA INTEGRASI SISTEM SIKDA GEN SIMPUS Jojok ePuskesmas SISFOMAS SIMPUS Purworejo SIP Lainnya SI Progra m SISMAL SITT SIHA
- 32. Model Integrasi SIK Bridging System – Pangka Pendek (2014- 2016) • Masing-masing sistem informasi berdiri sendiri, kemudian dibuatkan mekanisme sharing data/output (services bus/service app) Modular System – Jangka Panjang (2014- 2019) • Mengintegrasikan masing-masing sistem informasi program ke dalam SIKDA Generik
- 33. Terima kasih
Editor's Notes
- Fokus Penguatan SIK yang meliputi : Penataan Data Transaksi di Fasyankes Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data Peningkatan Pemanfaatan Data/Informasi
- Penguatan sistem informasi kesehatan difokuskan kepada 2 hal, yaitu: (1) penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sumber data, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja terutama di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) optimalisasi aliran dan integrasi data, dengan tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kesehatan dan yang terkait. (3) peningkatan pemanfaatan data/informasi, dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Namun demikian, penataan atau penguatan pada aspek dasar penyelenggaraan sistem informasi kesehatan seperti kebijakan/regulasi, standar, sumber daya, atau lainnya, tidak dapat ditinggalkan dan bahkan harus lebih dahulu dilakukan. Penataan atau penguatan aspek dasar tersebut untuk memperkuat landasan langkah-langkah penguatan berikutnya. Artinya, walaupun tidak disebutkan dalam fokus prioritas penguatan sistem informasi kesehatan, aspek dasar penyelenggaraan sistem informasi kesehatan ini juga harus menjadi prioritas pembenahan.
- Sistem Informasi Kesehatan masih terfragmentasi Pengelolaan sistem informasi kesehatan saat ini masih terfragmentasi dimana pengelola program dan pemangku kepentingan mempunyai sistem informasi yang tersendiri. Banyaknya sistem informasi yang “stand alone” serta ditambahkan dengan sistem informasi yang dibangun oleh pemangku kepentingan Kementerian lainnya di luar Kementerian Kesehatan, Pemerintah daerah, dan juga program bantuan donor. Hal ini mengakibatkan banyaknya duplikasi kerja dalam pencatatan dan pelaporan yang dilakukan petugas di lapangan sehingga berdasar hasil penilaian di tahun 2010, Dinas Kesehatan Provinsi harus melaporkan secara rutin lebih dari 300 jenis laporan dan menggunakan lebih dari 10 jenis aplikasi sistem informasi yang berbeda. Permasalahan SIK ini semakin mulai tampak jelas sejak pelaksanaan desentralisasi di awal tahun 2000an, cukup banyak puskesmas, rumah sakit, dinas kabupaten/kota dan dinas provinsi yang menginvestasikan dana untuk upaya modernisasi SIK dengan pemakaian TIK tanpa adanya pedoman atau panduan. Sebagai akibatnya saat ini terdapat beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memiliki software aplikasi yang berbeda dari segi data, struktur, dan fungsi yang dikumpulkan sehingga data tidak dapat direkapitulasi di tingkat Provinsi karena tidak dapat berkomunikasinya software-software tersebut. Lalu, SIK yang seperti apa yang kita inginkan? Idealnya, penguatan sistem informasi kesehatan dilakukan dengan mengembangkan model sistem informasi kesehatan nasional sebagai terjemahan dari visi sistem informasi kesehatan yang dicita-citakan, yaitu sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi adalah sistem informasi yang menyediakan mekanisme saling hubung antar sub sistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai. Dengan demikian data dari satu sistem secara rutin dapat mengalir, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Integrasi mencakup sistem secara teknis (sistem yang bisa berkomunikasi antar satu sama lain) dan konten (data set yang sama). Bentuk fisik dari sistem informasi kesehatan terintegrasi adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang dihubungkan dengan aplikasi lain (aplikasi sistem informasi puskesmas, aplikasi sistem informasi rumah sakit, dan aplikasi lainnya) sehingga secara interoperable terjadi pertukaran data antar aplikasi. Penguatan sistem informasi kesehatan yang diarahkan kepada sistem informasi yang terintegrasi didasarkan pada pemikiran bahwa (1) kebutuhan yang semakin meningkat terhadap Data dan Informasi Kesehatan yang akurat dan lengkap dengan akses yang cepat dan mudah; (2) data dan Informasi Kesehatan sangat berguna sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan manajemen program pembangunan kesehatan; dan (3) diperlukan keterpaduan Sistem Informasi Kesehatan secara nasional dalam rangka menunjang upaya kesehatan menjadi lebih efektif dan efisien.
- Pada SIKDA Generik modul Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan diintegrasikan dengan aplikasi Komunikasi Data (menggunakan 28 dari 172 data set prioritas) dan dhis2 (district health information software version 2) sebagai dashboard
- Dengan telah ditetapkannya Permenkes 75 tahun 2014, maka Penyelenggaraan Puskesmas harus mengikuti standar yang tercantum dalam Permenkes tersebut. Dalam hubungannya dengan pencatatan pelaporan dan informasi Puskesmas, Permenkes 75 tahun 2014 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan Puskesmas itu termasuk pencatatan dan pelaporan dimana semua kegiatan pelayanan kesehatan dituangkan dalam suatu sistem. Tatanan informasi yang membantu proses pengambilan keputusan Puskesmas inilah yang disebut Sistem Informasi Puskesmas, dimana dalam penyelenggaraan sistem tersebut Puskesmas berwenang untuk melakukan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan
- Kewajiban Penyelenggaraan Sistem Informasi di Puskesmas serta unsur Sistem Informasi Puskesmas yang tercantum dalam Permenkes no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
- Sistem Informai Kesehatan di Puskesmas berdasarkan Permenkes no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas termasuk kewajiban menyampaikan laporan ke Dinkes Kab/Kota
- Bapak Ibu sekalian Revisi SP2TP/SP3/SIMPUS telah melalui tahapan yang panjang sebagai berikut. Masa sentralisasi Pra SP2TP SP2TP Kepmenkes RI No. 63/Menkes/SK/II/81 tentang SP2TP Perbaikan SP2TP Kep Dirjen Binkesmas no: 590/BM-Info/V/96 tentang SIMPUS Penyederhanaan SP2TP menjadi SP3 Pusdatin (Jabar dan Banten) Masa desentralisasi Bagaimana? SP2TP/SP3 yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan pelaporan program program menciptakan sistem pelaporan sendiri duplikasi data membebani Puskesmas SP2TP/SP3 perlu direview dan dirumuskan kembali disesuaikan dengan perkembangan saat ini menampung kebutuhan pelaporan program Telah banyak dilakukan upaya untuk mereview dan merumuskan kembali dilakukan masih kurang mendasar kurang komprehensif, masih parsial untuk program tertentu Dilakukan review dan perumusan kembali sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas secara komprehensif
- Alasan utama perlunya Revisi SP2TP adalah karena : Perubahan tatanan pemerintahan Perkembangan kesehatan dan sistem kesehatan Perkembangan Kebutuhan Data dan Fragmentasi Data Pergeseran peran dan fungsi Puskesmas (PMK 75 tahun 2014) Perkembangan IPTEK
- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, menegaskan pemanfaatan TI dan Transaksi elektronik ditujukan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- Dalam pasar gelap di dunia maya, informasi kesehatan terkait terutama tentang rekam medis sangat bernilai bila dibandingkan dengan data kartu kredit. Dengan data tersebut sangat memungkinkan untuk digunakan berbagai kejahatan yang dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi pelaku kejahatan tersebut.