Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik dalam PT Sinar Wijaya. 2. PT Sinar Wijaya bergerak di bidang industri kayu dan memiliki beberapa anak perusahaan. 3. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis dan regulasi yang berlaku di bidang kehutanan.

1. BUSINESS ETHIC & GOOD GOVERNANCE
Etika Bisnis & Good Corporate Governance Dalam PT Sinar Wijaya
Nama : Ryan Tantri Andi
NIM : 55117110037
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Program Studi Magister Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. ABSTRAK
Etika dan nilai bisnis adalah dua hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam lingkungan
bisnis yang semakin kompetitif. Dengan memiliki etika dan nilai-nilai bisnis, maka bisnis
yang dijalankan tidak hanya menghasilkan keuntungan secara materi, namun juga non
material seperti citra positif, kepercayaan, dan keberlangsungan bisnis itu sendiri.
Perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik ditentukan oleh visi dan misi yang baik
dan realistis terhadap nilai-nilai kepentingan umum dan peraturan yang berlaku. Etika
bisnis pada umumnya dikaitkan dengan Good Corporate Governance dikarenakan hal ini
terkait dengan bagaimana tata kelola perusahaan dilaksanakan apakah sudah sesuai
dengan parameter Tarif (Transparansi, Akuntabilitas, Resposibility, Independen,
Fairness) namun tidak menutup kemungkinan perusahan yang memiliki tata keloala yang
baik terhindar dari masalah sebagai contoh permasalahan yang terjadi di fungsi
perusahaan seringkali menimbulkan masalah etika bisnis perusahaan Sinar Wijaya Group
yang bergerak dibidang kehutanan dan produksi kayu untuk penjualan ekspor dimana
masalah etika bisnis menjadi hal vital untuk diselesaikan secara baik demi kelancaran
usaha perusahaan. Bekerja sama dengan pemerintah khususnya dibidang kehutanan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah
papua melalui produksi kayu berkualitas dengan sumber daya manusia dan hutan yang
dikelola dengan baik serta berkelanjutan. Selain itu memberikan nilai positif kepada citra
perusahaan dan meningkatkan profit perusahaan.
I.Pendahuluan
Etika bisnis merupakan bagian Code of Conduct (pedoman tentang perilaku etis) suatu
entitas usaha. Pemerintah dan lembaga-lembaga Pemerintah dapat kita anggap di sini
sebagai entitas usaha, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk
produk kebijakan publik maupun produk barang/jasa publik. Di dalam Code of Conduct
inilah tercantum nilai-nilai etika berusaha sebagai salah satu pelaksanaan kaidah-kaidah
Good Governance dan Good Corporate Governance. Dengan kata lain, pembahasan
etika bisnis tidak dapat terlepas dari pembahasan muaranya, yakni pemerintah
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi hal yang mendesak untuk
semua organisasi, baik dalam skala besar maupun menengah. Dalam hal ini, tidak dapat
dibedakan antara perusahaan besar atau menengah sekalipun memiliki sebuah konsep
GCG, meskipun dalam pelaksanaanya akan berbeda-beda. Penerapan GCG ini sendiri
berkaitan dengan penyaluran atau distribusi dari kekuatan dan tanggung jawab, serta
konsekuensi dan akuntabilitas pada performance atau pencapaian organisasi. [4]
Good Corporate Governance (GCG) berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang
telah menerapkan sistem ekonomi modern, dengan karakteristik dan speseifikasi tertentu,
sebagai berikut:
1. Memiliki izin untuk beroperasi sebagai dasar dari sistem ekonomi modern: bertujuan
untuk dapat bersaing dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan yang
bersedia untuk membayar. Dalam hal ini, bukan berarti organisasi dapat menghindari
dampak sosial dan lingkungan sebagai efek samping dari aktivitas yang organisasi
lakukan. Hal ini disesuaikan dengan aturan-aturan dari masyarakat sekitar dimana
perusahaan itu berada. [4]

3. 2. Keuntungan (profit) adalah tolak ukur dari kesuksesan dan ketahanan hidup dari
organisasi modern: Nilai tambah keuangan organisasi terdiri dari perebedaan antara
biaya yang dikeluarkan dan pencapaian pendapatan organisasi. [4]
3. Korporasi sebagai hirarki organisasi yang mungkin berbeda pada tingkatannya (seperti
jumlah pegawai, wewenang, dan lainnya), tetapi selalu memiliki posisi puncak yang dapat
teridentifikasi atau jelas. [4]
4. Para pakar mengatakan bahwa dalam sebuah perusahaan didasarkan pada hak-hak
atas kekayaannya, bukan pada asas demokrasi, seperti “one vote for one person”.
(Steger, Urich & Wolfgang Amann, 2008:3) [4]
Kegiatan usaha dibidang kehutanan belakangan ini memiliki citra yang buruk terhadap
masyarakat dikarenakan ulah beberapa oknum perusahaan yang tidak bertanggung
jawab karena merusak hutan dengan kegiatan seperti illegal logging dan pembakaran
hutan kejadian ini menjadi sorotan penting dari pemerintah. [4]
Terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan Sinar Wijaya Group yang
berlokasi di hutan tanah papua berdampak terhadap tiga unsur utama yaitu: Alam,
Masyarakat, Ekonomi Daerah. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sangat dekat
hubungannya dengan praktik illegal logging hanya saja dibedakan menjadi praktik tebang
pilih, Pemerintah sangat mengecap buruk praktik Illegal Logging yang sering terjadi di
hutan-hutan Indonesia, sehingga pemerintah mengharuskan setiap organisasi
perusahaan khususnya dibidang kehutanan harus memiliki sistem izin lokasi dan izin
tebang pilih agar terciptanya pelestarian hutan yang berkelanjutan, selain itu perusahaan
bertanggung jawab untuk mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dilokasi areal kerja
sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
ekonomi daerah tersebut melalui sistem Good Corporate Governance yang baik.
Peraturan undang-undang yang berlaku dibidang kehutanan dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang nomor 5/1967 tentang
Pokok-Pokok Kehutanan. Undang-undang nomor 41/1999 membawa nuansa
pengaturan yang memiliki perbedaan mendasar dengan masukkan peran serta
masyarakat, hak masyarakat atas informasi kehutanan dan keterlibatan dalam
pengelolaan hutan secara umum. Dalam undang-undang ini terdapat dua status hutan
yaitu hutan negara dan hutan hak.[9]
Meskipun demikian, undang-undang ini belum secara jelas memberikan pengakuan
kepada masyarakat adat yang berdiam di kawasan hutan. Hutan adat dianggap sebagai
masih bagian dari hutan negara yang berada di wilayah masyarakat adat. Dalam undang-
undang ini meski terdapat pengakuan terhadap masyarakat adat, namun dalam praktik
pengelolaan dan pemanfaatan hutan tetap dilakukan di atas hutan negara. [9]

4. Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hubungannya dengan tata kelola hutan dan lahan,
undang-undang ini menyinggung perihal kebakaran hutan, dimana lewat perundangan ini
memberikan kewenangan bagi Kementerian Lingkungan hidup untuk menentukan kriteria
baku kerusakan lingkungannya.[9]
Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan
kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan
adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku
perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya serta
Mengacu pada tindak pidana: [9]
Tindak pidana bidang kehutanan adalah: "perbuatan melanggar ketentuan Undang
Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18
Tahun 2013 pasal 82 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)
dengan ancaman sanksi pidana selama 5 – 10 tahun penjara atau membayar denda
sebesar 5 milliar – 15 milliar bagi siapa saja yang melanggarnya".[9]
Perilaku Etis penting diperlukan untuk sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Oleh
karena itu, bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis berdasarkan nilai dimana pilihan
tersebut didasarkan atas keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan.[9]
Selain itu, Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan
GCG dengan Pedoman GCG yang dipilih dalam laporan tahunannya. Pernyataan
tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan
serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian,
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai
sejauh mana Pedoman GCG pada perusahaan tersebut telah diterapkan.
II. Peninjauan Literatur
Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos
sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat
tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan,
sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan. Maryani & Ludigdo
(2001) “Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur
perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di
anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”. [6]
Menurut sumarni dalam bukunya “Pengantar bisnis tahun 1998” Etika bisnis terkait
dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada
kebenaran atau kejujuran berusaha.Etika bisnis merupakan pengetahuan pedagang
tentang tata cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan
moralitas melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. [6]

5. Sudut pandang etika, dalam bisnis berorientasi pada profit adalah sangat wajar, akan
tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Maksudnya
adalah, semua yang kita lakukan harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. [7]
Sudut pandang hukum, bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan Hukum
Dagang atau Hukum Bisnis, yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern.
Dalam praktik hukum banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional
maupun internasional. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif,
karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. [7]
Prinsip-prinsip Etika Bisnis
Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan memberikan acuan cara yang harus
ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Sonny Keraf dalam
bukunya “Etika Bisnis” (1998), terdapat lima prinsip yang dijadikan titik tolak pedoman
perilaku dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu: [5]
1.Prinsip Otonomi
Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang
yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan
tindakan berdasarkan kemampuan sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas
dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. [5]
2.Prinsip Kejujuran
Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang
dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan
kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah
disepakati. [5]
3.Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu
suatu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek baik dari aspek ekonomi,
hukum, maupun aspek lainnya. [5]
4.Prinsip saling Menguntungkan
Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu
ditanamkan prinsip win-win solution, artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis
harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. [5]
5.Prinsip Integritas Moral
Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala
keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa
setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. [5]
Tinjauan Perusahaan
Sinar Wijaya Group didirikan pada tahun 2002, divisi utamanya adalah industri
pengolahan kayu. Perusahaan ini bergantung pada beberapa anak perusahaannya yang

6. menghasilkan sumber bahan baku yang diambil dari kawasan hutan yang dikelola secara
lestari serta kesiapan armada untuk melakukan transportasi pengiriman dan semua
proses bisnisnya dilayani dengan kualitas terbaik dan tepat waktu dari hulu ke hilir. [2]
Perusahaan ini memiliki enam anak perusahaan yang terdiri dari dua Perusahaan
penghasil kayu mentah, armada transportasi laut, Reforestation dan penanggulangan
makhluk hidup, Pabrik produksi pengolahan kayu menjadi bahan jadi berupa Plywood
atau triplek dan Pabrik Pengolahan Furniture Dekorasi Gedung dan Perumahan. [2]
Misi Perusahaan adalah Menjadi perusahaan internasional terkemuka yang
menghasilkan produk-produk kayu berkualitas tinggi secara konsisten dengan dukungan
bahan baku dari sumberdaya alam yang dikelola secara lestari [2]
Visi Perusahaan adlaah Memiliki kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan,
masyarakat sekitar dan Negara, Menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi,
ramah lingkungan dan mengutamakan kepuasan pelanggan, Fokus kepada kemampuan
inti dan pertumbuhan berkelanjutan. [2]
Budaya Kerja atau Nilai-nilai Etika
Budaya kerja adalah sebuah konsep yang mengatur kepercayaan, proses berpikir, serta
perilaku karyawan yang didasarkan pada ideologi dan prinsip suatu organisasi. Konsep
inilah yang mengatur bagaimana setiap karyawan berinteraksi satu sama lain serta
bagaimana suatu organisasi atau perusahaan berfungsi. Budaya kerja timbul akibat hasil
belajar bersama antar anggota yang dianggap merupakan jalan yang benar untuk
memahami, berpikir, dan merasakan satu sama lain agar bisa memecahkan masalah
yang ada. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa budaya kerja juga merupakan kumpulan
dari asumsi-asumsi dasar yang dipelajari sebagai hasil dari memecahkan masalah yang
ada di perusahaan dalam proses penyesuaian. Itulah mengapa ia berhubungan dengan
mentalitas setiap karyawan yang nantinya akan memengaruhi suasana kerja. [11]
Ciri-ciri budaya kerja yang sehat secara umum adalah:
Karyawan yang saling menghormati satu sama lain – Setiap karyawan harus respek
terhadap karyawan lain, tidak memandang siapa atasan dan siapa bawahan. Saling jegal
adalah sifat tak profesional yang harus dihilangkan dari perusahaan. Hindarkan setiap
karyawan dari persaingan tidak sehat yang sifatnya merugikan satu sama lain. [11]
Semua karyawan diperlakukan sama – Hindari membuat peraturan yang membeda-
bedakan setiap karyawan. Hal ini hanya membuat karyawan merasa tidak termotivasi.
Karyawan harus dinilai dari bagaimana dia bekerja. Tidak boleh ada hubungan personal
satu sama lain yang membuat perusahaan memperlakukan karyawan secara berbeda.
Jangan pernah cenderung ke satu orang hanya karena dia memiliki hubungan khusus
dengan Anda.[11]
Ada penghargaan untuk top performer – Selalu hargai setiap pekerjaan karyawan. Bila
ada karyawan yang bekerja dengan baik, maka berikanlah penghargaan untuknya. Buat
dia merasa bahwa dirinya sangat berharga bagi perusahaan. Sebaliknya, jangan
mengkritik karyawan yang bekerja kurang bagus. Lebih baik lagi bila Anda bisa

7. mengajaknya untuk lebih bersemangat. Berikan dia satu kali kesempatan untuk berubah
daripada langsung memecatnya. [11]
Ada diskusi di lingkungan kerja – Harus ada forum diskusi yang membangun di antara
setiap karyawan. Di antara karyawan yang satu dengan yang lain harus memiliki
kebebasan untuk berpendapat sehingga dapat membangun sistem yang lebih efektif dan
efisien. Tingkatkan transparansi antar karyawan sehingga tidak muncul persaingan
kurang sehat antar rekan kerja. [11]
Tinjauan Tentang Good Corporate Governance
Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para
shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini
dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan
pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan
tertentu.[10]
Pada intinya prinsip dasar GCG terdiri dari lima aspek yaitu:
1. Transparancy, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses
pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan
mengenai perusahaan.
2. Accountability, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban
organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility terhadap Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip korporasi yang
sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola
secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bedasarkan penjelasan dari kelima konsep di atas, konsep ini sangat diperlukan bagi
organisasi atau perusahaan dalam menerapkan konsep Good Corporate Governance
(GCG), yang mana konsep ini dapat dijadikan sebagai standar pengukuran kesesuaian
dan peyimpangan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Konsep ini juga
dapat digunakan melihat sejauhmana organisasi atau perusahaan dalam mengelola
sumber daya-sumber daya yang tersedia dan dapat diinformasikan, dipertanggung
jawabkan dan dapat dipertanyakan alokasinya kepada para pemangku kepentingan.
Disamping itu, melalui konsep ini pula, dapat dilihat pula sejauhmana organisasi atau
perusahaan mampu memberikan melakukan tata kelolanya sendiri dan tetap pada jalur
yang tepat dalam mencapai tujuan, dengan memperhatikan penyerataan kesempatan
yang ada kepada seluruh bagian organisasi atau perusahaan yang disesuaikan pada
porsi dan kemampuannya masing-masing.

8. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance
Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan citra dan kinerja Perusahaan serta
meningkatkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham.Tujuan penerapan GCG adalah:
1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-
prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran
dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan [8]
2. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri [8]
3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ Perusahaan yang didasarkan
pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku [8]
4. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders
5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang energi dan
Petrokimia [8]
Model Corporate Governance
a. Principal-Agent Model
Principal- agent model atau dikenal dengan agency theory, dimana korporasi dikelola
untuk memberikan win-win solution bagi pemegang saham sebagai pemilik di sutu pihak,
dan manejer sebagai agent di lain pihak. Dalam model ini, asumsikan bahwa kondisi
corporate governace suatu akan direfleksikan secara baik dalam bentuk setimen pasar
(i.e. pasar modal,pasar produk dan pasar input).[10]
b. The Myopic Market Model
Masih memfokuskan perhatian pada kepentingan-kepentingan pemegang saham dan
manajer, dimana sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar
corporate governance. Oleh karena itu, principal dan agent lebih berorientasi pada
keuntungan-keuntungan jangka pendek.[10]
c. Stakeholder Model
Model ini memberikan perhatian kepada kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan
korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat pengembalian yang
menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan-
batasan yang timbul dalam lingkungan dimana beroperasi, di antaranya masalah etika
dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial budaya, politik dan
ekonomi.[10]
d. Karakteristik Good Corporate Governance
Fokus perhatian corporate governance adalah hubungan di antara stakeholder. Oleh
karena itu, kita harus mengetahui ukuran normatif yang digunakan untuk menyatakan baik
atau buruknya corporate governance suatu perusahaan. Keadilam adalah salah satu
ukuran normatif yang sering dikaitkan dengan good corporate governance.[10]

9. Hubungan antara Etika Bisnis dan Good Corporate Governance
1.Code of Corporate and Business Conduct
Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and Business
Conduct)” merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance
(GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan
praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama
perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan
(corporate culture), maka seluruh karyawan & pimpinan perusahaan akan berusaha
memahami dan berusaha mematuhi peraturan yang ada. Pelanggaran atas Kode Etik
dapat termasuk kategori pelanggaran hukum. [10]
2. Nilai Etika Perusahaan
Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu
kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Beberapa contoh
pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan
perusahaan, antara lain masalah: [10]
a. Informasi Rahasia
Dalam informasi rahasia, seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia
mengenai perusahaan dan dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia kepada pihak
lain yang tidak berhak.[10]
b. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
Seluruh karyawan & pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari
suatu benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perusahaan.
Disadari atau tidak, penerapan Good Corporate Governance dalam implementasi etika
dalam bisnis memiliki peran yang sangat besar. Pada intinya etika bisnis bukan lagi
merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis tetapi menjadi suatu
kebutuhan yang harus terpenuhi. Salah satu contohnya pada prinsip-prinsip GCG
mencerminkan etika bisnis yang dapat memenuhi keinginan seluruh stakeholdernya.
Etika bisnis yang baik dan sehat menjadi kunci bagi suatu perusahaan untuk membuatnya
tetap berdiri kokoh dan tahan terhadap segala macam serangan ketidakstabilan
ekonomi.[10]
Ilegal Logging dan Reboisasi Hutan
Menurut Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, Pengertian illegal Logging
adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan,
serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. [3]
Proses illegal Logging dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali
kayu-kayu illegal dari hasil illegal logging itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki
pasar yang legal. Hal ini berarti bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah illegal
yang kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum

10. aparat, sehingga pada saat kayu tersebut memasuki pasar, akan sulit lagi diidentifikasi
yang mana merupakan kayu illegal dan yang mana merupakan kayu legal.[3]
Esensi yang penting dalam praktik illegal logging yaitu perusakan hutan yang akan
berdampak pada kerugian, baik kerugian dari aspek ekonomi, aspek ekologi maupun
aspek sosial budaya. Oleh karena kegiatan tersebut tidak melalui proses perencanaan
secara komprehensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang
kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.[3]
Dampat Illegal Logging adalah :
1. Kepunahan berbagai varietas hayati
2. Menimbulkan Bencana Alam
3. Berkurangnya Pendapatan Negara
Dampak illegal logging tidak hanya dialami oleh negara saja, dampak illegal logging juga
dapat menyebabkan pemanasan global di bumi, karena hutan merupakan alat
penyeimbang terhadap pemanasan global. Jika hutan mengalami kerusakan secara terus
menerus, maka kestabilan dibumi juga akan terganggu.[1]
Salah satu penanggulangan untuk Illegal Logging adalah Reboisasi Hutan yang dapat
diartikan sebagai penanaman kembali hutan yang telah gundul atau tandus, tindakan
reboisasi ini untuk menanami hutan yang gundul akibat di tebang atau akibat bencana
alam. Tujuan dari reboisasi ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup
khususnya manusia melalui kualitas peningkatan sumber daya alam. Dengan kembalinya
fungsi hutan maka dapat menghindarkan lingkungan hidup dari polusi udara, kembalinya
ekosistem dan dengan reboisasi dapat menanggulangi global warming.
Hubungan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Perusahaan
Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menjalin hubungan
kemitraan yang baik dengan komunitas adalah melalui program Community Relations
(CR). CR menurut Jelord sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam
sebuah komunitas melalui berbagai upaya untuk kemashlan bersama organisasi dan
komunitas.
Secara hakikat, CR merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh
industri, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komunitas lokal. Artinya,
industri adalah sebuah elemen dari serangkaian elemen yang ada dalam masyarakat
Selain Itu perusahaan yang memiliki citra yang baik biasanya memiliki CSR atau
(Corporate Social Responsibility) yang baik pula terhadap publik.
CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu konsep bahwa organisasi,
khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap
seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan,
pemegang saham, komunitasdan lingkungan dalam segala aspek operasional
perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu,
CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi,
terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan
keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya

11. tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan
lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk
jangka yang lebih panjang.
Konsep tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) sesungguhnya berdasarkan pada
kenyataan, bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan
terdiri dari manusia. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana halnya manusia tidak bisa
hidup tanpa orang lain, demikian perusahaan (sebagai lembaga yang terdiri dari manusia
– manusia) tidak bisa hidup, beroperasi, dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak
lain. Ini menuntut agar perusahaan pun perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap,
peduli dan bertanggungjawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya. Bahkan
lebih dari itu, perusahaan, sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, perlu pula ikut
memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup
bersama dalam masyarakat, sebagaimana halnya manusia pun, selain membutuhkan
orang lain, juga ikut menyumbangkan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya masing –
masing demi kepentingan hidup Bersama
Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren global seiring
dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang
ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan
prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM) dengan kata lain CSR memiliki hubungan yang
sangat erat terhadap etika bisnis dari perusahaan.
III Metode
Dalam penyusunan makalah ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
studi literature yang berkaitan dengan etika bisnis, Informasi didapatkan dari artikel,
modul, internet dan pengalaman kerja diperusahaan. Disamping itu menggunakan data
dari hasil wawancara beberapa karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut.
IV Hasil dan Diskusi
Dalam pandangan sempit perusahaan dianggap sudah dianggap melaksanakan etika
bisnis bilamana perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan tanggung jawab
sosialnya. Dari berbagai pandangan etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai
untuk menyatakan bahwa seseorang atau perusahaan telah mengimplementasikan etika
bisnis antara lain adalah:
Indikator Etika Bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah
melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa
merugikan masyarakat. Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan
beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan
khusus yang telah disepakati sebelumnya.[5]
Data-data yang telah diteliti didapatkan berdasarkan hasil wawancara beberapa pihak
karyawan, tinjauan melalui internet dan pengalaman kerja diperusahaan.
Status sertifikasi Izin dan penghargaan perusahaan
Dari hasil wawancara Kepala departemen Business Intelejen Sinar Wijaya Group
merupakan salah satu perusahaan kayu terbesar di indonesia dan perusahaan yang telah

12. memiliki sertifikasi secara resmi dan global diantaranya Sertifikasi ISO 9001:2015 tentang
pengelolaan kayu, Sertifikasi pengecekan mutu oleh Asosiasi Mutu Indonesia, Izin usaha
Pengelolaan hutan produksi lestari dan Verifikasi legalitas kayu, Sertifikasi Produksi kayu
yang bertanggung jawab oleh lembaga SCS Global dari Australia (lembaga audit
kelestarian hutan) dan Sertifikat Pengelolaan hutan lestari terbaik oleh SCS Global.[2]
Budaya Kerja Perusahaan
Menurut hasil wawancara dengan pihak HRD perusahaan
Sinar Wijaya Group memiliki slogan budaya kerja yang wajib disebutkan diakhir
selesainya kegiatan kerja baik itu Rapat kerja dan pelatihan yaitu “Tiada hari tanpa
kualitas, Sinar Wijaya BISA” yang memiliki arti Kerja yang bersungguh-sungguh akan
menghasilkan kualitas yang baik untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam bekerja.
Slogan ini diciptakan oleh salah satu managemen perusahaan dibagian Operasi
perusahaan sebagai salah satu usaha untuk memberikan dorongan baik dalam bekerja.
Setiap perusahaan memiliki indikator budaya kerja baik yang berbeda. Namun, mayoritas
perusahaan pasti sepakat bahwa contoh budaya kerja yang baik adalah ketika setiap
karyawan mematuhi peraturan serta regulasi perusahaan serta tetap mengacu pada SOP
yang sudah disediakan. Ada pun ciri-ciri perusahaan yang memiliki budaya kerja sehat,
di mana yang paling terlihat adalah ketika karyawan merasa senang bekerja di
perusahaan tersebut serta meningkatnya produktifitas setiap karyawan.
Indikator budaya kerja di Sinar Wijaya Group adalah :
1.Memberikan evaluasi dan penghargaan kepada karyawan yang memiliki nilai Absensi
dan performa terbaik selama 1 tahun bekerja.
2.Memberikan rapat singkat mengenai keselamatan bekerja dan berdoa sebelum
memulai pekerjaan di kawasan industri.
3.Karyawan dikawasan industri wajib atau diharuskan ikut rekreasi setiap hari minggu.
4.Semua karyawan di sinar wijaya group wajib mengikuti acara jalan-jalan perusahaan
yang diadakan setiap tahun
5.Setiap karyawan di perusahaan diwajibkan saling membantu dan menghormati.
Kekurangan dari sisi Prinsip Etika Bisnis
Berdasarkan wawancara oleh Kepala Departemen Business Intelijen Prinsip Etika Bisnis
diterapkan oleh PT Sinar Wijaya adalah Prinsip Otonomi yang mengacu kepada sikap
kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab, Prinsip Keadilan yang mengacu kepada
sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, dan Prinsip Kejujuran yang
merupakan nilai yang paling mendasar sebagai pendukung keberhasilan dalam kinerja
perusahaan. hal ini juga diindikasikan berdasarkan hasil wawancara beberapa karyawan
local asli papua, karyawan non lokal dan masyarakat papua disekitar areal kerja.
Namun, masih ada prinsip penting yang belum diterapkan diperusahaan ini yaitu prinsip
integritas moral dan saling menguntungkan diindikasikan berdasarkan beberapa kondisi
dimana perusahaan harus mengambil keputusan berat antara kehilangan citra
perusahaan dari masyarakat dikarenakan areal izin pengambilan bahan baku kayu

13. merupakan daerah pemukiman warga, lahan mata pencaharian warga dan lahan public
dari pemerintah atau kehilangan lahan untuk kelangsungan hidup perusahaan. [2]
Model GCG yang digunakan perusahaan
Dari beberapa hasil wawancara terhadap manager corporate legal dan manager HPH
(hak pengusahaan hutan) di perusahaan, perusahaan menggunakan model GCG
Stakeholder Model yang diartikan memberikan perhatian kepada kepentingan pihak-
pihak yang terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat
pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus
memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan dimana
beroperasi, di antaranya masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah,
lingkungan hidup, sosial budaya, politik dan ekonomi. [2]
Prinsip-Prinsip GCG yang diterapkan di perusahaan
Dari sisi Transparansi, perusahaan memiliki halaman website resmi yang secara
berkala diupdate terutama di bagian berita tentang perusahaan yang dapat diakses oleh
semua masyarakat selain itu perusahaan juga rajin dalam mensosialisasikan kegiatan
perusahaan termasuk kedalam pameran-pameran tentang produk hasil hutan yang
diselenggarakan oleh Menteri kehutanan setiap tahun.
Dari sisi Akuntabilitas, perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang menganut
sistem matrix dimana CEO merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan dteruskan
oleh direktur utama sebagai pimpinan kedua tertinggi, pengawas perusahaan dan
memberikan laporan terhadap jalannya perusahaan dan kemudian direktur utama akan
memimpin direktur setiap departemen dalam perusahaan sedangkan direktur sendiri akan
memimpin manager sesuai dengan departemen yang bersangkutan
Dari sisi Pertanggungjawaban (responsibility), Perusahaan memegang prinsip “Apa
yang bukan menjadi milik kita harus dikembalikan ketempat semula” hal ini dibuktikan
dengan program reboisasi hutan di setiap sektor pengambilan bahan baku kayu.
Dari sisi sumber daya manusia perusahaan telah mendidik dan merekrut masyarakat local
terutama di daerah papua yang menjadi sumber utama bahan baku dengan dibuktikan
bahwa perusahaan adil dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.
Dari sisi Kemandirian, Perusahan telah memiliki tata kelola yang sudah dibuat
berdasarkan kesepakatan antara Stakeholder, CEO, Direktur Utama, Direktur Kehutanan
dan Direktur Corporate Legal dan Menteri Kehutanan sebagai acuan dalam menjalankan
kegiatan bisnis perusahaan
Dari sisi Kewajaran, Perusahaan memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam
menjalankan bisnis sesuai peraturan pemerintah dan undang-undang terutama didalam
pengelolaan sumber daya alam serta Pelestarian Hutan sebagai bukti dalam proses
pengelolaan bahan baku perusahaan dilakukan dengan sistem tebang pilih, pengelolaan
bahan baku menjadi bahan jadi menggunakan mesin canggih yang ramah lingkungan,
pengelolaan limbah dari pabrik didaur ulang kembali menjadi bahan jadi bernilai tambah.

14. Tanggung Jawab lingkungan dan Sosial yang dilakukan perusahaan.
Berdasarkan data dari website perusahaan, PT Sinar Wijaya telah melakukan tanggung
jawab terhadap: [2]
A. Tanggung jawab lingkungan
Bentuk-bentuk Rencana Kelola Lingkungan (RKL) untuk memperkecil/mengurangi
dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan operasional antara lain:
1.Melakukan tindakan konservasi tanah dan air untuk mengurangi tingkat erosi dan
sedimentasi,
2.Memantau Kualitas air sungai melalui pengukuran dan analisa kualitas sampel air
sungai di laboratorium yang dilakukan setiap tahun.
3.Penanaman areal kosong dan tidak produktif untuk memelihara tanah dari erosi, serta
kegiatan pengayaan di areal bekas tebangan.
4.Penerapan Reduced Impact logging (RIL) atau penebangan ramah lingkungan,
5.Tindakan pengelolaan dan pemantauan keanekaragaman hayati yang tergolong
langka, hampir punah, endemik dan dilindungi sesuai hasil studi NKT.
B.Tanggung jawab sosial
Menjalin hubungan baik dengan masyarakat adat dan memberikan penghargaan
terhadap hak-hak adat mereka, dengan mengembangkan program CSR kedalam aspek-
aspek sebagai berikut :
1.Aspek Penanggulangan dan penyelesaian (resolusi) konflik sosial
2.Aspek Penguatan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat.
3.Aspek Insentif atau Bantuan Prasarana Umum
4.Aspek Pelayanan Pendidikan dan Sosial
5.Aspek Operasional dan Pengembangan
Kemudian berkontribusi dalam membantu masyarakat disekitar areal usaha dengan cara:
• Pembangunan Jalan Kampung dan Jalan Akses ke Kebun Masyarakat;
• Penyerapan Tenaga Kerja Setempat (Nabire)
• Penampungan Produk Pertanian Masyarakat Sekitar
• Pembangunan Rumah Masyarakat
• Dukungan Pembangunan Fasum Pemerintah (Kantor Distrik, TPA, dll)
• Bantuan Pendidikan dan Beasiswa
• Sosialisasi dan Pengajaran Perlindungan Flora Fauna
• Kerjasama Pembangunan Hutan Pendidikan dengan Sekolah
• Kerjasama Pelayanan Kesehatan
• Penyerapan Tenaga Kerja Setempat
• Pembangunan jalan akses ke kampung dan perluasan pemukiman kampong Simei
dan Dusner sepanjang 7,2 Km

15. • Pengembangan pasar masyarakat dan pembentukan Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) perdagangan sayur, buah dan ikan yang telah dibina
• Pelayanan Klinik Kesehatan gratis
• Pembangunan rumah masyarakat dan fasilitasi pemanfaatan dana kompensasi
untuk rumah sehat telah terealisasi 11 unit
• Kemitraan pelayanan transportasi penyeberangan
• Bantuan prasarana sekolah dan pendidikan
• Bantuan BBM
Upaya perusahaan terhadap pencegahan illegal logging
Berdasarkan hasil wawancara dari Manager HPH (Hak Pengusahaan Hutan) Sinar
Wijaya Group telah Menerapkan sistem Redused Impact Logging (RIL) dalam proses
pemanenan juga telah dilaksanakan dalam upaya meminimalkan kerusakan lingkungan.
Secara terpadu bidang sosial dan lingkungan pun saling berpadu dalam memberikan
sosialisasi dini kepada siswa-siswa sekolah dan masyarakat sekitar mengenai
perlindungan flora fauna dilindungi dan praktek reboisasi dalam rangka menjaga
keseimbangan keanekaragaman hayati.
Menerapkan Sistem silvikultur yang merupakan serangkaian kegiatan berencana
mengenai pengelolaan hutan yag meliputi penebangan peremajaan dan pemeliharaan
tegakan hutan guna menjamin kelestarian fungsi produksi hasil hutan kayu dan hasil
hutan lainnya.[2]
Menerapkan sistem tata batas dan zona areal tebang kayu yang diukur berdasarkan hasil
survey tim lapangan dan pengukuran menggunakan teknologi satelit mapping.[2]
Hasil kerjasama terhadap pemerintah
Berdasarkan data dari website perusahaan [2], Sinar Wijaya Group telah melakukan
Kegiatan penelitian dan pengembangan sangat strategis bagi pengembangan usaha
jangka panjang yang berkelanjutan, terutama dalam rangka pengelolaan hutan alam
tropis yang masih sangat terbatas. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut Sinar
Wijaya Group bekerjasama dengan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengendalian Perubahan
Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas
Gadjah Mada Yogjakarta, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor; Fakultas Kehutanan
Universitas Papua (UNIPA) Manokwari; dalam beberapa penelitian, pelatihan dan
kerjasama magang/ penelitian mahasiswa, antara lain : [2]
1. Pelatihan dan Penelitian Faktor Eksploitasi oleh : Ir. Soenarno, M. Si., Wesman
Endom, B.ScF, M. Sc., Prof. Ris Dulsalam, MM., Ir Soni Suhartana (Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan), Februari 2016
2. Pelatihan dan Penerapan EPI (Enrichment Planting Intensive) oleh : DR. M. Naim
(Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogjakarta), April 2016
3. Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Fakultas Kehutanan, Universitas Negeri
Papua (UNIPA), Juni 2016

16. 4. Identifikasi dan Deskripsi Sumber Benih oleh Benny Daly, S. Hut., Albert Mansin,
Moksen A. Reniwuryaan, S. Hut. (Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah II
Makassar dan BPDAS Prov. Papua Barat, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS
dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Oktober 2016
5. Pelatihan dan Penerapan ARKOBA (Arang Kompos Bio Aktif) oleh : Prof. DR.
Gustan Pari, M. Si., Ir. Gusmailina, Ir. Sri Komarayati, Mat Ali (Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),
Januari 2017
6. Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh : Sollu Batara,
Yonathan Kalua P., Rony Gerrits (Direktorat Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Maret 2017
Sumber daya manusia dan Keselamatan bekerja dalam perusahaan
Menurut data karyawan terbaru yang didapat dari pihak HRD perusahaan. Perusahaan
saat ini telah merekrut total 5300 karyawan dari seluruh departemen perusahaan yang
terdiri dari tenaga ahli, professional muda, professional senior, dan fresh graduates. Jenis
tenaga kerja tersebut terdiri dari masyarakat local, masyarakat non-local, warga luar
negeri sesuai bidang pekerjaan.
Upaya kesejahteraan karyawan untuk parameter keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
adalah sebagai berikut :
• Menyediakan personil perusahaan yang memiliki keahlian dalam bidang
keselamatan dan kesehatan kerja.
• Melakukan pengolahan bahan baku air bersih dalam water treatment sebelum
digunakan untuk berbagai kepentingan, khususnya untuk air minum karyawan.
• Melaksanakan pelatihan/inhouse training keamanan dan keselamatan kerja
kepada karyawan pada semua bagian, terutama pada bagian plymill, sawmill, glue
plant, log yard, pengapalan, transportasi darat dan laut, peralatan, security, dan
bangunan
• Melaksanakan sosialisasi secara terus menerus mengenai pentingnya menjaga
keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur tetap penanganan kecelakaan dan
keluhan sakit, melalui berbagai media/cara, seperti spanduk, pamflet, papan
pengumuman, pertemuan/pengarahan, dan lain-lain.
• Menyediakan berbagai perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja untuk
digunakan karyawan, seperti pemadam kebakaran, pakaian kerja, masker, dan
lain-lain.
• Menyediakan sarana kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga media serta
peralatan dan obat-obatan yang memadai.
• Memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan secara optimal sesuai
dengan ketentuan dalam kesepakatan kerja bersama (KKB) dan kemampuan
perusahaan.
• menjaga keamanan dan kesehatan lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman
karyawan serta lingkungan industri secara keseluruhan.

17. • Melaksanakan penyuluhan secara periodik mengenai penyakit-penyakit yang
sering diderita oleh karyawan dan keluarganya, seperti malaria, ISPA, penyakit
jaringan otot, diare, dan sebagainya.
• Bekerja sama dengan institusi kesehatan setempat, terutama puskesmas dawai
dan rumah sakit di serui.
Sarana dan prasarana perusahaan
Dari hasil survey dinas penulis dan hasil wawancara kerja bagian HRD, perusahaan
memiliki beberapa sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kapasitas. Hal menjadi
kunci utama tingginya tingkat turnover karyawan yang berada di hutan dan kawasan
industri perusahaan.
V. Kesimpulan dan Saran
• Implementasi etika dalam penyelenggaraan bisnis mengikat setiap personal
menurut bidang tugas yang diembannya. Dengak kata lain mengikat manajer,
pimpinan unit kerja dan kelembagaan perusahaan. Semua anggota organisasi
atau perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi harus menjabarkan dan
melaksanakan etika bisnis secara konsekuen dan penuh tanggung jawab.
• Perusahaan telah memiliki izin dan mendapatkan beberapa sertifikasi
penghargaan dari hasil kinerja yang baik terhadap pengelolaan hutan.
• Perusahaan belum mengimplementasikan seluruh prinsip-prinsip etika bisnis
dikarenakan kondisi yang sangat sulit dihindari dalam menjalankan usaha antara
lain lokasi lahan penebangan yang dipilih merupakan bagian dari lahan warga
sehingga perusahaan harus mengambil keputusan untuk mencari lokasi baru atau
tetap melanjutkan dengan cara sosialisasi terhadap lahan tersebut.
• Perusahaan telah melakukan praktik GCG sesuai dengan peraturan undang-
undang dan peraturan Menteri kehutanan.
• Perusahaan menggunakan Model GCG Stakeholder Model yang artinya
mementingkan pihak pemegang saham terhadap berbagai aspek.
• Perusahaan telah melakukan antisipasi terhadap tanggung jawab lingkungan dan
sosial
• Perusahan telah memiliki usaha pencegahan illegal logging dengan beberapa
metode seperti RIL (Reduced Impact Logging),Sistem Silvikultur, Pembatasan
Zona areal tebang.
• Pemerintah mendukung usaha dari perusahaan melalui kerjasama yang baik
dengan melakukan penelitian dan pelatihan-pelatihan untuk kepentingan
kelestarian hutan.
• Perusahaan telah merekrut tenaga kerja dari berbagai latar belakang dan memiliki
upaya dalam kesejahteraan karyawan.
• Perusahaan memiliki slogan budaya kerja “Tiada hari tanpa kualitas, Sinar Wijaya
Bisa” yang berarti Kerja yang bersungguh-sungguh akan menghasilkan kualitas
yang baik untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam bekerja.

18. • Indikator budaya kerja perusahaan adalah Evaluasi dan
penghargaan,Keselamatan dalam bekerja, Rekreasi / Liburan untuk karyawan,
Empati terhadap sesame karyawan
• Sarana dan prasarana perusahaan yang tidak sesuai dengan kapasitas karyawan
Saran dari penulis
• Perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan dengan meimplementasikan
seluruh prinsip-prinsip etika bisnis dan Good Corporate Governance
• Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarananya untuk
mengurangi tingkat turnover karyawan terutama di kawasan industri dan hutan
• Perusahaan wajib berpartisipasi mengikuti perkembangan industri terutama
dibidang kehutanan dan perkayuan dan ikut membantu negara dalam
mensosialisasikan hasil hutan dan pengelolaan hutan yang baik
• Perusahaan wajib melakukan pembaharuan dalam hal struktur organisasi seiring
dengan perkembangan perusahaan
• Perusahaan wajib berkomitmen untuk memanfaatkan hasil hutan dan
melestarikannya kembali sebagai bentuk tanggung jawab
• Perusahaan berkomitmen dalam menjalankan usaha dibidangnya tanpa tekanan
dan campur tangan orang lain diluar perusahaan.
• Perusahan wajib mengikuti peraturan dari pemerintah dan undang-undang dasar
1945 terkait dengan pengelolalan hutan dan pelestarian hutan
Daftar Pustaka
[1] Kabar Papua. 2015 https://kabarpapua.wordpress.com/2015/01/03/stop-illegal-
logging-di-papua/
[2] Sinar Wijaya Group. 2017 http://www.sinarwijayagroup.com/
[3] Pengertianpakar.com. 2015 http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-
illegal-logging.html
[4] Frayogi, Muhammad. 2017. https://medium.com/@muhammadfrayogi/penerapan-
konsep-good-corporate-governance-gcg-dalam-budaya-indonesia-d8cef61009df
[5] Indotesis.com. 2017. https://medium.com/@indotesis/pengertian-prinsip-dan-
manfaat-etika-bisnis-69051d3c1552
[6] Kartiksari, Dewi. 2014 http://dwikartikasari-18211665.blogspot.co.id/2014/12/teori-
teori-yang-berkaitan-dengan.html
[7] Julius, Niko. 2017. https://nikojulius.com/pengertian-etika-bisnis-secara-umum/
[8] Sabirin. 2016 https://www.kompasiana.com/sabirinsaiga/etik-dan-good-corporate-
governance-ggc-sebuah-cara-mewujudkan-entitas-bisnis-yang-
sehat_57df999e7593733941aef017
[9] Hariyanto. 2013 http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-
kehutanan-dalam.html

19. [10] Nuraini, Lia. 2016 http://lanunaaini.blogspot.co.id/2016/11/hubungan-etika-bisnis-
dengan-good.html
[11] Sleekr.co, 2017 https://sleekr.co/blog/segala-tentang-budaya-kerja/