Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang etika korporasi dan perlindungan konsumen, termasuk aspek-aspek kode etik korporasi, hak istimewa, dan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

1. JURUSAN MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Nama : Royhan Jamaan
NIM : 55118110087
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA, MPM
Agar visi dan misi dari perusahaan dapat tercapai, manajemen perusahaan harus
melakukan pengelolaan perusahaan yang baik dan setiap karyawan yang bekerja harus
memerhatikan etika dalam menjalani pekerjaannya.
1. Etika Korporat
Etika korporat adalah bentuk etika terapan atau etika profesional, yang meneliti
prinsip-prinsip etika dan masalah moral atau etika yang dapat timbul dalam lingkungan
bisnis. Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku
individu dan seluruh organisasi. Etika ini berasal dari individu, pernyataan organisasi
atau dari sistem hukum. Norma-norma, nilai-nilai, etika, dan praktik yang tidak etis
inilah yang digunakan untuk memandu bisnis. Mereka membantu bisnis tersebut
mempertahankan hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan
mereka.
Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk
membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta
mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan
suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi
yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang
andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen
(Mulyaningsih & Hermina, 2017 : 17).
a. Etika dan nilai-nilai perusahaan
Etika perusahaan dan nilai-nilai menggambarkan perilaku yang diharapkan dari
organisasi. Salah satu peran kunci dari dewan termasuk menetapkan budaya, nilai-nilai
dan etika perusahaan. Adalah penting bahwa Dewan menetapkan "nada dari atas." Para
direktur harus memimpin dengan memberi contoh dan memastikan standar perilaku
yang baik meresap ke seluruh tingkat organisasi. Ini akan membantu mencegah perilaku
tidak senonoh, tidak etis, dan mendukung penyampaian kesuksesan jangka panjang.

2. b. Kepentingan umum
Dalam hal etika dan nilai-nilai perusahaan ini menyoroti bahwa patokan di mana
lembaga harus dinilai adalah yang berlaku untuk organisasi yang beroperasi di sektor
public. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni
bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati
kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sejak
disadarinya pentingnya aktivitas bisnis dilakukan dengan bermoral, maka banyak
perusahaan maupun organisasi menyusun kode etik organisasi atau korporasi
(Corporate Code of Conduct, Code of Ethics or Organization’s Code of Ethical
Conduct).
c. Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi
Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau korporasi yang
diatur dalam kode etik adalah sebagai berikut:
1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan:
· suap, hadiah, dan komisi;
· entertainment;
· penyalahgunaan informasi;
· konflik kepentingan;
· kecurangan penggunaan aset dan sumber daya korporasi;
· utang/pinjaman; dan
· perilaku individu, termasuk pekerjaannya di luar korporasi.
2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor
· kompetisi yang adil dan terbuka;
· pemenuhan kepentingan umum dan akuntabiitas;
· prosedur lelang dan tender;
· praktik suap dan KKN; dan
· prosedur pembayaran.
3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham
· perkembangan yang berkelanjutan;
· jujur dan transparan dalam informasi;
· prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil; dan
· insider trading.
4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen
· pelayanan;
· produk yang berkualitas dan harga yang wajar;
· keamanan, kesehatan dan kejelasan dalam penggunaan instruksi; dan
· kebijakan produk dan harga.
5) Hubungan dengan karyawan
· jaminan keamanan dan kesehatan;
· kesempatan kerja yang sama;
· kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi;
· komunikasi;
· pengembangan dan remunerasi; dan
· kebijakan berkaitan dengan rokok, narkoba, dan obat terlarang.

3. 6) Tanggung jawab sosial
· kebijakan lingkungan;
· partisipasi dalam komunitas;
· kebijakan dan praktik pemberian sumbangan;
· kegiatan politik; dan
· pelanggaran dan sanksi atas code of conduct serta rehabilitasi bagi yang dikenakan
sanksi.
d. Hal yang Harus Diperhatikan
1. Interaksi sesama karyawan ataupun atasan bawahan yang mengutamakan
kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu diatas kepentingan perusahaaan.
2. Keikutsertaan karyawan dalam organisasi ataupun perkumpulan yang tidak diakui
Pemerintah dan menganut nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
Perusahaan.
3. Aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja dan atau
konsentrasi kerja karyawan serta tidak memprioritaskan tugas dan tanggung jawab
sebagai karyawan.
2. Hak Istimewa
Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu.
Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan
dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam
suatu cara tertentu kepadanya.
Hak juga berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem
hokum tertentu. Hak untuk bekerja, misalnya, tidak dijamin dalam Konstitusi Amerika,
namun banyak yang menyatakan bahwa ini adalah hak yang dimiliki oleh semua
manusia. Hak merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar
memungkinkan Individu untuk memilih dengan bebas apa pun kepentingan atau
aktivitas mereka dan melindungi pilihan-pilihan mereka.
Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-
undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak
privilege dapat Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(“KUHPer”), yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang
berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-
mata berdasarkan sifat piutangnya.
Menurut J. Satrio (ibid, hal. 29-30) privilege harus dituntut, harus dimajukan,
artinya kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya
dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan tersebut harus menuntut
agar ia dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan kepadanya
menurut undang-undang dan dengan demikian mendapat pelunasan menurut urutan
tingkatnya dalam daftar.
Privilege mengacu pada hak, keuntungan, dan kekebalan yang diasosiasikan
dengan suatu posisi hirarki. Distribusi privilege membagi masyarakat kedalam
kelompok yang memiliki dan tidak memiliki. Privilege memiliki dua aspek utama yakni

4. ekonomi dan kultural. Beberapa privilege secara langsung dihubungkan dengan posisi
ekonomi individual. Orang-orang dengan kesejahteraan yang lebih besar dapat
memperoleh banyak keuntungan seperti pelayanan kesehatan yang paling baik dan
dapat menghindari kesulitan hidup. Sedangkan norma-norma budaya dapat
memberikan keuntungan atau ketidakberuntungan kepada orang-orang tertentu
(https://www.academia.edu/8838736/Sosioligi_and_Politik?auto=download).
3. Masalah dan Perlindungan
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi
keperluan dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan
besar suatu rumah tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan
Rumah Tangga Produksi (RTP). Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan
untuk melindungi dan terpenuhinya hak sebagai contoh para penjual diwajibkan
menunjukka tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dengan kata lain,
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.
Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak
dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa
bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang
tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian
bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak
hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku
usaha.
Etika dalam berbisnis telah cukup dalam memberikan perlindungan serta pelayanan
terhadap para konsumen dari para pelaku usaha ataupun pebisnis. Dengan pemahaman
mengenai etika dalam berbisnis, belum sepenuhnya dapat melindungi para konsumen tetapi
harus diperkuat lagi dengan aturan hukum. Saat ini, perhatian dalam perlindungan terhadap
konsumen sangat diperlukan mengingat pada era revolusi idnustri 4.0 yang semua serba
digital, pelayanan serta keramahtamahan sangatlah dinomorsatukan.
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan
Konsumen Republik Indonesia menerangkan bahwa hak dari konsumen diantaranya ialah
hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang ataupun
jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yand dijanjikan; hak untuk
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
sebagainya.

5. a) Perlindungan Konsumen
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Etika dalam
berbisnis telah cukup dalam memberikan perlindungan serta pelayanan terhadap
para konsumen dari para pelaku usaha ataupun pebisnis. Dengan pemahaman
mengenai etika dalam berbisnis, belum sepenuhnya dapat melindungi para
konsumen tetapi harus diperkuat lagi dengan aturan hukum. Saat ini, perhatian
dalam perlindungan terhadap konsumen sangat diperlukan mengingat pada era
revolusi idnustri 4.0 yang semua serba digital, pelayanan serta keramahtamahan
sangatlah dinomorsatukan.
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai
Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menerangkan bahwa hak dari
konsumen diantaranya ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengonsumsi barang ataupun jasa; hak untuk memilih barang dan atau
jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yand dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani
secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan
kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
sebagainya.
b) Dasar Hukum Perlindungan
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat
mengajukan perlindungan adalah :
 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat
(1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia No. 3821.
 Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif
Penyelesian Sengketa.
 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
 Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001
Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas
Indag Prop/Kab/Kota
 Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

6. Implementasi pada Bank Cimb Niaga
Nilai-nilai utama CIMB Niaga dikenal sebagai “CHESI”, yang terdiri dari:
1. “Customer-Centric”, hadir untuk melayani nasabah serta menjual produk dan
layanan yang diinginkan nasabah,
2. “High Performance”, bekerja keras dan tepat sasaran untuk nasabah, sesama
karyawan dan pemangku kepentingan lainnya,
3. “Enabling People”, mendorong seluruh pihak di CIMB Niaga untuk berpikiran luas
dan memastikan seluruh karyawan memiliki kemampuan untuk memberikan nilai
tambah,
4. “Strength in Diversity”, menghargai perbedaan budaya, perbedaan perspektif dan
mengakui setiap perbedaan sebagai potensi kekuatan,
5. “Integrity”, jujur, terhormat dan professional dalam segala hal yang dilakukan karena
integritas adalah nilai paling mendasar di CIMB Niaga.
5 Nilai Utama CIMB Niaga yang tercermin didalam CHESI diwujudkan melalui 3
(tiga) perilaku utama yang harus dilakukan secara konsisten oleh setiap karyawan Bank. 3
(tiga) Perilaku Utama yang dimaksud adalah:
• “Go the extra-mile to delight customers” (Bekerja keras untuk memuaskan nasabah).
• “Respect each other, engage openly and work together” (Saling menghormati, terbuka
dan bekerja sama).
• “Recognize each other’s efforts and always back each other up” (Saling menghargai
upaya masing masing dan saling mendukung).
Penerapan perlindungan konsumen pada Bank Cimb Niaga sudah sangat baik.
CIMB Niaga memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-
keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik
melalui media cetak maupun situs web Bank sebagaimana berikut ini:
1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs
web BI dan CIMB Niaga.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media
cetak dan situs web CIMB Niaga.
3. Laporan Tahunan CIMB Niaga yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan
disampaikan kepada regulator, rating agency, lembaga pengembangan perbankan,
lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web
CIMB Niaga.
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan Tata
Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan ProfilDewan
Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran
Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web
CIMB Niaga.
5. Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantornya dipublikasikan
melalui Laporan tahunan dan situs web CIMB Niaga, agar nasabah, investor dan

7. masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan
Bank.
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips
bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui
situs web CIMB Niaga untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi
keuangan dan layanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanaan program dan kegiatan Corporate Social Responsibility,
CIMB Niaga merujuk pada peraturan dan kebijakankebijakan berikut:
• Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
• Inpres RI No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor
Riil dan Pemberdayaan UMKM melalui Kegiatan CSR dalam Bidang Literasi dan
Edukasi Keuangan bagi masyarakat.
• Peraturan Bank Indonesia, mengenai Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jas Keuangan.
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/ SEOJK.07/2014 tentang Kewajiban
Penyelenggaraan Edukasi Keuangan Keuangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi
dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau
Masyarakat.
• Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diresmikan oleh Presiden pada
tanggal 18 November 2016.
• Kebijakan dan Pedoman Operasional (KDPO) Perusahaan.
• Kode Etik Perusahaan.
SUMBER
Cimb Niaga. Laporan Keuangan, 2017
Hapzi Ali, 2019. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
Mulyaningsih & Hermina, Tinneke, 2017. Etika Bisnis, Kimfa Mandiri, Bandung.
Istianata, Tia. https://www.academia.edu/8838736/Sosioligi_and_Politik?auto=download. (
19 Mei 2019, jam 16.35)