Pedoman ini mengatur tentang pengelolaan naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo, mencakup pengertian, dasar hukum, maksud dan tujuan, asas, prinsip, jenis-jenis naskah dinas, mekanisme pengelolaan surat masuk dan keluar, tingkat keamanan, kecepatan proses, tingkat keaslian, bentuk dan susunan naskah dinas."

1. Pedoman Pengelolaan
Tata Naskah Dinas
Peraturan Bupati
Tebo
Nomor 56 Tahun
2017
Tanggal 6 November 2017
Muara Tebo, 19 Desember 2022

2. Pengertian
• Naskah Dinas adalah naskah informasi tertulis
sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat
dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan pemerintah Kabupaten
Tebo.
• Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan
informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis,
format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan,
distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta
media yang digunakan dalam komunikasi
kedinasan.

3. Dasar hukum
• PERMENDAGRI 54 TAHUN 2009 TTG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH;
• PERMENDAGRI 78 TAHUN 2012 TTG TATA
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH;
• PERMENPAN DAN RB 80 TAHUN 2012 TTG
TATA NASKAH DINAS INSTANSI
PEMERINTAHAN;
• PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015
TTG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

4. Maksud & Tujuan
Maksud :
Sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan dan
teknis pembuatan naskah dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tebo
Tujuan :
Mewujudkan tertib dan jaminan kepastian
terhadap kegiatan pengelolaan naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

5. Asas Tata Naskah Dinas
• Asas efisien dan efektif, dilakukan melalui penyederhanaan dalam
penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi
informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar
dan lugas.
• Asas pembakuan, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah
dibakukan.
• Asas akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus
dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur,
kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
• Asas keterkaitan, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu
kesatuan sistem.
• Asas kecepatan dan ketepatan, yaitu tata naskah dinas
diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
• Asas keamanan, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus
aman secara fisik dan substansi.

6. Prinsip-prinsip penyelenggaraan
naskah dinas
• Prinsip ketelitian, diselenggarakan secara teliti dan
cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur,
kaidah bahasa dan penerapan kaedah ejaan didalam
pengetikan.
• Prinsip kejelasan, diselenggarakan dengan
memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan
mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
• Prinsip singkat dan padat, diselenggarakan dengan
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
• Prinsip logis dan relevan, diselenggarakan secara runtut
dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus
lengkap dan efektif.

7. Pengelolaan Surat Masuk
Pada Kantor Camat selaku pengelola surat
masuk dengan tahapan sebagai berikut :
a. Bagian Umum memberikan lembar disposisi dan
mengarahkan surat ke Sekretaris Camat;
b. Sekretaris Camat meneruskan ke Camat atau
mendisposisi ke ekretaris Camat yang
pendistribusiannya melalui Bagian Umum setelah di
agenda;
c. Camat mendisposisi ke Sekretaris Camat atau ke Kasi
yang pendistribusiannya melalui Bagian Umum setelah
diagenda.

8. Pada Perangkat Daerah menindaklanjuti
surat yang diterima melalui tahapan :
a. Sekretariat /Sub Bagian Tata Usaha
mengagenda dan meneruskan ke Kepala
Perangkat Daerah;
b. Kepala Perangkat Daerah mendisposisi naskah
dinas yang selanjutnya didistribusikan oleh
Sekretariat/Sub Bagian Tata Usaha ke Bidang
yang menangani;
c. Bidang yang menangani menindaklanjuti sesuai
disposisi pimpinan;
d. Surat masuk diarsipkan pada Bidang yang
menangani.

9.  Alur surat menyurat diselenggarakan
melalui mekanisme dari pejabat tertinggi
hingga ke pejabat struktural terendah yang
berwenang
 Pengelolaan surat masuk ke Camat
melalui 1 (satu) pintu, yaitu Bagian Umum
Sekretariat

10. Pengelolaan Surat Keluar
Yang ditandatangani oleh BUPATI dengan tahapan
sebagai berkut :
• Bagian Umum menerima surat yang telah diparaf oleh
Kepala Perangkat Daerah dan meneruskan ke Asisten
yang membidangi;
• Asisten membubuhkan paraf dan meneruskan ke
Sekretaris Daerah;
• Sekretaris Daerah membubuhkan paraf dan
meneruskan ke Bupati;
• Bupati menandatangani dan pendistribusiannya ke
Perangkat Daerah melalui Bagian Umum setelah
diagenda.

11. Yang ditandatangani oleh Camat dengan tahapan sebagai
berkut :
a. Kasubbag Umum menerima surat yang telah diparaf oleh
Sekretaris Camat dan meneruskan ke Kasi yang membidangi;
b. Kasi membubuhkan paraf dan meneruskan ke Sekretaris Camat;
c. Sekretaris Camat membubuhkan Paraf dan di terukan kecamat
untuk di tandatangani dan pendistribusiannya ke Perangkat
Daerah melalui Kasubbag Umum setelah diagenda;
Yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat dengan
tahapan sebagai berkut :
a. Kasubbag Umum menerima surat yang telah diparaf oleh Kasi dan
meneruskan ke Sekretaris Camat;
b. Sekretaris Camat menandatangani dan pendistribusiannya ke
Perangkat Daerah melalui Kasubbag Umum setelah diagenda

12. Tingkat Keamanan
Untuk Menentukan Tingkat Keamanan Naskah Dinas
dilakukan dengan Mencantumkan Kode pada Sampul Naskah
Dinas Sebagai Berikut :
• surat sangat rahasia (SR), merupakan surat yang materi dan
sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya
dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
• surat rahasia (R), merupakan surat yang materi dan sifatnya
memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian
negara, disintegrasi bangsa.
• surat penting (P), merupakan surat yang isinya perlu mendapat
perhatian penerima surat.
• surat konfidensial (K), merupakan surat yang materi dan sifatnya
memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada
terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
• surat biasa (B), merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa
namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

13. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak
diketik), berwarna merah pada bagian atas dan
bawah setiap halaman surat dan pada sudut kiri
atas sampul naskah dinas. Jika surat dinas tersebut
dicopy, cap tingkat keamanan pada hasil
penggandaan harus dengan warna yang sama
dengan warna cap pada surat asli.
Surat yang karena tingkat keamanannya
tinggi dapat tidak melalui mekanisme
pengelolaan surat masuk dan mekanisme
pengelolaan surat keluar

14. KECEPATAN PROSES
KECEPATAN PROSES TINDAK LANJUT NASKAH
DINAS DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI BERIKUT :
• amat segera/kilat, harus diselesaikan/ dikirim/
disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu
24 jam setelah surat diterima;
• segera, harus diselesaikan/ dikirim/ disampaikan
dengan batas waktu 2x24 jam setelah surat diterima;
• penting, harus diselesaikan/ dikirim/ disampaikan
dengan batas waktu 3x24 jam setelah surat diterima;
• biasa, harus diselesaikan/ dikirim/ disampaikan dengan
batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat
diterima.

15. Tingkat Keaslian
• Asli merupakan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang dan dibubuhi cap dinas. Hasil penggandaan naskah dinas
yang dibubuhi cap dinas dianggap asli
• Salinan atau turunan merupakan salinan secara keseluruhan
naskah dinas yang tidak berbeda dengan surat aslinya . Salinan atau
turunan naskah dinas dalam bentuk produk hukum daerah yang
diundangkan dan yang ditandatangani Bupati diautentikasi oleh Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
• Petikan adalah salinan dari keputusan yang hanya memuat bagian-
bagian yang perlu untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
Petikan dari keputusan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah
diautentikasi oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat yang
ditunjuk.
• Tembusan adalah hasil penggandaan naskah dinas yang harus
disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan yang tertera dalam
naskah dinas dan bersifat pemberitahuan. Dalam tembusan tidak perlu
mencantumkan penulisan arsip maupun pertinggal.

16. Surat dinas yang ditujukan kepada kepala
instansi namun dengan tujuan utama pejabat
yang bukan kepala instansi, dicantumkan
ungkapan
u.p. pejabat yang bersangkutan
, guna mempercepat penyampaian surat
kepada pejabat yang dituju.

17. Penggunaan kertas surat
Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80
gram;
– penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, untuk
jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu
dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
– penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas
atau logo daerah berwarna;
– Jenis buffalo ukuran folio untuk piagam penghargaan, sertifikat
dan STTPP
Ukuran kertas :
– surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
– makalah, paper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm);
– pidato adalah A5 (165 x 215 mm).
Warna dan kualitas kertas
berwarna putih dengan kualitas baik.

18. Pengetikan sarana administrasi dan
komunikasi perkantoran
Produk Hukum :
– jenis huruf “Bookman Old Style” ukuran “12”;
– spasi 1 s/d 1.5 sesuai kebutuhan
Surat :
– jenis huruf ”Arial ”
– spasi 1 s/d 1.5 sesuai kebutuhan
Pencantuman Halaman :
1. letak : di atas tengah
2. format :
a) lembar pertama : tanpa nomor halaman; dan
b) lembar kedua dan seterusnya : -2-, -3-, dst..

19. Bentuk dan Susunan Naskah Dinas
Produk Hukum
Daerah
• Peraturan
Daerah
• Peraturan Bupati
• Peraturan
Bersama Bupati
• Peraturan DPRD
• Keputusan
Bupati
Produk hukum
Perangkat Daerah
• Keputusan
Kepala
Perangkat
Daerah
Surat
• 39 jenis →

20. Surat
• surat keterangan melaksanakan tugas;
• surat panggilan;
• nota dinas;
• nota pengajuan konsep naskah dinas;
• telaahan staf;
• lembar disposisi;
• formulir berita;
• lembaran daerah;
• berita daerah;
• pengumuman;
• laporan;
• rekomendasi;
• surat pengantar;
• berita acara;
• notulen;
• memo;
• daftar hadir;
• piagam;
• sertifikat; dan
• STTPP.
• instruksi;
• surat edaran;
• surat biasa;
• surat keterangan;
• surat perintah;
• surat izin;
• surat perjanjian;
• kesepakatan bersama;
• perjanjian kerja sama;
• surat perintah tugas;
• surat tugas;
• surat penugasan;
• surat perintah perjalanan dinas;
• seruan;
• surat perintah bongkar;
• surat penyegelan;
• surat perintah kerja;
• surat kuasa;
• surat undangan;

21. PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA,
UNTUK BELIAU, UNTUK PERHATIAN, PELAKSANA
TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT
• Atas nama”a.n.” merupakan jenis pelimpahan wewenang
dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat
setingkat dibawahnya.
• Untuk beliau”u.b.” merupakan jenis pelimpahan wewenang
dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat
dua tingkat dibawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.)
digunakan setelah atas nama (a.n.).
Tanggung jawab (a.n. dan u.b.) tetap berada pada pejabat
yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima
pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan
kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

22. • Untuk perhatian “u.p.” digunakan untuk mempermudah dan
mempercepat penyampaian naskah dinas kepada seorang
pejabat yang dituju, tetapi surat terlebih dahulu disampaikan
kepada atasan pejabat yang dituju untuk diketahui.
 Untuk pejabat yang menerima naskah dinas “u.p.” harus
melaporkan hasil tugasnya kepada atasan langsung.
• Pelaksana tugas “Plt.” merupakan pejabat sementara pada
jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang
penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum
dilantik.
 Pejabat “Plt.” diangkat dengan Keputusan Bupati atau
Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Keputusan Kepala
Unit Pelaksana Teknis Daerah dan berlaku paling lama 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 “Plt.” bertanggung jawab atas naskah dinas yang
ditandatanganinya.

23. • Pelaksana harian “Plh.” merupakan pejabat sementara pada
jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang
penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif
berhalangan sementara.
 Pejabat “Plh.” diangkat dengan Keputusan Bupati atau
Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Keputusan
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan berlaku paling
lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
 “Plh.” mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas
naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.
• Penjabat “Pj.” merupakan pejabat sementara untuk jabatan
Bupati.
 Penjabat “Pj.” melaksanakan tugas pemerintahan sampai
dengan pelantikan pejabat definitif.

24. Paraf
• Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat
terlebih dahulu diparaf.
• Naskah dinas dalam bentuk produk hukum sebelum
ditandatangani terlebih dahulu diparaf setiap lembar.
• Paraf merupakan bentuk keterkaitan, memberikan
koreksi/usulan dan persetujuan terhadap konsep naskah
dinas serta ikut bertanggungjawab atas muatan materi,
substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
• Paraf meliputi:
 paraf hirarki meliputi :
 dalam bentuk searah jarum jam
 dalam bentuk matrik
 paraf koordinasi.

25. Paraf hirarkis dalam bentuk searah jarum jam :
• Pemarafan pada produk hukum daerah
Contoh :
(2) BUPATI TEBO, (3)
(tandatangan)
(1) NAMA JELAS
• Pemarafan pada surat
Contoh :
(2) Bupati Tebo, (3)
(tandatangan)
(1) Nama Jelas, Gelar
Keterangan : (1) Paraf Kepala Perangkat Daerah /Bagian yang membidangi.
(2) Paraf Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
(3) Paraf Sekretaris Daerah.

26. Paraf hirarkis dalam bentuk matrik :
PARAF HIRARKI
Sekda …
Asisten …
Bagian …
Dst …
Paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi
empat :
:
PARAF KOORDINASI
Bagian …
Bagian …
Bagian …
Dst …
PARAF KOORDINASI
Dinas…
Badan …
Kantor …
Dst …

27. Penulisan nama pejabat yang berwenang
menandatangani naskah dinas.
Penulisan nama Bupati/Wakil Bupati pada produk hukum ;
Contoh :
Penulisan nama Bupati/Wakil Bupati pada surat ;
Contoh :
Penulisan nama pejabat yang menduduki jabatan struktural ;
Contoh :
BUPATI TEBO,
(tandatangan)
ASPAN
WAKIL BUPATI TEBO,
(tandatangan)
HELMI
Bupati Tebo,
(tandatangan)
H. ASPAN S.T
Wakil Bupati Tebo,
(tandatangan)
HELMI, S.IP.,M.M
Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo,
(tandatangan)
Drs. TEGUH ARHADI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19650201 198603 1 009

28. Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas
• hitam untuk menulis/mencetak naskah dinas.
• biru tua untuk penandatanganan dan paraf naskah
dinas.
• ungu untuk stempel.
• merah untuk keperluan keamanan naskah dinas.

29. PENOMORAN NASKAH DINAS
• Penomoran naskah dinas produk hukum daerah, instruksi, Seruan dan
Pengumuman, dengan ketentuan penulisan seperti berikut :
NOMOR xx TAHUN xxxx
xx : nomor urut
xxxx: tahun penetapan/dikeluarkan/
tahun pembuatan
• Penomoran naskah dinas surat diatur sebagai berikut :
 Surat Edaran, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut :
Nomor: xx/SE/xxxx
xx : nomor urut
SE : Surat Edaran
xxxx : tahun pembuatan
 Surat lainnya, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut :
Nomor: xx/xx/xx
xx : klasifikasi penomoran
xx : nomor urut
xx : akronim Perangkat daerah

30. STEMPEL
Jenis stempel terdiri atas:
• Stempel jabatan yaitu stempel jabatan bupati; dan
• Stempel perangkat daerah yaitu:
 stempel Perangkat Daerah;
 stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu;
 stempel UPTD;
UKURAN STEMPEL
– Menggunakan lambang
2,7 cm 3,8 cm 4 cm
* *
– Tdk menggunakan lambang
2,7 cm 3,8 cm 4 cm
1 cm
* *
◦ Stempel untuk keperluan khusus
1,2 cm 1,7 cm 1,8 cm
0,5 cm

31. Contoh:
• Stempel Jabatan Bupati
• Stempel Perangkat Daerah
• Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah
• Stempel Kelurahan

32. KOP NASKAH DINAS
Jenis kop naskah dinas terdiri atas:
» kop naskah dinas jabatan; dan
» kop naskah dinas perangkat daerah.
Ukuran huruf Kop Naskah Dinas dengan perbandingan 1 : 2 : 3
(satu berbanding dua berbanding tiga) dengan rincian :
» ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor
telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos;
» ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah
Kabupaten; dan
» ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama perangkat daerah.

33. Kop naskah dinas jabatan, yaitu Kop naskah dinas jabatan
Bupati dengan perbandingan 2:3:1
• tulisan ”BUPATI TEBO” dengan huruf arial 20.
• tulisan ”PROVINSI JAMBI” dengan huruf arial 30.
• tulisan alamat lengkap dengan huruf arial 10.
Contoh : Tanpa Alamat untuk produk hukum daerah
BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
Arial : 20
Arial : 30

34. Dengan alamat untuk surat
BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
Jln. Lintas Tebo Bungo KM. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) .... Fax. ....
Website …, e-mail … kode pos …
MUARA TEBO
Arial : 20
Arial : 30
Arial : 10

35. Kop naskah dinas perangkat daerah, dengan perbandingan 2:3:1
• tulisan ”PEMERINTAH KABUPATEN TEBO” dengan huruf arial 20.
• nama perangkat daerah dengan huruf arial 30.
• tulisan alamat lengkap dengan huruf arial 10.
Contoh :
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Lintas Tebo Bungo KM. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) .... Fax. ....
website …, e-mail … kode pos …
MUARA TEBO
Arial : 20
Arial : 30
Arial : 10

36. Kop naskah dinas Kelurahan
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN TEBO TENGAH
KELURAHAN MUARA TEBO
Jln. Lapangan Merdeka Muara Tebo
Telp. (0744) .... Fax. (0744) ....
website …, e-mail … kode pos …
MUARA TEBO
Kop naskah dinas dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MUARA TEBO
Jln. Diponegoro No. 1 Kelurahan Muara Tebo
Telp. (0744) .... Fax. (0744) ....
website …, e-mail … kode pos …
MUARA TEBO
Arial : 30
Arial : 20
Arial : 10
Arial : 20
Arial : 30
Arial : 10

37. Sampul Naskah Dinas
Jenis sampul naskah dinas terdiri atas:
• sampul naskah dinas jabatan; dan
• sampul naskah dinas perangkat daerah.
Sampul naskah dinas berbentuk empat persegi panjang.
Ukuran sampul naskah meliputi:
• sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
• sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
• sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm;
• sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
Jenis kertas sampul naskah dinas yaitu kertas casing dengan warna:
• putih untuk sampul naskah dinas jabatan; dan
• coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah.
Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas adalah 3 : 4
• tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
• tulisan nama perangkat daerah dengan huruf arial 18.

38. Contoh 1 : sampul naskah dinas Bupati Tebo
BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
Nomor : .... / .... / ....
Kepada
Yth. Sdr. .............................
di –
...............................
Kode Pos
Arial : 14
Arial : 18
Arial : 12

39. PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Lintas Tebo Bungo KM. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) .... Fax. ....
website ... e-mail ... kode pos ...
MUARA TEBO
Contoh 2 : sampul naskah dinas Perangkat Daerah
Perbandingan 1:2:3
Kepada
Yth. Sdr. .............................
di –
...............................
Kode Pos
Nomor : .... / .... / ....
: 2
: 3
: 1
Arial : 12

40. Papan nama
Papan nama perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang
UKURAN.
Perbandingan ukuran huruf 3 : 4.
ukuran huruf “ 3 “ untuk tulisan Pemerintah Kabupaten Tebo.
ukuran huruf “ 4 “ untuk tulisan nama perangkat daerah.
BAHAN.
• Bahan papan nama perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah,
misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
• Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat
atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.
Contoh :

41. Papan nama Kantor Bupati Tebo.
KANTOR BUPATI TEBO
Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) …. Faks. (0744) ….
website …. e-mail …. kode pos
MUARA TEBO
: 3
: 1

42. Papan Nama yang terletak satu atap/satu kompek
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
INSPEKTORAT
Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) …. Faks. (0744) ….
website …. e-mail …. kode pos
MUARA TEBO
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
1. DINAS ....
2. BADAN ...
3. dst ...
Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) …. Faks. (0744) ….
website …. e-mail …. kode pos
MUARA TEBO
Papan Nama Perangkat Daerah
: 1
: 3
: 3
: 2
: 2
: 1

43. Ukuran Papan Nama
• Ukuran papan nama disesuaikan dengan besar bangunan atau dengan perbandingan
ukuran papan 1: 2 (satu berbanding dua).
• Ukuran papan nama untuk Kantor Bupati dan DPRD adalah 400 cm x 200 cm (empat
ratus kali dua ratus sentimeter).
• Ukuran papan nama perangkat daerah sebagai berikut :
 300 cm x 150 cm (tiga ratus kali seratus lima puluh sentimeter) papan nama
perangkat daerah; dan
 250 cm x 125 cm (dua ratus lima puluh kali seratus dua puluh lima sentimeter) untuk
papan nama UPTD.
• Ukuran papan untuk Kantor Camat adalah 200 cm x 100 cm (dua ratus kali seratus
sentimeter).
• Ukuran papan nama untuk Kantor Lurah adalah 150 cm x 75 cm (seratus lima puluh
kali tujuh puluh lima sentimeter).
• Penempatan papan nama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo di tempat yang
strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/bangunannya, paling
kurang setinggi 1 (satu) meter dari permukaan tanah.
• Bagi beberapa kantor perangkat daerah yang berada di bawah satu atap atau satu
komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama perangkat daerah.

44. LOGO
Terima Kasih