Kebijakan penggunaan TND

1. 1
Tata Naskah Dinas
2022
KEMENDIKBUDRISTEK

2. Ruang LingkupPembahasan
3
1. Kepala Naskah Dinas
2. Ketentuan Penomoran Naskah Dinas
3. Kode Klasifikasi/kode hal
4. Pencantuman AlamatSurat
5. Cap Jabatan dan Cap Dinas
ISI SURAT

3. 4
Jenis Naskah Dinas
Susunan dan Format
Naskah Dinas
Penandatanganan Naskah
Dinas
Pengamanan Naskah Dinas
Ruang Lingkup
Pembahasan
(Lanjutan)

4. A. Kepala Naskahdinas Menteri
1 Contoh kepala Peraturan,dan Instruksi Mendikbud
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
5
2. Contoh Kepala NaskahDinas selainPeraturan,Keputusan, dan Instruksi Menteri Pendidikan
dan Kebudayaanyang ditandatangani olehMenteri
MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
REPUBLIKINDONESIA

5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat ...............................................................................
Telepon ………………..............................................
Laman .....................................................
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY
AAN
DIREKTORATJENDERALKEBUDAYAAN
Alamat ...............................................................................
Telepon ……………….............................................
Laman ..............................................................
Jenis huruf:
Times New
Roman
16”
12”
16”
14”
12”
Garis
penutup
tebal
tunggal
Jarak Tepi
atas4,5 cm
6
Dengan logo berwarna
Dengan logo hitam putih
3cm
B. Kepala Naskah Dinas Staf Ahli/ Sekretaris Jenderal
3cm

6. c. Kepala Naskah DinasUnit Pelaksana Teknis
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORA
T JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORATPEMBINAAN SEKOLAH MENENGAHATAS
Alamat ...............................................................................
Telepon ……………….............................................
Laman ..............................................................
12”
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
Alamat ...............................................................................
Telepon ………………..............................................
Laman .....................................................
14”
16”
Jarak Tepi
atas 4,5 cm

7. Lambang Kemendikbud
Lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0398/M/1977 tanggal 6 September
1977
8

8. 1. Bidang Segi Lima (Biru Muda)
2. Semboyan Tut Wuri Handayani
3. Belencong Menyala Bermotif Garuda
4. Buku
5. Warna (Putih, Kuning emas, Biru muda)
Lambang Kemdikbud
• putih pada ekor dan sayap garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih.
• kuning emas Warna pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian.
• biru muda pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus
dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam (pandangan hidup Pancasila)

9. Warna
CMYK (cetakan)
(centa)
C
(magenta)
M
(yellow)
Y
(black)
K
Putih 0% 0% 0% 0%
Kuning
Emas
2% 14
%
99
%
0%
Biru
Muda
78
%
31
%
0% 0%
Warna
RGB (layar monitor)
(red)
R
(green)
G
(blue)
B
Kode
Putih 254 254 254 #FEFEFE
Kuning
Emas
253 212 6 #FDD406
Biru
Muda
0 145 212 #0091D4
Lambang Kemdikbud
Warna Hasil warna
Putih
Kuning Emas
Biru Muda

10. Tembusan
• Merupakan pemberitahuan kepada pihak lain atau terkait yang
dipandang perlu mengetahuisubstansi Naskah Dinas
• Digunakan apabila diperlukan dan ditulis dengan menggunakan
huruf kapital pada awal kata tanpa garis bawah diikuti tanda baca
titik dua
• Letaknya sejajar dengan pembuka Naskah Dinas dan sebaris
dengan singkatan NIP
• Pihak yang diberi tembusan ditulis dibawah kata tembusan,
apabila lebih dari satu diberi nomor urut dengan angka arab
sejajar dengan kata tembusan tanpa singkatan Yth atau dikuti
frasa sebagai laporan atau sebagai arsip.

11. Ketentuan Penomoran Naskah Dinas
Ketentuan umum mengenai penomoran naskah dinas:
• Nomor berisikan nomor urut, kode jabatan/unit
organisasi, kode hal, tahun pembuatan surat
• Nomor urut naskah dinas tidak boleh dikombinasikan
dengan huruf
Contoh Salah:3908A/A.A6/TU.00.00/2022
Contoh Benar:3908/
A.A6/
TU.00.00/
2022
Nomor
urut
Kodeunit
organisasi
Kodeunit
kerja
KodeHal
Tahun
Pembuata12
n

12. Ketentuan Penomoran Naskah Dinas Rahasia
Nomor
urut
Kode unit
organisasi
Kode unit
kerja
/ SRHS/RHS */
Kode
Rahasia
Kode
Klasifikasi
Arsip
/ 2022
Tahun
Pembuatan
1077 / A . A3 KP.02.03
1077/A.A3/RHS/KP.02.03/2022
*SRHS  Bersifat Sangat Rahasia
RHS  Bersifat Rahasia

13. Jenis-Jenis Naskah Dinas
Naskah
Dinas
Arahan
• Naskah Dinas
Pengaturan
• Naskah Dinas
Penetapan
• Naskah Dinas
Penugasan
Naskah Dinas
Korespondensi
• Nota Dinas
• Surat Dinas
• Surat Undangan
Naskah Dinas
Khusus
• Nota Kesepahaman
• PerjanjianKerjaSama
Dalam Negeri
• SuratKuasa
• Berita Acara
• SuratKeterangan
• SuratPernyataan
• SuratPengantar
• Pengumuman
• Perjanjian
Internasional
Naskah
Dinas
Lainnya
• Notula
• Laporan
• Telaah Staf
13

14. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
14

15. PERATURAN
16

16. Jenis Naskah Dinas(lanjutan)
16

17. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
17

18. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
18

19. Jenis Naskah Dinas(lanjutan)
19

20. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
6.Surat Perintah
• Surat Perintah adalah Naskah
dinas yang berisi perintah dari
atasan atau pejabat yang
berwenang yang ditujukan
kepada bawahan atau pegawai
lainnya untuk melaksanakan
pekerjaan atau tugas tertentu
7. Surat Tugas
• Surat tugas adalah naskah dinas yang berisi
penugasan dari pejabat yang berwenang
kepada pegawai dan /atau seseorang untuk
melaksanakan suatu kegiatan.
Catatan khusus:
Penomoran pada surat tugas ditulis di bawah dan
sejajar dengan frasa Surat Tugas BUKAN
dengan format centre sebagaimana
20

21. Surat Perintah

22. 23
Surat Tugas

23. Jenis Naskah Dinas(lanjutan)
23

24. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
10. Surat Dinas
•Surat Dinas adalah naskah dinas yang berisi pelaksanaan tugas atau kegiatan pejabat dalam
menyampaiakan informasi kedinasan kepada pihak lain, baik di dalam maupun di luar instansi
yang bersangkutan.
Catatan khusus:
a. Jumlah lampiran yang dapat ditulis dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf
dan diawali dengan huruf capital, tidak didahului atau diikuti angka, sedangkan
yang tiga kata atau lebih ditulisdengan menggunakanangka Arab.
Contoh penulisan lampiran:
•Lampiran
•Lampiran
: Satu lembar
: 25 berkas
b. Apabila tidak ada lampiran yang disertakan bersama surat dinas maka kata lampiran tidak
perlu ditulis
c. Hal berisikan inti keseluruhan isi surat dinas sehingga cukup dibuat singkat dan
jelas
24

25. Surat Dinas

26. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
27

28. JenisNaskah Dinas(lanjutan)
28

29. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
29

30. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
30

31. Jenis Naskah Dinas(lanjutan)
31

32. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
32

33. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
33

34. Jenis Naskah Dinas(lanjutan)
34

35. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
35

36. Jenis Naskah Dinas (lanjutan)
36

37. JenisNaskah Dinas
(lanjutan)
37

38. Jenis Naskah Dinas(lanjutan)
38

39. Sifat dan Derajat Surat
Surat Sangat
Rahasia
• adalah naskah dinas naskah dinas yang informasinya membutuhkan tingkat pengamanan yang
tertinggi dan mempunyai hubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara serta hanya
diketahui oleh pejabat yang berhak menerima.
Surat
Rahasia
• adalah naskah dinas yang informasinya membutuhkan pengamanan khusus dan mempunyai
hubungan erat dengan keamanan kedinasan serta hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang atau
yang ditunjuk.
Surat
Terbatas
• adalah naskah dinas yang informasinya membutuhkan pengamanan dan mempunyai hubungan erat
dengan tugas khusus kedinasan serta hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk
• adalah surat yang tidak memerlukan pengamanan khusus.
Surat Biasa
39

40. Sifat dan Derajat Surat (lanjutan)
• Derajat surat:
1. Surat Kilat atau Sangat Segera derajat surat yang isinya
harus segera diketahui penerima surat dan penyelesaiannya
harus dilakukan pada kesempatan pertama atau secepat
mungkin.
2. Surat Segera derajat surat yang isinya harus segera
diketahui atau ditanggapi oleh penerima surat
3. Surat Biasa adalah derajat surat yang penyampaian dan
penyelesaiannya tidak seperti kilat dan segera.
40

41. Pencantuman Alamat Surat
• Ketentuan dalam pencantuman alamat surat:
1. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan surat;
2. Di depan nama jabatan atau gelar pada alamat surat
TIDAK dicantumkan kata penyapa seperti Bapak, Ibu, atau
Saudara
Alamat Pada Sampul
Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
Jalan Jenderal Sudirman,Senayan,
Jakarta, 10270
41
Alamat Pada Surat
Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
Jakarta

42. Kode Surat
• Kode Surat terdiri atas:
1. Kode Jabatan yaitu tanda jabatan dari pejabat yang menandatangani surat.
2. Kode Unit Organisasi dan Unit Kerja merupakan tanda dari unit organisasi
dan unit kerja yang membuat atau mengeluarkan surat.
3. Kode Hal adalah tanda dari hal, isi atau subjek surat BUKAN unit pembuat
surat.
• Surat yang bersifat rahasia ditulis kode RHS setelah nomor
urut surat dan kode jabatan atau kode unit organisasi
Contoh: 9999/A6.2/RHS/TU.00.00/2021
Daftar Kode Jabatan dan Unit Organisasi
Daftar Kode Hal
42

43. P
E
N
G
A
T
U
R
A
NKO
D
EH
A
L
4
4
PermendikbudNomor74 Tahun
2015
Permendikbud Nomor 3 Tahun
2021
Permendikbudristek Nomor 20 Tahun
2022
Kode hal merupakan
identitas yang berisi materi
pokok naskah dinas atau
subjek naskah dinas
Pencantuman kode hal sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai
klasifikasi arsip (Permendikbud
Nomor 23 Tahun 2019 dan
Permenristek Dikti Nomor 23 Tahun
2018)
Kode klasifikasi Arsip menjadi Tanda
pengenal urusan sesuai dengan
fungsi dan tugas Pencipta Arsip
sebagai dasar untuk pengkodean
dalam penciptaan, penggunaan, dan
penyimpanan, serta Penyusutan
Arsip

44. Pen ing!!
• Naskah dinas dan klasifikasi arsip merupakan dua hal yang sangat berkaitan
• Autentisitas arsip terbangun dari awal penciptaan arsip, yaitu penyusunan
naskah dinas. Salah satu hal terpenting adalah pemberian penomoran
naskah dinas.
• Dalam penomoran naskah dinas, kode klasifikasi ditentukan untuk
menciptakan pesan kepada khalayak bahwa surat yang dibuat berasal dari
substansi unit kerja mana.
• Arsip harus menjadi satu kesatuan informasi yang utuh.

45. Pen ing!!
1. Unit kerja memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu, pengodean klasifikasi naskah-naskah
dinas yang tercipta didasarkan pada tugas dan fungsi (core business) dari unit kerja.
Misalnya, jika Biro Hukum membuat surat penugasan fasilitasi bantuan hukum, gunakan kode klasifikasi
Hukum (HK.10),bukan kode klasifikasi kepegawaian (KP.10.00).
2. Namun, ada kemungkinan unit kerja menghasilkan naskah dinas yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan
fungsi unit kerja. Untuk itu, pengodean klasifikasi naskah dinas menggunakan kode fasilitatif yang sesuai.
Misalnya, jika Biro Organisasi dan Tata Laksana membuat surat terkait pembahasan program kerja tahunan
di Biro Organisasi dan Tata Laksana, gunakan kode klasifikasi Perencanaan (PR.02.02),bukan dari kode OT.

46. Pen ing!!
3. Seluruh unit kerja dapat menggunakan kode fasilitatif untuk fungsi
penunjang fasilitatif (kesekretariatan).
4. Kode substantif digunakan secara spesifik di satu unit kerja sesuai
substansi/fungsi.

47. K
O
D
Eklasifika
sia
rsip(Tuga
sda
nfungsi)
FASILITATIF
UMUM,DAPAT DIGUNAKAN UNITKERJAMANAPUN
SUBSTANTIF
UNIK, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNIT KERJA LAIN
HK HUKUM AK AKREDITASI
HM HUBUNGAN MASYARAKAT AL AKADEMIK DAN LAYANAN DIKTI
KP KEPEGAWAIAN BS PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
KS KERJA SAMA DM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KU KEUANGAN DS DATA STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LK PERLENGKAPAN DT PENDIDIKAN TINGGI
OT ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN DV PENDIDIKAN VOKASI
PP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PR PERENCANAAN DAN PROGRAM KB KEBUDAYAAN
RT KERUMAHTANGGAAN KL KELEMBAGAAN LEMBAGA LAYANAN DIKTI
TI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KM KEMAHASISWAAN LEMBAGA LAYANAN DIKTI
TU KETATAUSAHAAN LP LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
WS PENGAWASAN PK PENGUATAN KARAKTER
PN PRESTASI NASIONAL
SF SENSOR FILM
SK STANDAR KURUKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
SP STANDARISASI PENDIDIKAN
4
7

48. K
O
D
EH
A
L/klasifika
sia
rsip(Tuga
sda
nfungsi)
4
8
Membuat naskah dinas untuk suatu
kegiatan sesuai tugas dan fungsi
unit kerja
Membuat naskah dinas untuk
keperluan administratif
Gunakan Kode
Substantif
Gunakan Kode
Fasilitatif

49. K
O
D
EH
A
L/klasifika
sia
rsip(Tuga
sda
n fungsi)
Permendikbud 74
Tahun 2015
2 Digit
Permendikbud 3 Tahun 2021
4 Digit/6 Digit
Permendikbudristek 20 Tahun 2022
4 Digit/6 Digit
KU - Keuangan
KP - Kepegawaian
TU - Ketatausahaan
PB.00 – Pengembangan Perbukuan
PB.01 – Pengendalian Perbukuan
PB.02 – Penilaian buku
TU.02.01 – Jamuan makan/Resepsi
TU.02.02 – Acara Kedinasan
TU.02.03 – Upacara/Peringatan Hari Besar
TU.02.04 – Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
TU.02.05 – Laporan Hasil Perjalanan Dinas
Pimpinan
KB.00 – Penyiapan penyusunan kebijakanbidang kebudayaan
KB.01 – Fasilitasi Bantuan Pemerintah Bidang Kebudayaan
KB.01.00 Dokumen Karya/Pengetahuan Maestro
KB.01.01 Penciptaan Karya Kreatif Inovatif
KB.01.02 Pendayagunaan Ruang Publik
KB.02 – Perizinan Kebudayaan
KB.03 – Mega event kebudayaan
KB.13.01 – Pengumpulan benda bernilai budaya
KB.13.01 – Pengumpulan benda bernilai budaya ~ Pengumpulan ~
Notulen, rekaman audio
KB.13.01 – Pengumpulan benda bernilai budaya ~ Pengumpulan ~
Wawancara
KB.13.01 – Pengumpulan benda bernilai budaya ~ Pengumpulan ~
Surat pernyataan bahwa koleksi tidak sengketa
50

50. p
e
nom
oran
5
1
Permendikbud 74
Tahun 2015
Permendikbud 3
Tahun 2021
Permendikbudristek 20
Tahun 2022
8888/A7/TU/2021 8888/F/PB.05/2022
8888/F1/PB.04.00/2022
8888/F1/KB.00/2022
8888/F/KB.13.01/2022

51. Penandatanganan Naskah Dinas
• Kewenangan penandatanganan naskah dinas diatur dengan
ketentuan
• Kewenangan penandatangan dapat didelegasikan oleh
pejabat yang bersangkutan kepada pejabat setingkat di
bawahnya dengan menerbitkan surat pendelegasian.
• Penulisan dan pencantuman singkatan terkait pendelegasian
kewenangan penandatanganan diatur dengan
52

52. MATRIKSKEWENANGANPENANDATANGANANUNITUTAMA
No. Jenis Naskah Dinas Menteri Sesjen/
Dirjen/Irjen/
Ka. Badan
Staf
Ahli
Karo/
Ses.Unit Utama/
Direktur/
Inspektur/Kapus
Kabag Kasubbag
1 Peraturan √ √ - - - -
2 Instruksi √ - - - - -
3 Prosedur Operasional Standar (POS) √ √ - √ - -
4 Surat Edaran √ √ - - - -
5 Keputusan √ √ - √ - -
6 Surat Perintah √ √ - √ - -
7 Surat Tugas √ √ - √ - -
8 Nota Dinas √ √ √ √ √ √
9 Surat Dinas √ √ √ √ - -
10 Surat Undangan √ √ √** √ - -
11 Nota Kesepahaman √ √* - - - -
12 Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri √ √ - √* - -
13 Surat Kuasa √ √ - √ √ √

53. MATRIKSKEWENANGANPENANDATANGANANUNITUTAMA
No. Jenis Naskah Dinas Menteri Sesjen/
Dirjen/Irj
en/ Ka.
Badan
Staf
Ahli
Karo/
Ses.Unit Utama/
Direktur/
Inspektur/Kapus
Kabag Kasubbag
14 Berita Acara √ √ - √ √ √
15 Surat Keterangan √ √ - √ √ √
16 Surat Pernyataan √ √ √ √ √ √
17 Surat Pengantar √ √ - √
18 Pengumuman √ √ - √ - -
19 Perjanjian Internasional
a. Persetujuan Agreement) √ √* - - - -
b. Nota Kesepahaman (Memorandum
of Understanding)
√ √* - - - -
c. Pengaturan (Arrangement) - √ - √ - -
d. Surat Pernyataan Kehendak (Letter
of Intent)
√ - - - - -
20
Notula
√ √ √ √ √ √
* : jika memperoleh pelimpahan wewenang dari pejabat setingkat di atasnya
** : bisa membuat Naskah Dinas Undangan tetapi untuk pelaksanaan telaahan

54. MATRIKSKEWENANGANPENANDATANGANANUPT
No. Jenis Naskah Dinas
UPT Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama
UPT Pejabat Administrator
UPT
Pejabat
Pengawas
Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi
Kepala UPT
Kabag
Tata
Usaha
Kepala UPT/
Ka.Set LSF
Kasubbag Tata
Usaha
Kepala UPT Sekretaris
Kabag
Tata
Usaha
1 Peraturan - - - - - - -
2 Instruksi - - - - - - -
3 Prosedur
Operasional Standar
(POS)
√ - √ - √
√ -
4 Surat Edaran - - - - - - -
5 Keputusan* √ - √ - √ √ -
6 Surat Perintah - - - - - - -
7 Surat Tugas √ - √ - √ √ -
8 Nota Dinas √ √ √ √ √ √ √
9 Surat Dinas √ - √ - √ √ -
10 Surat Undangan √ - √ - √ √ -

55. MATRIKSKEWENANGANPENANDATANGANANUPT
No.
Jenis Naskah
Dinas
UPT Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama
UPT Pejabat Administrator
UPT
Pejabat
Pengawas
Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi
Kepala UPT Kabag
Tata
Usaha
Kepala UPT/
Ka.Set LSF
Kasubbag Tata
Usaha
Kepala UPT Sekretaris Kabag
Tata
Usaha
11 Nota
Kesepahaman
- - - - - - -
12 Perjanjian Kerja
Sama Dalam
Negeri
- - - - - - -
13 Surat Kuasa √ √ √ √ √ √ -
14 Berita Acara √ √ √ √ √ √ √
15 Surat Keterangan √ √ √ √ √ √ √
16 Surat Pernyataan √ √ √ √ √ √ √
17 Surat Pengantar √ - √ - √ √ -
18 Pengumuman √ - √ - √ √ -

56. MATRIKSKEWENANGANPENANDATANGANANUPT
No. Jenis Naskah Dinas
UPT Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama
UPT Pejabat Administrator
UPT
Pejabat
Pengawas
Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi
Kepala
UPT
Kabag
Tata
Usaha
Kepala UPT/
Ka.Set LSF
Kasubbag Tata
Usaha
Kepala UPT Sekretaris Kabag
Tata
Usaha
19 Perjanjian
Internasional
a. Persetujuan
(Agreement)
- - - - - - -
b. Nota Kesepahaman
(Memorandum of
Understanding)
- - - - - - -
c. Pengaturan
(Arrangement)
- - - - - - -
d.Surat Pernyataan
Kehendak (Letter of
Intent)
- - - - - - -
20 Notula √ √ √ √ √ √ √
* : Hanya untuk keputusan yang berlaku internal

57. MATRIKSKEWENANGANPENANDATANGANANPTN
No Jenis Naskah Dinas Rektor/
Direktur
Purek/
Warek/
Pudir/
Wadir
Dekan/ Dir.
PPS/Ketua
jurusan
pada
politeknik
Pudek/
Pudir PPS/
sebutan
lain yang
sejenis
Kajur
/Koorprod
i pada
Universita
s/ Institut
Ketua
Lembaga
sebutan
lain yang
sejenis
Kepala
Pusat/
sebutan lain
yang sejenis
pada
Politeknik
Kepala
UPT
Karo Kabag Kasubba
g
1 Peraturan √* - - - - - - - - - -
2 Instruksi - - - - - - - - - - -
3 Prosedur Operasional
Standar (POS)
√ - √ - - - √ √ √ - -
4 Surat Edaran* √ - √ - - - - - - - -
5 Keputusan √ - - - - - - - - - -
6 Surat Perintah* √ - - - - - - - - - -
7 Surat Tugas √ √ √ - - √ √** √ √ - -
8 Nota Dinas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 Surat Dinas √ √ √ √ √ √ √ √ √ - -
10 Surat Undangan √ - √ - √** √ √ √ √ - -
11 Nota Kesepahaman √*** - - - - - - - - - -
12 Perjanjian Kerja Sama
Dalam Negeri
√ √ √ - - - - - - - -

58. MATRIKSKEWENANGANPENANDATANGANANPTN
No. Jenis Naskah Dinas Rektor/
Direktur
Purek/
Warek/
Pudir/ Wadir
Dekan/ Dir.
PPS/Ketua
jurusan
pada
politeknik
Pudek/
Pudir PPS/
sebutan lain
yang sejenis
Kajur
/Koorprodi
pada
Universitas/
Institut
Ketua
Lembaga
sebutan
lain yang
sejenis
Kepala
Pusat/
sebutan
lain yang
sejenis
pada
Politeknik
Kepala
UPT
Karo Kabag Kasubba
g
13 Surat Kuasa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -
14 Berita Acara √ √ √ - - √ - √ √ √
15 Surat Keterangan √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √
16 Surat Pernyataan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 Surat Pengantar √ √ √ √ √ √ √ √ √ - -
18 Pengumuman √ √ √ √ √ √ √ √ √ - -
19 Perjanjian Internasional
a. Persetujuan (Agreement) √**** √**** - - - - - - - - -
b. Nota Kesepahaman(Mou) √**** √**** - - - - - - - - -
c. Pengaturan (Arrangement) - - √ - √ - - - - - -
d. Surat Pernyataan Kehendak
(Letter of Intent)
- - - - - - - - - - -
20 Notula √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
* : untuk Naskah Dinas yang berlaku internal
** : mempunyai kewenanganmenandatangani Naskah Dinas tetapi menggunakan a.n.
*** : dengan persetujuan tertulis dari Menteri
**** : jika memperoleh pelimpahan wewenang dari Menteri

59. Cap Jabatan dan CapDinas
• Cap Jabatan adalah cap atau stempel yang dipergunakan oleh
pejabat tertentu untuk memenuhi keabsahan suatu surat dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya
• Cap Dinas adalah cap atau stempel yang dipergunakan oleh
setiap pejabat untuk memenuhi keabsahan suatu surat pada
unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis (UPT)
• Ketentuan untuk cap dinas tertera pada pasal 166
59

60. Kelengkapan Naskah Dinas
• Kelengkapan naskah dinas yang
diatur dalam Peraturan Menteri
ini adalah Lembar Disposisi
• Lembar disposisi berisi petunjuk
tertulis mengenai tindak lanjut
pengelolaan surat yang ditulis
secara jelas
60

61. Terima Kasih
TERIMA KASIH
61