PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx

PERIZINAN BERUSAHA
JASA AKOMODASI DAN TEMPAT
PENGELOLAAN PANGAN
Oleh:
NURI HERMAWATI, S.H.

DasarRegulasi:
1. PerdaisDI
Y No. 1 T
ahun 2018 tentang Kelembagaan
Pemda DI
Y;
2. Pergub DIYNo. 81Tahun 2021tentang Kedudukan,
SO, T
usi dan T
ata Kerja DPPM DI
Y;
3. Pergub DI
Y No. 116 T
ahun 2021 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana diubah
dengan Pergub DI
Y No. 38T
ahun 2022
DINAS PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL (DPPM)DIY

IZIN (VERGUNNING)
Izin(vergunning) :persetujuan dari penguasa berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan
melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang
selama ini dilarang (Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl.)
Fungsi Izin:
1. Pengarah Aktivitas
2. Pengendalian
3. Pencegah bahaya
4. Perlindungan objek tertentu
5. Pembagian sumber daya yang terbatas

PERIZINAN BERUSAHA
“Legalitas untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya”
Contoh: Perizinan Berusaha KBLI 56210 (Jasa
Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event
Catering) SERTIFIKAT STANDAR
PB-UMKU adalah Perizinan Berusaha untuk
Menunjang Kegiatan Usaha
Contoh : Sertifikat Laik Higiene Sanitasi -
Wilayah

Peningkatan Ekosistem
Investasi dan Kegiatan Usaha
Perizinan Berusaha
Ketenagakerjaan
Penyederhanaan Regulasi: UU No. 11 T
ahun 2020 tentang Cipta Kerja*
disederhanakan menjadi
Dengan metode Omnibus
Law, 79 Undang-Undang
direvisi sekaligus hanya
dengan satu UU Cipta Kerja
yang mengatur 18 sektor
UU
Cipta
Kerja
186 Pasal
dan 15 BAB
dalam UU CK
*
47 PP dan 4 Perpres
sebagai Peraturan
Pelaksana
jdih.setneg.go.id
11
Klaster Investasi Pemerintah Pusat
dan Percepatan PSN
Dukungan Riset dan Inovasi
Pengadaan Lahan Administrasi Pemerintahan
Kawasan Ekonomi Pengenaan Sanksi
2
Dukungan Koperasi dan UMKM Kemudahan Berusaha
*UUCK berlaku pada tanggal diundangkan, atau 2 NOVEMBER 2020 (Ps. 186, UUCK No. 11/2020).

Amanat UU Cipta Kerja: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 6 UU Cipta Kerja:
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.
Pengaruh terhadap
Dunia Investasi
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:
•
• Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat
risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
Tingkat risikodan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
a. kegiatan usaha berisiko rendah;
b. kegiatan usaha berisiko menengah;atau
c. kegiatan usaha berisiko tinggi.
Pengembangan
Sistem OSS
3

OSS RBA?
Online Single Submission (OSS) adalah
sistem perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik yang dikelola dan
diselenggarakan oleh Lembaga OSS
(Kementerian Investasi/BKPM).
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko melalui Sistem OSS
merupakan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja.

UU No. 11 T
ahun 2020 T
entang Cipta Kerja
1. UNDANG-UNDANG
2. PERATURAN
PEMERINT
AH
3. PERPRES 5. PERBAN BKPM
4. PERMEN
PP No. 5/2021: Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko
PP No. 16/2021: Bangunan Gedung
PP No. 21/2021: Penataan Ruang
Perpres No. 10/2021:
Bidang Usaha Penanaman Modal
jo. Perpres No. 49/2021
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
yang terkait dengan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan BKPM No. 3/2021 : Sistem Perizinan
Berusaha B.R Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan BKPM No. 4/2021 : Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha B.R dan
Fasilitas Penanaman Modal
Peraturan BKPM No. 5/2021: Pedoman dan Tata
Cata Pengawasan Perizinan Berusaha B.R
PP No. 22/2021: Perlindungan & Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PP No. 6/2021: Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

ANALISISRISIKO
T
E
R
I
N
T
E
G
R
A
S
I
RENDAH
MENENGAH
RENDAH
TINGGI
LINGKUNGAN
KESELAMATAN
3
4
KET
ERBA
T
ASAN
SUMBER DA
Y
A
1
KESEHATAN
2
5
ASPEK RISIKO LAINNY
A
DISESUAIKAN DENGAN SIFA
T
KEGIA
T
AN USAHA
KRITERIA RISIKO TINGKAT RISIKO
TINGKAT RISIKO & JENIS PERIZINAN BERUSAHA
MENENGAH
TINGGI

Sistem
OSS
Transformasi dari OSS berbasis PP 24/2018 ke OSS-RBA berbasis PP 5/2021*
Pasal-pasal terkait perizinan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja
Persyaratan dasar Perizinan Berusaha
Mengintegrasikan & menyederhanakan sejumlah UU
yang mengatur Persyaratan dasar Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha
Proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis
izin ke risiko
Risiko Rendah
Cukup NomorInduk
Berusaha (NIB)
Risiko Menengah
Rendah
NIB+Sertifikat Standar
(SS) (*
Self Declare)
Risiko Menengah Tinggi
NIB+SS
(*
Self Declare &
Verifikasi)
Persetujuan
Lingkungan
(PL)
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
(KKPR)
• 2 UU, 36 Pasal
• Integrasi dengan
AMDALNET (KLHK)
• 4 UU, 51 Pasal
• Integrasi dengan
GISTARU (ATR/BPN)
dan SIHANDAL
(KKP)
Persetujuan
BangunanGedung
(PBG) & Sertifikat
Laik Fungsi (SLF)
Risiko Tinggi
NIB+Izin (+
S
S)
• 2 UU, 48 Pasal
• Integrasi dengan SIMBG (PUPR)
5
*P2B2R melalui Sistem OSS atau OSS-RBA mulai berlakuefektif 4 bulan sejak PP ini diundangkan, atau 2 JUNI 2021 (Ps. 566 huruf b, PP P2B2R No. 5/2021).

NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)
NIB berlaku sebagai:
1. Angka pengenal impor;
2. Hak akses kepabeanan;
3. Pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk
jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial
ketenagakerjaan; dan
4. Wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode
pertama Pelaku Usaha

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia)

Orang
Perseorangan
Badan Usaha
-Pemberi Waralaba dari Luar Negeri
-Pedagang BerjangkaAsing
-PSE Asing
-Bentuk UsahaT
etap
-Persyarikatan atau Persekutuan
-Yayasan
-Perseroan T
erbatas(PT)
-Perseroan T
erbatas(PT) Perorangan
-Persekutuan Komanditer
-Badan HukumLainnya
-Persekutuan Firma
-Persekutuan Perdata
-Koperasi
-Perusahaan Umum
OSS
Orang
Perseorangan
Badan Usaha
- KPPA
- KPPA(Jasa Penunjang T
enaga
Listrik Asing)
- KP3A
- KP3APMSE
- BUJKA
Kantor
Perwakilan
Badan Usaha
Luar Negeri
UMK
Non UMK
KATEGORI PELAKU USAHA

SKALA USAHA
MIKRO
<Rp 1Miliar
KECIL
>Rp 1Miliar s/dRp 5 Miliar
MENENGAH
>Rp 5Miliar s/dRp 1
0 Miliar
BESAR
> Rp 1
0 Miliar

Alur Sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA)
3. SUBSISTEM PENGAWASAN
FASILITAS
PENANAMAN MODAL
Pengawasan Rutin
PELAKU
USAHA Pengawasan Insidental
2.a. VALIDASI 2.b. SMART ENGINE
Jadwal Pengawasan
Tahunan
2.c. OUTPUT
PERIZINANBERUSAHA
ProfilPelaku
Usaha
Persyaratan
SS / Izin
PerizinanDasar
1. SUBSISTEM
PELAYANAN INFORMASI • Rendah: NIB
• Menengah Rendah :
NIB + SS (Usaha &/ Produk)
Menengah Tinggi :
NIB + SS (Usaha &/ Produk)
Tinggi : NIB + Izin +
[SS (Usaha &/ Produk)]
KBLI
Surat Tugas
Informasi Umum
Perizinan
Bidang Usaha
Penanaman Modal
(BUPM)
•
Durasi / SLA
Hasil Pengawasan/BAP
•
Kewenangan
Verifikasi SS / Izin
LayananPengaduan Skala Usaha
Profil Pelaku Usaha
KriteriaLainnya Investasi
Kamus OSS
Pengenaan Sanksi
User Manual OSS Parameter Risiko Penilaian risiko
RISK MANAGEMENTENGINE
MatriksRisiko berdasarkanKBLI /
KegiatanUsaha:
FAQ
input / evaluasi / peninjauan
Simulasi Perizinan
- Penilaianrisiko oleh K/L sektor
- Luas Lahan
- Luas / JumlahTingkat
Bangunan
Kriterialainnya
Notifikasi
-
Notifikasi
8
K/L/DSesuai Kewenangan
KKPR Laut–
KKP
SistemK/L/D
(SistemPendukung)
KKPR Darat –
ATR/BPN
2. SUBSISTEMPERIZINAN BERUSAHA

Alur Penerbitan Perizinan Berusaha - Kewenangan Pemerintah Daerah*
Verifikasi
Pemenuhan
Persyaratan oleh
Perangkat Daerah
Provinsi/Kab/Kota
Sistem OSS menyampaikan permintaan
untuk melengkapi kekurangan
9
*Daftar Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mengacu pada Lampiran I PP P2B2R No. 5/2021.
Sistem OSS menyampaikan penolakan
Ditolak
Kurang Lengkap
Notifikasi Perangkat
Daerah Provinsi/
Kab/Kota
melalui OSS RBA
Sistem OSS menerbitkan Perizinan
Berusaha oleh DPMPTSP Provinsi/
Kab/Kota a.n. Gubernur/ Bupati/Wali Kota
Disetujui
Notifikasi
Permohonan
kepada DPMPTSP
Provinsi/Kab/Kota
Permohonan
Perizinan Berusaha
melalui OSS
Pelaku Usaha

CARA MENGETAHUI INFORMASI KBLI

PERIZINAN BERUSAHA KBLI 56101 RESTORAN

TEMPAT DUDUK TAMU < 50 UNIT

TEMPAT DUDUK TAMU 101-200 UNIT

PERIZINAN BERUSAHA KBLI 56210 JASA BOGA UNTUK
SUATU EVENT TERTENTU

CONTOH DOKUMEN PERIZINAN SEBELUM OSS
1. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
2. TANDA IZIN GANGGUAN (HO)
3. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
4. SURAT IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK)

CONTOH NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

CONTOH SERTIFIKAT STANDAR (SS)

SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI
Dasar hukum:
Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
Sertifikat laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh instansai yang berwenang yang telah
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
rangka mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, proses pengolahan dan
perlengkapan pengolahan makanan yang mungkin dapat menimbulkan penyakit
atau gangguan kesehatan.
Sertifikat laik Higiene Sanitasi bertujuan:
1. Untuk menjamin higienitas sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan.
2. Agar menghindari penyakit menular karena wabah dan tidak menimbulkan
penyakit.

10391 Industri Tempe Kedelai
10392 Industri Tahu Kedelai
11052 Industri Air Minum Isi Ulang
56101 Restoran
56109 Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya
56210 Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
56290 Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu

1. Persyaratan Administrasi meliputi:
a. Nama pengusaha
b. Jenis Tempat Pengolahan Pangan (pilih yang sesuai: jasa boga A/B/C, restoran, TPP Tertentu, Depot Air Minum)
c. Nama Tempat Pengolahan Pangan
d. Alamat Tempat Pengolahan Pangan
e. Jumlah penjamah pangan atau (khusus depot air minum) jumlah operator depot air minum
f. Jumlah penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji atau (khusus depot air
minum) sertifikat pelatihan higiene sanitasi depot air minum
2. Persyaratan Teknis meliputi:
a. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP
b.sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan atau pelatihan higiene sanitasi Depot Air
Minum bagi penjamah pangan/operator DAM
3. Bukti laboratorium Standar Baku Mutu yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN atau
laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum pengajuan permohonan
4. FORMULIR INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (pilih salah satu):
JASA BOGA/KATERING, RESTORAN, TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) TERTENTU, DEPOT AIR MINUM
5. Persyaratan Perpanjangan: SLHS yang masih berlaku

SERTIFIKAT LAIK SEHAT
Dasar hukum:
Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Prodak pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Kesehatan
Sertifikat laik sehat adalah surat tanda bukti yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang kepada pelaku usaha yang telah memenuhi
persyaratan kesehatan yang berkaitan dengan : 1) lokasi dan bangunan;
2) fasilitas sanitasi; 3) dapur dan gudang penyimpanan; 4) pengelolaan
bahan makanan dan makanan jadi; 6) peralatan dan tenaga baik secara
fisik maupun bakteriologis; dan 7) pengawasan serangga tikus dan
hewan piaraan.

55110 Hotel Bintang
55120 Hotel Melati
55130 Pondok Wisata
55191 Penginapan Remaja (Youth Hostel)
55192 Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan
55193 Vila
55194 Apartemen Hotel
55199 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
55900 Penyediaan Akomodasi Lainnya
56302 Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman
68120 Kawasan Pariwisata
90011 Aktivitas Seni Pertunjukan
93113 Fasilitas Gelanggang/Arena
93114 Fasilitas Lapangan
93211 Taman Rekreasi
93219 Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya
93291 Klub Malam
93292 Karaoke
93293 Usaha Arena Permainan
93294 Diskotek

1. Persyaratan Administrasi:
a. Formulir Permohonan Sertifikat/Surat Keterangan Laik Sehat (Format sesuai Peraturan Menteri
Kesehatan No. 14 Tahun 2021)
b. Denah Lokasi dan Bangunan tempat Usaha
c. Perizinan Berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Bukti hasil uji laboratorium hasil Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL):
(air, makanan, udara, rectal swab penjamah pangan, alat)
3. Untuk KBLI 55110, 55194, 55120, 55193: Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji minimal
50% dari jumlah tenaga penjamah makanan
4. Untuk KBLI 55110, 55194, 55120, 55193: Sertifikat peningkatan kapasitas/pelatihan petugas
kebersihan akomodasi (cleaning service)
5. Untuk KBLI 55130, 55192, 55900, 55199, 55191: Surat keterangan mengikuti penyuluhan
peningkatan kapasitas penjamah pangan
6. Untuk KBLI 55130, 55192, 55900, 55199, 55191: Surat keterangan mengikuti penyuluhan
kebersihan usaha akomodasi
7. Self Assessment Inspeksi Kesehatan Lingkungan (Format sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.
14 Tahun 2021)

CONTOH SERTIFIKAT SHLS SEBELUM OSS

ergergeargearg
REGULASI HOTEL (PERMENPAREKRAF NO 4 TAHUN 2021)

ergergeargearg
REGULASI RESTORAN (PERMENPAREKRAF NO 4 TAHUN 2021)

REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 KBLI HOTEL BINTANG 101 sd 200 KAMAR (L1)

REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 KBLI HOTEL BINTANG 101 sd 200 KAMAR (L2)

REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 KBLI RESTORAN 101 SD 200 TEMPAT DUDUK (L1)

REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 KBLI RESTORAN 101 SD 200 TEMPAT DUDUK (L2)

REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 PB-UMKU SLHS dan SLS (L1)

REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 PB-UMKU SLHS (L2)

REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 PB-UMKU SLS (L2)

APA SAJA YANG PERLU
DISIAPKAN UNTUK MENDAFTAR
NIB?
1. KTP
2. NPWP
3. AKTA PERUSAHAAN DAN
PENGESAHAN HUKUM DAN HAM

Pastikan Anda telah memiliki hak akses
1
Hak akses berupa username dan
password yang dikirimkan ke
e-mail yang dicantumkan pada
saat pendaftaran

Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang
tertera, lalu klik tombol MASUK
4

Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru
5

Lengkapi Data Pelaku Usaha
6
● Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nama
3. Jenis Kelamin
4
. T
empat/T
anggal Lahir
5. Nomor T
elepon
6. Alamat Sesuai KTP
● Data yang harus Anda lengkapi:
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Pribadi
2. Email
3. BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
4. BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)
Proses perizinan akan tetap bisa
dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha
belum memiliki BPJS Kesehatan atau
BPJS Ketenagakerjaan
● Klik tombol SIMPAN DATA
● Klik tombol ISIBIDANG USAHA

Lengkapi Data Bidang Usaha
7
• Sistem akan menampilkan Form Pemilihan
Bidang Usaha
• Data yang harus Anda lengkapi:
1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung,
Kantor Cabang Administrasi, atau
Pendukung UMKU)
2. Bidang Usaha
(Apabila bidang usaha yang dipilih
masuk dalam ketentuan BUPM,
sistem akan menampilkan pilihan
kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang
sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan Pelaku Usaha)
3. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi
oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang
Usaha
4. Ruang Lingkup Kegiatan
Catatan: Pelaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui
• Klik tombol SIMPAN.

Lengkapi Data Detail Bidang Usaha
8
1. Nama Usaha/Kegiatan
2. Luas Lahan Usaha
3. Alamat Usaha
4. Provinsi
5. Kabupaten/Kota
6. Kecamatan
7. Kelurahan/Desa
8. Kode Pos
9. Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
10. Modal Usaha
● Klik VALIDASI RISIKO

Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Pengembangan
5

Klik tombolTambah Bidang Usaha
6

Klik tombolPilih Bidang Usaha
7
● T
ampilan untuk
Orang
Perseorangan
● T
ampilan untuk
Badan Usaha

Lengkapi Data Pemilihan Bidang Usaha(Orang Perseorangan)
8.a
● Sistem akan menampilkanFormulir
Pemilihan Bidang Usaha
● Data yang harus Andapilih:
1. Bidang Usaha
(Jika termasuk ketentuan BUPM,
maka akan muncul pilihan dan
pilih kegiatan pada bidang usaha
sesuai KBLI yang tertera.)
2. Uraian Bidang Usaha (terisi
otomatis)
● Klik tombol SIMPAN.

Lengkapi Data Pemilihan Bidang Usaha(Badan Usaha)
8.b
● Sistem akan menampilkanFormulir
Pemilihan Bidang Usaha
● Data yang harus Andapilih:
1. Jenis Kegiatan Usaha
(Pilih Utama atauPendukung)
2. Bidang Usaha
(Jika termasuk ketentuan BUPM,
maka akan muncul pilihan dan pilih
kegiatan pada bidang usahasesuai
KBLI yang tertera.)
3. Uraian Bidang Usaha (terisi otomatis)

Lengkapi Data Detail Usaha(UMK)
9.a
1. Luas Lahan Usaha
2. Alamat Usaha
3. Provinsi
4. Kabupaten/Kota
5. Kecamatan
6. Kelurahan/Desa
7. Kode Pos
8. Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
10. Apakah Anda akan melakukan
pembangunan gedung?
(Jika Orang Perseorangan,
pertanyaan ini tidak muncul.)

Lengkapi Data Detail Usaha (UMK) -Lanjutan
9.a
1. Pembelian dan Pematangan T
anah
2. Mesin/Peralatan Dalam Negeri
3. Mesin/Peralatan Impor
4. Investasi Lain-Lain
5. Modal Kerja3 Bulan
● Klik tombol VALIDASI RISIKO,
untuk mengetahui skala usaha dan
tingkat risiko setelah dilakukan
perubahan data.

Ubah Data Detail Usaha(Non UMK)
9.b
1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang
sebelumnya?
(Jika Sudah, akan muncul form berisi Nama Pejabat
Penerbit Izin, Nomor
, Lampiran File, T
anggal T
erbit,
Apakah butuh perpanjangan izin, Tanggal habis masa
berlaku)
Jika mengajukan lebih dari 1
bidang usaha/KBLI, maka
pada proyek kedua dan seterusnya akan muncul pilihan
Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama
dengan kegiatan usaha sebelumnya?, lalu pilih yang
sesuai.
3. Lokasi Kegiatan Usaha
4. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
5. Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut?
(Setelah memilih, akan muncul pilihan terkait Status
Lahan Usaha danpilih yang sesuai)
6. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha
ini?
(Jika Ya,akan muncul form pilihan terkait Bangunan
dan pilih yangsesuai)
(Jika Milik Sendiri, akan muncul form Detail
Bangunan seperti jumlah bangunan, PBG/IMB,dan
SLF lalu lengkapi yangsesuai)

Ubah Data Detail Usaha (Non UMK)- Lanjutan
9.b
1. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas
provinsi/kabupaten/kota?
2. Alamat Usaha
3. Provinsi
4. Kabupaten /Kota
a) Jika Kabupaten/Kota terpilih ada Kawasan,akan
muncul pilihan terkait Apakah lokasi usaha
berada di Kawasan (KI,KEK, KPBPB) dan Nama
Kawasan.
b) Jika Kabupaten/Kota terpilih tidak ada
Kawasan, akan muncul Kecamatandan
Kelurahan/Desa, lalu pilih yangsesuai.
5. Kecamatan
6. Kelurahan /Desa
7. Kode Pos
8. Tipe Gambar Peta
a) Jika Point, maka isilah titik Latitude dan
Longitude sesuai dengan lokasi usaha.
b) Jika Polygon, maka unggah ﬁle polygon dalam
format SHP Complete.

9.b
1. Apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan
dan pengembangan Objek Vital Nasional?
(Jika Ya,maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional.)
● Lalu klik tombol CEK RDTR dan Kegiatan.(jika ada)
a) Jikalokasi usaha tersedia RDTR, kegiatan usaha dan lokasi
sesuai RDTR, maka akan muncul notiﬁkasi
ketentuan-ketentuan dalam RDTR yang Anda pilih dan jika
sudah sesuai maka dapat klik tombol LANJUT.
b) Jika lokasi usaha tersedia RDTR, sedangkan kegiatan usaha
dan lokasi TIDAK sesuai RDTR, maka Anda harus mengubah
KBLIatau lokasi usaha dengan klik tombol BELUM.
c) Jika lokasi usaha TIDAK tersedia RDTR, maka akan muncul
pertanyaan terkait dengan Pasal 181Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021.(unggah rencana teknis bangunan/
rencana induk kawasan jikatidak
memenuhi kondisi Pasal 181).

9.b
• Data yang harus Anda lengkapi:
1. Pembelian dan Pematangan Tanah
2. Bangunan/Gedung
3. Mesin/Peralatan Dalam Negeri
4. Mesin/Peralatan Impor
5. Investasi Lain-Lain
6. Modal Kerja3 Bulanan
• Klik tombol VALIDASI RISIKO, untuk
mengetahui skala usaha dan tingkat
risiko.

9.b
● Sistem akan otomatismenampilkan
skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan pengisian
data.
1. Deskripsi Kegiatan Usaha
2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi
3. Tenaga Kerja Indonesia(Laki-Laki)
4. Tenaga Kerja Indonesia(Perempuan)
5. JumlahT
enaga Kerja Indonesia
(otomatis terisi)
6. JumlahT
enaga Kerja Asing

Lengkapi DataProduk/Jasa
10
1. Jenis Produk/Jasa
(Jika pilih “Lainnya”,akan muncul kolom free text dan isi sesuai produk/jasa
yang dilakukan pada bidang usaha/KBLI terpilih.)
2. Kapasitas (perT
ahun)
3. Satuan Kapasitas

CARA PEMENUHAN PERSYARATAN
OSS RBA

Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan
1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan
2. Pilih KBLI yang ingin diproses
3. Lengkapi DokumenPemenuhan
4. Tunggu perubahan StatusPemenuhan
5. Perizinan Berusaha telahterbit

Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan
1

Pilih KBLI yang ingin diproses
2.a
Catatan: risiko Menengah Tinggi (Pemenuhan Standar Usaha),
sedangkan risiko Tinggi (Pemenuhan Persyaratan Izin)
● Klik tombol Proses
Pemenuhan Persyaratan
Izin.
a) Untuk tingkat risiko
Menengah Tinggi,
muncul tombol‘Proses
Pemenuhan Standar
Usaha’
.
b) Untuk tingkat risiko
Tinggi, muncul tombol
‘Proses Pemenuhan
Persyaratan Izin’
.

Pilih KBLI yang ingin diproses (Jika pemenuhan
di luar sistem OSS)
2.b
Pemenuhan Persyaratan
Izin Di Sistem K/L.
● Selanjutnya, Anda akan
diarahkan ke website
instansi terkait untuk
melanjutkan proses
pemenuhan persyaratan.
(Jika proses pemenuhan
persyaratan sudahselesai
dan status permohonan
menjadi ‘Telah
terveriﬁkasi’
, lanjut ke
langkah 5).

Lengkapi DokumenPemenuhan
3
● Klik tombol Pilih Dokumen
dan unggah dokumen yang
sesuai.
(Ukuran maksimal dokumen
yaitu 5MB, dengan format
jenis dokumen PDF)
● Isi kolom Catatan sebagai
catatan/keterangan tambahan
untuk Instansi terkait yang
berwenang. (opsional)
● Klik kotakcentang/checkbox
pada disclaimer yang tertera.
● Klik tombolLANJUT.

Tunggu perubahan StatusPemenuhan
4
● Perubahan status pemenuhan setelah
mengunggah dokumen persyaratan.
● Perubahan status pemenuhan setelah
dokumen persyaratan yangdiajukan telah
disetujui oleh Instansi berwenang terkait.

Tunggu perubahan Status Pemenuhan - Lanjutan
4
● Status pemenuhan
setelah diveriﬁkasidan
disetujui oleh Instansi
berwenang terkait,
sehingga perizinan
berusaha telah terbit.

Perizinan Berusaha telah terbit (TelahTerverifikasi)
5
● Buka menu PERMOHONAN BARU, lalu sistem
akan menampilkan DAFTAR KEGIATAN
USAHA.
(Atau dapat pula dengan membuka menu
BERANDA, lalu klikIZIN.)
● Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. NIB, klik tombol CETAK NIB.
2. Sertifikat Standar/ Izin, klik CETAK
Sertifikat Standar/ CETAK Izin untuk
Perizinan Berusaha yang telah
terverifikasi (disesuaikan dengantingkat
risiko).
3. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.
4. PKPLH/SKKL, klik CETAKPERSETUJUAN
PKPLH/SKKL (jika ada).
● Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh,
dan mencetak produk perizinan berusaha
tersebut.

Pastikan Anda telah memiliki hak akses
1
Hak akses berupa username dan
password yang dikirimkan ke
e-mail yang dicantumkan pada saat
pendaftaran.

Masukkan username dan password beserta Kode CAPTCHA
yang tertera, lalu klik tombol MASUK
4

Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru
5

Pilih KBLI untuk pengajuanPB-
UMKU
6
● Sistem akan menampilkan
tabel Daftar Kegiatan
Usaha secara otomatis,
berdasarkan Perizinan
Berusaha yang sudah
diajukan sebelumnya:
1. KBLI
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha
4. Skala Usaha
5. Tingkat Risiko
6. Perizinan UMKU
7. Status
Perizinan Berusaha UMKU.

Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (Jika terjadi
konversi KBLI 2017menjadi KBLI2020)
6.a
● Setelah klik tombol Proses Perizinan Berusaha UMKU, khusus Pelaku Usaha lama yang izin
usahanya sudah efektif termasuk data migrasi dari OSS 1
.
1dan status izinnya masih berlaku
serta belum melakukan aksi korporasi apapun (seperti mengajukan Perubahan,
Pengembangan, Perluasan, Perpanjangan, dan sebagainya) dalam OSS RBA, akan muncul KBLI
Konversi Tahun 2020 yang menampilkan pilihan konversi KBLI 2017menjadi KBLI 2020.
● Lalu pilihlah KBLI 2020yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka
memproses pengajuan permohonan PB-UMKU atas KBLI 2020 tersebut, lalu klik tombol LANJUT.

Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU
7
● Sistem akan menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha pada KBLI yang telah dipilih sebelumnya (jika ada).
● Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU, untuk mengajukan PB-UMKU pada
KBLI yang dipilih.

Pilih Perizinan Berusaha UMKU
8
● Sistem akan menampilkan Formulir
Perizinan Berusaha UMKU.
● Pilih Perizinan Berusaha UMKU
yang ingin diajukan pada daftar
pilihan yang tertera.
a) Masukkan kata kunci pada
kolom Cari untuk mencari
Perizinan Berusaha UMKU yang
ingin diajukan.
b) Jika PB-UMKU yang ingin
diajukan tidak ada padadaftar
pilihan, maka pilih ‘Ya’ pada
pertanyaan ‘Apakah Anda
memerlukan Perizinan
Berusaha UMKU lainnya?’
.

Pilih Perizinan Berusaha UMKU - Lanjutan (Jika memilih
‘Ya’ pada ‘Perizinan Berusaha UMKU lainnya’)
8
● Jika memilih ‘Ya’ (pada Perizinan
Berusaha UMKU lainnya), maka sistem
akan menampilkan daftar pilihan
Perizinan Berusaha UMKU yang
berbeda.
● Pilih Perizinan Berusaha UMKUyang
ingin diajukan pada daftar pilihan
yang tertera.
(Masukkan kata kunci pada kolom
Cari untuk mencari Perizinan
Berusaha UMKU yang ingin
diajukan)

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika
ada unggah dokumen Persyaratan)
9.a
● Sistem akan menampilkan formulir
berisi kumpulan Persyaratan yang
harus Anda lengkapi untuk
mendapatkan Perizinan Berusaha
UMKU yangdiajukan.
1) Pilih ‘Kegiatan Usaha’ pada
‘Deskripsi Kegiatan Usaha’yang
tertera.
2) Klik tombol PILIHDOKUMEN untuk
mengunggah dokumen
persyaratan sesuai dengan
keterangan yang tertera.
● Pastikan Anda sudah melengkapi
berbagai Persyaratan yang tertera, lalu
tombol LANJUT.
klik
(Isian formulir ini bisa lanjut ke langkah 10.a)

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika
ada Persyaratan Lampiran Data Teknis)
9.b
● Sistem akan menampilkan formulir berisi
kumpulan Persyaratan yang harus Andalengkapi
untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU
yang diajukan.
1) Pilih ‘Kegiatan Usaha’ pada‘Deskripsi
Kegiatan Usaha’ yang tertera.
2) Klik tombol PILIH DOKUMEN untuk
mengunggah dokumen persyaratan sesuai
dengan keterangan yang tertera.
3) Jika ada persyaratan lampiran datateknis:
a) Klik tulisan ‘di sini’ untuk mengunduh
template lampiran Formulir data teknis.
b) Isidan simpan (Save As) dengan format
ﬁle PDF.
c) Unggah ﬁle PDF lampiran Formulir data
teknis yang sudahterisi.
● Pastikan Anda sudah melengkapi berbagai
Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol LANJUT.
(Isian formulir ini bisa lanjut ke langkah 10.a)

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak
ada unggah dokumen Persyaratan)
9.c
● Sistem akan menampilkan kumpulan
Persyaratan yang harus Anda siapkan
untuk mendapatkan Perizinan Berusaha
UMKU yang diajukan.
● Pilih ‘Kegiatan Usaha’ pada ‘Deskripsi
Kegiatan Usaha’ yang tertera.
● Pastikan Anda sudah memahami dan
memenuhi berbagai Persyaratan yang
tertera.
● Klik tombol LANJUT.
(Isian formulir ini bisa lanjut ke langkah 10.b)

Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha (jika sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan)
10.a
● Sistem akan menampilkan tabel
Daftar Kegiatan Usaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha yang
sudah diajukan, terdiri dari:
1. Nama PerizinanUMKU
2. Kewenangan
3. T
anggal Pengajuan
4. Status Izin
5. Status Permohonan (Status
akan berubah mengikuti
pemrosesan yang dilakukan
oleh Kewenangan Instansi
terkait.)
● Tunggu perubahan Status Permohonan pada PB-UMKU yang diajukan:
a) Lanjut ke langkah 12.a,jika PB-UMKU yang diajukan perlu memperbaiki dokumen persyaratan.
b) Lanjut ke langkah 12.b,jika PB-UMKU yang diajukan memerlukan PNBP.
c) Lanjut ke langkah 13,jika PB-UMKU yang diajukan tidak memerlukan PNBP.
● Klik tombol AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU, untuk menambahkan PB-UMKU lainnya sesuai kebutuhan.

Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha (jika sebelumnya tidak mengunggah
dokumen persyaratan)
10.b
● Sistem akan menampilkan Daftar
Kegiatan Usaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha yang sudah
diajukan, terdiri dari:
1. Nama PerizinanUMKU
2. Kewenangan
3. T
anggal Pengajuan
4. Status Izin
5. Status Permohonan (Status
akan berubah mengikuti
pemrosesan yang dilakukan
oleh Kewenangan Instansi
terkait.)
● Klik tombol PEMENUHAN PERSYARATAN PB UMKU DISISTEM K/L,untuk melanjutkan proses pengajuan
PB-UMKU pada sistem K/L sesuai Kewenangan Instansi yang tertera. (lanjut ke langkah 11)
● Klik tombol AJUKAN PERIZINANBERUSAHA UMKU, untuk menambahkan PB-UMKU lainnya yang
dibutuhkan.

Contoh Tampilan Perizinan pada Sistem
K/L
11
● Sistem akan mengarahkan dan menampilkan Halaman Perizinan pada
Sistem K/L (sesuai Kewenangannya masing-masing) untuk melanjutkan
proses pemenuhan persyaratan dan kewajiban dalam mendapatkan PB-UMKU
yang diajukan.

(Jika ada Perbaikan
Persyaratan)
12.a Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan
● Perubahan Status
Permohonan menjadi
‘Perbaikan Persyaratan’
hanya jika PB-UMKU yang
diajukan perlu memperbaiki
dokumen persyaratan yang
tertera.
Pemenuhan StandarUsaha.
● ‘Belum Diproses’
merupakan Status
Permohonan awalsetelah
pengajuan PB-UMKU.

Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan
(Jika ada Perbaikan Persyaratan) -Lanjutan
12.a
Pemenuhan yang harus Anda
lengkapi/perbaiki untuk mendapatkan
Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
● Perhatikan kolom Catatan sebagai tambahan
keterangan yang berasal dari Kewenangan
Instansi terkait. (jikaada).
● Klik tombol UBAH DOKUMEN dan perbaiki
dokumen yang berstatus ‘Perbaikan
Persyaratan’ (Maksimal upload ﬁle: 5 MB)
(jika ada).
● Jika Anda ingin memberikan catatan
tambahan, isilah pada kolom Catatan. (opsional)
● Klik kotak centang/checkbox padadisclaimer.

(Jika ada Perbaikan Persyaratan) -Lanjutan
12.a
● Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Belum Diproses’ kembali, setelah Anda
memperbaiki dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
● Tunggu perubahan Status Permohonan pada PB-UMKU yang diajukan:
a) Lanjut ke langkah 12.b,jika PB-UMKU yang diajukan memerlukan PNBP.
b) Lanjut ke langkah 13,jika PB-UMKU yang diajukan tidak memerlukan PNBP.

(Jika ada PNBP)
12.b Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan
● Perubahan Status
Permohonan menjadi
‘Konﬁrmasi Pembayaran’
hanya jika PB-UMKU yang
diajukan membutuhkan
PNBP.
● Klik tombolUnggah Bukti
Bayar PNBP.
● ‘Belum Diproses’
merupakan Status
Permohonan awalsetelah
pengajuan PB-UMKU.

(Jika ada PNBP) -Lanjutan
12.b
Pemenuhan yang harus Andalengkapi
untuk mendapatkan Perizinan Berusaha
UMKU yang diajukan.
● Klik tombol LIHAT DOKUMEN untuk
melihat Surat Perintah Setor (SPS)
yang diunggah Instansi terkait (jika ada).
● Klik tombol PILIHDOKUMEN dan
unggah dokumen bukti bayarPNBP.
(Maksimal upload ﬁle: 5 MB) (jika ada).
● Klik kotak centang/checkbox
pada disclaimer.

(Jika ada PNBP) -Lanjutan
12.b
● Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Persetujuan Pembayaran’ setelah bukti bayar
PNBP yang diunggah telah disetujui oleh Kewenangan Instansi terkait.
● Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Telah melakukan Pembayaran’
setelah unggah bukti bayar PNBP dalam dokumen persyaratan.

Perizinan Berusaha UMKU telah
terbit
13
● Jika Status Permohonan sudah menjadi ‘Telah terveriﬁkasi’, maka Perizinan
Berusaha UMKU telah terbit.
● Klik tombol Cetak Perizinan Berusaha UMKU.
● Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk
perizinan berusaha UMKU tersebut.

Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha
Bahan Peledak)
14

Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh CetakanNIB)
5.a

Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)
5.b

Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan Izin)
5.c

PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx

Similar to PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx (20)

PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx