Dokumen ini membahas Perda No. 2 Tahun 2012 tentang pajak restoran di Kabupaten Kebumen, yang mencakup landasan hukum, objek, dan wajib pajak. Pajak restoran dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima, dengan sistem self assessment untuk pemungutan. Wajib pajak diharuskan mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam waktu 15 hari setelah masa pajak berakhir.

1. MATERI SOSIALISASI
PERDA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK RESTORAN
Oleh :
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

2. LANDASAN HUKUM
 UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
 UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
 PP NO 91 TAHUN 2010 TENTANG JENIS PAJAK DAERAH YANG
DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU
DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO 2 TAHUN
2012 TENTANG PAJAK RESTORAN

3. OBYEK DAN WAJIB PAJAK RESTORAN
 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan
oleh Restoran dengan pembayaran.
 Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan
penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi
di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan
yang mengusahakan Restoran.

4. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN
PAJAK RESTORAN
 Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah
pembayaran yang diterima atau yang seharusnya
diterima Restoran.
 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen)
 Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan dasar
pengenaan Pajak.

5. PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
 Berdasarkan PP No. 91 Tahun 2010, Pajak Restoran merupakan jenis
Pajak yang menganut sistem Self Assesment, yaitu jenis Pajak yang
pemungutannya/pembayarannya dengan cara Wajib Pajak
menghitung dan membayar sendiri Pajaknya.
Pembayaran Pajak Restoran menggunakan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah/SPTPD
 Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
SPTPD harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat lain yang
ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak.
Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dan dibayar
dengan menggunakan SPTPD.

6. CONTOH PERHITUNGAN RESTORAN
 SKPD A mengadakan pembelian makan/minum sebesar
Rp. 200.000,- (Dasar Pengenaan Pajak Restoran).
Perhitungan Pajaknya :
- 10% X Rp. 200.000,- = Rp. 20.000,-
- Pajak yang harus dibayar dan dicantumkan dalam SPTPD
dan SSPD = Rp. 20.000,-
 Untuk penulisan di SPTPD dan SSPD per tanggal kegiatan
pembelian makan minum.

7. PENULISAN
NOTA PEMBAYARAN
 Nota Pembayaran merupakan penjumlahan dari
harga jual dan Pajak Restoran (10% dari harga jual).

8. LANJUTAN.................
SPTPD
a. Satu SPTPD untuk satu nama restoran dalam satu
bulan transaksi, apabila pembelian di tempat yang
berbeda dalam bulan yang sama dibuatkan SPTPD
dan SSPD/STS tersendiri.
b. SPTPD ditulis :
 Masa pajak : sesuai bulan penyetoran
 Tahun Pajak : tahun berkenaan
 NPWPD : dari DPPKAD yg ngisi.
 Nama WP, almt WP : sudah jelas
 Pendapatan pada tgl : tgl kegiatan pembelian
mkn/minum.

9. Lanjutan...............
 Jmlh pembayaran : besarnya pembelian/ pembayaran
(sesuai nota)
 Pajak Terutang (jmlh pembayaran x Tarif Pajak) :
Rp...... X 10 % = Rp......
 ditanda tangani oleh Wajib Pajak dan di cap stempel
warung serta diketahui oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan di cap stempel
dinas/ sekolah/Desa
 Ditulis dalam rangkap 4:
- lembar 1 untuk DPPKAD
- lembar 2 untuk Wajib Pajak
- lembar 3 untuk SKPD
- lembar 4 untuk arsip.

10. Lanjutan..........
 SSPD/STS
a. Dicantumkan besarnya Pajak yang dibayar oleh WP
b. Ditulis nama restoran, Rumah makan dan sejenisnya
c. Diuraikan jenis kegiatan, tanggal pembelian sesuai
yang tercantum dalam SPTPD
d. SSPD/STS ditanda tangani oleh WP/atau
kuasanya

11. PELAPORAN
Bukti Setor/ Foto copy SSPD disampaikan ke Bupati
Cq. Kepala DPPKAD Kab. Kebumen sebagai laporan
dilampiri SPTPD lembar ke 3 dan 4.

12. TERIMA KASIH