Ringkasan dokumen proposal orientasi/bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik di daerah. Proposal ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan DPRD memahami peraturan terkait penerapan PPK-BLUD dan membantu persiapan teknis penerapannya. Materi bimbingan teknis meliputi gambaran umum peraturan terkait PPK-BL

1. PROPOSAL ORIENTASI/BIMBINGAN TEKNIS
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH
A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, merupakan bagian dari upaya
pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang keuangan. Dalam
mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut di daerah, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan koridor baru bagi Satuan
Kerja Perangka Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD untuk mengelola
keuangan berbasis kinerja melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas,
efisiensi dan efektivitas.
Fleksibilitas tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk
pola pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengadaan barang/jasa,
juga kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta pemberian
imbalan jasa atau remunerasi kepada pegawai sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
Sebagai penyeimbang, SKPD/unit kerja yang akan menerapkan BLUD, dikendalikan
secara ketat dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawabannya.
Perlu dipahami bahwa aset dan kekayaan BLUD tersebut tidak dipisahkan dari
aset dan kekayaan pemerintah daerah, sehingga Laporan Keuangan BLUD
merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan operasional
BLUD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.
Dalam rangka membantu dan meningkatkan kemampuan instansi pemerintah
khususnya pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam menerapkan PPK
BLUD, kami menyelenggarakan orientasi / bimbingan teknis dengan topik:
”Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Penerapan PPK-BLUD, menuju
Kemandirian Daerah”.
B. Tujuan
1. Membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam memahami peraturan perundang-
undang terkait dengan penerapan PPK-BLUD.
2. Membantu pemerintah daerah dalam penyiapan persyaratan teknis untuk
menerapkan PPK-BLUD

2. C. Materi Bimbingan Teknis
1. Gambaran Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. PPK-BLUD dalam konteks Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Daerah;
3. Penilaian Dokumen Administrasif PPK-BLUD, sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri No. 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008.
D. Peserta
1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
2. Pimpinan/Anggota DPRD
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
4. Kepala Bappeda
5. Direktur RSD
6. Kepala SKPD yang memiliki spesifikasi teknis dibidang layanan umum.
Jakarta, Desember 2009