Dokumen tersebut membahas program KPR bersubsidi Bank Tabungan Negara untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna mewujudkan program satu juta rumah pemerintah. Dokumen menjelaskan persyaratan kredit bersubsidi seperti plafon harga rumah, besaran subsidi, dan dokumen yang dibutuhkan serta kewajiban penerima kredit.
Lampiran iii permendagri-64-tahun-2013Nadia Amelia
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan menteri dalam negeri tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjelaskan uraian akun aset lancar yang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang, dan beban dibayar dimuka.
Dokumen tersebut membahas program KPR bersubsidi Bank Tabungan Negara untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna mewujudkan program satu juta rumah pemerintah. Dokumen menjelaskan persyaratan kredit bersubsidi seperti plafon harga rumah, besaran subsidi, dan dokumen yang dibutuhkan serta kewajiban penerima kredit.
Lampiran iii permendagri-64-tahun-2013Nadia Amelia
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan menteri dalam negeri tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjelaskan uraian akun aset lancar yang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang, dan beban dibayar dimuka.
Pemanfaatan dapodik P2 dikdas hotel savoy homan bandungh harunsiregar
Dokumen tersebut membahas tentang layanan pengelolaan PTK di sekolah berdasarkan dukungan Dapodik tahun 2014. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang penggunaan data Dapodik untuk pengelolaan tunjangan profesi guru dan sanksi bagi guru yang tidak memenuhi syarat tunjangan profesi.
Dokumen tersebut membahas penggunaan Dapodik untuk pengelolaan tunjangan profesi guru, mulai dari persyaratan penerimaan tunjangan, mekanisme penyaluran, sanksi bagi guru yang tidak memenuhi syarat, serta peraturan terkait kompetensi guru.
NOMINASI SK PIP SMK TAHAP 7 TAHUN 2023.pdfssuser62b477
Surat Keputusan ini menetapkan nominasi dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Kejuruan tahap VII tahun 2023 sebesar Rp5,3 miliar untuk 10.672 siswa di seluruh Indonesia. Dana akan didistribusikan berdasarkan jenjang kelas, dengan siswa kelas X & XI menerima Rp1 juta per siswa dan kelas XII & XIII Rp500 ribu per siswa.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Informasi bos 2015 versi lengkap (2 des)ekanoovita
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
1. Hasil Musrenbang Prov.SU mencakup kesepakatan forum SKPD Prov.SU Thn 2012, Pra Musrenbang, dan Musrenbang serta forum BAPPEDA Prov.SU yang membahas isu strategis dan renja kementerian tahun 2013.
2. Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011-2012, sinkronisasi renstra dan renja SKPD, serta mengharapkan pelaksanaan Musrenbangda Tapanuli Tengah tahun 2012 dapat berjalan dengan baik.
[Ringkasan]
Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tentang nominasi Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Kejuruan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Keputusan ini menetapkan 10.243 siswa SMK di Provinsi Aceh sebagai penerima PIP dengan total dana Rp10,2 miliar yang akan didistribusikan berdasarkan jenjang kelas.
Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menetapkan nominasi penerima Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Atas tahun anggaran 2021 sebanyak 8.180 siswa dengan total dana Rp7,2 miliar. Penerima PIP kelas X akan menerima Rp500.000 dan kelas XI-XII Rp1 juta per siswa.
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009khoiril anwar
Dokumen tersebut membahas program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dari tahun 2007-2010. Terdapat kendala koordinasi antar program dan departemen, namun ada peningkatan anggaran, jumlah sasaran, dan cakupan program. Program-program utama meliputi bantuan sosial, pendidikan, beras subsidi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMK.
PEMBAGIAN FUNGSI PUSAT-DAERAH, SUMBER KEUANGAN, HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA, Kebijakan Transfer ke Daerah , Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah, KEWENANGAN FISKAL, KEBIJAKAN KONVERSI DBH DAN/ATAU DAU KE DALAM SBN, Penundaan penyaluran DAU
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013, termasuk tujuan, sasaran, nilai bantuan, dan ketentuan pelaksanaannya. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan data SMK dan mengembangkan SMK Pusat Layanan TIK. Sasarannya adalah 470 SMK, dengan nilai bantuan beragam berdasarkan jumlah SMK yang ditangani. Pelaksanaannya harus sesuai peraturan yang ber
STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)Beta Uliansyah
A. LKPP disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berdasarkan UU Keuangan Negara. B. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan opini WTP pada LKPP, meliputi komitmen pimpinan, SDM, sistem informasi, regulasi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. C. Isu penting penyusunan LKPP 2017 adalah penyajian nilai aset yang wajar melalui inventarisasi dan penila
Pemanfaatan dapodik P2 dikdas hotel savoy homan bandungh harunsiregar
Dokumen tersebut membahas tentang layanan pengelolaan PTK di sekolah berdasarkan dukungan Dapodik tahun 2014. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang penggunaan data Dapodik untuk pengelolaan tunjangan profesi guru dan sanksi bagi guru yang tidak memenuhi syarat tunjangan profesi.
Dokumen tersebut membahas penggunaan Dapodik untuk pengelolaan tunjangan profesi guru, mulai dari persyaratan penerimaan tunjangan, mekanisme penyaluran, sanksi bagi guru yang tidak memenuhi syarat, serta peraturan terkait kompetensi guru.
NOMINASI SK PIP SMK TAHAP 7 TAHUN 2023.pdfssuser62b477
Surat Keputusan ini menetapkan nominasi dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Kejuruan tahap VII tahun 2023 sebesar Rp5,3 miliar untuk 10.672 siswa di seluruh Indonesia. Dana akan didistribusikan berdasarkan jenjang kelas, dengan siswa kelas X & XI menerima Rp1 juta per siswa dan kelas XII & XIII Rp500 ribu per siswa.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Informasi bos 2015 versi lengkap (2 des)ekanoovita
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
1. Hasil Musrenbang Prov.SU mencakup kesepakatan forum SKPD Prov.SU Thn 2012, Pra Musrenbang, dan Musrenbang serta forum BAPPEDA Prov.SU yang membahas isu strategis dan renja kementerian tahun 2013.
2. Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011-2012, sinkronisasi renstra dan renja SKPD, serta mengharapkan pelaksanaan Musrenbangda Tapanuli Tengah tahun 2012 dapat berjalan dengan baik.
[Ringkasan]
Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tentang nominasi Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Kejuruan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Keputusan ini menetapkan 10.243 siswa SMK di Provinsi Aceh sebagai penerima PIP dengan total dana Rp10,2 miliar yang akan didistribusikan berdasarkan jenjang kelas.
Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menetapkan nominasi penerima Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Atas tahun anggaran 2021 sebanyak 8.180 siswa dengan total dana Rp7,2 miliar. Penerima PIP kelas X akan menerima Rp500.000 dan kelas XI-XII Rp1 juta per siswa.
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009khoiril anwar
Dokumen tersebut membahas program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dari tahun 2007-2010. Terdapat kendala koordinasi antar program dan departemen, namun ada peningkatan anggaran, jumlah sasaran, dan cakupan program. Program-program utama meliputi bantuan sosial, pendidikan, beras subsidi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMK.
PEMBAGIAN FUNGSI PUSAT-DAERAH, SUMBER KEUANGAN, HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA, Kebijakan Transfer ke Daerah , Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah, KEWENANGAN FISKAL, KEBIJAKAN KONVERSI DBH DAN/ATAU DAU KE DALAM SBN, Penundaan penyaluran DAU
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013, termasuk tujuan, sasaran, nilai bantuan, dan ketentuan pelaksanaannya. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan data SMK dan mengembangkan SMK Pusat Layanan TIK. Sasarannya adalah 470 SMK, dengan nilai bantuan beragam berdasarkan jumlah SMK yang ditangani. Pelaksanaannya harus sesuai peraturan yang ber
STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)Beta Uliansyah
A. LKPP disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berdasarkan UU Keuangan Negara. B. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan opini WTP pada LKPP, meliputi komitmen pimpinan, SDM, sistem informasi, regulasi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. C. Isu penting penyusunan LKPP 2017 adalah penyajian nilai aset yang wajar melalui inventarisasi dan penila
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaBeta Uliansyah
Dokumen tersebut membahas tantangan pembangunan Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatasinya. Tantangan utama adalah kualitas SDM rendah, ketimpangan yang masih tinggi, dan gap infrastruktur yang besar. APBN digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan pertumbuhan, kesejahteraan, dan pemerataan melalui pendapatan, belanja, dan pembiayaan utang.
Crafting and publishing scientific researchBeta Uliansyah
The document discusses the process of crafting and publishing scientific research. It begins with an introduction on insights from an author and reviewer. It then discusses five key success factors for publishing in high quality journals, including emphasizing significant contributions and developing hypotheses based on sound theory. The document also provides an example research study on the effects of CSR reporting regimes and financial conditions on willingness to invest in CSR. It outlines the research objectives, conceptual framework, hypotheses, and results. The conclusion emphasizes finding interesting topics and exposure to peers.
Dokumen ini membahas usulan strategi jaringan komunikasi pusat dan daerah Departemen Keuangan. Saat ini komunikasi antara pusat dan daerah belum terkoordinasi dengan baik. Diusulkan beberapa alternatif jalur komunikasi seperti SMS, call center, media sosial, dan aplikasi seperti SIMTRADA. Rencananya akan dibentuk SMS gateway, call center, dan ruang pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan terut
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran yang dapat diambil dari kasus kebangkrutan Kota Detroit beserta penyebabnya. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain: (1) Detroit mengalami defisit fiskal berkelanjutan akibat penurunan pendapatan dan krisis keuangan, (2) tingginya beban legacy cost dan utang, dan (3) Detroit mengajukan permohonan kebangkrutan berdasarkan Chapter 9 untuk merestrukturisasi utangnya
Peraturan ini mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013. DAK tahap II dan III akan disalurkan setelah laporan realisasi penyerapan DAK tahap sebelumnya mencapai 90%. Apabila penyerapan DAK Bidang Pendidikan terlambat, penyaluran dan pelaporan DAK akan dipisah antara Bidang Pendidikan dan non-Pendidikan. Laporan realisasi penyerapan harus disampaikan ke Menteri Keuangan 7
This document provides an overview of Singapore's budgetary system, which consists of 4 main pillars: 1) the budget sector, 2) the Central Provident Fund, 3) government investment agencies, and 4) special funds. It describes each pillar in more detail, including how the Central Provident Fund relieves the budget sector of financing many social services. It also outlines some unique features of Singapore's budget formulation process, such as multi-year spending ceilings for ministries linked to GDP, across-the-board budget extractions, and constitutional fiscal rules.
This document analyzes fiscal sustainability in developing Asia by examining key fiscal indicators over time and across subregions, estimating fiscal policy response functions, analyzing fiscal stimulus scenarios, and discussing medium-term fiscal policy frameworks. The results indicate developing Asia's public finances are generally in good shape due to responsible fiscal behavior. However, failure to withdraw fiscal stimulus in a timely manner could jeopardize sustainability, highlighting the need for strong medium-term fiscal policy frameworks.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau antara pemerintah pusat dan daerah. DBH Pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 25/29, sedangkan DBH Cukai berasal dari Cukai Hasil Tembakau. Dokumen menjelaskan skema pembagian DBH Pajak dan DBH Cuk
Notulensi FGD tentang SiLPA dan Dana Idle Pemerintah Daerah membahas beberapa poin penting, yaitu definisi SiLPA dan Dana Idle menurut peraturan serta perbedaannya, penyebab-penyebab terjadinya SiLPA baik internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil SDA dan meminimalisir SiLPA di masa datang. Forum diskusi sepakat untuk mengundang narasumber terkait gun
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
2. @masbaim/danatransferkedaerah
TAHUN 2013
1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Dana Otonomi Khusus (Otsus)
5. Dana Penyesuaian
1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TP Guru
PNSD)
3. Dana Tunjangan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru
PNSD)
4. Dana Insentif Daerah
5. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
(P2D2)
2
4. @masbaim/danatransferkedaerah
DANA
PERIMBANGAN
Rp444.8 T
DANA OTSUS DAN
PENYESUAIAN
Rp83.8 T
DANA
OTSUS
Rp13.4 T
DANA
PENYES
Rp70,4 T
DBH PAJAK
Rp49,9 T
DBH SDA
Rp52.0 T
DANA OTSUS ACEH = Rp6.2T
DANA OTSUS PAPUA = Rp4.4 T
DANA OTSUS PAPUA BARAT = Rp1.8 T
DANA TAMBAHAN INFRAS.OTSUS PAPUA = Rp0.5 T
DANA TAMBAHAN INFRAS OTSUS PAPUA BARAT =
Rp0.4 T
DBH = Rp101.9 T
DAU = Rp311.1 T
DAK = Rp31.7 T
DBH PBB = Rp25,9 T
DBH PPh = Rp22.1 T
DBH CUKAI = Rp1.8 T
DBH KEHUTANAN = Rp2.2 T
DBH PERTUM = Rp14.1 T
DBH PERIKANAN = Rp0.1 T
DBH MINYAK BUMI = Rp18.7 T
DBH GAS BUMI = Rp16.4T
DBH PANAS BUMI = Rp0.3 M
TUNJ. PROFESI GURU PNSD = Rp43.1T
BANT. OPS. SEKOLAH = Rp23.4 T
DANA TAMSIL GURU PNSD = Rp2.4 T
DANA INSENTIF DAERAH = Rp1.4 T
DANA P2D2 = Rp81,M
TRANSFER
KE DAERAH
Rp528.6 T
4
5. @masbaim/danatransferkedaerah
5
(triliun rupiah)
Realisasi 2013 s.d tgl 20 Juni 2013
No Jenis Transfer
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
2013
Pagu Real Pagu Real Pagu Real Pagu Real Pagu Real
1
Dana Bagi
Hasil
77,98 76,13 97,6 92,36 92,18 99,8 96,91 96,91 100,0 109,99 111.5 101,4 101,9 36.5
a. Pajak 41,07 39,27 95,6 45,98 45,82 99,7 41,52 41,53 100,0 45,65 47,21 103,4 49,9 17.7
b. SDA 35,85 35,80 99,9 45,17 45,17 100,0 53,97 53,97 100,0 62,60 62,60 100,0 52,0 18.3
c. CHT 1,07 1,07 100,0 1,22 1,20 98,9 1,42 1,41 99,5 1,74 1,72 99,3 1,8 0.4
2 DAU 186,41 186,41 100,0 203,61 203,57 100,0 225,53 225,53 100,0 273,81 273.8 100 311,1 181.5
3 DAK 24,82 24,71 99,5 21,13 20,96 99,2 25,23 24,80 98,3 26,12 25.94 99,3 31,6 9,2
4 Dana Otsus 9,53 9,53 100,0 9,10 9,10 100,0 10,42 10,42 100,0 11.95 11.95 100,0 13,5 4,0
5
Dana
Penyesuaian
11,81 11,81 99,9 19,58 18,92 96,6 54,04 53,66 99,3 58.47 57.44 98,2 70,4 29.5
Jumlah 310,55 308,59 99,4 345,73 344,73 99,7 412,14 411,32 99,8 480,34 480.7 100,1 528,6 260.8
7. @masbaim/danatransferkedaerah
7JUMLAH DAERAH YANG TIDAK TERSALUR 100%
2009
2010
2011
2012
2013
Penjelasan :
Telah dikirimkan surat permintaan penjelasan kepada 17
Daerah yang tidak menerima transfer 100% TA 2012.
9. @masbaim/danatransferkedaerah
DANA ALOKASI UMUM
Penyaluran
Disalurkan pada awal hari kerja untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja
sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan Februari s.d. Desember
Besaran
Penyaluran setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas)
dari besaran alokasi masing-masing daerah
PMK No. 06/PMK.07/2012
9
10. @masbaim/danatransferkedaerah
Penundaan DAU sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran per
bulan dilakukan apabila pemda terlambat menyampaikan :
a) Perda APBD
b) Laporan Realisasi APBD Semester I
c) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
(PMK No.4/PMK.07/2011 ttg Tata cara Penyampaian Informasi
Keuangan Daerah).
Pemotongan DAU dilakukan apabila ada :
a) Lebih salur Dana Bagi Hasil pd tahun sebelumnya yang tidak
bisa dipotongkan pada DBH ybs (PMK No. 06/PMK.07/2012 dan
Perdirjen Perimbangan Keuangan No: PER- 01/PK/2012);
b) Tunggakan pinjaman daerah (PMK No.47/PMK.07/2011 ttg
Tatacara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda kpd
Pemerintah melalui Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH);
10
11. @masbaim/danatransferkedaerah
Penundaan DAU sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran per bulan
dilakukan apabila Pemda terlambat menyampaikan Perda APBD (PMK
No.4/PMK.07/2011 ttg Tatacara Penyampaian Informasi Keuangan
Daerah). Daerah yang terkena sanksi ini:
tahun 2008 : 3 daerah tahun 2010 : 2 daerah
tahun 2009: 3 daerah tahun 2011 : 19 daerah
tahun 2012: 16 daerah
11
3 3 2
19 16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Daerah Terkena Sanksi Pemotongan/Penundaan DAU
12. @masbaim/danatransferkedaerah
ALOKASI UNTUK DAERAH SE-PROV. NAD, PROV. PAPUA, & PROV. PAPUA BARAT
Penyaluran Secara Bertahap
Disalurkan secara bertahap, tidak dpt dilakukan sekaligus, yaitu :
Tahap I : 30 % dari alokasi (Maret)
Tahap II : 45 % dari alokasi (Juli)
Tahap III : 25 % dari alokasi (Oktober)
Rekomendasi
Penyaluran dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri
Dalam Negeri
PMK No. 06/PMK.07/2012
12
13. @masbaim/danatransferkedaerah
13UNTUK GURU PNSD YG SUDAH MEMPUNYAI SERTIFIKASI
Disalurkan secara triwulanan, masing-masing sebesar 25%
pagu alokasi per daerah.
Triwulan I pada akhir Maret 2013.
Triwulan II pada akhir Juni 2013.
Triwulan III pada akhir September 2013.
Triwulan IV pada akhir November 2013.
Penyaluran Triwulan II dilakukan setelah Laporan Realisasi
Semester II Dana TPG PNSD TA 2012 diterima oleh Dirjen
Perimbangan Keuangan.
PMK No. 41/PMK.07/2013
14. @masbaim/danatransferkedaerah
14UNTUK GURU PNSD YG BELUM MEMPUNYAI SERTIFIKASI
Disalurkan secara triwulanan, masing-masing sebesar 25%
pagu Alokasi per daerah.
Triwulan I pada akhir Maret 2013.
Triwulan II pada akhir Juni 2013.
Triwulan III pada akhir September 2013.
Triwulan IV pada akhir November 2013.
Penyaluran Triwulan II dilakukan setelah Laporan Realisasi
Semester II Dana Tamsil Guru PNSD TA 2012 diterima oleh
Dirjen Perimbangan Keuangan.
PMK No. 42/PMK.07/2012
15. @masbaim/danatransferkedaerah
15
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
• Disalurkan 25% dari pagu alokasi
• DJPK menyalurkan ke Pemda Provinsi paling lambat 14 hari kerja setelah PMK BOS diundangkan
• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD
• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 31 Maret
• Disalurkan 25% dari pagu alokasi
• DJPK menyalurkan ke Pemda Prov paling lambat 7 hari kerja pada awal Juli 2013
• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD
• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 30 Sept.
• Disalurkan 25% dari pagu alokasi
• DJPK menyalurkan ke Pemda Provinsi paling lambat 7 hari kerja pada awal April 2013
• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD
• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK dan Kemendiknas paling lambat tgl 30 Juni
• Disalurkan 25% dari pagu alokasi
• DJPK menyalurkan ke Pemda Prov paling lambat 7 hari kerja pada awal Oktober 2013
• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD
• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 31 Des
UNTUK DAERAH TIDAK TERPENCIL
PMK No. 246/PMK.07/2012
16. @masbaim/danatransferkedaerah
16
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir.
• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan III berakhir.
• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhir.
• Dilakukan paling lambat 14 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.
DANA CADANGAN BOS UNTUK DAERAH TIDAK TERPENCIL
Penyaluran Dana Cadangan BOS dilaksanakan
berdasarkan rekomendasi dari Menteri pendidikan dan
Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
Rekomendasi tersebut paling lambat disampaikan oleh
Kemendikbud paling lambat 30 hari kerja sebelum
triwulan berjalan berakhir.
17. @masbaim/danatransferkedaerah
17
Semester 1
Semester 2
• DJPK menyalurkan BOS utk daerah terpencil ke Pemda Provinsi paling lambat 14 hari
setelah PMK diundangkan;
• Besaran penyaluran sebesar 50% dari alokasi.
• Pemda Provinsi menyalurkan ke masing-masing sekolah paling lambat 7 hari kerja
setelah dana diterima di RKUD.
• DJPK menyalurkan BOS utk daerah terpencil ke Pemda Provinsi paling lambat 7 hari setelah
awal bulan Juli 2012;
• Besaran penyaluran sebesar 50% dari alokasi.
• Pemda Provinsi menyalurkan ke masing-masing sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah
dana diterima di RKUD.
UNTUK DAERAH TERPENCIL
PMK No. 246/PMK.07/2012
18. @masbaim/danatransferkedaerah
18
Semester 1
Semester 2
• Dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum
semester I berakhir.
• Dilakukan paling lama 14 (tujuh) hari kerja sebelum
semester II berakhir
DANA CADANGAN BOS UNTUK DAERAH TERPENCIL
Penyaluran Dana Cadangan BOS dilaksanakan
berdasarkan rekomendasi dari Menteri
pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar. Rekomendasi tersebut paling
lambat disampaikan oleh Kemendikbud paling
lambat 30 hari kerja sebelum semester berjalan
berakhir.
19. @masbaim/danatransferkedaerah
Disalurkan sekaligus (100%)
Penyaluran DID dilakukan setelah Dirjen
Perimbangan Keuangan menerima dokumen
persyaratan dari daerah penerima DID.
Dokumen persyaratan penyaluran DID meliputi :
– PERDA APBD tahun Anggaran 2011
– Surat Pernyataan pencantuman DID dalam
APBD/ APBD-P
– Rencana Penggunaan DID
DANA INSENTIF DAERAH
PMK No. 202/PMK.07/2012
19
21. @masbaim/danatransferkedaerah
Disalurkan sekaligus (100%)
Penyaluran P2D2 dilakukan setelah Dirjen
Perimbangan Keuangan menerima rekomendasi
BPKP atas pelaksanaan evaluasi dana DAK bidang
Infrastruktur.
PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI
Daerah Percontohan P2D2
1. Provinsi Jambi
2. Provinsi Jawa Timur
3. Provinsi Kalimantan Tengah
4. Provinsi Maluku Utara
5. Provinsi Sulawesi Barat
21
22. @masbaim/danatransferkedaerah
PENGANGGARAN
Daerah penerima DAK wajib mencantumkan
alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai
administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan
fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan
dinas.
22
23. @masbaim/danatransferkedaerah
PERMENDAGRI 37/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2013
Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat
dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang
telah ditetapkan dalam APBN TA 2013. Dalam hal
pemerintah daerah memperoleh DAK TA 2013
setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2013
ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan
DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD TA 2013 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung
dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2013 atau
dicantumkan dalam LRA bagi daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD TA 2013.
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c tentang Kebijakan Penyusunan APBD:
23
24. @masbaim/danatransferkedaerah
DANA ALOKASI KHUSUS
1. Pemindahbukuan ke RKUD
Penyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke
RKUD.
2. Penyaluran dilakukan secara bertahap
Tahap 1 : 30% dari total pagu DAK.
Tahap 2 : 45% dari total pagu DAK.
Tahap 3 : 25% dari total pagu DAK.
3. Tidak dapat Sekaligus
Penyaluran DAK tidak dapat dilakukan secara sekaligus dan tidak melampaui
tahun anggaran berjalan.
4. Memenuhi Persyaratan
Penyaluran DAK dapat dilakukan setelah dokumen persyaratan diterima
secara lengkap oleh DJPK.
Penyaluran DAK Tahap I paling cepat dilakukan pada bulan Februari.
PMK No. 06/PMK.07/2012 24
25. @masbaim/danatransferkedaerah
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DAK
1.Tahap I
a) Perda tentang APDB tahun berjalan,
b) Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun sebelumnya,
c) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap III tahun sebelumnya,
d) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap III tahun sebelumnya*,
e) Surat Pernyataan Dana Pendamping DAK tahun berjalan.
2. Tahap II
a) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap I tahun berjalan,
b) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap I tahun berjalan*.
3. Tahap III
a) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap II tahun berjalan,
b) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap II tahun berjalan*.
4. Telah 90%
Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau II dapat dibuat setelah
penggunaan/penyerapan DAK di daerah > 90% dari DAK yang diterima
Kasda. [ 0 < Sisa DAK di Kasda < 10%]
*Rekap SP2D disertai dengan file softcopy Aplikasi LDT
25
26. @masbaim/danatransferkedaerah
VALIDASI DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN
5. Batas Waktu Penyampaian
Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau II diterima paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak dapat dicairkan
(HANGUS)
6. Validasi
Semua Dokumen Persyaratan tersebut harus di tanda tangani oleh kepala
daerah, dengan kertas berkop dan distempel.
Dokumen yang disampaikan kepada DJPK adalah Dokumen yang Asli (tanda
tangan dan stempel basah).
26
27. @masbaim/danatransferkedaerah
UU 33/2004 Pasal 41 , PP 55/2005 Pasal 61
Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana
Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10%
(sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang
diterimanya.
Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen
daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang
merupakan kewenangan daerah
Dana Pendamping digunakan untuk mendampingi kegiatan yang
dibiayai DAK
Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang
bersifat kegiatan fisik.
Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan
administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan
penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai
daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.
27
28. @masbaim/danatransferkedaerah
1. Penyaluran
• Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri Keuangan
• Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah
• Merupakan Syarat Penyaluran
• Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
2. Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan DAK
• Dilakukan setiap triwulanan kepada :
1. Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang oleh SKPD) dan
2. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
• Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan
• Format pelaporan berdasarkan Juknis
• Dapat dijadikan sebagai disinsentive bagi daerah yang tidak
melaporkan, melalui penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah
satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria teknis
• Sebagai bahan laporan Menteri teknis setiap akhir tahun anggaran
kepada Menkeu, MenBappenas, Mendagri
28
29. @masbaim/danatransferkedaerah
29
• Daerah dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK
dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan
DAK dalam APBD-P.
• Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama
sesuai dengan juknis yang ditetapkan.
• Pada saat tahun anggaran berakhir, Sisa DAK pada KASDA
dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang
yang sama sesuai dengan juknis.
• Sisa DAK tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping
DAK.
30. @masbaim/danatransferkedaerah
30
Keterbatasan dana APBD untuk alokasi dana pendamping DAK
Perda APBD dan DPA terlambat ditetapkan
Terlambatnya pelaksanaan tender kegiatan
Dokumen yang dipersyaratkan terlambat diterima oleh DJPK karena
dikirim melalui pos
Dokumen yang dipersyaratkan tidak diterima oleh DJPK kerena tidak
sesuai dengan ketentuan dalam PMK
Pejabat pemda yang biasa menangani dipindah ke tempat lain dan
tidak/belum ada regenerasi kepada pejabat baru/pejabat lainnya.
Kurangnya koordinasi antara SKPD pengguna DAK dan SKPD
pengelola keuangan daerah
Juknis terlambat diterima
Kegiatan yang diatur dalam juknis DAK terlalu rigid (kriteria dan
porsi).
Juknis DAK yang tidak sinkron dengan peraturan lainnya
31. @masbaim/danatransferkedaerah
31
• Laporan yang disampaikan bukan laporan yang Asli
• Laporan tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah
• Berkas Laporan tidak lengkap sebagaimana yang
dipersyaratkan
• Format laporan tidak sesuai dengan lampiran PMK
• Laporan salah hitung, jumlah ke kanan atau ke bawah
tidak sama
• Laporan pada halaman muka tidak sama dengan
lampirannya
• Terdapat SP2D yang dipertanggungjawabkan dua kali
• Sisa pagu pada salah satu atau beberapa bidang minus
• Laporan tidak konsisten dengan laporan tahap
sebelumnya
• Laporan tidak menyertakan softcopy
• Laporan melebihi batas akhir penerimaan laporan
32. @masbaim/danatransferkedaerah
32
PMK No. 201/PMK.07/2012
DAK TA 2013 terdiri dari:
DAK (reguler); dan
DAK tambahan.
DAK tambahan dialokasikan kepada daerah tertinggal di bidang
Infrastruktur Pendidikan dan Infrastruktur Jalan.
Juknis DAK berlaku utk DAK reguler dan DAK tambahan.
Dana Pendamping DAK Tambahan
Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan
menyediakan dana pendamping minimal 0% (nol persen);
Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan
dana pendamping minimal 1% (satu persen);
Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan
dana pendamping minimal 2% (dua persen); dan
Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana
pendamping minimal 3% (tiga persen).
34. @masbaim/danatransferkedaerah
PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH
Legal formal
Mengingatkan daerah melalui surat nomor S-22/PK/2013 dan S-230/PK/2013
tentang upaya percepatan penyaluran DAK TA 2013
Non Formal
Via Telephon, SMS, Email dan Penjelasan Langsung.
Bimtek dan Sosialisasi
Direncanakan akan mengadakan Bimtek dan Sosialisasi di beberapa tempat
di wilayah Indonesia yang akan mengundang semua daerah penerima DAK.
Helpdesk
Bantuan kosultasi pendahuluan mengenai penyusunan laporan dan
permasalahan DAK via telephon kantor atau email.
• Belitung, 18 Juni 2013
• Yogyakarta, 27 Juni 2013
• Sorong, 2-5 Juli 2013
• Makassar, Oktober 2013
• Malang, 23 Mei 2013
• Medan, 30 Mei 2013
• Manado, 4 Juni
• Kupang, 13 Juni
34