1. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana
Pembangunan Nasional
Disampaikan pada:
Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengelola KAPET Tahun 2013 diselenggarakan oleh BP KAPET BAD, di
Banda Aceh, 29 Juni 2013

2. Outline
•
•
•
•
•
Arah Kebijakan Revitalisasi KAPET
Progres RTR KAPET
Konsep Kelembagaan KAPET
Peran Kementerian/Lembaga dalam Seknas
Tindak Lanjut Revitalisasi KAPET
2

3. ARAH KEBIJAKAN
REVITALISASI KAPET
3

4. TAHAPAN SASARAN RPJMN
DALAM RPJPN 2005-2025
Agar Indonesia idak impor lagi
beras, buah-buahan, garam, ikan.
RPJM 4
(2020-2024)
RPJM 3
(2015-2019)
RPJM 2
(2010-2014)
RPJM 1
(2005-2009)
Menata kembali NKRI,
Menata kembali NKRI,
membangun
membangun
Indonesia yang aman
Indonesia yang aman
dan damai, yang adil
dan damai, yang adil
dan demokratis,
dan demokratis,
dengan tingkat
dengan tingkat
kesejahteraan yang
kesejahteraan yang
lebih baik.
lebih baik.
Memantapkan
Memantapkan
penataan kembali
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
kualitas SDM,
membangun
membangun
kemampuan iptek,
kemampuan iptek,
memperkuat daya
memperkuat daya
saing perekonomian
saing perekonomian
Memantapkan pemMemantapkan pembangunan secara
bangunan secara
menyeluruh dengan
menyeluruh dengan
menekankan pemmenekankan pembangunan keunggulan
bangunan keunggulan
kompetitif
kompetitif
perekonomian yang
perekonomian yang
berbasis SDA yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
berkualitas, serta
kemampuan iptek
kemampuan iptek
Mewujudkan masyaMewujudkan masyarakat Indonesia yang
rakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil
mandiri, maju, adil
dan makmur melalui
dan makmur melalui
percepatan
percepatan
pembangunan di
pembangunan di
segala bidang dengan
segala bidang dengan
struktur
struktur
perekonomian yang
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
kokoh berlandaskan
keunggulan
keunggulan
kompetitif.
kompetitif.
• Dalam RPJM ke depan diarahkan untuk mencapai daya saing
perekonomian dan keunggulan kompetitif.
• Bagaimana peran tiap KAPET dengan potensi andalannya masing-masing
4

5. Arah Kebijakan Ke-5 RPJPN 2005 – 2025:
“Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan” :
1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan
potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan/atau laut di
setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan daya dukung lingkungan
2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis
dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayahwilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah
pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas
wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan
keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.
5

6. POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG
KURANG BERKEMBANG
• Potensi sumber daya alam di Kawasan Timur Indonesia dan
Daerah Tertinggal lainnya melimpah, namun pengelolaannya
belum memberikan nilai tambah,
• Pengelolaan oleh daerah maupun dukungan K/L saat ini lebih
dominan dengan pendekatan sektoral, dari pada kawasan,
• Menghadapi sasaran RPJMN III mencapai “daya saing
perekonomian dan keunggulan kompetitif”  diperlukan
kesiapan instrumen kelembagaan yang mampu mengelola
sumber daya alam berbicara di pasar global dan internasional,
• KAPET menjadi instrumen pendorong keterpaduan
pengelolaan di tingkat lokal
• KAPET menjadi penunjang KEK/MP3EI
6

7. Hubungan Hulu-Hilir dengan Pengembangan Konektivitas
dalam Pengembangan KSCT-KAPET-KEK
Minapolitan
Kab. B
KARET
Kab. A
KAPET merupakan satu kawasan
pengembangan ekonomi daerah
dimana :
KAPET
PERIKANAN
I
KOR
 PUSAT
KSCT
KAPET
DO
R EK
KAPET
I
OM
ON
KEK
KAKAO
Agropolitan

RM
Kab. C
1.Wilayah yang telah ditetapkan
meningkatkan nilai tambah
komoditas unggulan
2.Sebagai hub sentra bahan baku
(hub hulu) terhadap KSCT,
Minapolitan, Agropolitan, RM
3.Dihubungkan dengan pusat
pertumbuhan: pusat industri/
perdagangan/ pasar, jasa (sebagai
hilir)  KEK/MP3EI
4.Keterhubungan keduanya dengan
sistem konektivitas yang fungsional
dalam hubungan hulu-hilir
Kab. D
7

8. SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL (KSN)
KAPET
Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam
mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan
kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan
sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah
yang kesenjangannya masih tinggi  Pemerataan Pertumbuhan
KEK
Diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan
memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk
melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasional, serta
memberikan dampak yang besar pada peningkatan lapangan kerja
dalam negeri  Pertumbuhan Tinggi
KPBPB/
FTZ
Diarahkan untuk memperluas dan memodernisasikan
Diarahkan untuk memperluas dan memodernisasikan
perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan
perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan
industri logistik sebagai respon terhadap pertumbuhan
industri logistik sebagai respon terhadap pertumbuhan
perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi
perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi
pemanfaatan transportasi terutama kepelabuhanan baik laut
pemanfaatan transportasi terutama kepelabuhanan baik laut
maupun udara  Pertumbuhan Tinggi
maupun udara  Pertumbuhan Tinggi
8

9. Peran Pemerintah dan Swasta
Zona
Pengolahan Ekspor
Zona
Industri
Peran Pemerintah semakin besar
Kaw.
Industri
Potensi
KEK
Kaw.
Berikat
Kawasa
n
Ekonomi
Khusus
Kaw Strategis
Provinsi
Regional
managemen
Daerah
Tertinggal
Kaw.
Hortikultura
Zona
Logistik
Techno
Park
Kaw.
Wisata
Peran Swasta semakin besar
Kaw. Strategis
Cepat Tumbuh
Daerah Tertinggal
KAPET
FTZ/KEK/MP3EI
9

10. PERKEMBANGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN KAPET
KEPPRES 89/1996
1. Tim Pengarah (pusat)
terdiri dari anggota DP
KTI, berwenang
menetapkan kebijakan
dan pelaksanaan
koordinasi kegiatan
pembangunan
2. BP KAPET terdiri dari
unsur pusat, provinsi, dan
kabupaten kota,
berwenang melaksanakan
pembangunan dan
pengelolaan KAPET
3. Mengatur secara langsung
insentif fiskal dan nonfiskal
KEPPRES 9/1998
Penyempurnaan Keppres
89/1996 :
1. Anggota DP KTI sebagai
ketua BP KAPET di
wilayah timu
2. Kedudukan waka BP
KAPET sebagai
pelaksana harian dalam
struktur BP KAPET
KEPPRES 150/2000
1. Badan Pengembangan
KAPET (pusat), memberi
usulan penetapan KAPET,
menetapkan jakstranas,
merumuskan kebijakan
investasi dunia usaha,
mengkoordinasikan rencana
kegiatan , memfasilitasi
pelaksanaan KAPET.
3. Kewenangan ketua BP
KAPET dalam
mengangkat dan
memberhentikan
anggota BP KAPET
2. Badan Pengelola (BP)
KAPET membantu Pemda
dalam memberikan
pertimbangan teknis bagi
permohonan perijinan
investasi di KAPET
4. Penyempurnaan aturan
insentif fiskal dan non
fiskal
3. Insentif fiskal diatur melalui
PP 20/2000 selanjutnya
diubah melalui PP 147/2000
10
EVALUASI PELAKSANAAN AKPET
EVALUASI PELAKSANAAN AKPET

11. KETERKAITAN KSN KAPET-KAWASAN
ANDALAN DALAM RTRWN
NO
KSN KAPET DALAM RTRWN
KAWASAN ANDALAN (DAN SEKTOR UNGGULANNYA) DALAM RTRWN
1
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Banda Aceh Darussalam (Provinsi Nanggroe Aceh
Darusalam) (I/A/2)
Kawasan Banda Aceh dan Sekitarnya (pertanian- industri- pariwisataperikanan laut)
2
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima
(Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I/A/2)
Kawasan Bima (pertanian- industri- pariwisata- perikanan)
3
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay
(Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/A/2)
-
4
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Khatulistiwa (Provinsi Kalimantan Barat) (I/A/2)
a) Kawasan Singkawang dan Sekitarnya (pertanian- industriperkebunan- perikanan)
b) Kawasan Kapuas Hulu dan Sekitarnya (pertanian-kehutananperkebunan)
c) Kawasan Sanggau (pertanian-kehutanan-perkebunan-perikanan)
5
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Daerah Aliran
Sungai Kahayan Kapuas dan Barito (Provinsi
Kalimantan Tengah) (I/A/2)
Kawasan Kuala Kapuas (pertanian-kehutanan-perkebunan-perikanan)
6
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan) (I/A/2)
Kawasan Batulicin- (perkebunan- kehutanan- pertanian- industripariwisata- perikanan)
7
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan
Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/A/2)
-
11

12. KETERKAITAN KSN KAPET-KAWASAN
ANDALAN DALAM RTRWN
NO
KSN KAPET DALAM RTRWN
KAWASAN ANDALAN (DAN SEKTOR UNGGULANNYA) DALAM
RTRWN
8
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Manado – Bitung (Provinsi Sulawesi Utara)
(I/A/2)
Kawasan Manado dan Sekitarnya (perikanan laut- pariwisataindustri-Pertambangan)
9
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Batui (Provinsi Sulawesi Tengah) (I/A/2)
Kawasan Palu dan Sekitarnya (pertambangan- perikanan - industripertanian- perkebunan- Pariwisata)
10
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan) (I/A/2)
Kawasan Pare-Pare dan Sekitarnya (agroindustri- pertanianperikanan- Perkebunan)
11
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Buton, Kolaka, dan Kendari (Provinsi Sulawesi
Tenggara) (I/A/2)
a) Kawasan Asesolo/Kendari- (agroindustri- pertambanganperikanan- perkebunan- pertanian- industri- pariwisata)
b) Kawasan Kapolimu-Patikala Muna –Buton- (agroindustripertambangan- perikanan- pertanian- perkebunan- kehutananPariwisata)
c) Kawasan Mowedong/Kolaka- (agroindustri- pertambanganperikanan- perkebunan- pertanian)
12
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Seram (Provinsi Maluku) (I/A/2)
Kawasan Seram (pertanian- kehutanan- perkebunan- perikananPariwisata)
13
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Biak (Provinsi Papua) (I/A/2)
Kawasan Biak (pariwisata- perikanan- industri- pertambanganperkebunan- kehutanan)
12

13. TUJUAN & HAKEKAT PENGEMBANGAN
KAPET
“Memeratakan pertumbuhan ekonomi khususnya di luar Pulau
Jawa dan Bali, untuk mengurangi ketimpangan pembangunan
antar wilayah”
 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No.
26 Tahun 2008 tentang RTRWN telah menetapkan Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai kawasan strategis
nasional bidang ekonomi
 Kawasan strategis nasional bidang ekonomi (KAPET salah satunya)
diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitarnya, dan
memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya dalam suatu
keterpaduan sistem ekonomi wilayah
 KAPET dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan
wilayah mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan
kompetensi sumberdaya lokal.
13

14. LANDASAN EKSISTENSI KAPET
ASPEK LANDASAN KEBIJAKAN
• UU Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
• KAPET sebagai Kawasan
Strategis dari sudut
kepentingan pertumbuhan
ekonomi
• PP Nomor 26 Tahun 2008
tentang RTRWN
• 13 KAPET ditetapkan
sebagai Kawasan Strategis
Nasional, dari sudut
kepentingan pertumbuhan
ekonomi.
ASPEK DUKUNGAN POLITIK
 Rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP)
antara Pemerintah dan Seluruh Gubernur
dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 3 Juli
2008 tentang Pengelolaan KAPET, yang
akhirnya memberikan kesimpulan untuk
melanjutkan Program Pengembangan KAPET
dan sekaligus melakukan revitalisasi dan
reformulasi KAPET
 Rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP)
antara Pemerintah dan para gubernur
dengan Komisi V I DPR RI pada tanggal 23
Februari 2011 tentang Pengelolaan KAPET,
yang akhirnya memberikan rekomendasi
pentingnya pembenahan kelembagaan KAPET
berdasarkan fakta kinerja 13 KAPET di
Indonesia
14

15. HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN KAPET
1
2
3
4
5
UMUM
− Terjadi Perubahan Mendasar dalam Tata Kelola
Pemerintah
− KAPET belum berfungsi sebagai Growth CentrePrime Mover : Disparitas KTI-KBI
− Cakupan Wilayah Terlalu Luas
MEKANISME PENGUSULAN KAPET
− Pemerintah Pusat Menerima Usulan Lokasi secara
utuh
− Usulan Pemerintah Daerah tidak disertai
komitmen-dukungan pembiayaan Pemda
KELEMBANGAN KAPET
− Tugas dan Fungsi Kelembagaan KAPET tidak
dikelola secara maksimal (terutama dalam level
nasional)
− Badan Pengelola KAPET tidak memiliki
kewenangan untuk menjalankan fungsi KAPET
sebagai Growth Centre dan Prime Mover
PENDANAAN/PEMBIAYAAN KAPET
− Tidak ada Program Terpadu Mendukung KAPET
− Kontribusi Pemda sangat lemah terhadap
Pengembangan KAPET
INSENTIF KAPET
Cakupan Wilayah terlalu luas sehingga sulit untuk
diberikan Insentif Fiskal
KESIMPULAN:

Kapet masih memiliki banyak
kelemahan, mulai dari konsepsi
hingga operasionalisasi sehingga
perlu didudukan kembali
(redefinisi, reorientasi,
reaktualisasi, dan reposisi)
sehingga perannya menjadi
semakin jelas

Kapet menjadi salah satu replika
kegagalan praktek pendekatan
growth centers: tidak
dikuatkannya industrial linkage
(proses value added, keterkaitan
produk, keterkaitan lokasi)

Keterbatasan kewenangan
lembaga pengelola di daerah
dan pusat
REVITALISASI KAPET
15

16. PERKEMBANGAN RTR KAPET
16

17. Perkembangan RTR KSN KAPET
Sumber: DJPR, 28 Mei 2013
NO
RTR KSN KAPET
PROGRESS
1
KAPET Khatulistiwa
Tahap Pembahasan
2
KAPET Batulicin
Tahap Pembahasan
3
KAPET Seram
Tahap Pembahasan
4
KAPET Manado-Bitung
Tahap Pembahasan
5
KAPET Pare-Pare
Tahap Pembahasan
6
KAPET Samarinda – Sanga Sanga – Muara Jawa – Balikpapan
Tahap Pembahasan
7
KAPET Banda Aceh Darussalam
Tahap Penyusunan Materi Teknis
8
KAPET Bima
Tahap Penyusunan Materi Teknis
9
KAPET Mbay
Tahap Penyusunan Materi Teknis
10
KAPET Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito
Tahap Penyusunan Materi Teknis
11
KAPET Batui (Palapas)
Tahap Penyusunan Materi Teknis
12
KAPET Buton – Kolaka – Kendari (Bank Sejahtera)
Tahap Penyusunan Materi Teknis
13
KAPET Biak
Tahap Penyusunan Materi Teknis
Pembahasan di tingkat Eselon II BKPRN dilakukan terakhir pada tanggal 29
Pembahasan di tingkat Eselon II BKPRN dilakukan terakhir pada tanggal 29
Januari 2013 di Jakarta
Januari 2013 di Jakarta
17

18. Status RTRW Kabupaten/Kota dalam
KAPET (1)
NO
KAPET
.
1
Banda Aceh
Darussalam
(BAD) - Aceh
2
Bank
Sejahtera
Sultra (Bukari)
– Buton Kolaka
Kendari
3
Batulicin –
Kalsel
4
Biak - Papua
KABUPATEN/KOTA
Kota Banda Aceh
Kab. Aceh Besar
Kab. Pidie
Kota Kendari
Kab. Kolaka
Kab. Konawe
Perda No. 4 Tahun 2009
Surat Persetujuan Menteri PU No. HK.01 03-Dr/407 tanggal 6 September 2012
Surat Persetujuan Menteri PU No. HK.01 03-Dr/468 tanggal 1 November 2012
Perda No. 1 Tahun 2012
Perda No. 16 Tahun 2012
Surat Persetujuan Menteri PU No. HK.01 03-Dr/704 tanggal 21 Desember 2011
Kab. Kota Baru
Kab. Tanah Bumbu
Perda No. 1 Tahun 2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01.03-Dr/214 tanggal 19 Maret
2012
Perda No. 68 Tahun 2011
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/995 tanggal 30
Desember 2010
Perda No. 6 Tahun 2012
Perda No. 1 Tahun 2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/1009 tanggal 30
Desember 2011
Perda No. 15 Tahun 2012
Perda No. 4 Tahun 2012
Perda No. 9 Tahun 2011
Perda No. 48 Tahun 2011
Kab. Biak Numfor
Kab. Manokwari
Kab. Yapen
Kab. Waropen
Kab. Paniai
5
Bima - NTB
STATUS PERDA RTRW
Kab. Mimika
Kota Bima
Kab. Bima
Kab. Dompu
18

19. Status RTRW Kabupaten/Kota dalam
KAPET (2)
NO
KAPET
.
6
DAS Kakab Kalteng
7
Khatulistiwa
- Kalbar
KABUPATEN/KOTA
Kota Palangkaraya
Kab. Barito Utara
Kab. Barito Selatan
Kab. Kapuas
Kab. Pulang Pisau
Kota Singkawang
Kab. Bengkayang
Kab. Sambas
Kab. Sanggau
Kab. Sintang
Kab. Landak
Kab. Kapuas Hulu
8
9
Manado
Bitung Sulut
Mbay - NTT
Kota Bitung
Kota Manado
Kab. Minahasa
Kab. Ngada
Kab. Nagekeo
STATUS PERDA RTRW
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/9 tanggal 10 Januari 2013
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/211 tanggal 16 Maret 2012.
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/28 tanggal 5 Januari 2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/242 tanggal 12 April 2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/277 tanggal 16 Mei 2012
Perda No. 2 Tahun 2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/595 tanggal 4 November
2011
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/705 tanggal 21 Desember
2011
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/103 tanggal 31 Januari 2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/479 tanggal 6 November
2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/127 tanggal 15 Februari
2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/708 tanggal 22 Desember
2011
Perda No. 4 Tahun 2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/183 tanggal 6 Maret 2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/66 tanggal 9 Januari 2012
Perda No. 3 Tahun 2012
Perda No. 1 Tahun 2011
19

20. Status RTRW Kabupaten/Kota dalam
KAPET (3)
NO KAPET
KABUPATEN/KOTA
.
10 Batui
Kota Palu
(Palapas) Kab. Sigi
- Sulteng Kab. Donggala
Kab. Parigi Moutong
11
12
13
Parepare Kota Parepare
Kab. Sidenreng Rapang
– Sulsel
(Sidrap)
Kab. Pinrang
Kab. Enrekang
Kab. Barru
Sasamba Kota Samarinda
-Kaltim
Kota Balikpapan
Kab. Kutai Kertanegara
Seram Maluku
Kab. Maluku Tengah
Kab. Seram Bagian Barat
Kab. Seram Bagian Timur
STATUS PERDA RTRW
Perda No. 16 Tahun 2011
Perda No. 21 Tahun 2011
Perda No. 1 Tahun 2012
Perda No. 2 Tahun 2011
Perda No. 10 Tahun 2011
Perda No. 5 Tahun 2012
Perda No. 14 Tahun 2012
Perda No. 14 Tahun 2011
Perda No. 4 Tahun 2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK. 01 03-Dr/83 tanggal 8
Maret 2013
Perda No. 12 Tahun 2012
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU HK.01 03-Dr/128 tanggal 15
Februari 2012
Perda No. 30 Tahun 2011
Surat Persetujuan Substansi Menteri PU No. HK.01 03-Dr/1004 tanggal
30 Desember 2010
Perda No. 9 Tahun 2012
20

21. Status RTRW Kabupaten/Kota dalam
KAPET (4)
• Total 49 Kab/Kota di dalam KAPET dan
sekitarnya. 27 Kab/Kota di antaranya
(55%) sudah memiliki Perda RTRW.
• Proses pemberian izin investasi
pembangunan dapat dilakukan pada
kab/kota yang telah memiliki Perda RTRW.
21

22. KONSEP
KELEMBAGAAN KAPET
22

23. Susunan Dewan Nasional
KAPET
23

24. MEKANISME KERJA
MEKANISME KERJA
SSTTR U K TTU R O R G A N I ISSA SSI I
RUK UR ORGAN A
PUSAT
PUSAT
DEWAN NASIONAL
KAPET
SEKNAS
B C
GUBERNUR
D E
F
G
DAERAH
DAERAH
BADAN
PENGELOLAA
KAPET
A
’
Kab/Kota
Terkait
K K K
Kab/Kota
Terkait
K K K
Menko Perekonomian
Menteri Pekerjaan Umum
Menteri PPN/Ka.Bappenas
13 K/L
BADAN
PENGEMBANGAN
KAPET
K/L Terkait
A
GUBERNUR
Ketua
Wakil
Sekretaris
Anggota
SEKNAS
PMU
KEPPRES 150/2000
Ketua
Wakil
BADAN
PENGELOLA
KAPET
Gubernur
Profesional
TUGAS
Membantu Pemerintah Daerah
memberi pertimbangan teknis bagi
permohonan perijinan kegiatan
investasi pada KAPET.
24

25. MEKANISME KERJA
SEKNAS
STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT
SEKNAS
K/L Terkait
PMU
A
GUBERNUR
B C
D E
DAERAH
GUBERNUR
BADAN
PENGELOLAA
KAPET
A
’
KETERANGAN
F
G
Kebijakan Nasional berorientasi kawasan
berbasis:
• RPJP
• RTR/RTRWN
• Policy dituangkan dalam RPJMN 2015- 2019
Peran Seknas :
1. Penggerakan K/L dalam KSN KAPET
2. Memberikanmasukan dalam penyusunan
Renstra dan Renja K/L (2015-2019) dalam
mendukung program untuk KSN KAPET
3.Mengintegrasikan seluruh kebijakan sektor di
Pusat-Daerah
4.Mengevaluasi dukungan K/L dalam
pengembangan KSN
5.Menciptakan ruang kondusif bagi iklim
investasi (pemerintah dan Swasta)
6.Mensinergikan program pembangunan
kawasan dalam kerangka mendorong MP3EI
dan KEK
Gubernur membentuk gugus tugas (c/ Badan
Pengelolaa KAPET ) di daerah dalam rangka:
1.Mengonsolidasikan program di tingkat
provinsi (antar SKPD dan integrasi antar
kabupaten/kota)
2.Menetapkan alokasi ruang di KAPET
3.Kemudahan dan perijinan investasi
Kab/Kota
Terkait
Kab/Kota
Terkait
K K K
K K K
25

26. STRUKTUR KELEMBAGAAN KAPET
Contoh Program PU
untuk KAPET
SEKRETARIAT NASIONAL
SEKRETARIAT NASIONAL
1.Menyiapkan detail RTR
KSN KAPET
SEKNAS
SEKNAS
2.Akselerasi Program
Infrastruktur KSN KAPET
KEM. DLM
NEGERI
KEM. ESDM
PMU
PMU
Infrastruktur PU
Infrastruktur PU
BM
CK
SD
A
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
/LEMBAGA
/LEMBAGA
KEM. PU
KEM.
PERDAG.
KAWASAN EKONOMI TERPADU
KAWASAN EKONOMI TERPADU
BKPM
KEM.
PERHUB
KEM. KKP
KEM.
PERINDUST
RIAN
BADAN PENGELOLA
BADAN PENGELOLA
KAPET DAERAH
KAPET DAERAH
KEM.
PERTANIAN
26

27. PERAN SEKNAS KAPET
1. Penggerakan K/L
dalam KSN KAPET
2. Memberikan masukan
pada penyusunan
Renstra dan Renja K/L
(2015-2019) dalam
mendukung program
untuk KSN KAPET
SEKRETARIAT NASIONAL
SEKRETARIAT NASIONAL
Mandat:
•RTRWN
•RPJPN
•RDP
SEKNAS
SEKNAS
KEM. DLM
NEGERI
KEM. ESDM
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
/LEMBAGA
/LEMBAGA
KEM. PU
KEM.
PERDAG.
BKPM
3. Mengintegrasikan
seluruh kebijakan
sektor di Pusat-Daerah
KEM.
PERHUB
KEM. KKP
KEM.
PERINDUST
RIAN
KEM.
PERTANIAN
4. Mengevaluasi
dukungan K/L dalam
pengembangan KSN
5. Menciptakan ruang
kondusif bagi iklim
investasi (pemerintah
dan Swasta)
6. Mensinergikan dengan
MP3EI dan KEK
27

28. PERAN BADAN PENGELOLA DAERAH
Gubernur
1. Menyelenggarakan
forum untuk
mengonsolidasikan
di tingkat provinsi
(antar SKPD dan
integrasi antar
kabupaten/kota)
2. Menetapkan lokasi
kawasan-kawasan
yang cocok
Membentuk
BADAN PENGELOLA
BADAN PENGELOLA
KAPET DAERAH
KAPET DAERAH
KAB
KAB
KAB
KAB
KAB
KAB
3. Bersama Kem PU
menyiapkan detail
RTRW KSN KAPET
4. Kemudahan dan
perijinan investasi
Mengelola
KAWASAN
EKONOMI TERPADU
28

29. SEKTOR-SEKTOR BERBASIS KAWASAN
KEM. PEKERJAAN
KEM. PEKERJAAN
UMUM
UMUM
DINAS PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN
UMUM
UMUM
KEM.
KEM.
PERHUBUNGAN
PERHUBUNGAN
DINAS
DINAS
PERHUBUNGAN
PERHUBUNGAN
KEM. PERTANIAN
KEM. PERTANIAN
KEM. KELAUTAN
KEM. KELAUTAN
DAN PERIKANAN
DAN PERIKANAN
KEM.
KEM.
PERDAGANGAN
PERDAGANGAN
DINAS KELAUTAN
DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN
DAN PERIKANAN
KSCT
KEM. DALAM
KEM. DALAM
NEGERI
NEGERI
KEM.
KEM.
PERINDUSTRIAN
PERINDUSTRIAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERTANIAN
Minapolitan
Agropolitan
KAWASAN
PENGEMBANGAN
EKONOMI
TERPADU
BAPPEDA
BAPPEDA
RM
DINAS
DINAS
PERINDUSTRIAN
PERINDUSTRIAN
DINAS
DINAS
PERDAGANGAN
PERDAGANGAN
KEM. ESDM
KEM. ESDM
KEM. PEMBANG
KEM. PEMBANG
DATING
DATING
DINAS ESDM
DINAS ESDM
BKPM
BKPM
BKPMD
BKPMD
29

30. INTEGRASI
PROGRAM
KAWASAN
KETERANGAN
MEKANISME KERJA
PUSAT
• Seknas mengkoordinasikan dan
mensinergiskan program K/L di
wilayah KSN (KAPET) berbasis
RTR KSN KAPET  (RPERPRES
RTR KSN)
• Seknas (sebagai head equator)
dalam memonitor PMU di masingmasing K/L
c/ Dukungan Kemen.PU KSN:
Di Inisiasi oleh DJPR melalui
KEMEN.PU Pembentukan PMU KSN
(KAPET)
1.Menyusun Program Infrastruktur
Bid.PU (Bid.SDA, Bid.Bina Marga,
Bid.Cipta Karya)
2.Melakukan Monev terkait dukungan
infrastruktur
SEKNAS
Bid.Sumber Daya
Air
Bid.Bina Marga
PMU
KSN
Bid.Cipta Karya
A
Minapolitan
CT
KS
KAWASAN
PENGEMBANGAN
EKONOMI
TERPADU
GUBERNUR
RM
Agropolitan
DAERAH
Kepala
Balai Besar
Wil.Sungai
Kepala
SNVT
Kepala
Balai Besar
Jalan
Konektivitas
K
KEK/MP3EI
K
K
A
’
SKPD
Kab/Kota
Terkait
K K K
•
Gubernur melalui (c/
Badan Pengelolaa KAPET )
melakukan konsolidasi
dengan SKPD dan Kepala
Balai melakukan koordinasi
lintas kabupaten/kota di
wilayah terkait
• Gubernur menjamin
pelaksanaan program
didaerah sesuai dengan
arahan pengembangan
berbasis RTR KSN (KAPET
30

31. Pembangunan Koridor Ekonomi Berdasarkan
atas Peningkatan Konektivitas
Pembangunan Koridor
Pembangunan Koridor
Ekonomi dilakukan
Ekonomi dilakukan
melalui pendekatan
melalui pendekatan
peningkatan konektivitas
peningkatan konektivitas
yang terintegrasi dalam
yang terintegrasi dalam
rangka percepatan
rangka percepatan
transformasi ekonomi.
transformasi ekonomi.
Konektivitas di dalam
Konektivitas di dalam
koridor terdiri dari
koridor terdiri dari
KORIDOR
konektivitas utama dan
konektivitas utama dan
konektivitas pendukung.
konektivitas pendukung.
EKONOMI
••Konektivitasutama
Konektivitas utama
adalah yang mengadalah yang menghubungkan pusat-pusat
hubungkan pusat-pusat
kegiatan ekonomi.
kegiatan ekonomi.
••Konektivitaspendukung
Konektivitas pendukung
adalah yang
adalah yang
menghubungkan klaster
menghubungkan klaster
industri dengan pusat
industri dengan pusat
HINTERLAND
kegiatan ekonomi dan
kegiatan ekonomi dan
KAPET
KSCT/RM
infrastruktur pendukung
infrastruktur pendukung
pelabuhan, listrik, dan sepelabuhan, listrik, dan sebagainya.
bagainya.
Dalam Koridor Ekonomi, KAPET diorientasikan menjadi
klaster industri hulu yang mendukung KEK dan/atau
pusat ekonomi MP3EI
31

32. PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
DALAM SEKNAS
32

33. Identifikasi Peran K/L (1)
No.
Kementerian/Lembaga
Peran
1.
Kementerian PU
1. Menyiapkan detail RTR KSN KAPET
2. Menyiapkan akselerasi program
infrastruktur KSN KAPET
2.
Kementerian ESDM
1. Menyiapkan kebijakan dan program terkait
pengembangan energi di wilayah KAPET
3.
Kementerian Dalam Negeri
1. Menyiapkan program pembinaan
kelembagaan kepada BP KAPET
2. Mensinkronkan pengembangan KSCT
dengan pengembangan KAPET
4.
Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal
1. Mensinkronkan Regional Management
dengan pengembangan KAPET
5.
Kementerian Perhubungan
1. Memberikan arahan kebijakandan program
terkait pengembangan perhubungan di
wilayah KAPET
33

34. Identifikasi Peran K/L (2)
No.
Kementerian/Lembaga
Peran
6.
Kementerian Perdagangan
1. Menyiapkan kebijakan dan program
perdagangan terkait dengan
pengembangan di wilayah KAPET
7.
Kementerian Pertanian
1. Mensinkronkan pengembangan
Agropolitan dengan pengembanga KAPET
2. Menyiapkan kebijakan terkait dengan
pengembangan sektor-sektor pertanian di
wilayah KAPET
8.
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
1. Mensinkronkan pengembangan
Minapolitan dengan pengembangan KAPET
2. Menyiapkan kebijakan pengembanan
kelautan dan perikanan di wilayah KAPET
34

35. Identifikasi Peran K/L (3)
No.
Kementerian/Lembaga
Peran
9.
Kementerian Perindustrian
1. Menyiapkan kebijakan pengembangan fasilitasi
industri termasuk penyiapan penetapan peta
panduan pengembangan industri unggulan
diwilayah KAPET
10.
Badan Koordinasi Penanaman 1. Mengkoordinasi perumusan dan pelaksanaan
Modal
kebijakan dibidang penanaman modal di wilayah
KAPET
2. Sosialisasi dan promosi potensi investasi di KAPET
11.
Kemenko Perekonomian
1. Koordinasi penetapan kawasan-kawasan KSN
2. Koordinasi kebijakan khusus investasi di KSN
12.
BAPPENAS
1. Disain keterkaitan pengembangan ekonomi
kawasan antara wilayah maju-wilayah belum
berkembang (MP3EI – KEK – KPBPB – KAPET)
2. Koordinasi perencanaan program/kegiatan KAPET
35

36. TINDAK LANJUT
REVITALISASI KAPET
36

37. RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2014
Perpres No.39/2013
Perpres No.39/2013
•• RKP 2014 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
RKP 2014 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang memuat Rancangan Kerangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang memuat Rancangan Kerangka
Ekonomi Makro 2014, Prioritas pembangunan, rencana kerja dan
Ekonomi Makro 2014, Prioritas pembangunan, rencana kerja dan
pendanaan
pendanaan
•• Sebagai Pedoman Kementerian/lembaga dalam penyusun Rencana Kerja
Sebagai Pedoman Kementerian/lembaga dalam penyusun Rencana Kerja
K/L 2014
K/L 2014
•• Acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2014
Daerah Tahun 2014
•• Pedoman Pemerintah dalam menyusun RAPBN 2014
Pedoman Pemerintah dalam menyusun RAPBN 2014
37

38. RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2014
BUKU IIIIPrioritas Pembanguan Bidang: Bab 99Bidang Wilayah dan Tata Ruang
BUKU Prioritas Pembanguan Bidang: Bab Bidang Wilayah dan Tata Ruang
NO.
BIDANG
FOKUS TARGET 2013
1.
Penataan Ruang
• Proses legalisasi Rperpres RTR KSN KAPET
Sasamba, Manado Bitung, ParePare
• Penyusunan Rperpres RTR KSN KAPET Batulicin,
Khatulistiwa, Seram,Mbay, BAD,Bima,Biak,DAS
Kakab, Bank Sejahtera Sultra,Palapas
2.
Kawasan Strategis
• Mendorong kebijakan Kawasan Strategis
(KAPET-KEK-KPBPB) kedalam mainstream
Koridor Ekonomi
• Revitalisasi KAPET dalam konteks interaksi
spasial
• Pembenahan Kelembagaan
• RPI2JM KAPET Parepare,Manado Bitung dan
Sasamba
FOKUS SASARAN 2014
• Tersedianya Infrastruktur Dasar dan
pendukung bagi pengembangan dan
pengelolaan kawasan strategis 13
KAPET
• Peraturan lintas sektor dan wilayah
dalam mendukung KAPET
• Dokumen Akademik dan basis legal
RTR dan Rperpres Pengelolaan KAPET
• Rancangan Road Map dan Rencana
Induk Pengelolaan KAPET (Pendanaan
Lintas sektor dan wilayah) dan
Kerjasama Antar Daerah
• Penyiapan BKPM yang berperan
sebagai front office promotion
investment
38

39. RENCANA TINDAK LANJUT
TAHUN 2013-2014
1. Hasil masukan Forum Rakornas BP KAPET akan digunakan
sebagai penyempurnaan Raperpres Revitalisasi KAPET,
2. Menyelesaikan 13 Rencana Tata Ruang KAPET dan
sinkronisasinya dengan UU 27/2007 tentang “Pengelolaan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” sebagai acuan penyusunan
rencana program dan investasi,
3. Konsultasi Pusat-Daerah terkait tupoksi dan program kerja
kelembagaan KAPET dan mekanisme koordinasinya dalam
mengefektifkan pengelolaan sumber daya berbasis
kewilayahan:
a. Kegiatan Koordinasi/Penggerakan
b. Kegiatan Teknis/Operasional
39

40. RENCANA TINDAK LANJUT
TAHUN 2013-2014
6. Finalisasi Raperpres Revitalisasi KAPET dan Raperpres Tata
Ruang KAPET,
7. Penyusunan Master Plan Pengembangan KAPET tahun
2015-2019 beserta indikatornya, sebagai masukan
penyusunan Renstra K/L RPJMN 2015-2019, dan Renstra
SKPD,
8. Konsolidasi pusat-daerah terhadap program/kegiatan
Master Plan dan penyusunan indikasi Rencana Aksi
tahunan, sebagai acuan penyusunan Renja K/L, RKP, Renja
SKPD, dan RKPD,
9. Penetapan mekanisme perencanaan tahuan KAPET untuk
diintegrasikan dalam mekanisme Musrenbang dari tingkat
kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga Musrenbangnas.
40

41. TERIMA KASIH
41