Dokumen tersebut membahas kebijakan dan rencana pengembangan industri di Provinsi Riau untuk mendukung hilirisasi sektor minyak dan gas bumi. Beberapa poin kunci meliputi pengembangan kawasan industri, peningkatan kilang minyak, pembangkit listrik, dan infrastruktur transportasi untuk mendukung industri hilir migas."

1. KEBIJAKAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI
DALAM RANGKA MENDUKUNG HILIRISASI SEKTOR MINYAK
DAN GAS BUMI DI PROVINSI RIAU
Disampaikan pada :
RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN PETA JALAN (ROADMAP) HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2022
Pekanbaru, 2 September 2022

2. KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI RIAU
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Perda Nomor 9 Tahun 2017)
Pembangunan dan Prioritas Umum Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Terbagi atas 4 Tahapan :
2
Menata Kembali
dan Membangun
Segala Bidang
 Kesejehteraan
masyarakat Riau
yang meningkat
 Menciptakan
Kehisupan
Masyarakat yang
Aman dan Nyaman
 Tata Kelola
Pemerintahan yang
Baik
2
Memantapkan
Penataan Kembali
Segala Bidang
 Pengembangan
kegiatan
perekonomian
 Peningkatan SDM
 Nilai dan Budaya
Melayu yang
Agamis
2 Lebih
Memantapkan
Pembangunan
secara Menyeluruh
di Segala Bidang
 Pengembangan
pusat kegiatan
ekonomi yang
berbasis potensi
dan masyarakat
lokal
 Peningkatan tata
kelola
pemerintahan
melalui penguatan
reformasi birokrasi
2
 Pemantapan dan
memfungsikan 3
outlet yang
terintegrasi dengan
KI Dumai, Tanjung
Buton dan Kuala
Enok, serta pusat
kegiatan ekonomi
lainnya
 Peningkatan tata
kelola
pemerintahan
melalui penguatan
reformasi birokrasi
Mewujudkan
Masyarakat Berbudaya
Melayu yang Mandiri
dan Sejahtera dan
Pusat Ekonomi di Asean
Tahun 2005-2009 Tahun 2010-2014 Tahun 2015-2019 Tahun 2020-2024
Dengan
memanfaatkan Potensi
Daerah dan Regional :
 Optimalisasi dan pemanfaatan
terminal regional yang berfungsi
koleksi dan distribusi komoditi pada
kota-kota pelabuhan utama,
 Mendorong akselerasi
pengembangan kawasan industri
dan pusat-pusat aglomerasi industry
di Dumai, Tanjung Buton, dan Kuala
Enok
 Lebih memantapkan pembangunan
keterkaitan (integrasi)
pengembangan kluster-kluster
ekonomi berbasis masyarakat,
 Mendorong pembangunan kilang
minyak dengan melakukan
upgrading kilang-kilang eksisting
(RDMP).
 Mendorong terbangunnya
pembangkit listrik dari sumber
energy alternative;
 Lebih memantapkan pembangunan
infrastruktur dan pelayanan sarana
transportasi laut berfungsi
pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul di pelabuhan Dumai,
Tanjung Buton, Kuala Enok.

3. KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI RIAU
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Perda Nomor 4 Tahun 2022)
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH
Berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, potensi yang dapat
dikembangkan pada Kawasan budidaya meliputi :
 Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan,
kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunanKawasan tanaman pangan
dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak,
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu.
 Kawasan Peruntukan Perikanan. Diarahkan untuk dikembangkan di
seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau, dan difungsikan menjadi lokasi
budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi: Kawasan perikanan
tangkap, Kawasan Budidaya perikanan, Kawasan minapolitan berbasis
masyarakat.
 Kawasan Pertambangan. Potensi kawasan peruntukan pertambangan
hampir merata di Sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi: Kawasan pertambangan
mineral tersebar di seluruh wilayah Provinsi. Kawasan pertambangan
batubara, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berada dalam
wilayah kerja di seluruh wilayah Provinsi, Kawasan pertambangan panas
bumi.
 Kawasan Peruntukan Industri. Pengembangan kawasan peruntukan
industri skala wilayah diarahkan untuk pengembangan produk-produk
unggulan berbasis industri meliputi industry kehutanan, industri pertanian,
industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil
laut, industri perkebunan, industri logam, industry migas dan batubara,
industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, industri
pengolahan limbah.
 Kawasan Pariwisata. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata,
antara lain meliputi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) meliputi
Rupat dan sekitarnya, Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi
Muara Takus.
KABUPATEN KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN
KABUPATEN SIAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN ROKAN HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KABUPATEN BENGKALIS
KOTA DUMAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KOTA PEKANBARU
Pariwisata
Pertambangan
Industri
Pertanian
Perikanan
Perkebunan

4. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN PROVINSI RIAU
V I S I
Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan
Unggul di Indonesia (R I A U B E R S A T U)
Misi ketiga, mewujudkan pembangunan
ekonomi yang inklusif, mandiri dan
berdaya saing;
Misi kedua, mewujudkan pembangunan
infrastruktur daerah yang merata dan
berkelanjutan;
Misi pertama, mewujudkan sumber daya
manusia yang beriman, berkualitas
berdaya saing melalui pembangunan
seutuhnya;
Misi keempat, mewujudkan budaya melayu
sebagai payung negeri, dan mengembangkan
pariwisata yang berdaya saing;
Misi kelima, mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan pelayanan publik
yang prima berbasis teknologi informasi;

5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN PROVINSI RIAU
2020
• Meningkatkan
daya saing sumber
daya manusia dan
infrastruktur
wilayah untuk
pengembangan
industri,
pertanian dan
pariwisata yang
berbasis Budaya
Melayu
2021
• Mempercepat
pemulihan
ekonomi dan
reformasi social
melalui
pemantapan
industry,
pertanian,
pariwisata, yang
mendorong
perdagangan
barang dan jasa
2022
• Meningkatkan
kemandirian
ekonomi berbasis
industri,
pertanian dan
pariwisata dengan
tata kelola
pemerintahan dan
pelayanan publik
yang prima
2023
• Memantapkan
kesejahteraan
masyarakat,
pelayanan publik
dan daya saing
daerah yang
kompetitif
2024
• Mewujudkan Riau
yang berdaya
saing, sejahtera,
bermartabat dan
unggul di
Indonesia

6. PERTUMBUHAN PDB NASIONAL DAN PDB RIAU (per TRIWULAN 2019-2021)
PERTUMBUHAN EKONOMI
TRIWULAN III-2021
PERTUMBUHAN EKONOMI
TRIWULAN III-2021
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023

7. SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN RIAU (TAHUN 2022 – 2023)
Sumber : BPS Provinsi Riau dan Kerangka Ekonomi Makro Bappedalitbang Provinsi Riau
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023

8. SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN RIAU (TAHUN 2022 – 2023)
KOMPONEN IPM 2019 2020 2021 2022 2023
Pengeluaran per Kapita - Ribu Rp 11.255 10.675 10.736 11.280-11.722 11.443-11.891
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) - Tahun 9,03 9,14 9,19 9,37 9,51-9,58
Harapan Lama Sekolah (HLS) - Tahun 13,14 13,20 13,28 13,35-13,38 13,36- 13,39
Angka Harapan Hidup (AHH) - Tahun 71,48 71,60 71,67 71,80 71,93- 71,99
Sumber : BPS Provinsi Riau dan Kerangka Ekonomi Makro Bappedalitbang Provinsi Riau
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Low 68.65 68.90 69.15 69.91 70.33 70.84 71.20 71.79 72.44 73.00 72.71 72.94 73.21 73.43
High 68.65 68.90 69.15 69.91 70.33 70.84 71.20 71.79 72.44 73.00 72.71 72.94 73.44 73.69
73.00
72.71
72.94
73.21
73.43
73.44 73.69
74.00
73.00
72.00
71.00
70.00
69.00
68.00
67.00
66.00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Poin
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023

9. SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN RIAU (TAHUN 2022 – 2023)
Real Estate
4,53 – 5,85
Konsumsi RT
2,50 – 3,99
Industri Pengolahan
2,40 – 3,11
Pertanian
3,00– 3,87
Perdagangan
2,68 – 3,47
Administrasi Pemerintah
2,54 – 3,28
Konstruksi
3,52 – 6,34
Pertambangan
(0,87) – (2,44)
PERTUMBU HAN
EKONOMI
RIAU
2,33 – 3,01
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023

10. PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI WILAYAH PROVINSI RIAU
INI ADA DATA DI FAJRI, TAPI GA UPDATE TERKAIT TINGKAT PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU, MUNGKIN ADA DATA TERBARU
DI PAPARAN YANG TERBARU KAK

11. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROV RIAU
Menjadikan kawasan
pesisir dan kelautan
sebagai sumber
perekonomian dengan
pengembangan sektor
perikanan, ekowisata, dan
konservasi secara
terintegrasi
b
Memperluas dan
meningkatkan akses
masyarakat tempatan dan
masyarakat adat terhadap
ruang kelola lahan yang
lebih merata dan
berkeadilan
c
Menerapkan sistem pertanian lestari
dan menjamin ketersediaan dan akses
terhadap sumber daya lahan dan air
secara berkelanjutan berdasarkan
kearifan lokal
d
Pengembangan industri
berbasis sumber daya lokal
dengan tetap memelihara
dan melestarikan adat dan
budaya
e
Menjadikan Provinsi sebagai pusat
perekonomian regional di Kawasan
Selat Malaka dengan pengembangan
konektivitas antar wilayah dengan
integrasi antar sektor, antar
pemangku kepentingan, dan antar
kesatuan ekosistem
a
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
Terwujudnya Ruang yang Produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menjadikan
Provinsi sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di Kawasan Selat Malaka
TUJUAN PENATAAN RUANG
Pengembalian fungsi
ekosistem sebagai
penyangga
kehidupan
f

12. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROV RIAU
KEBIJAKAN
Memperluas dan meningkatkan akses
masyarakat tempatan dan
masyarakat adat terhadap ruang
kelola lahan yang lebih merata dan
berkeadilan
 Mengembangkan perekonomian
wilayah berorientasi ke luar;
 Mengusahakan potensi
pertambangan, minyak dan gas
bumi serta kekayaan alam lainnya
di kawasan lindung yang dinilai
sangat berharga bagi Negara dan
daerah sesuai peraturan
perundangan;
 Mengembangkan perdagangan
dan industri hilir bagi sumberdaya
alam yang ada;
STRATEGI

13. RINCIAN KAWASAN DALAM RENCANA POLA RUANG
RTRW PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038
Luasan Peruntukan Kawasan dalam Rencana Pola Ruang
RTRW Provinsi Riau 2018-2038
Peruntukan Luas (Ha) Persentase (100%)
Kawasan Peruntukan
Perkebunan 2.602.746 28,88
Kawasan Hutan Lindung 231.864 2,57
Kawasan Hutan Produksi 4.545.631 50,43
Kawasan Hutan Rakyat 42.906 0,48
Kawasan Perlindungan
Bawaahan 71.711 0,80
Kawasan Perlindungan
Setempat 6.831 0,08
Kawasan Peruntukan
Industri 20.327 0,23
Kawasan Peruntukan
Pariwisata 9.964 0,11
Kawasan Peruntukan
Permukiman 180.014 2,00
Kawasan Peruntukan
Pertambangan 40.369 0,45
Kawasan Pertanian 514.130 5,70
Kawasan Suaka Alam 637.596 7,07
Perairan 104.622 1,16
Kawasan Budidaya Lainnya 4.166 0,05
Jumlah Luas 9.012.876 100,00
Sumber : Atribut Peta Pola Ruang.shp

14. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROV RIAU
Kawasan Strategis dari Sudut
Kepentingan Ekonomi yang
mendukung pengembangan industry
hilirisasi Minyak dan Gas Bumi
meliputi:
1. Kawasan Kuala Enok – Pulau
Burung;
2. Kawasan Industri Dumai;
3. Kawasan Industri Tenayan;
4. Kawasan Industri Tanjung Buton;
5. Kawasan Industri Buruk Bakul;
6. Kawasan Industri Pelalawan;
7. Kawasan Industri Kampar;
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

15. RENSTRA SEKTOR MIGAS DAN PENGOLAHAN DI PROVINSI RIAU
RENSTRA DINAS ESDM PROVINSI ADA GAK KAK? MAU LIHAT DATA NYA,
KAYAKNYA GA PAS KLO DILIHAT DARI RENSTRA KEMENTERIAN, SUDAH BEBERAPA
KALI BACA, TAPI GA NEMU PMBAHASAN YG COCOK DGN TEMA DI RIAU INI,
SUDAH CEK JUGA DATA DI BPS, TPI GA NEMU.

16. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROV RIAU
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
Memperluas dan meningkatkan akses
masyarakat tempatan dan masyarakat adat
terhadap ruang kelola lahan yang lebih
merata dan berkeadilan
STRATEGI PENATAAN RUANG
RENCANA STRUKTUR RUANG DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI
HILIRISASI MINYAK DAN GAS BUMI
1. Sistim Jaringan Transportasi Darat, terdiri atas jaringan jalan (Arteri Primer,
Kolektor Primer, jalan strategis nasional, jalan bebas hambatan);
2. Sitim Jaringan Transportasi Laut, terdiri atas tatanan pelabuhan (Pelabuhan);
3. Sistim Jaringan Prasarana Lainnya, terdiri atas,
• Jaringan Energi
• Jaringan pipa minyak dan gas bumi (hulu dan hilir)
• Jaringan Ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi, energy baru terbarukan)
4. Sistim Prasarana lingkungan lainnya, terdiri atas jaringan pengelolaan limbah
 Mengembangkan perekonomian wilayah
berorientasi ke luar;
 Mengusahakan potensi pertambangan,
minyak dan gas bumi serta kekayaan alam
lainnya di kawasan lindung yang dinilai
sangat berharga bagi Negara dan daerah
sesuai peraturan perundangan;
 Mengembangkan perdagangan dan industri
hilir bagi sumberdaya alam yang ada;

17. PENGEMBANGAN PELABUHAN KHUSUS BARANG INDUSTRI
PRODUKSI MINYAK :
1. KAB.SIAK
• Chevron (minas) 42.000 BOPD.
• PT. EMP Mallaca Strait 400 BOPD.
• BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO (BUMD PEMKAB.
SIAK) – PERTAMINA HULU 13.200 BOPD.
• PETRO SELAT 100 BOPD.
2. PRODUKSI MINYAK RIAU PER HARI 325.000 BPOD.
INDUSTRI PRIORITAS YANG AKAN DIKEMBANGKAN
KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON
1. KELAPA SAWIT :
KAB. SIAK :
• JUMLAH PKS = 23 UNIT
• PRODUKSI CPO = 969.288
TON/TH
• LUAS LAHAN = 288.362
HA
PROP. RIAU :
• JUMLAH PKS = 220 UNIT
• PRODUKSI CPO = 7.333.610
TON/TH
2. KARET :
KAB. SIAK :
• LUAS LAHAN = 15.477 Ha
• PRODUKSi = 11.380 Ton
PROP. RIAU :
• LUAS LAHAN = 501.788 Ha
• PRODUKSI = 374.901
Ton
3. SAGU :
KAB. SIAK :
• LUAS LAHAN = 11.532 Ha
• PRODUKSI = 44.418
Ton
PROP. RIAU :
• LUAS LAHAN = 83.691Ha
• PRODUKSI = 366.032
Ton
PENGEMBANGAN INDUSTRI HULU
DAN HILIR AGRO
PENGEMBANGAN INDUSTRI PENUNJANG
MIGAS

18. PENGEMBANGAN PELABUHAN KHUSUS BARANG INDUSTRI
SITE PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TAHAP I
Jenis Industri yang akan
dikembangkan :
1. Industri Penunjang
Migas.
2. Industri Agro/Sawit
3. Industri Agrowisata
4. Industri Baja
5. Industri Keringan
6. Industri Makanan
7. Industri Pengolahan
Kayu
8. Industri Pengolahan
Kertas
9. Industri Perikanan

19. PENGEMBANGAN PELABUHAN KHUSUS BARANG INDUSTRI
INFRASTRUKTUR JALAN
Menuju Kawasan Industri Tanjung Buton
2. JALAN STRATEGIS NASIONAL =
PEKANBARU – SP. BERINGIN – MAREDAN – SP.
BUATAN – SP.MENGKAPAN - TANJUNG BUTON :
140,3 KM
1. JALAN NASIONAL = PEKANBARU – SP. LAGO
– SP. BUATAN – SIAK SRI INDRAPURA -
MENGKAPAN - TANJUNG BUTON : 164,11 KM
3. PEKANBARU – SP. MINAS – PERAWANG – SP.
BUATAN – SP.MENGKAPAN - TANJUNG BUTON
: 170,3 KM
4. RENCANA JALAN BEBAS HAMBATAN =
BATAS PEKANBARU –SP. MAREDAN - SP.
BUATAN – SP.MENGKAPAN - TANJUNG BUTON :
115,6 KM

20. TERIMA KASIH