Deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MEKANISME PELAKSANAAN
PRA-MUSRENBANG NASIONAL 2015
Disampaikan Oleh:
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Kementerian PPN/Bappenas
Dalam Acara:
Rakorbangpus – II dan Pembukaan Pra-Musrenbangnas 2015
Jakarta, 15 April 2015

KERANGKA PAPARAN
Slide - 2
 Rangkaian Pelaksanaan Musrenbangnas 2015
 Hasil Pelaksanaan Multilateral Meeting
(Koordinasi Lintas Sektor/Lintas K/L)
 Hasil Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 2015
 Isu Strategis Per Provinsi
 Pelaksanan e-Musrenbang
 Pelaksanaan Pra-Musrenbangnas 2015
 Mekanisme Pelaksanaan
 Teknis Pembagian Forum dan Layout Persidangan

AGENDA TAHAPAN RANGKAIAN MUSRENBANGNAS 2015
Slide - 3
PEMBAHASAN RKP 2016 DI DPR
TINDAK LANJUT
Musrenbangprov
(2 Maret – 13 April
2015 )
Rakorbangpus I
dan Forum
Konsultasi
Bappeda (26
Maret 2015)
Rakorbangpus II
(15 April)
Rakor Khusus
Papua & Papua
Barat oleh Pemda
(7 Mei 2015)
• Pra Musrenbangnas
(16-24 April)
• Penutupan
Pramusrenbangnas
(28 April)
• Musrenbangnas
(29 April)
Perpres RKP
2016
(18 Mei
2015)
Sidang Kabinet
Rancangan Akhir
RKP 2016
(13 Mei 2015)
Forum
Konsultasi
Publik
(9 April
2015)
Forum
Ratek/
Rakernis KL
( Maret -
April)
Multilateral
Meeting
(27 & 30 Maret)
Trilateral
Meeting
(15 April–5
Mei)
Finalisasi
RKP 2016
(9-10 Mei)
Ratas
Pagu
Indikatif
(13 April)
Persiapan Pagu
Indikatif (Lanjutan
)
(31 Maret – 10
April)
Pembahasan
Angka Dasar –
Persiapan Pagu
Indikatif
(23-25 Maret)

RANGKAIAN PELAKSANAAN MUSRENBANGNAS 2015
RAKORBANGPUS – I
FORUM KONSULTASI BAPPEDA
MUSRENBANGNAS
RANCANGAN AKHIR
RKP 2016
dilanjutkan dengan
dilanjutkan dengan
PRA – MUSRENBANGNAS
Sinkronisasi Hasil Multilateral Meetting dengan
Usulan Kegiatan per Provinsi
RAKORBANGPUS – II
MUSRENBANG PROVINSI
 Isu Strategis Provinsi
 e-Musrenbang (Usulan
Kegiatan dari Pemerintah
Provinsi)
TRILATERAL MEETING
(antara Bappenas – K/L – Kemen Keuangan)
ditindaklanjuti
hasilnya
ditindaklanjuti
PASCA – MUSRENBANGNAS
FINALISASI
HASIL TRILATERAL MEETING
(antara Bappenas – K/L – Kemen Keuangan)
dilanjutkan
dengan
hasil
ditindaklanjuti
MULTILATERAL MEETING
Koordinasi perencanaan Multi Sektor atau Multi K/L
ditindaklanjuti
Slide - 4

HASIL PEMBAHASAN
MULTILATERAL MEETING LINTAS/MULTI K/L

 Koordinasi Perencanaan Multilateral/Multi-Sektor/Multi K/L telah dilaksanakan
pada tanggal 27 – 31 Maret 2015, meliputi:
 Kedaulatan pangan
 Kedaulatan energi
 Kemaritiman
 Industri/Kawasan Industri
 Pariwisata
 Revolusi mental
 Pembangunan Kawasan Perbatasan
 Pembangunan Daerah Tertinggal
 Hasil pembahasan multilateral meeting tersebut akan disinkronkan dengan usulan
kegiatan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi (hasil Musrenbangprov) pada
Forum Pra-Musrenbangnas.
HASIL PEMBAHASAN
MULTILATERAL MEETING LINTAS/MULTI K/L
Slide - 6

CONTOH HASIL FORUM MULTILATERAL MEETING
KEDAULATAN PANGAN (1/2)
Slide - 7

KEDAULATAN PANGAN (1/2)
Slide - 8

KEDAULATAN ENERGI
Slide - 9

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI (1/2)
Slide - 10

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI (2/2)
Slide - 11

PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN
DAN DAERAH TERTINGGAL (1/2)
Slide - 12

PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN
DAN DAERAH TERTINGGAL (2/2)
Slide - 13

REVOLUSI MENTAL (1/3)
Slide - 14

Slide - 15

Slide - 16

KEMARITIMAN (1/3)
Slide - 17

KEMARITIMAN (2/3)
Slide - 18

KEMARITIMAN (3/3)
Slide - 19

HASIL MUSRENBANG PROVINSI 2015
 Isu Strategis per Provinsi
 Pelaksanan e-Musrenbang

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
masyarakat;
3. Ketahanan pangan dan nilai tambah;
4. Peningkatan infrastruktur, investasi dan
pengembangan kawasan-kawasan strategis;
5. Reformasi birokrasi, Dinul Islam, adat istiadat dan
budaya serta keberlanjutan perdamaian.
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
PROVINSI ACEH
Slide - 21

1. Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung
pengembangan wilayah
2. Akselerasi pembangunan pertanian dan kelautan untuk mendukung
ketahanan pangan daerah dan nasional
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas
kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan
4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan
5. Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas
pelayanan aparatur
6. Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas
pelayanan perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif
7. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan
daya saing koperasi dan UMKM
8. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan
meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana
PROVINSI LAMPUNG
Slide - 22

PROVINSI JAMBI
1. Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan.
2. Ketahanan pangan (pengembangan pertanian dan kebutuhan
Alsintan, pengembangan indutri hilir hasil pertanian) dan SDA
serta lingkungan hidup.
3. Penataan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Penggalakan KB dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
5. Pengembangan Jalur evakusi di wilayah Gunung Kerinci.
6. Pemeliharaan Bendungan Tebo dan penyelesaian pembangunan
PLTU Tebo.
7. Peningkatan Infrastruktur wilayah (mis: jalan nasional dan kereta
api) dan pelayanan umum.
8. Peningkatan pelayanan pasokan energi listrik.
9. Pendidikan, Kesehatan dan sosial Budaya (mis:peningkatan SDM
untuk SMK Pertanian).
Slide - 23

1. Pengembangan industri pengolahan perikanan dan kelautan serta
pariwisata secara berkelanjutan guna mendukung sektor
kemaritiman
2. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, serta
kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat
3. Peningkatan konektifitas antarwilayah dan antarpulau serta
sarana dan prasarana dasar masyarakat
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan, mitigasi
bencana alam dan perubahan iklim
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan dan berbudaya
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan yang baik
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Slide - 24

1. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
3. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan
4. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing
perekonomian
5. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan
dan perikanan
6. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan
dan perikanan
7. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahun dan penerapan teknologi, inovasi dan
kreatifitas daerah
8. Peningkatan ekonomi kerakyatan
9. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin
10. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah, dengan fokus :
pengendalian impor pangan, penanggulangan kemiskinan pertanian, reformasi
agraria, dan pembangunan agribisnis kerakyatan melalui bank khusus
PROVINSI SUMATERA UTARA
Slide - 25

PROVINSI SUMATERA BARAT
1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi
Unggulan.
6. Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, UMKM, dan Iklim
Investasi
7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya
8. Penurunan Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, dan Daerah
Tertinggal.
9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
10. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
Slide - 26

PROVINSI JAWA BARAT
1. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta
pasokan energi listrik.
2. Peningkatan pelayanan penyediaan dan distribusi air
bersih.
3. Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat.
4. Revitalisasi pasar rakyat.
5. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
dan sarana pendidikan.
6. Peningkatan partisipasi lama sekolah di kabupaten.
7. Pembangunan ekonomi pertanian.
Slide - 27

PROVINSI JAWA TENGAH
1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi
kewilayahan;
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan
sosial dasar;
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi
guna meningkatkan daya saing daerah;
5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan
daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi
ancaman bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan, dan peningkatan kondusivitas wilayah.
Slide - 28

PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
1. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar dan
transportasi
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Penguatan ekonomi masyarakat lokal.
4. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
5. Penguatan ketahanan pangan.
6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan
sosial.
7. Pelestarian sumber daya alam.
8. Pengembangan kapasitas dan tata kelola pemerintahan.
Slide - 29

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk
meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung
kedaulatan pangan.
2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk
meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja,
terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong
akses permodalan usaha (investasi).
4. Peningkatan porsi belanja modal pemerintah daerah untuk
menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan.
PROVINSI BALI
Slide - 30

1. Pudarnya Jati diri
2. Pelayanan publik dan kepastian hukum
3. Partisipasi politik dan keamanan ketertiban masyarakat
4. Kualitas pendidikan, kesehatan, dan masalah kesejahteraan
sosial
5. Daya saing produk lokal, kemiskinan dan pengangguran
6. Kerjasama dan konektifitas antarwilayah
7. Perubahan iklim dan bencana
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Slide - 31

1. Peningkatan jalan di kawasan perbatasan: Tanjung Datu – Perbatasan Kaltara.
2. Peningkatan infrastruktur mercusuar perbatasan negara di Tanjung Datu, Camar Bulan.
3. Pembangunan pangkalan militer di Paloh, Kab. Sambas untuk upaya antisipasi ancaman
keamanan RI di Laut China Selatan.
4. Peningkatan peran dan fungsi pengamanan perbatasan di Entikong, termasuk dalam hal
kepabeanan.
5. Peningkatan pelayanan dan distribusi pasokan energi listrik sehingga tidak ada lagi
pemadaman bergilir di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
6. Peembangunan pelabuhan ekspor-impor, termasuk pembangunan pelabuhan
internasional (Pelindo II) di Pantai Kijing, Kab. Mempawah untuk mendukung kegiatan
bongkar muat kontainer peti kemas di Pelabuhan Pontianak.
7. Peningkatan sarana-prasana perikanan tangkap di sepanjang Selat Karimata guna
mengoptimalkan potensi perikanan, termasuk hilirisasi industri perikanan.
8. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan secara
menyeluruh, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan.
9. Penataan Kawasan Perkotaan di Kota Pontianak untuk mewujudkan kota perdagangan,
pendidikan, dan pariwisata.
10. Pembangunan Jembatan Kapuas 3
11. Penyediaan lahan pertanian baru untuk mendukung kedaulatan pangan.
12. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial berbasis adat.
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Slide - 32

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
1. Pembangunan Pelabuhan  pelabuhan trisakti
2. Akses Jalan dan Jembatan  janal kandangan-batulicin;
jembatan barito kuala; akses jalan Kalsel dengan wilayah
timur
3. Pemenuhan Energi  PLTU asam-asam unit 5 & 6
4. Peningkatan Kelas Jalan  jalan kelas 3 menjadi jalan
kelas 2 diseluruh, terutama ruas Banjarmasin-Tabalong
dan Banjarmasin Kota Baru
Slide - 33

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang mandiri dan
berdaya saing tinggi
2. Mewujudkan dan peningkatan nilai Daya Saing Ekonomi yang
berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi
terbarukan
3. Peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi
masyarakat secara merata
4. Tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan
berorientasi pada pelayanan publik
5. Peningkatan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta
berperspektif perubahan iklim
Slide - 34

1. Pembangunan Infrastruktur dasar
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan
3. Peningkatan akses pelayanan dasar di daerah kepulauan,
perbatasan dan terpencil
4. Kedaulatan Maritim
5. Penanganan tindak kriminal (konflik warga antar kampung,
narkoba, miras, perempuan dan anak)
6. Strategi penanganan bencana dan cuaca iklim ekstrim
7. Tindak lanjut pilkada 2015 dan pilkada tahun 2016
8. Ketahanan pangan dan energi baru terbarukan
9. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan
10. Sanitasi permukiman
11. Penerapan kualiti manajemen sistem di bidang jasa dan produk
untuk mengantisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
PROVINSI SULAWESI UTARA
Slide - 35

PROVINSI SULAWESI BARAT
1. Penguatan Pelayanan dan Aksesibilitas Pendidikan
2. Penguatan Pelayanan dan Aksesibilitas Kesehatan Ibu dan Anak
3. Penanggulangan Penduduk Miskin
4. Cakupan dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jalan dan Air Baku
5. Cakupan dan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih
6. Pengembangan Kawasan Strategis Destinasi Wisata Sulawesi
Barat
7. Penguatan Ketahanan Pangan, Agroindustri dan Daya Saing
8. Penguatan Profesionalisme SDM Aparatur di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah
9. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Slide - 36

1. Pengembangan ekonomi Kerakyatan
2. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan
kebudayan serta pembangunan kesehatan
3. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
4. Pengembangan kawasan strategis
5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Slide - 37

PROVINSI PAPUA
1. Peningkatan konektivitas antar daerah, melalui peningkatan kualitas: jalan
dan jembatan; pelabuhan; dan bandara.
2. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar dan peningkatan sanitasi
masyarakat, termasuk peningkatan pelayanan air bersih.
3. Peningkatan investasi dan hilirisasi industri pengolahan, melalui:
pemenuhan infrastruktur; permudah perijinan; ciptakan iklim tenaga kerja
yang kondusif bagi investasi; meninjau kembali Perda yang bermasalah.
4. Peningkatan ketaatan masyarakat Papua terhadap hukum.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
serta penguatan Otsus.
6. Mewujudkan sumber daya manusia Papua yang sehat, berprestasi dan
berahlak mulia.
7. Pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis
potensi lokal.
8. Peningkatan pendekatan pembangunan berbasis adat/budaya.
Slide - 38

PROVINSI MALUKU
1. Pembangunan jalan Trans Maluku
2. Pembangunan Bandara Tepa, Bandara Banda dan Bandara Arara
3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan perbatasan
4. Penguatan rencana Pulau Maluku sebagai lumbung ikan nasional (pembangunan cold
storage)
5. Penambahan jumlah kapal perintis
6. Pengembangan desa wisata di 30 desa se-Provinsi Maluku
7. Pembangunan lahan sawah baru dan optimalisasi lahan kering
8. Pembangunan pelabuhan perikanan daerah prioritas di lokasi sentra perikanan terpadu
sebanyak 4 pelabuhan
9. Pembangunan sekolah satu atap berasrama dan tempat pelatihan keterampilan
10. Pengembangan sarana prasarana SUPM/ SMA Perikanan Maluku
11. Pembangunan dan rehabilitasi situs cagar budaya dan museum
12. Pengembangan Puskesmas menjadi Rumah Sakit (RS) Pratama
13. Pengembangan RS Daerah Maluku sebagai RS Pendidikan
14. Peningkatan peralatan dasar untuk RS regional
15. Penataan pemukiman masyarakat pesisir yang didukung dengan sarana perikanan
budidaya di daerah perbatasan
Slide - 39

HASIL REKAP APLIKASI E-MUSRENBANG
(USULAN KEGIATAN DARI PEMERINTAH PROVINSI)
 Aplikasi e-musrenbang 2015 dibangun sebagai instrumen untuk
menyandingkan/menyelaraskan/mensinkronkan usulan kegiatan dari
Pemerintah Provinsi dengan Rencana Kerja K/L dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah 2016.
 Usulan kegiatan strategis daerah merupakan usulan kegiatan dari SKPD
Kabupaten/Kota yang telah memperoleh verifikasi dari Bappeda
Kabupaten/Kota dan Bappeda Provinsi sebelum diusulkan kepada
Pemerintah Pusat.
 Sebagian besar usulan kegiatan dari Pemerintah Daerah tersebut
merupakan usulan kegiatan pembangunan infrastruktur untuk
mendukung implementasi program kedaulatan pangan (sekitar 24%) dan
pembangunan kawasan industri (23%); pengembangan kualitas
sumberdaya manusia, yaitu pendidikan (10,3%) dan kesehatan (8,8%).
 Sementara itu, sisanya merupakan usulan kegiatan yang terkait dengan
program prioritas nasional lainnya, seperti: pengembangan pariwisata,
pembangunan daerah perbatasan dan daerah teringgal dan lainnya.
Slide - 40

PRA-MUSRENBANGNAS 2015

 Pra Musrenbangnas diselenggarakan untuk membahas sinergi K/L dan Daerah
terhadap pencapaian sasaran Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita), yang
dibagi dalam kelompok pembahasan agenda: (1) Revolusi Mental; (2)
Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Kedaulatan Pangan; (5) Kedaulatan Energi; (6)
Maritim; (7) Industri dan Pariwisata; (8) Perbatasan Negara dan Daerah
Tertinggal.
 Setiap kelompok agenda pembahasan terdiri dari beberapa K/L terkait dan
wakil dari setiap Provinsi terkait untuk membahas masing-masing
program/kegiatan K/L yang akan disinkronkan/diselaraskan dengan usulan
daerah.
 Setiap sesi membahas materi persandingan usulan provinsi dan Rencana
Kegiatan K/L yang telah dikelompokan dalam pencapaian target prioritas
nasional (Nawa Cita).
 Pembahasan akan diakhiri dengan penandatangan kesepakatan pembahasan
oleh Bappeda Provinsi, beberapa K/L terkait, dan Koordinator Sidang Kelompok
(Deputi/Direktur Bappenas).
Slide - 42
PRA – MUSRENBANGNAS (1/2)

PRA – MUSRENBANGNAS (2/2)
Slide - 43
 Forum Pra-Musrenbangnas diadakan selama 7 hari (tanggal 16-24 April
2015).
 Jumlah Provinsi yang akan melakukan pembahasan per hari sebanyak
4-5 Provinsi, dan yang dibahas adalah per provinsi dalam tiap sesi
pembahasan.
 Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir adalah K/L sebagai lead sector
tiap agenda Nawa Cita dan K/L yang memiliki program/kegiatan
pendukung pencapaian Nawa Cita.
 Alokasi waktu 1,5 jam untuk setiap pembahasan (dimulai pukul 08.30
berakhir pukul 17.20).

 Deputi Koordinator Kelompok Sidang memastikan pembahasan difokuskan pada setiap sasaran agenda nawa
cita.
 Deputi koordinator didampingi oleh Direktur sektor inti dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga
Penanggung Jawab Agenda (Lead Sector) :
– Karoren Kementan utk Kedaulatan Pangan,
– Karoren Kemen ESDM utk Kedaulatan Energi,
– Karoren KKP untuk Kemaritiman,
– Karoren Kemen Pariwisata, Karoren Kemen Perindustrian, dan Sekdenas KEK utk Pariwisata dan Industri,
– Karoren Kemenbuddikdasmen utk Revolusi Mental dan Pendidikan,
– Karoren Kemenkes untuk Kesehatan,
– Karoren BNPP dan Karoren Kemendes PDTT utuk Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal.
 Para Direktur sektor terkait lainnya juga mendampingi dalam setiap kelompok sesuai dengan kelompok
pembahasan, apabila ada beberapa kelompok yang memerlukan pendampingan, maka kelompok lain dapat
menugaskan Kasubdit/Staf terkait.
 Deputi Koordinator mempersilahkan Kepala Biro Perencanaan K/L Penanggung Jawab Agenda (Lead Sector)
untuk menyampaikan kebijakan dan distribusi sasaran yang akan dicapai di provinsi yang bersangkutan pada
tahun 2016 (misal: berapa luas, berapa ton produksi, berapa panjang, berapa jumlah, dan di kabupaten/kota
mana) secara singkat.
 Deputi Koordinator akan mengarahkan jalannya diskusi untuk melakukan konfirmasi terhadap Sasaran Nawa
Cita berdasarkan Program K/L dan usulan dari pemerintah daerah serta Sasaran Nawa Cita berdasarkan lokasi.
 Deputi Koordinator menugaskan 2 staf di lingkungannya untuk menjadi Notulis:
– Notulis-1 bertugas mengoperasikan matrik E-Musrenbang sebagai materi diskusi,
– Notulis-2 bertugas untuk mencatat jalannya diskusi
PANDUAN MEKANISME PRA-MUSRENBANGNAS
UNTUK DEPUTI KOORDINATOR
Slide - 45

 Menyiapkan data distribusi sasaran pencapaian agenda Nawa Cita : (i)
Revolusi Mental, (ii) Kedaulatan Pangan, (iii) Kedaulatan Energi, (iv)
Maritim, (v) Pariwisata dan Industri , (vi) Perbatasan Negara dan Daerah
Tertinggal, dan (vii) Pendidikan, dan (viii) Kesehatan pada setiap
provinsi/wilayah untuk tahun 2016 secara singkat.
 Membantu Deputi Koordinator untuk melengkapi penjelasan/tanggapan
mengenai kebijakan dan strategi pencapaian agenda Nawa Cita di setiap
provinsi/wilayah.
 Sebagai Lead Sector, mengawal komitmen dukungan Kementerian/
Lembaga lainnya dan komitmen Pemda dalam pencapaian agenda Nawa
Cita secara terintegrasi.
TUGAS K/L PENANGGUNG JAWAB AGENDA (LEAD SECTOR)
DALAM MENDAMPINGI DEPUTI KOORDINATOR
Slide - 46

 Setiap sesi pembahasan Pemerintah Daerah diberikan kesempatan
melibatkan maksimal 10 orang (Bappeda Provinsi diperkenankan
melibatkan SKPD Provinsi terkait dengan kelompok agenda).
 Apabila ada sesi dimana satu provinsi harus membahas di 2 kelompok
agenda dalam waktu/sesi bersamaan, untuk itu perlu diatur perwakilan
Bappeda Provinsi dan SKPD Provinsi terkait untuk masuk di dua kelompok
agenda tersebut. Masing-masing Provinsi maksimal 10 orang.
 Juru bicara dalam diskusi adalah Bappeda Provinsi, sedangkan SKPD
Provinsi diperkenankan berbicara singkat sepanjang diberikan kesempatan
oleh Bappeda Provinsi.
 Setelah selesai membahas satu agenda perwakilan Kepala Bappeda atau
yang mewakili akan mendatangani Berita Acara Kesepakatan.
 Setelah Provinsi selesai membahas satu kelompok agenda akan bergerak ke
kelompok agenda lainnya sesuai jadwal.
UNTUK PEMERINTAH DAERAH
Slide - 47

 Setiap sesi, Kementerian/Lembaga menugaskan Biro Perencanaan dan/atau
Unit Teknis-nya untuk hadir dalam kelompok agenda yang memerlukan
dukungan program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga tersebut (lihat
distribusi peserta forum).
 Terhadap kementerian/Lembaga yang menjadi penanggung jawab agenda
(lead sector), Kepala Biro Perencanaan mendampingi Deputi Koordinator
Sidang Kelompok.
 Terhadap Kementerian/Lembaga yang diperlukan dalam beberapa
kelompok agenda sedapat mungkin menugaskan pejabat/staf yang dapat
mengambil keputusan.
 Setiap perubahan sesi, Kementerian/Lembaga akan tetap berada dalam
ruang kelompok, yang berpindah ruang adalah Pemerintah Daerah.
 Setelah selesai membahas satu provinsi perwakilan Kementerian/Lembaga
akan mendatangani Berita Acara Kesepakatan.
UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA
Slide - 48

PEMBAGIAN RUANG PERSIDANGAN
PRA-MUSREMBANGNAS 2015
NO KELOMPOK PEMBAHASAN RUANG
1
Pariwisata dan Industri (14 Kawasan Industri
& 8 KEK)
SG 2
2 Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal SG 3
3 Kemaritiman SG 4
4 Kedaulatan Pangan SG 5
5 Kesehatan SS 1
6 Pendidikan SS 2
7 Kedaulatan Energi SS 3
8 Revolusi Mental SS 4
Slide - 49

REKAP PESERTA PRA MUSRENBANGNAS 2015 (1/3)
Slide - 50
PERSIDANGAN
No Kementerian/Lembaga
Pariwisata
dan
Industri (14
KI & 8 KEK)
Kawasan
Perbatasan
dan Daerah
Tertinggal
Kemaritiman
Kedaulatan
Pangan
Kesehatan Pendidikan
Kedaulatan
Energi
Revolusi
Mental
Jumlah
Forum
yang
Diikuti
KL
Jumlah
Orang
Tiap KL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Ruang SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4
Jumlah Peserta 64 58 57 45 31 32 39 45 371
A 1 Pemda 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Deputi Koordinator 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Direktorat di Bappenas 5 5 7 6 2 3 2 5
4 Penanggung Jawab Ruangan 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Asisten/Notulis e-musrenbang 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Asisten GIS 1 1 1 1 1 1 1 1
B 1 KSP 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8
2 Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)* 5 5 5 5 3 3 5 7 31
3 Kemenko Perekonomian 1 1 1 3 3
4 Kemenko PMK 1 1 1 1 1 5 5
5 Kemenko Kemaritiman 1 1 2 2
6 Kemenko Polhukam 1 1 1
C 1 Pertanian 1 1 2 5 1 5 10
2 Agraria dan Tata Ruang 1 1 1 1 1 5 5
3 Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 1 2 1 1 5 6
4 Desa, PDT dan Transmigrasi 2 5 2 2 2 2 2 2 8 19
5 Perdagangan 1 2 2 1 1 5 7
6 Perindustrian 3 1 1 1 1 1 6 8
7 Koperasi dan UKM 1 1 1 2 1 1 6 7
8 Komunikasi dan Informatika 1 1 1 3 3
9 Pariwisata 3 1 2 4
10 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3 2 2 2 1 1 1 7 12
11 Perhubungan 3 2 2 3 7
12 BUMN 1 2 1 3 4

Slide - 51
PERSIDANGAN
Pariwisata
dan
Industri (14
KI & 8 KEK)
Kawasan
Perbatasan
dan Daerah
Tertinggal
Kemaritiman
Kedaulatan
Pangan
Kedaulatan
Energi
Revolusi
Mental
Jumlah
Forum
yang
Diikuti
KL
Jumlah
Orang
Tiap KL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah Peserta 64 58 57 45 31 32 39 45 371
13 Kelautan dan Perikanan 1 1 5 2 1 5 10
14 Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 5 1 4 8
15 Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 1 1 1 1 1 1 6 6
16 Agama 1 1 2 2
17 Hukum dan HAM 2 1 2 3
18 PAN RB 1 1 1
19 Kejaksaan Republik Indonesia 1 1 1
20 KPK 1 1 1
21 Dalam Negeri 2 1 1 2 4 6
22 Sosial 1 1 2 2
23 Pemuda dan Olah Raga 1 1 1
24 Pemberdayaan Peremp. Dan Perl. Anak 1 1 1
25 BKKBN 1 1 2 2
26 Energi dan Sumber Daya Mineral 1 1 3 3 5
27 Badan Ekonomi Kreatif 1 1 1
28 BKPM 1 1 2 2
29 Luar Negeri 1 1 1
30 BNPP 5 1 5
31 Kesehatan 1 5 2 6
32 BIG 1 1 2 2
33 Ketenagakerjaan 2 1 2 3
34 Keuangan 1 1 2 2

Slide - 52
PERSIDANGAN
Pariwisata
dan
Industri (14
KI & 8 KEK)
Kawasan
Perbatasan
dan Daerah
Tertinggal
Kemaritiman
Kedaulatan
Pangan
Kedaulatan
Energi
Revolusi
Mental
Jumlah
Forum
yang
Diikuti
KL
Jumlah
Orang
Tiap KL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah Peserta 64 58 57 45 31 32 39 45 371
35 KOMNAS HAM 1 1 1
36 POLRI 1 1 2 2
37 Pertahanan 1 1 2 2
38 BPPT 1 1 1
39 BPOM 1 1 1
40 Sekdenas KEK 3 1 3
41 LIPI 1 1 1
(*) Peserta Perusahaan BUMN menyesuaikan dukungan kegiatan di tiap kelompok pembahasan.
misal: - PT. PLN mengikuti pembahasan di Kelompok Kedaulatan Energi, Pariwisata dan Industri, serta
Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
- PT. Pelindo I dan PT. Pelindo II mengikuti pembahasan di Kelompok Pariwisata dan Industri,
Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal, serta Kemaritiman
- Dan Lain-lain.

PEMBAGIAN FORUM

HARI 1 DAN 2
Slide - 54
Hari I (Kamis, 16 April 2015)
Ruang Kelompok Pembahasan
JAM
Daftar Provinsi08.30 - 10.00 10.10 - 11.40 11.50 - 13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.40 15.50 - 17.20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
SG 2
Pariwisata dan Industri
(14 KI & 8 KEK)
ACEH SUMBAR BENGKULU SUMUT JAMBI ACEH
SG 3
Kawasan Perbatasan dan
Daerah Tertinggal
SUMUT ACEH JAMBI SUMBAR BENGKULU SUMUT
SG 4 Kemaritiman SUMBAR SUMUT ACEH JAMBI BENGKULU SUMBAR
SG 5 Kedaulatan Pangan BENGKULU SUMBAR SUMUT ACEH JAMBI BENGKULU
SS 1 Kesehatan JAMBI BENGKULU SUMBAR SUMUT ACEH JAMBI
SS 2 Pendidikan ACEH JAMBI BENGKULU SUMBAR SUMUT
SS 3 Kedaulatan Energi SUMUT ACEH JAMBI BENGKULU SUMBAR
SS 4 Revolusi Mental SUMBAR BENGKULU ACEH JAMBI SUMUT
Hari II (Jumat, 17 April 2015)
JAM
Daftar Provinsi08.30 - 10.00 10.10 - 11.40 11.50 - 12.50 12.50 - 13.30 13.30 - 15.00 15.10 - 16.40
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
SG 2
(14 KI & 8 KEK)
JATIM DIY JABAR DKI DKI
SG 3
Daerah Tertinggal
DKI JATIM DIY JABAR DIY
SG 4 Kemaritiman JABAR DKI JATIM DIY JABAR
SG 5 Kedaulatan Pangan DIY JABAR DKI JATIM JATIM
SS 1 Kesehatan JATIM DIY JABAR DKI
SS 2 Pendidikan DKI JATIM DIY JABAR
SS 3 Kedaulatan Energi JABAR DKI JATIM DIY
SS 4 Revolusi Mental DIY JABAR DKI JATIM
Tidak Ada Pembahasan Pada Kelompok Tersebut

HARI 3 DAN 4
Slide - 55
Hari III (Senin, 20 April 2015)
JAM
Daftar Provinsi08.30 - 10.00 10.10 - 11.40 11.50 - 13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.40 15.50 - 17.20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
SG 2
(14 KI & 8 KEK)
RIAU SUMSEL LAMPUNG BABEL KEPRI RIAU
SG 3
Daerah Tertinggal
BABEL RIAU KEPRI SUMSEL LAMPUNG BABEL
SG 4 Kemaritiman SUMSEL BABEL RIAU KEPRI LAMPUNG SUMSEL
SG 5 Kedaulatan Pangan LAMPUNG SUMSEL BABEL RIAU KEPRI LAMPUNG
SS 1 Kesehatan KEPRI LAMPUNG SUMSEL BABEL RIAU KEPRI
SS 2 Pendidikan RIAU KEPRI LAMPUNG SUMSEL BABEL
SS 3 Kedaulatan Energi BABEL RIAU KEPRI LAMPUNG SUMSEL
SS 4 Revolusi Mental SUMSEL LAMPUNG RIAU KEPRI BABEL
Hari IV (Selasa, 21 April 2015)
JAM
Daftar Provinsi08.30 - 10.00 10.10 - 11.40 11.50 - 13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.40 15.50 - 17.20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
SG 2
(14 KI & 8 KEK)
KALTIM KALSEL KALTARA KALBAR KALTENG KALTIM
SG 3
Daerah Tertinggal
KALBAR KALTIM KALTENG KALSEL KALTARA KALBAR
SG 4 Kemaritiman KALSEL KALBAR KALTIM KALTENG KALTARA KALSEL
SG 5 Kedaulatan Pangan KALTARA KALSEL KALBAR KALTIM KALTENG KALTARA
SS 1 Kesehatan KALTENG KALTARA KALSEL KALBAR KALTIM KALTENG
SS 2 Pendidikan KALTIM KALTENG KALTARA KALSEL KALBAR
SS 3 Kedaulatan Energi KALBAR KALTIM KALTENG KALTARA KALSEL
SS 4 Revolusi Mental KALSEL KALTARA KALTIM KALTENG KALBAR

HARI 5 DAN 6
Slide - 56
Hari V (Rabu, 22 April 2015)
JAM
Daftar Provinsi08.30 - 10.00 10.10 - 11.40 11.50 - 13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.40 15.50 - 17.20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
SG 2
(14 KI & 8 KEK)
BANTEN BALI NTB JATENG NTT BANTEN
SG 3
Daerah Tertinggal
JATENG BANTEN NTT BALI NTB JATENG
SG 4 Kemaritiman BALI JATENG BANTEN NTT NTB BALI
SG 5 Kedaulatan Pangan NTB BALI JATENG BANTEN NTT NTB
SS 1 Kesehatan NTT NTB BALI JATENG BANTEN NTT
SS 2 Pendidikan BANTEN NTT NTB BALI JATENG
SS 3 Kedaulatan Energi JATENG BANTEN NTT NTB BALI
SS 4 Revolusi Mental BALI NTB BANTEN NTT JATENG
Hari VI (Kamis, 23 April 2015)
JAM
Daftar Provinsi08.30 - 10.00 10.10 - 11.40 11.50 - 13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.40 15.50 - 17.20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
SG 2
(14 KI & 8 KEK)
GORONTALO
SULBAR SULUT SULTENG SULSEL GORONTALO
SG 3
Daerah Tertinggal
SULTENG
GORONTALO SULSEL SULBAR SULUT SULTENG
SG 4 Kemaritiman SULBAR SULTENG GORONTALO SULSEL SULUT SULBAR
SG 5 Kedaulatan Pangan SULUT SULBAR SULTENG GORONTALO SULSEL SULUT
SS 1 Kesehatan SULSEL SULUT SULBAR SULTENG GORONTALO SULSEL
SS 2 Pendidikan GORONTALO SULSEL SULUT SULBAR SULTENG
SS 3 Kedaulatan Energi SULTENG GORONTALO SULSEL SULUT SULBAR
SS 4 Revolusi Mental SULBAR SULUT GORONTALO SULSEL SULTENG

HARI 7
Slide - 57
Hari VII (Jumat, 24 April 2015)
JAM
Daftar Provinsi08.30 - 10.00 10.10 - 11.40 11.50 - 12.50 12.50 - 13.30 13.30 - 15.00 15.10 - 16.40 16.50 - 18.20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
SG 2
(14 KI & 8 KEK)
SULTRA MALUT PAPUA MALUKU PAPBAR SULTRA
SG 3
Daerah Tertinggal
MALUKU SULTRA PAPBAR MALUT PAPUA MALUKU
SG 4 Kemaritiman MALUT MALUKU SULTRA PAPBAR PAPUA MALUT
SG 5 Kedaulatan Pangan PAPUA MALUT MALUKU SULTRA PAPBAR PAPUA
SS 1 Kesehatan PAPBAR PAPUA MALUT MALUKU SULTRA PAPBAR
SS 2 Pendidikan SULTRA PAPBAR PAPUA MALUT MALUKU
SS 3 Kedaulatan Energi MALUKU SULTRA PAPBAR PAPUA MALUT
SS 4 Revolusi Mental MALUT PAPUA SULTRA PAPBAR MALUKU

Deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah

Similar to Deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah (20)

Deputi bidang pengembangan regional dan otonomi daerah