Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
disampaikan oleh OSwar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas) pada Rakor BKPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 12 Desember 2013
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
disampaikan oleh OSwar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas) pada Rakor BKPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 12 Desember 2013
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Seperti halnya manusia yang merupakan bagian dari alam, maka karya manusia yang timbul itu pada hakekatnya merupakan sebagian dari alam itu juga.
Oleh karena itu suatu karya seharusnya tidak menimbulkan disharmoni dengan alam sekitarnya maupun disharmoni dengan manusia calon pemakai itu sendiri.
1. Membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
2. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
3. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Dimas Hastomo
Di dalam UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pasal 12 menyaratkan bahwa suatu KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Dengan terbitnya PP No 31 dan 32 Tahun 2014 tentang KEK Palu dan KEK Bitung, pemerintah daerah memiliki kesempatan 3 (tiga) tahun hingga 2017 untuk mempersiapkan kedua KEK tersebut agar dapat beroperasi.
Keberadaan KEK Palu dan Bitung ini nantinya juga dapat berimplikasi pada perkembangan ekonomi, sosial dan fisik kawasan sekitar kedua KEK yang perlu diantisipasi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional – Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2014 menyusun “Kajian Pengembangan Kawasan Bitung dan Sekitarnya, Serta Kawasan Palu dan Sekitarnya”.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
4. 7
LUAS AREAL : 557.886 Ha
PRODUKSI : 6.331.125 TON (TBS)
: 1.522.022 TON (CPO)
JUMLAH PETANI : 194.078 ORANG
IZIN LOKASI : 1.139.492 Ha
5. 8
LUAS AREAL : 653.160 Ha
PRODUKSI : 298.786 TON
JUMLAH PETANI : 249.978 ORANG
6. 9
LUAS AREAL : 47.213 Ha,
PRODUKSI : 58.215 TON
JUMLAH PETANI : 18.724 ORANG
7. 10
LUAS AREAL : 2.625 Ha,
PRODUKSI : 28.121 TON
(MILIK PTPN VI)
LUAS AREAL : 117.643 Ha,
PRODUKSI : 114.259 TON
JUMLAH PETANI : 94.656 ORANG
LUAS AREAL : 25.193 Ha,
PRODUKSI : 12.797 TON
JUMLAH PETANI : 26.675 ORANG
LUAS AREAL : 18.204 Ha,
PRODUKSI : 16.508 TON
JUMLAH PETANI : 27.589 ORANG
8. Minyak Bumi dan
Kondensat
Cadangan : 395.445.680 Barel
Lifting : 6.403.411 Barel
Gas Bumi
Cadangan : 15.672,87 BSCF
Lifting : 16.001.213 BOE
Panas Bumi
Cadangan : 115 MW
(Sedang Dieksplorasi Pertamina
40 MW) 60 % Masuk Kawasan TNKS
Batubara
Cadangan : 2,2 Milyar Ton
Produksi : 3,32 Juta Ton/Tahun
POTENSI
SUMBERDAYA ALAM
Provinsi Jambi
Yang Tidak Dapat Diperbarui
13. Kota Jambi
Sarolangun
Ka. Tungkal
Sengeti
Ma. Bulian
Ma. Bungo
Ma. Tebo
Dikaji untuk PKNp
Ma. Sabak
Merangin
S. Penuh
Jaringan SIS
Rel Kereta Api
Bandara
Jalan
PKN
PKW
PKL
Pelabuhan
PKWp
KONSEP RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI JAMBI
Kawasan Ekonomi
Ujung Jabung
Pola Perdagangan dan Jasa - Future
16. 20
Perkotaan
Muara Bungo
– Muara Tebo
Kawasan Pantai
Timur Provinsi
Jambi
Kawasan
Wisata Candi
Muaro Jambi
Kerinci –
Sungai
Penuh
Kepentingan
pendayagunaan
sumber daya alam
dan/atau Teknologi
Perkotaan
Bangko –
Sarolangun
Kota Jambi, Muara
Bulian, Sengeti
dan sekitarnya
19. I
N
T
E
R
N
A
L
PERTUMBUHAN EKONOMI RELATIF STABIL
KETERSEDIAN SUMBERDAYA ALAM
POSISI STRATEGIS ZONA
POLITICAL WILL
STABILITAS ZONA (SOSIAL DAN POLITIK)
PERTUMBUHAN PENDUDUK USIA KERJA POSITIF
MINIMNYA INFRASTRUKTUR
TERBATAS ANGGARAN
TIDAK ADANYA KAWASAN ANDALAN
MASIH MENGANDALKAN SEKTOR EKONOMI PRIMER
PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM BELUM OPTIMAL
• PERDAGANGAN BEBAS
E
K
S
T
E
R
N
A
L
• REGULASI PEMERINTAH YANG SEMAKIN "LONGGAR"
• OTONOMI LUAS
• INVESTASI BESAR PMDN DAN PMA
• INTEGRASI DENGAN MP3EI
• PERKEMBANGAN KAWASAN YANG SEMAKIN CEPAT
• BRAIN DRAIN (MUTASI TENAGA KERJA TERIDIDIK KE
LUAR DAERAH)
• PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
MENGAPA
KAWASAN UJUNG
JABUNG ???
20. KEUNGGULAN GEOGRAFI
DAN
SUMBER DAYA
INDONESIA
Dalam kerangka MP3EI Indonesia perlu memposisikan
dirinya sebagai :
1. Basis ketahanan pangan dunia,
2. Pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan,
perikanan, dan sumber daya mineral
3. Pusat mobilitas logistik global
21. Sumber : MP3EI
INDONESIA DAN PANTAI TIMUR JAMBI KHUSUSNYA DILEWATI
JALUR PELAYARAN KONTAINER GLOBAL
Peluang Bagi Pantai
Timur Sumatera dan
Provinsi Jambi
khususnya
Letak geografis Jambi sangat strategis,
karena pantai timurnya dilewati oleh Sea
Lane of Communication (SLoC), yaitu
Selat Malaka, di mana jalur ini menempati
peringkat pertama dalam jalur pelayaran
kontainer global
22. Sabang Port
Jambi
Selat Sunda Brige Planning
Rha Canal
Planning
Berhadapan Lansung
Dengan Laut China Selatan
Indonesia bagian dari
ASEAN-China Free Trade
Agreement (ACFTA)
Sangat Dekat Dengan Selat
Malaka
Berhadapan Lansung
Dengan Laut China Selatan
Indonesia bagian dari
ASEAN-China Free Trade
Agreement (ACFTA)
Sangat Dekat Dengan Selat
Malaka
24. Koridor Ekonomi Sumatera – MP3EI
Tema Pembangunan:
Sentra Produksi dan Pengolahan
Hasil Bumi dan Lumbung Energi
Nasional
11 Pusat Ekonomi:
1. Banda Aceh
2. Medan
3. Pekanbaru
4. Jambi
5. Palembang
6. Tanjungpinang
7. Pangkal Pinang
8. Padang
9. Bandar Lampung
10. Bengkulu
11. Serang
Kegiatan Ekonomi Utama:
• Kelapa Sawit
• Karet
• Batu Bara
• Perkapalan
• Besi Baja
26. PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI
UJUNG JABUNG
TAHAP PERENCANAAN TAHAP PEMBANGUNAN TAHAP OPERASIONALISASI
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
27. NO TAHUN
GRAND STRATEGY
PEMBANGUNAN
FOKUS KEGIATAN
1 2010 KONSEP
PENGEMBANGAN
KAWASAN
a Penyusunan Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Provinsi Jambi
b
Identifikasi, Evaluasi Dan Penentuan Alternatif Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Provinsi Jambi Dalam Kerangka Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jambi
c Integrasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung dengan Kebijakan Sektoral Dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
d Ujung Jabung Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan Ekonomi Provinsi Jambi
2 2011 PENETAPAN
PERENCANAAN
a Integrasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung dengan Kebijakan Sektoral Dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
b Pencadangan Lahan peruntukan Kawasan Ekonomi dan Pelabuhan Seluas 4.200 Ha
c Integrasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung lintas sektor dan Kabupaten/Kota
d
Usulan Integrasi Kawasan Ekonomi Ujung Jabung dalam Dokumen Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Dan Penetapan
Ujung Jabung sebagai Pelabuhan Samudra
3 2012 PERENCANAAN
DASAR
a Integrasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung lintas sektor dan Kabupaten/Kota
b Identifikasi Ruas Jalan Akses Ujung Jabung dan kesepakatan dengan TNB Kemenhut
c Penyusunan Masterplan/FS dan DED Pelabuhan Ujung Jabung
d Penyusunan Review DED Jalan Akses Ujung Jabung
e Penyusunan Masterplan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
f Penyusunan Kerangka Legal Pengembangan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
4 2013 PERENCANAAN DAN
PERIZINAN
a Integrasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung lintas sektor dan Kabupaten/Kota
b Perda Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 ( RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033)
c Penyusunan RTR Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi (Fakta Analisa)
d Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
e Pembebasan Lahan Kawasan Pelabuhan Ujung Jabung Seluas 104 Hektar
f Pelabuhan Ujung Jabung ditetapkan sebagai Pelabuhan Utama (Tahun 2020) Sesuai dengan SK Menteri Perhubungan Nomor:
g Penyusunan Survey Investigasi Dan Desain (SID) Situ di wilayah Kecamatan Sadu dalam mendukung ketersediaan air baku di Ujung Jabung
e Pembebasan Dan Pembukaan Jalan Akses Ujung Jabung (lanjutan)
5 2014 PERENCANAAN DAN
KONSTRUKSI,
SERTA PROMOSI
BISNIS
a Integrasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung lintas sektor dan Kabupaten/Kota
b Perda Badan Pengelolaan Kawasan Ekonomu Ujung Jabung
c Site Plan Kawasan Ujung Jabung
d Pemasaran Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
e SID dan DED Pembangunan IPA dan INTAKE pada Wilayah Ujung Jabung
f Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung (Lanjutan)
g Pembangunan dan Pembebasan Jalan Akses Ujung Jabung (Lanjutan)
h Study Kelayakan Rencana Pembangunan Jaringan Energi
i Pembangunan Kawasan Ujung Jabung
j Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL )
k Penataan Kawasan Sekitar Ujung Jabung (Perumahan Dan Permukiman)
l Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Interkoneksi Regional dan Sub egional
m Penyusunan AMDAL Kawasan
n FS Jalur Kereta Api
o Master Plan Sistem Logistik
TAHAP PERENCANAAN (ROAD MAP PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI UJUNG JABUNG)
28. TAHAP PEMBANGUNAN (ROAD MAP PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI UJUNG JABUNG)
NO TAHUN
GRAND STRATEGY
PEMBANGUNAN
FOKUS KEGIATAN
6 2015 MARKETING,
PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN
KAWASAN SERTA
PERIZINAN
a Integrasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung lintas sektor dan Kabupaten/Kota
b Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung (Lanjutan)
c Pembangunan Jalan Akses Ujung Jabung ( lanjutan)
d Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Interkoneksi Regional dan Sub Regional Menuju Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
e Pemasaran Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
f Pembangunan Jaringan Energi Kawasan Ujung Jabung
g Penataan Kawasan Sekitar Ujung Jabung (Perumahan Dan Permukiman)
h Pembangunan IPA dan INTAKE
i Pembangunan Situ Kecamatan Sadu
7 2016 PEMBANGUNAN
DAN
PENGEMBANGAN
KAWASAN
a Integrasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung lintas sektor dan Kabupaten/Kota
b Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung (Lanjutan)
c Pembangunan Jalan Akses Ujung Jabung (lanjutan)
d Pembangunan Kawasan Industri Ujung Jabung (Lanjutan)
e Pembangunan Jaringan Energi Kawasan Ujung Jabung (Lanjutan)
f Pembangunan IPA dan INTAKE (lanjutan)
g Pembangunan IPAL
h Penataan Kawasan Sekitar Ujung Jabung (Perumahan Dan Permukiman)
i Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Interkoneksi Regional dan Sub Regional Menuju Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
8 2017 PEMBANGUNAN
KAWASAN DAN
OPERASIOANAL
PELABUHAN
a Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung (Lanjutan)
b Pemantapan Jalan Akses Ujung Jabung (Lanjutan)
c Pembangunan Kawasan Industri Ujung Jabung (Lanjutan)
d Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Timur Tanjung Jabung
e Penataan Kawasan Sekitar Ujung Jabung (Perumahan Dan Permukiman)
f Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Interkoneksi Regional dan Sub Regional Menuju Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
29. TAHAP 0PERASIONAL (ROAD MAP PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI UJUNG JABUNG)
NO TAHUN
GRAND STRATEGY
PEMBANGUNAN
FOKUS KEGIATAN
9 2018 OPERASIONALISASI
KAWASAN
a Pembangunan Kawasan Industri Ujung Jabung (Lanjutan)
b Operasionalisasi Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
c Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Timur Tanjung Jabung
10 2019 OPERASIONALISASI
KAWASAN
a Operasionalisasi Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
b Penataan Kawasan Sekitar Ujung Jabung (Perumahan Dan Permukiman)
c Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Interkoneksi Regional dan Sub Regional Menuju
Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
11 2020 OPERASIONALISASI
KAWASAN
a Integrasi Kawasan Ekonomi dengan Penetapan Ujung Jabung Sebagai Pelabuhan Utama
Indonesia dan MP3EI serta RTRW Provinsi Jambi
b Operasionalisasi Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
c Penataan Kawasan Sekitar Ujung Jabung (Perumahan Dan Permukiman)
d
Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Interkoneksi Regional dan Sub Regional Menuju
Kawasan Ekonomi Ujung Jabung
32. PELUANG INVESTASI
PADA TAHAP PRA OPERASIONAL
PENYIAPAN INFRASRUKTUR
JALAN DAN JEMBATAN
PELABUHAN
REL KERETA API
ENERGI LISTRIK
AIR BERSIH
PERSAMPAHAN
PENGOLAHAN LIMBAH
PERGUDANGAN PERMUKIMAN
33. PELUANG INVESTASI
PADA TAHAP OPERASIONAL
PENGEMBANGAN
INDUSTRI BERBASIS KOMODITI
PERTANIAN (Karet, Kelapa Sawit,
Kelapa Dalam)
INDUSTRI BERBASIS MIGAS
EKONOMI KREATIF (IT, sport, wisata,
Perkapalan dan Ekspedisi)
37. Secara horizontal meliputi :
1. Methane-based(C1) beserta turunannya:
amonia,metanol,urea,formaldehid,asamasetat.
2. Olefin beserta turunannya:
tilen,propilen,buten,butilen,etilenglikol,polietilen.
3. Aromatik beserta turunannya :
para-silen,orto-silen,toluen,benzen,alkilbenzen,
etilbenzen.
Secara vertical meliputi :
1. Petrokimia hulu :
industri C-1, olefin dan aromatik.
2. Petrokimia antara :
Industri turunan dari petrokimia hulu seperti
etilen glikol,alkil benzen,etil benzen,pthalikan hidrid,
PTA.
3. Petrokimia hilir :
Industri yang menghasilkan produk yang dimanfaat
kan oleh pengguna akhir seperti berbagai produk
plastik dan serat sintetis
Kilang : Minyak dan Gas
Potensi Industri
Prospektif
Berbasis Minyak dan
Gas
38. • Arsitektur
• Desain
• Fesyen
• Film, Video, dan Fotografi
• Kerajinan
• Layanan Komputer dan Piranti Lunak
• Musik
• Pasar Barang Seni
• Penerbitan dan Percetakan
• Periklanan
• Permainan Interaktif
• Riset & Pengembangan
• Seni Pertunjukan
• Televisi dan Radio
Potensi
Industri Prospektif
INDUSTRI KREATIF
DAN
MANUFAKTUR