Pengertian Freight Forwarding dan kegiatannyaaliesensei
Freight Forwarding adalah perusahaan yang memiliki usaha dalam bidang pengangkutan barang secara keseluruhan, freight forwarding juga dapat berfungsi sebagai EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), Pelayaran, Jasa kepabeanan ,bahkan dapat juga berfungsi sebagai pengiriman door to door.
The process of collecting multiple shipments of goods from several shippers for several consignee are packaged in a single unit that carried out by a third party
Pengertian Freight Forwarding dan kegiatannyaaliesensei
Freight Forwarding adalah perusahaan yang memiliki usaha dalam bidang pengangkutan barang secara keseluruhan, freight forwarding juga dapat berfungsi sebagai EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), Pelayaran, Jasa kepabeanan ,bahkan dapat juga berfungsi sebagai pengiriman door to door.
The process of collecting multiple shipments of goods from several shippers for several consignee are packaged in a single unit that carried out by a third party
keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu
Permasalahanutama bidangsistem logistik maritim adalah adanya kebijakanyang cenderungtumpangtindih, konflikantarpelaku, minimnya data lapangan, dan rendahnya upaya peningkatan kinerja logistik maritim.
•Perlunya suatu upaya untuk dapat mengidentifikasi indikator kinerja utama dari sistem logistik maritim dan cara yang dapat memadukan berbagai pemangku kepentingan untuk melukan pembenahan yang terus-menerus.
keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu
Permasalahanutama bidangsistem logistik maritim adalah adanya kebijakanyang cenderungtumpangtindih, konflikantarpelaku, minimnya data lapangan, dan rendahnya upaya peningkatan kinerja logistik maritim.
•Perlunya suatu upaya untuk dapat mengidentifikasi indikator kinerja utama dari sistem logistik maritim dan cara yang dapat memadukan berbagai pemangku kepentingan untuk melukan pembenahan yang terus-menerus.
Buku Penyepakatan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka ...TPRP Strategic Partner
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas hikmat, pengetahuan Nya maka Buku Penyepakatan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam Bintan Karimun dapat disusun dengan sempurna.
Buku Penyepakatan ini dibuat bagi pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau, bagi pemerintah daerah kab/kota dan lembaga/badan pengusahaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Buku ini dimaksudkan untuk dapat disepakati ditingkat pemangku kepentingan sebagai acuan program terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah. Penyepakatan ini menjadi penting agar keterpaduan yang telah berlandaskan perencanaan tata ruang menjadi panduan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kawasan Batam Bintan dan Karimun sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruangnya.
Buku Penyepakatan ini berisi 5 bab, yang terdiri atas bab pendahuluan, bab kebijakan umum, bab pedoman umum penyusunan pembiayaan, bab rencana terpadu dan program investasi infrastruktur dan terakhir penutup. Selain itu juga disiapkan draf berita acara yang akan ditandatangani oleh semua pemangku kepentingan.
Kerjasama pengusahaan infrastruktur antara pemerintah dengan pihak swasta kerapkali memunculkan berbagai permasalahan bagi kedua belah pihak. Salah satu bentuk permasalahan tersebut adalah terkait masalah hukum yang umumnya mendera Penanggung Jawab Proyek Kegiatan (PJPK) di mana salah satu penyebabnya adalah belum adanya dokumen standar dalam pengusahaan infrastruktur.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian terkait analisa standarisasi dokumen investasi infrastruktur bidang persampahan untuk digunakan sebagai acuan bagi PJPK dalam penyusunan dokumen pengadaan maupun dokumen kontrak.
Kerjasama pengusahaan infrastruktur bidang pengolahan persampahan sendiri masih relatif baru di Indonesia. Oleh karena itu, dokumen investasi infrastrukturnya belum memiliki standar baku. Standarisasi dokumen-dokumen pengusahaan bidang pengolahan persampahan juga belum diatur dalam suatu payung hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian awal yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan standarisasi dokumen pengusahaan bidang pengolahan persampahan.
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan SwastaOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Bastary Pandji Indra (Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Jambi 13 Juni 2013
Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS, Jambi 13 Juni 2013
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia dalam Bahasa Indonesia. PT Sarana Multi Infrastruktur atau PTSMI adalah perusahaan BUMN di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui program kerjasama antara pemerintah dan swasta. PTSMI berperan sebagai katalis dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur. Selain itu, PTSMI juga menyediakan konsultasi dan perencanaan bagi perusahaan yang membutuhkan.
PERPRES NO. 26/2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL ...Bayu Ardiansyah
Penurunan Biaya Logistik dan Implementasi Sistem ICT -- SISLOGNAS yang Terintegrasi Secara Nasional dan Terhubung Secara Gobal untuk Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat
Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS telah ditetapkan melalui Perpres No.26/2012, tanggal 5 Maret 2012, yang mensyaratkan agar pengembangannya dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L, serta Pemerintah Daerah terkait pada periode 2010-2015, dan periode selanjutnya 2016-2020, dan 2021-2025.
Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011-2025 karena merupakan sub sistem dari kebijakan peningkatan konektifitas nasional.
Similar to Government strategy in developing multimodal transportation (20)
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. TRANSPORTASI MULTIMODA
Menurut United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD):
“… the carriage of goods by at least two different modes of transport on the
basis of a multimodal transport contract from a place in one country at
which the goods are taken in charge by the multimodal transport operator
(MTO) to a place designated for delivery situated in a different country.”
Transportasi Multimoda berdasarkan Sistranas didefinisikan:
Transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda
transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan
dokumen transportasi multimoda, dari suatu tempat barang diterima oleh
operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk
penerimaan barang tersebut.
Angkutan Multimoda berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2011:
Angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda
angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen
angkutan multimoda ke suatu tempat diterimanya barang oleh badan usaha
angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan
barang kepada penerima barang angkutan multimoda.
3. Mewujudkan pelayanan one stop service, dengan
indikator single seamless service (S3) yaitu single
operator, single tariff, dan single document untuk
angkutan barang.
TUJUAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
MULTIMODA
4. UU NO: 22/ 2009, TTG LLAJ
Keterpaduan Antar Moda Diatur
Pada Bagian Ke Lima Angkutan
Multimoda Pasal 165
UU NO.23/2007, TTG
PERKERETAPIAN
Keterpaduan Antar Moda
Diatur Pada Bagian Ke
Empat Angkutan
Multimoda Pasal 147 Ayat
1,2, DAN 3
UU NO.1/2009 TTG
PENERBANGAN
keterpaduan antar moda diatur
pada paragraf 11 tanggung jawab
angkutan intermoda pasal 182 ,
angkutan multimoda pasal 187,
188, 189, 190 DAN 191
UU NO.17/2008 , TTG
PELAYARAN
Keterpaduan Antar Moda Diatur Pada
Bagian Kesepuluh Tentang Angkutan
Multimoda Terdiri Dari Pasal 50 ayat
1,2. pasal 51 ayat 1,2, pasal 52, pasal 53
ayat 1 dan 2, pasal 54 dan pasal 55
ANGKUTAN
MULTIMODA
ASEAN Framework
Agreement on Multimodal
Transport (AFAMT)
SISTRANAS
Permenhub No :
KM. 49/2005
United Nations Convention
on International Multimodal
Transport of Goods
PP No. 8/2011 TTG
Angkutan Multimoda dan
PM No. 8/2012 TTG
Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan
Multimoda
DASAR HUKUM
5. MENGAPA BUKAN SISTEM UNIMODA?
Kontrak tersendiri untuk
setiap tahap kegiatan
Dokumen tersendiri untuk
setiap tahap kegiatan
Billing tersendiri untuk setiap
kontrak
Beda persyaratan dan tingkat
pertanggung-jawaban untuk
setiap tahap kegiatan
6. APA PENGARUHNYA?
Transaksi dagang perlu diikuti secara
teliti untuk semua tahapan
Sulit menentukan seluruh biaya secara
tuntas
Sulit untuk mengurus klaim
Sulit menentukan waktu yang pasti
untuk suatu transaksi dagang
7. APA AKIBATNYA?
Mempersulit eksporter/consignor
disetiap lini tahapan kegiatan;
Mempermahal biaya angkutan,
karena:
o Pelaksanaan angkutan harus
tampil disetiap jenjang birokrasi;
o Struktur biaya angkutan tidak
pasti;
o Klaim angkutan sulit diurus;
o Biaya premi asuransi tinggi.
Eksporter/consignor menghadapi
banyak penanggung jawab
angkutan.
8. MENGAPA HARUS ANGKUTAN MULTIMODA?
Mengurangi waktu yang hilang pada trans-
shipment point;
Mengangkut lebih cepat, menekan kerugian
terhadap jarak, dan menghemat permodalan;
Mengurangi beban dokumentasi, formalitas dan
birokrasi;
Menghemat biaya karena tarif rata-rata dan
biaya asuransi turun;
Memerlukan satu agen saja sebagai penanggung
jawab;
Menurunkan harga barang ekspor;
Meningkatkan daya saing barang ekspor di pasar
global.
9. APA KUNCI SUKSES KINERJA ANGKUTAN
MULTIMODA?
Tepat waktu
Utuh bentuk/wujud
Utuh jumlah
Pelayanan yang baik
Biaya kompetitif
Kepercayaan
Image
10. SEGMEN KEGIATAN INDUSTRI JASA ANGKUTAN
MULTIMODA
Pabrik/
pergudangan
Pengangkutan
ke
transshipment
point
Transshipment
point (stasiun/
pelabuhan/
bandar udara)
Pengangkutan/
main haul
(kereta api/
kapal/
pesawat
terbang)
Trans-shipment
point (stasiun/
pelabuhan/
bandar udara)
Pengangkutan
dari
transshipment
point
Pengecer/
Konsumen
Industri jasa transportasi multimoda berdasarkan segmen kegiatan secara
diagramatis dapat digambarkan berikut ini:
11. Dari gambar di atas dapat diuraikan kegiatan yang
terdapat pada masing-masing segmen, yaitu:
Pabrik/pergudangan, beberapa kegiatan usaha yang terdapat
pada segmen ini meliputi:
• Pergudangan/warehousing;
• Penyimpanan/ inventory;
• Sortasi;
• Pengepakan;
• Penandaan/marking;
• Pengukuran;
• Penimbangan;
• Stuffing;
• Stripping.
Pengangkutan ke/dari transshipment point, beberapa kegiatan
usaha yang terdapat pada segmen ini meliputi:
• Pengangkutan dengan angkutan jalan, perkeretaapian, SDP atau
kombinasinya;
• Asuransi;
• Klaim asuransi.
12. Lanjutan...
Transshipment point (stasiun/pelabuhan/bandar udara),
beberapa kegiatan usaha yang terdapat pada segmen ini
meliputi:
• Pergudangan/warehousing;
• Bongkar/muat;
• Tally;
• Kepabeanan;
• Karantina;
• Stuffing;
• Stripping;
• Pengurusan Dokumen
Pengangkutan/main haul (kereta api/kapal/pesawat
terbang), beberapa kegiatan usaha yang terdapat pada
segmen ini meliputi:
• Asuransi;
• Klaim asuransi
13. 1. KETERPADUAN JARINGAN PRASARANA
Pembangunan jaringan prasarana transportasi di tingkat
wilayah ditangani oleh beberapa kementerian dan pemerintah
daerah sehingga diperlukan unit organisasi untuk
mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan jaringan
prasarana agar tidak terjadi kapasitas berlebih pada masing-
masing moda;
Belum berkembangnya fasilitas logistics center sehingga
pengguna jasa dan operator sulit mendapatkan informasi
muatan dan angkutan;
Keterpaduan antarsimpul saat ini belum terhubung secara
optimal;
Pembangunan simpul terminal masih sering kurang
memperhatikan penyediaan prasarana trans-shipment.
Beberapa Permasalahan Penyelenggaraan
Angkutan Multimoda
14. 2. KETERPADUAN JARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG
• Penanganan keterpaduan pelayanan
angkutan multimoda kurang optimal
• Dokumen angkutan barang yang digunakan
masih bersifat masing-masing moda
Katerpaduan
Pelayanan
• Kompatibilitas antarsarana dan fasilitas
penunjang masih belum optimal
Keterpaduan
Sarana dan
Fasilitas
Penunjang
• Pengembangan sistem informasi di bidang
transportasi multimoda sudah berjalan
tetapi masih bersifat parsial (tracking
system, electronic seal)
Keterpaduan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Beberapa Permasalahan Penyelenggaraan
Angkutan Multimoda (Lanjutan…)
15. • Perusahaan penyedia jasa logistik belum mampu bersaing secara
internasional
• Kompetensi SDM di bidang angkutan multimoda masih perlu
ditingkatkan
• Lembaga sertifikasi profesi di bidang angkutan multimoda belum
terbentuk
• Lembaga atau unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan
angkutan multimoda terdiri dari beberapa lembaga sehingga
diperlukan koordinasi
3. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGUSAHAAN
Beberapa Permasalahan Penyelenggaraan
Angkutan Multimoda
17. 17
Perbandingan Nilai Logistic
Performance Index (LPI)
Pulau Jawa, indonesia dan Negara-
Negara Anggota ASEAN
No
Variabel Logistic Performance Index
(LPI)
Rata-Rata
Pulau Jawa
Rata-Rata
Indonesia
Rata-Rata Negara-
Negara ASEAN
1 Customs (Efisiensi Proses Clearance)
3,04 2,53 3,025
2 Infrastructure (Kualitas Infrastruktur
Transportasi)
2,87 2,54 3,11
3 International Shipment 3,11 2,97 3,28
4 Competence (Kompetensi dan Kualitas
Jasa Logistik)
3,03 2,85 3,20
5 Tracking and Tracing (Kemampuan
Melacak dan Menelusuri Muatan
Barang)
3,04 3,12 3,40
6 Timelines (Ketepatan Waktu
Pengiriman Barang Dengan
Kesesuaian Jadwal Pengiriman
Barang)
3,53 3,61 3,74
Sumber: Study Kinerja Logistik di Pulau Jawa, 2012
18. 1. Peningkatan Keterpaduan Jaringan
Prasarana
2. Peningkatan Keterpaduan Jaringan
Pelayanan
3. Peningkatan Kualitas Badan Usaha
Angkutan Multimoda
STRATEGI PENGEMBANGAN ANGKUTAN
MULTIMODA DI PULAU JAWA
19. strategi 1: PENINGKATAN KETERPADUAN
JARINGAN PRASARANA
Mengurangi beban jalan dengan mengembangkan
jaringan transportasi multimoda dan logistic center
sebagai upaya meningkatkan kelancaran arus barang
dari pusat produksi menuju outlet-inlet, ekspor-impor
dan antar pulau.
Mengembangkan jaringan kereta api untuk angkutan
barang jarak jauh.
Optimasi kapasitas pelabuhan dan pengembangan
interkoneksi dengan hinterland dan hub internasional.
20. Menyiapkan pelabuhan sebagai hub internasional
untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada hub
internasional di negara lain.
Mengoptimalkan peran bandar udara yang ada untuk
dapat berfungsi sebagai bandar udara kargo.
Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada
simpul transportasi udara.
strategi 1: PENINGKATAN KETERPADUAN
JARINGAN PRASARANA (Lanjutan..)
21. Strategi 2: PENINGKATAN KETERPADUAN
JARINGAN PELAYANAN
Meningkatkan pelayanan angkutan barang melalui
angkutan kereta api.
Memberlakukan asas cabotage untuk angkutan laut
dalam negeri secara penuh sesuai jadwal roadmap.
Meningkatkan aksesibilitas barang di daerah
tertinggal dan daerah padat/macet.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan
angkutan laut yang dilakukan secara terpadu serta
melalui penataan jaringan trayek.
Peningkatan efisiensi operasional pelayanan.
22. Meningkatkan kinerja pelayanan pada pelabuhan strategis
yang menangani sebagian besar arus barang (Banten,
Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak).
Meningkatkan kinerja pelayanan kargo pada bandar udara
yang menangani arus kargo (Soekarno Hatta, Adi Sicipto,
Juanda).
Strategi 2: PENINGKATAN KETERPADUAN
JARINGAN PELAYANAN (lanjutan..)
23. Stategi 3: peningkatan Kualitas Badan Usaha
Angkutan Multimoda
Peningkatan pembinaan badan usaha angkutan
multimoda agar mampu bersaing secara internasional;
Meningkatkan kualitas SDM angkutan multimoda;
Pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) di
bidang angkutan multimoda.