Dokumen tersebut membahas pendekatan sistem yang aman dalam menangani masalah infrastruktur dan kecelakaan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur seperti jalan dan kendaraan yang aman, pengguna jalan yang patuh, pendidikan publik, peraturan dan penegakan hukum, serta kerja sama lintas sektor untuk mengurangi kematian akibat kecelakaan.
Pengertian dan Problematika Keselamatan. Materi Meliputi: Pengertian Keselamatan, Jenis Keselamatan, Risiko dan Respons, Sistem Keselamatan, Pengukuran Keselamatan, Keselamatan Lalu Lintas, Program Keselamatan, Mempengaruhi Pengguna Jalan, Peningkatan Keselamatan Kendaraan, Peningkatan Jalan, Lalu Lintas, Penanganan Korban, Asuransi, Kecelakaan Lalu Lintas, Faktor Kelalaian Pengguna Jalan, Faktor Kendaraan, Faktor Jalan, Faktor Kondisi Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, K3, Bahaya di Tempat Kerja, Bahaya Fisik dan Mekanik, Bahaya Kimiawi dan Biologis, K3 Berdasarkan Industri,
Pengertian dan Problematika Keselamatan. Materi Meliputi: Pengertian Keselamatan, Jenis Keselamatan, Risiko dan Respons, Sistem Keselamatan, Pengukuran Keselamatan, Keselamatan Lalu Lintas, Program Keselamatan, Mempengaruhi Pengguna Jalan, Peningkatan Keselamatan Kendaraan, Peningkatan Jalan, Lalu Lintas, Penanganan Korban, Asuransi, Kecelakaan Lalu Lintas, Faktor Kelalaian Pengguna Jalan, Faktor Kendaraan, Faktor Jalan, Faktor Kondisi Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, K3, Bahaya di Tempat Kerja, Bahaya Fisik dan Mekanik, Bahaya Kimiawi dan Biologis, K3 Berdasarkan Industri,
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. 2
Prinsip - prinsip
• Mengetahui keterbatasan tubuh manusia
• Pendekatan sistematis membawa manfaat
• Mengetahui kecelakaan akan terjadi
(walaupun tetap fokus untuk mencegahnya)
• Bertujuan untuk meminimalkan keparahan
cedera
• Orang tidak harus mati akibat kegagalan
sistem
3. 3
Pendekatan Sistem yg Aman
Kecepatan aman
(kecepatan rendah
lebih mampu
mengatasi
kesalahan
manusia)
Pendidikan dan
informasi
pendukung
pengguna jalan
Toleransi
fisik
manusia
Pengguna
jalan yg
patuh
Jalan &tepi
jalan yg
aman (lebih
mampu
mengatasi
kesalahan
manusia)
Kendaraan yg
aman
Perjalanan
Aman
Memahami
kecelakaan dan
risikonya
Peraturan &
Penegakan
hukum
Masuk ke Sistem
4. 4
Pendekatan Sistem yg Aman
Jalan yang Aman – dapat diprediksi dan memaafkan
kesalaha
Kecepatan yang Aman – Kecepatan tempuh sesuai dengan
fungsi dan tingkat keselamatan jalan
Kendaraan yang Aman – yang mencegah kecelakaan dan
melindungi pengguna jalan
Pengguna jalan yang Aman – pengguna jalan yang
terampil dan kompeten, waspada dan tak terganggu.
Mereka mematuhi aturan lalu lintas, mengambil langkah-
langkah untuk meningkatkan keamanan
6. 6
Pemahaman akan tabrakan dan risikonya
• Pengamatan kejadian
– Di tingkat lokal, laporkan ke panel
regional
– Panel di tingkat pusat mereview
kategori tabrakan dan penyebab
utama
• Keterlibatan pihak terkait
• Analisis data kecelakaan secara
intensif
• Memperbaiki pemahaman
pengguna jalan atas isu
keselamatan jalan
8. 8
Penegakan
• Persepsi publik sangat penting bagi
upaya penindakan
• Upaya pencegahan umum untuk
menyebarkan rasa takut untuk ditahan
-pengawasan Polisi – mobil tugas atau
samaran
-Teknologi (kamera keamanan) di mana
saja dan kapan pun
• Upaya penindakan khusus untuk
tindakan-tindakan berisiko tinggi
• Didukung dengan publisitas
9. 9
Masuk ke sistem – Perijinan
• Pengemudi yg tidak
berpengalaman
– Sistem SIM uji lulus
Pengemudi yg cacat
fisik/mental
-Proses penilaian yg efektif
-Pilihan SIM terbatas
-Opsi layanan transportasi
10. 10
Pendidikan/Perubahan Budaya
• Memahami halangan untuk
menerapkan tindakan pencegahan
yg baru
• Iklan media untuk kampanye-
kampanye tertentu –
alkohol/ngebut/penggunaan obat-
obatan
• Informasi khusus seperti brosur-
brosur untuk pembaharuan STNK,
dsb
11. 11
• Pendekatan Sistem yg Aman ini
merupakan cara baru untuk merespon
kecelakaan-kecelakaan yg fatal dan
serius
• Tujuan jangka panjangnya adalah untuk
mengurangi angka kematian dan luka
• Pendekatan ini membutuhkan
pemerintahan yg kuat di semua tingkat
dan keterlibatan bermacam kelompok
masyarakat serta pihak-pihak lain