Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi dan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 6 bidang yang membawahi berbagai seksi. Kepala Dinas bertugas memimpin dinas dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sekretariat membantu administrasi umum dan keuangan serta mengoordinasi kegiatan dinas.

1. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon dan Tugas
Pokok dan Fungsi
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Kepegawaian dan Umum; dan
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan, membawahi:
a. Kepala Seksi Jalan dan Jambatan; dan
b. Kepala Seksi Utilitas Jalan.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman, membawahi:
a. Kepala Seksi Infrastruktur Permukiman;
b. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Prasaran Persampahan; dan
c. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Air Bersih, Sungai dan Drainase.
5. Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi, membawahi:
a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Teknis; dan
b. Kepala Seksi Jasa Konstruksi.
6. Bidang Tata Ruang, membawahi:
a. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
I. Uraian Tugas Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang
diharapkan;
d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DinasPekerjaanUmum dan Penataan
Ruangsesuai dengantugas,tanggungjawab,permasalahandanhambatansertaketentuanyang
berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, tata kearsipan, kepegawaian,
perencanaan, program kegiatan dan kerumahtanggaan dinas sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset
dinas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku agar pengelolaan dan
pertanggungjawabannya tepat sasaran dan akuntabel dalam rangka operasionalisasi tugas dan
fungsi dinas;

2. g. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Mengoordinasikanpelaksanaankebijakandi bidangpekerjaanumumdanpenataanruangsesuai
dengan ketentuan, perencanaan teknis dan pedoman pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan
tugas;
i. Mengoordinasikan perencanaan program pengelolaan pengembangan jalan dan jembatan
meliputi: jalan dan jembatan serta utilitas jalan sesuai denganketentuan perundang-undangan
yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;
j. Mengoordinasikan perencanaan program pengelolaan pengembangan sumber daya air dan
infratruktur permukiman meliputi: infrastruktur permukiman, penataan bangunan dan
prasarana persampahan dan pengembanganprasarana air bersih, sungai dan drainase sesuai
dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;
k. Mengoordinasikan perencanaan program pengelolaan pembinaan teknis jasa konstruksi
meliputi: pembinaan dan pengawasan teknis, jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan
perundangundangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;
l. Mengoordinasikan perencanaan program pengelolaan tata ruang meliputi: perencanaan tata
ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;
m. Mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dan lintas sektor berkenaan
dengan kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku dalam
rangka kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganDinas PekerjaanUmum dan Penataan
Ruang dengan cara membandingkan rencana strategis dinas dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
o. MenyusunlaporanpelaksanaantugasdilingkunganDinasPekerjaanUmumdanPenataanRuang
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
II. Uraian Tugas Sekretariat Dinas
Sekretaris Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang serta pelayanan administratif sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas.
a. Menyusun rencana operasional program kerja di lingkungan Sekretariat Dinas berdasarkan
program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas sesuai dengan tugas
pokokdantanggungjawabyangditetapkanagartugasyang diberikandapatberjalanefektif dan
efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas secara berkala sesuai
denganperaturandanprosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

3. e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk membantu Kepala Dinas dalam
pengoordinasian kegiatan dinas;
f. Menyelenggarakanurusanpenatausahaanadministrasi meliputi:kepegawaian,surat-menyurat,
tata kearsipan dan perjalanan dinas sesuai pedoman yang berlaku sebagai bahan penunjang
pelaksanaan tugas;
g. Menyelenggarakanurusanadministrasikeuanganmeliputi:pengelolaanpenerimaandaerahdan
pengeluarandinas,penatausahaangaji pegawaidanpenyusunanlaporankeuanganberdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Menyelenggarakanurusan penatausahaan rumah tangga dinas, pemeliharaan dan perawatan
peralatandan perlengkapangedungkantorsesuai ketentuandanproseduryang berlakudalam
rangka menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan baik;
i. Menyelenggarakanpenatausahaanpengelolaanbarangmilikdaerahsesuaiketentuanperaturan
perundang-undangan agar terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset yang baik;
j. Menyelenggarakan penyusunan rencana program dan anggaran meliputi: RPJP, RPJM, RKPD,
RENSTRA,RENJA,RKT, RKA, PerjanjianKinerja,IKU,SAKIPdenganberpedomanpadaketentuan
dan prosedur yang berlaku agar tersusunnya rencana kerja yang baik;
k. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
meliputi:penyusunanLAKIP,LKPJ,LPPD,LaporanSPMdanLaporanIKMsesuai denganketentuan
peraturanperundang-undanganagartersedianyadatadaninformasi yangakuratdanakuntabel;
l. Menyelenggarakan fasilitasi pemeriksaan keuangan melalui penyiapan bahan dan data
pemeriksaan yang diminta untuk menjamin kelancaran pemeriksaan;
m. Menyelenggarakanpengumpulan dan pengelolaan bahan dan data dalam rangka pembinaan
organisasi dan tatalaksana berdasarkanpedomanyang berlaku dalam rangka terselenggaranya
penataan organisasi dan tatalaksana di lingkup dinas;
n. Menyelenggarakan pemrosesan permasalahan dan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan
perundang-undangandalamrangkameningkatkankepuasanmasyarakatterhadappelaksanaan
tugas dinas;
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas dengan cara
membandingkan antara program kerja dinas dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
1. KepalaSub Bagian Keuangan, Aset,Kepegawaiandan Umum mempunyai tugasmemimpindan
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
menyiapkan bahan kebijakan keuangan, aset, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangkamendukungkelancaranpelaksanaantugasSubBagianKeuangan,Aset,Kepegawaiandan
Umum.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :
a. Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan, Aset, Kepegawaian dan
Umum berdasarkan program kerja sekretariat dinas serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

4. b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan, Aset,
Kepegawaian dan Umum sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjukpelaksanaantugaskepadabawahandi lingkunganSubBagianKeuangan,
Aset, Kepegawaian dan Umum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan, Aset,
KepegawaiandanUmumsecaraberkalasesuai denganperaturandanproseduryangberlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Menyelia penyusunan rencana kebutuhan anggaran tahunan, triwulan dan bulanan pada
setiapprogram,kegiatandankoderekeningdenganarahanbaiksecaralisanmaupuntertulis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi terlaksananya kegiatan;
f. Menyelia dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi: Penatausahaan
danpembayarangaji pegawai,LaporanOperasional (LO),Neraca,LaporanArusKas,Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan
Ekualitas(LPE),LaporanPrognosisKeuangandanLaporanRealisasi Fisik,SPP(UP,GU,TUdan
LS), SPM (UP,GU,TU dan LS), Buku Besar, Jurnal, Buku Kas Umum, Buku Pajak Administrasi
Fungsional, Register (Register SP2D, Register SPM, Register SPP) sesuai dengan ketentuan
dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan pengelolaan penerimaan daerah berupa: mengoordinasikan potensi dan
jumlah penerimaan daerah, penagihan dan/atau penerimaan penyetoran penerimaan
daerah dari pihak penyetor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar
terlaksananya tertib administrasi penatausahaan penerimaan daerah;
h. Memfasilitasi kegiatan pemeriksaankeuangan dengan cara menyediakan bahan dan data
pemeriksaan yang diminta untuk kelancaran kegiatan;
i. Melaksanakan penatausahaan aset meliputi : penyusunan RKBU, KIB, KIR, Buku Barang
Inventaris, Berita Acara Penyerahan Barang, Daftar Usulan Penghapusan Barang,
penyusunan laporan barang habis pakai bulanan, triwulanan, semesteran, penyusunan
laporan semesteran keadaan barang (LBPS), penyusunan Laporan Tahunan Pengelolaan
Barang (LBPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan aset di
lingkungan dinas;
j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan
pengadaan langsung barang modal dan barang pakai habis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar tercapai kondisi sesuai yang diharapkan;
k. Menyelia penyusunan laporan hasil pengadaan setiap tahun sesuai dengan prosedur dan
ketentuan demi kelancaran pelaksanaan tugas yang berlaku;
l. Melaksanakanpenatausahaanadministrasikepegawaianmeliputi:proseskenaikanpangkat
pegawai, DUK, daftar pokok pegawai, daftar statistik pegawai, data bezetting pegawai,
absensi pegawai, data analisis jabatan, data analisis beban kerja, SKP, perizinan cuti,
pemberiantunjangan,pemberianrewardandpunishmentdankenaikangaji berkalasesuai
ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka penataan administrasi kepegawaian
dinas;
m. Melaksanakan fasilitasi penyusunan norma waktu kerja (NWK) dan lembar kendali kerja
(LKK) pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan keefektifan
pengendalian kerja pegawai;

5. n. Melaksanakanpenatausahaanadministrasi surat-menyurat,tatakearsipandan administrasi
perjalanan dinas di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku
agar terselenggaranya tertib administrasi surat-menyurat;
o. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan perlengkapandan peralatan gedung kantor di
lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tugas terlaksana dengan
baik;
p. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan kualifikasi terhadap pengaduan masyarakat
berdasarkan data pengaduan yang diterima sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang
berlaku sehingga ditemukan penyelesaian masalah yang tepat serta efektif;
q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan, Aset,
Kepegawaian dan Umum dengan cara membandingkan antara program kerja sekretariat
dinas dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
r. MenyusunlaporanpelaksanaantugasSubBagianKeuangan,Aset,KepegawaiandanUmum
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. KepalaSubBagianPerencanaanmempunyai tugasmemimpindanmelaksanakansebagiantugas
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyiapkan bahan kebijakan
perencanaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :
a. Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan program
kerja sekretariat dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyeliapelaksanaantugasbawahandi lingkungan SubBagianPerencanaansecaraberkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
e. Melaksanakankoordinasi penyusunanrencanaprogram, kegiatandananggarandinassesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka penyiapan perencanaan yang
baik;
f. Menyelia penyusunan dokumenperencanaan meliputi:penyusunanRENSTRA, RENJA, RKT,
RKA, Time Schedule, Perjanjian Kinerja, IKU, LAKIP, petunjuk pelaksanaan program dan
kegiatan serta penginputan data SAKIP sesuai ketentuan dan prosedur yang berlakudalam
rangka penyusunan perencanaan yang baik;
g. Menyelia penyusunan dokumen pelaporan meliputi: Laporan Realisasi Fisik, Laporan
Triwulanantugaspokokdanfungsi,LKPJ,LPPD,LaporanSPM,LaporanIKMsesuai ketentuan
dan prosedur yang berlaku dalam rangka penyiapan bahan laporan yang baik;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dengan
cara membandingkanantaraprogramkerjasekretariatdinasdengantugas-tugasyangtelah

6. dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
III. Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan
KepalaBidangPengembanganJalandanJembatanmempunyai tugasmemimpindanmelaksanakan
penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang
pembangunan jalan dan jembatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :
a. Menyusun rencana operasional program kerja di lingkungan Bidang Pengembangan Jalan dan
Jembatan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Jalan dan
Jembatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan
Jalan dan Jembatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyeliapelaksanaantugasbawahandi lingkunganBidangPengembanganJalandanJembatan
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
e. Menyelenggarakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
pengembangan jalandan jembatansesuai denganketentuandan prosedur yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatandi bidangpengembanganjalandanjembatansesuaipetunjukteknisdanproseduryang
berlaku untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, pengendalian, pembangunan, pemeliharaan,
pengawasan, pembinaan teknis dan sosialisasi serta penyuluhan terkait pengembangan jalan
dan jembatan sesuai peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan
kelancaran tugas bidang;
h. Melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, pengendalian, pembangunan, pemeliharaan
pengawasan, pembinaan teknis dan sosialisasi serta penyuluhan terkait utilitas jalan sesuai
peraturanyangberlakudanpetunjukteknisdalamrangkapelaksanaankelancarantugasbidang;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Jalan dan
Jembatan dengan cara membandingkan antara program kerja dinas dengan tugas-tugas yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
j. MenyusunlaporanpelaksanaantugasBidangPengembanganJalandanJembatansesuaidengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. 1. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan
dan pengendalian kegiatan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalamrangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Jalan dan Jembatan.
Uraian tugas adalah :
a. Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Seksi Jalan dan Jembatan berdasarkan program
kerja bidang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Jalan dan Jembatan sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Jalan dan
Jembatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlakuagar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyeliapelaksanaantugasbawahandi lingkunganSeksiJalandanJembatansecaraberkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jalandesa
dan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dan jembatan dengan
memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan dalam rangka pelaksanaan
tugas,
f. Melaksanakan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan dan penetapan status
yang berkaitan dengan pengaturan jalan dan jembatan serta penyusunan perencanaan
umumdan pembiayaanjaringanjalandesadan kotasesuai denganketentuanyangberlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan sumber daya manusia melalui
pelaksanaan bimbinganteknis, penyuluhan serta pelatihan untuk menambahpengetahuan
dan keterampilan teknis aparatur penyelenggara jalan dan jembatan desa dan kota;
h. Melaksanakan kajian dan analisis terkait pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan
pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan
jalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan teknis agar pelaksanaan tugas terlaksana
dengan baik dan benar;
i. Melaksanakankajiandananalisisdalamrangkapengembanganteknologi terapandi bidang
jalandesadan kotasesuai denganketentuanyangberlaku dalam rangka kelancaran tugas;
j. Mengatur pelaksanaan perencanaan pembiayaan pembangunan, perencanaan teknis,
perencanaan program dan anggaran, pengadaan lahan, konstruksi, pengoperasian dan
pemeliharaan maupun pengelolaan manajemen jalan dan jembatan desa dan kota sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
k. Mengatur dan melaksanakan pengawasan meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan
dan jembatan desa dan kota serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan
jalandanjembatandesadankota sesuai denganketentuanyangberlaku untukmemastikan
kelancaran pelaksanaan tugas;
l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Jalan dan Jembatan dengan
cara membandingkan antara program kerja bidang dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

8. m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. KepalaSeksi UtilitasJalanmempunyai tugasmemimpindanmelaksanakanperencanaanteknis,
pembinaan, pemberdayaan inventarisasi permasalahan dan konsep pemecahannya terkait
pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pemeliharaan utilitas jalan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Utilitas
Jalan.
Uraian tugas Adalah :
a. Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Seksi Utilitas Jalan berdasarkan program kerja
bidang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Utilitas Jalan sesuai dengan
tugas pokokdan tanggungjawab yang ditetapkanagar tugas yang diberikandapatberjalan
efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Utilitas Jalan
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
d. Menyeliapelaksanaantugasbawahandi lingkunganSeksiUtilitasJalansecaraberkalasesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
e. Melaksanakan penyiapan bahan dan data dalam rangka pembangunan dan pelaksanaan
utilitas jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan benar;
f. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengawasan serta
pengendalian jaringan utilitas jalan berdasarkan kebutuhan dan program kegiatan
perencanaan untuk mencapai target yang diharapkan;
g. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan draft peraturan daerah di bidang
ketenagalistrikan serta penetapanrencana umum ketenagalistrikan yang berkaitan dengan
penerangan jalan sesuai dengan ketentuan peraaturan perundang-undangan yang berlaku
dalam rangka pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakanpembinaandanpengawasanpelaksanaanusahaketenagalistrikanyangtelah
diberi izin melalui pengawasan lapangan secara periodik untuk memastikan pelaksanaan
kegiatannya sesuai dengan rencana teknis dan peruntukannya sesuai dengan izin yang
diberikan;
i. Melaksanakanpengawasan,pembangunan,pemeliharaan,pembinaandanpengelolaanizin
galian/rehabilitasi trotoar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
keselarasan utilitas jalan kota dapat tetap terjaga;
j. Melaksanakan pengawasan, pembangunan, pemeliharaan, pembinaan dan pengelolaan
jaringanpeneranganjalanumumserta pemeliharaanjalandanbangunanpelengkapsesuai
ketentuan dan prosedur teknis yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
k. Melakukan penjejakan dalam rangka penyediaan listrik pedesaan terutama dalam kaitan
dengan penerangan jalan serta serta pengangkatan dan pembinaan inspektur
ketenagalistrikan maupun pembinaan jabatan fungsional;
l. Melaksanakanpenjejakanmeliputipelaksanaanpengawasan,pembangunan,pemeliharaan,
pembinaan dan pengelolaan dalam rangka penyediaan listrik pedesaan, terutama dalam
kaitan dengan penerangan jalan serta pengangkatan dan pembinaan inspektur

9. ketenagalistrikan maupun pembinaan jabatan fungsional sesuai ketentuan dan prosedur
teknis yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Utilitas Jalan dengan cara
membandingkanantara program kerja bidang dengan tugas-tugasyang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Utilitas Jalan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
IV. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukimanmempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub
urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya air dan infrastruktur permukiman
sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman.
Uraian tugas adalah :
a. Menyusun rencana operasional program kerja di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber
Daya Air dan Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya
Air dan Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjukpelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan
Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman sesuai denganperaturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahandi lingkunganBidang Pengembangan Sumber Daya Air
dan Infrastruktur Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya air,
infrastruktur permukiman, penataan bangunan, prasarana persampahan, pengembangan
prasarana air bersih, sungai dan drainase berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
f. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya, infrastruktur
permukiman, penataan bangunan, prasarana persampahan, pengembangan prasarana air
bersih,sungai dan drainase sesuai denganpetunjukteknispelaksanaankebijakannyasebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
g. Menyelenggarakan penyiapan, penyusunan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan
program dan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya air dan infrastruktur
permukiman melalui pengarahan teknisdan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan
dan prosedur yang berlaku demi kelancaran pelaksanaanan tugas;
h. Mengevaluasi pelaksanaantugasbawahandi lingkunganBidangPengembanganSumberDaya
Air dan Infrastruktur Permukiman dengan cara membandingkan antara program kerja dinas
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

10. i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan
InfrastrukturPermukimansesuai dengantugasyangtelahdilaksanakansecaraberkalasebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
1. Kepala Seksi Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
pengelolaandanpengendalianinfrastrukturpermukimansesuaiprosedurdanketentuanyang
berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur
Permukiman.
Uraian tugas adalah :
a. Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Seksi Infrastruktur permukiman berdasarkan
program kerja bidang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur Permukiman
sesuai dengantugaspokokdantanggungjawabyangditetapkanagartugasyangdiberikan
dapat berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur
Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur Permukiman
secaraberkalasesuai denganperaturandanproseduryangberlakuuntukmencapaitarget
kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakan survei dan pendataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
meliputi jalan lingkungan dan talud sesuai prosedur yang berlaku untuk pengusulan
program kegiatan;
f. Malaksanakan pembangunan dan pengendalian pelaksanaan sarana dan prasarana
lingkungan permukiman sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka perbaikan
infrastruktur permukiman;
g. Melaksanakanpemeliharansertarenovasi saranadan prasarana lingkunganpermukiman
sesuai peraturanperundang-undanganyangberlaku dalamrangkapeningkatanpelayanan
kepada masyarakat;
h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait kerjasama dengan instansi/pihak
terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka eksploitasi dan pembangunan serta
penanganan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
i. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan
prasarana lingkungan permukiman serta menyiapkan konsep pemecahan masalah dan
rencana tindak lanjut sesuai dengan data dan informasi yang telah dikumpulkandalam
rangka penyelesaian permasalahan infrastruktur permukiman;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganSeksi Infrastruktur Permukiman
dengancara membandingkanantaraprogramkerjabidangdengantugas-tugasyangtelah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
k. MenyusunlaporanpelaksanaantugasSeksi InfrastrukturPermukimansesuaidengantugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
l. Melaksanakantugaskedinasanlainyangdiberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11. 2. Kepala Seksi PenataanBangunan dan Prasarana Persampahan memimpin dan melaksanakan
pengendalian, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan teknisdan sosialisasi
sertapenyuluhanterkaitpenataanbangunandanprasaranapersampahansesuai prosedurdan
ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Penataan Bangunan Dan Prasarana Persampahan.
Uraian tugas adalah :
a. Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Prasarana
Persampahan berdasarkan program kerja bidang serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan
Prasarana Persampahansesuai dengantugaspokokdan tanggung jawabyang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Penataan
Bangunan dan Prasarana Persampahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan
Prasarana Persampahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakan pengendalian bangunan gedung pemerintah melalui koordinasi dengan
instansi/pihakterkaitsesuai denganketentuanyangberlakuagarselarasdenganRencana
Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL);
f. Mendokumentasikanhasil kegiatanpengendalianpembangunangedungpemerintahdan
prasarana persampahan melalui foto, kliping dan laporan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung
pemerintah dan prasarana persampahan sesuai ketentuan dan perencanaan teknis yang
disetujui agar sesuai dengan rencana tata ruang dan tata lingkungan;
h. Melaksanakan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan renovasi
bangunan gedung pemerintah dan prasarana persampahan melalui koordinasi dengan
pihak terkait sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan
tugas;
i. Melaksanakan penilaiandan memberikanrekomendasi terhadap kondisi dan kelayakan
fungsi bangunangedungpemerintahdanbangunanumumsertaprasarana persampahan
sesuai dengan ketentuan teknis dan prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan
tugas;
j. Melaksanakanmonitoringdanpengendaliansertaidentifikasi bangunanyangtidaksesuai
dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) melalui pengawasan teknis pada
lokasi bangunan dalam rangka penataan bangunan agar sesuai dengan RTBL;
k. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan penelitian dan analisa
terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas
terlaksana dengan baik;
l. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat terkait penataan
bangunan dan prasarana persampahan dalam rangka pelaksanaan RTBL;
m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan
Prasarana Persampahan dengan cara membandingkan antara program kerja bidang

12. dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Penataan Bangunan dan Prasarana
Persampahansesuai dengantugasyangtelahdilaksanakansecaraberkalasebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
o. Melaksanakantugaskedinasanlainyangdiberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Air Bersih, Sungai dan Drainase mempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan perencanaan teknis, inventarisasi permasalahan dan konsep
pemecahannya terkait pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih, sungai dan
drainase sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Prasarana Air Bersih, Sungai dan Drainase.
Uraian tugas Adalah :
a. Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Prasarana Air Bersih,
Sungai dan Drainase berdasarkan program kerja bidang serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. MendistribusikantugaskepadabawahandilingkunganSeksiPengembanganPrasaranaAir
Bersih, Sungai dan Drainase sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjukpelaksanaantugaskepadabawahandilingkunganSeksi Pengembangan
Prasarana Air Bersih, Sungai dan Drainase sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Prasarana Air
Bersih, Sungai dan Drainase secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengawasan serta
pengendaliansumberdayaairberdasarkankebutuhan danprogramkegiatanperencanaan
untuk mencapai target yang diharapkan; f. Melaksanakan pengaturan, pemeliharaan,
pembinaan, pembangunan serta pengawasan air minum berdasarkan kebutuhan dan
program kegiatanperencanaan dalam rangka pengendalian kualitas sumber air minum;
f. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan air limbah
berdasarkan kebutuhan dan program kegiatan perencanaan dalam rangka pengendalian
pencemaran lingkungan;
g. Melaksanakan pengaturan, pemeliharaan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan
drainase berdasarkan kebutuhan dan program kegiatan perencanaan untuk mencapai
target yang diharapkan;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganSeksi Pengembangan Prasarana
AirBersih,Sungai danDrainase dengancaramembandingkanantaraprogramkerjabidang
dengantugastugasyangtelahdilaksanakansebagaibahanlaporankegiatandanperbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Prasarana Air Bersih, Sungai
dan Drainase sesuai dengantugas yang telahdilaksanakansecaraberkalasebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
j. Melaksanakantugaskedinasanlainyangdiberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

13. V. Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi
Kepala Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang
pembinaan teknis jasa kontruksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi.
Uraian tugas adalah :
a. Menyusun rencana operasional program kerja di lingkungan Bidang Pembinaan Teknis Jasa
Konstruksi berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikantugaskepadabawahandi lingkunganBidangPembinaanTeknisJasaKonstruksi
sesuai dengantugaspokokdantanggungjawabyangditetapkanagartugasyangdiberikandapat
berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjukpelaksanaantugaskepadabawahandi lingkunganBidangPembinaanTeknis
Jasa Konstruksi sesuaidenganperaturandanproseduryangberlakuagartidakterjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
e. Menyelenggarakanpenyiapandanpenyusunankebijakanteknisdibidangpembinaanteknisjasa
konstruksi sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandanproseduryangberlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Mengarahkanpelaksanaankebijakandi bidangpembinaanteknis jasakonstruksi sesuai dengan
petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
g. Merumuskan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembinaan teknis jasa
konstruksi sesuai dengan ketentuan yang yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas
bidang;
h. Menyelenggarakanpembinaan,pengendaliandanpengawasanprogramdankegiatandi bidang
pembinaan teknis jasa konstruksi melalui bimbingan teknis dan pengawasan melekat untuk
menjamin pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik;
i. Menyelenggarakan penyiapan dan penyediaan informasi serta pelayanan pengaduan
pelanggaranIzinUsahaJasa Konstruksi sesuaidenganketentuanyangberlakumenjadi datadan
bahan evaluasi pembinaan jasa konstruksi;
j. Menyelenggarakan pelaksanaan analisis dan kajian teknis pemberian rekomendasi penerbitan
izinusahajasa konstruksi sesuai ketentuanperaturanperundang-undanganyangberlakudalam
rangka pelaksanaan tugas;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Teknis Jasa
Konstruksi dengan cara membandingkan antara program kerja dinas dengan tugas-tugas yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
l. Menyusun laporan pelaksanaantugas Bidang Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
1. Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Teknis mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pembinaan dan pengawasan teknis sesuai

14. prosedur dan ketentuan yang berlaku dalamrangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Teknis.
Uraian tugas adalah :
a. Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Teknis
berdasarkan program kerja bidang serta petunjukpimpinansebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Teknis sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjukpelaksanaantugaskepadabawahan di lingkunganSeksi Pembinaandan
Pengawasan Teknis sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Teknis secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untukmencapai
target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakankebijakanpembinaanteknisdi bidangkonstruksiyangtelahditetapkansesuai
dengan ketentuan peraturan perundang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan penyiapandanpenyusunanrencanakegiatanpelatihan,bimbinganteknisdan
penyuluhan dibidang konstruksi sesuai pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka
peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur;
g. Melaksanakan pengawasan tata lingkungan dan pengawasan yang sesuai kewenangannya
denganmelakukanpengawasanlapangansecaraperiodikagarpelaksanaankonstruksitertib
dan terkendali;
h. Mengevaluasi pelaksanaantugasbawahandi lingkunganSeksi PembinaandanPengawasan
Teknisdengancara membandingkan antaraprogram kerjabidangdengantugas-tugasyang
telahdilaksanakansebagai bahanlaporankegiatandanperbaikankinerjadi masayangakan
datang;
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan pengawasan teknis sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan dan
pengendalian pengembangan/ kemampuan teknologi jasa konstruksi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Jasa
Konstruksi.
Uraian tugas adalah :
a. Menyusunrencanakegiatandi lingkunganSeksi JasaKonstruksi berdasarkanprogramkerja
bidang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikantugaskepadabawahandi lingkunganSeksi JasaKonstruksi sesuai dengan
tugas pokokdan tanggungjawab yang ditetapkanagar tugas yang diberikandapatberjalan
efektif dan efisien;
c. Memberi petunjukpelaksanaan tugas kepada bawahandi lingkungan Seksi Jasa Konstruksi
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

15. d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Jasa Konstruksi secara berkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
e. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan peningkatan kemampuan teknologi di
bidang jasa konstruksi sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan jasa konstruksi;
f. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan teknologi di bidang
jasakonstruksi berdasarkankebutuhandanprogramkegiatanperencanaanuntukmencapai
target yang diharapkan;
g. Melaksanakan analisis dan kajian teknis terkait pemberian rekomendasi penerbitan Izin
Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai ketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku
dalam rangka peningkatan pelayanan di Bidang Jasa Konstruksi;
h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi berdasarkan ketentuan dan
petunjuk teknis yang berlaku dalam rangka pengendalian program jasa konstruksi;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Jasa Konstruksi dengan cara
membandingkanantara program kerja bidang dengan tugas-tugasyang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
VI. Bidang Tata Ruang
Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan bahan
kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang tata ruang sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Bidang Tata Ruang.
Uraian tugas adalah :
a. Menyusun rencana operasional program kerja di lingkungan Bidang Tata Ruang berdasarkan
program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas
pokokdantanggungjawabyangditetapkanagartugasyang diberikandapatberjalanefektif dan
efisien;
c. Memberi petunjukpelaksanaantugaskepadabawahandi lingkunganBidangTataRuang sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
d. Menyelia pelaksanaantugas bawahan di lingkungan Bidang Tata Ruang secara berkala sesuai
denganperaturandanprosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Menyelenggarakan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
f. Mengarahkanpelaksanaankebijakandi bidangtataruangsesuai denganketentuandanpetunjuk
teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
g. Menyelenggarakanpembinaan,pengendaliandanpengawasanprogramdankegiatandi bidang
tata ruang sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
h. MenyelenggarakanpenyiapandanpenyusunanrencanaterkaitpenyediaanRuangTerbukaHijau
(RTH) publiksesuai denganketentuanyangberlakusebagai fasilitas umum yang representatif;

16. i. Menyelenggarakan penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang
sesuai denganketentuanyangberlakumenjadi datadanbahanevaluasi pemanfaatankawasan;
j. Menyelenggarakan perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi
ruang kawasan/lahanwilayahsesuai peraturandalamrangkapenyelenggaraanpenataanruang;
k. Menyelenggarakanpenyusunanrencanaperasionaldetail tataruanguntukRTRWKdanRencana
Tata RuangKawasanStrategisKotasesuai denganketentuanyangadasebagai acuantataruang;
l. Menyelenggarakan perumusan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis perkotaan
sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai arah dalam penetapan kawasan;
m. Menyelenggarakan pelaksanaan analisis dan kajian teknis terkait pemberia rekomendasi
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tata Ruang dengan cara
membandingkan antara program kerja dinas dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
1. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
pengelolaan dan pengendalian perencanaan tata ruang sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlakudalamrangkamendukungkelancaranpelaksanaantugasSeksiPerencanaanTataRuang.
Uraian tugas adalah :
a. Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan Tata Ruang berdasarkan
program kerja bidang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. MendistribusikantugaskepadabawahandilingkunganSeksiPerencanaanTataRuangsesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
Tata Ruang sesuai denganperaturandanproseduryangberlakuagartidakterjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Tata Ruang secara
berkalasesuai denganperaturandan proseduryang berlakuuntukmencapai target kinerja
yang diharapkan;
e. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan perencanaan tata ruang meliputi:
penyusunan rencana tata ruang kota, pemetaan pemanfaatan ruang, penyusunan bahan
peraturanzonasi (zoningmapdanzoningteks) sebagaipenjabaranrencanadetailtataruang,
penyusunan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah,
penyiapanlegislasi untukprodukrencanatata ruang,penyusunandatabase penataanruang
serta peningkatan peran serta/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan penyediaan sistem informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sebagai data pemanfaatan kawasan;
g. Melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang tata ruang sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakanpenyusunanrencana penetapankawasantataruangstrategisperkotaandan
operasional detail tataruanguntukRTRWKdanRencanaTata RuangKawasanStrategisKota

17. sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penetapan kawasan dan acuan tata
ruang;
i. Melaksanakan penyusunan rencana pembinaan dan pelatihan di bidang perencanaan tata
ruang sesuai denganketentuanperaturanperundang-undanganyangberlakudalamrangka
peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur;
j. Melaksanakan penyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis survei dan pemetaan,
mengkaji/meneliti rencana operasional, serta mengendalikan penyelenggaraan survei dan
pemetaansesuaiketentuanyangberlakudalamrangkapelayananIzinMendirikanBangunan
(IMB), pelayanan informasi ruang dan rekomendasi lainnya;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Tata Ruang
dengan cara membandingkan antara program kerja bidang dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan pengkajian dan perencanaan teknis, inventarisasi permasalahan dan konsep
pemecahannyaterkait pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalamrangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
Uraian tugas adalah :
a. Menyusunrencanakegiatandi lingkunganSeksiPemanfaatandanPengendalianTataRuang
berdasarkan program kerja bidang serta petunjukpimpinansebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. Mendistribusikantugaskepadabawahandi lingkunganSeksi PemanfaatandanPengendalian
Tata Ruang sesuai dengantugaspokokdantanggungjawabyangditetapkanagartugasyang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjukpelaksanaantugaskepadabawahandilingkunganSeksiPemanfaatandan
Pengendalian Tata Ruang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
Tata Ruang secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakanpengelolaandanpengendaliankegiatanpemanfaatandanpengendaliantata
ruang meliputi: pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana kota, pelayanan peta rencana tata ruang, penyiapan legalisasi produk-produk
pemanfaatan dan pengendalian ruang, penyusunan panduan teknis tentang pemanfaatan
dan pengendalian ruang Kota Ambon, penyelesaian sengketa pendirian bangunan serta
pelaksanaanpenelitiandanpengembanganbidangpenataanruangsesuai denganketentuan
dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan penyiapan surat keterangan rencana kota yang mengatur tentang
penggunaan lahan, intensitas ruang (koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan,
ketinggian bangunan) dan ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;

18. g. Menyiapkan kegiatan penelitian dan analisa terjadinya pelanggaran atau penyimpangan
terhadapRencanaDetail TataRuangKota(RDTRK) dan RencanaTata RuangWilayah(RTRW)
melalui kajian teknis sesuai prosedur yang berlaku agar ditemukan alternatif pemecahan
permasalahannya;
h. Melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian dan
pemanfaatan bangunan serta memberi teguran terhadap pelanggaran pendirian dan
pemanfaatan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar
penataan ruang kota terlaksana dengan baik;
i. Melaksanakanpengusutandanrekomendasi pembongkaranbangunanyangmelanggardari
sisi perizinan serta fungsi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam
rangka penataan ruang kota;
j. Melaksanakan penyediaan sistem informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada
menjadi data pengendalian dan pemanfaatan kawasan;
k. Melaksanakan penyusunan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan
wilayah sesuai peraturan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
l. Melaksanakan analisis dan kajian teknis terkait pemberian rekomendasi penerbitan Izin
MendirikanBangunan(IMB) sesuai ketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku
untuk mempermudah proses perizinan;
m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan
PengendalianTataRuangdengancaramembandingkanantaraprogramkerjabidangdengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja
di masa yang akan datang;
n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.