Job dan deskripsi Badan kepegawaian dan pengembangan sdm

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Provinsi Kepulauan Riau awal terbentuknya berdasarkan Peraturan Daerah No. 7
Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan nama organisasi Badan
Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD dan Diklat).
Pada tahun 2007 BKD dan Diklat menjadi 2 (dua) SKPD terpisah, yaitu Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat)
yang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Seiring dengan perkembangan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan
di Indonesia khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, pada Tahun 2008 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau, di mana Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
dan Badan Diklat digabung menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
(BKPP).
Sementara itu pada Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau, yang mana Struktur Organisasi BKPP
berada di dalamnya. Pada Peraturan Daerah tersebut BKPP tidak mengalami
perubahan nomenklatur, hanya terjadi perubahan struktur organisasi, dimana Bidang
Pengadaan Pegawai yang semula memiliki 3 (tiga) sub bidang menjadi 2 (dua) sub
bidang, dan Bidang Mutasi Pegawai yang semula memiliki 3 (tiga) sub bidang
menjadi 2 (dua) sub bidang.
Kemudian pada Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan
Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Di dalam aturan
tersebut Badan Kepegawaian yang dulunya bernama Badan Kepegawaian dan

2. Pelatihan (BKPP) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Perubahan nomenklatur berdasarkan peraturan tersebut masih digunakan hingga
saat ini dengan susunan organisasi menjadi 4 (empat) bidang antara lain; Sekretariat;
Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian Dan Penilaian Kinerja; Bidang Mutasi,
Kepangkatan, Promosi Dan Penghargaan; Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia.
Visi Misi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
VISI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera,
Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”
MISI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
"Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Aparatur
Birokrasi yang Profesional, Disiplin Dengan Etos Kerja Tinggi Serta
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas."
Tupoksi BKPSDM
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur yang menjadi
kewenangan Provinsi.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan, informasi kepegawaian
dan penilaian kinerja, mutasi, kepangkatan, promosi dan penghargaan, serta
pengembangan sumber daya manusia;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
pengadaan, informasi kepegawaian dan penilaian kinerja; mutasi, kepangkatan,
promosi dan penghargaan serta pengembangan sumber daya manusia;

3. 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah
bidang pengadaan, informasi kepegawaian dan penilaian kinerja; mutasi,
kepangkatan, promosi dan penghargaan serta pengembangan sumber daya
manusia;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya aparatur yang diberikan oleh Gubernur.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
1. Sekretariat;
2. Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja;
3. Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan;
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Profil SOTK
1. Sekretariat;
Sekretariat terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan; dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja;
Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
b. Sub Bidang Informasi Kepegawaian; dan
c. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur.
3. Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan;
Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan terdiri atas:
a. Sub Bidang Mutasi;
b. Sub Bidang Kepangkatan; dan
c. Sub Bidang Promosi dan Penghargaan.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
a. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Administrasi.

4. Sekretariat BKPSDM
1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam perencanaan, evaluasi,
pelaporan, keuangan, kepegawaian, tatalaksana, umum dan perlengkapan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program,
dan anggaran kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
aparatur provinsi;
2. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan
akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan,
pengelolaan aset, dan dokumentasi;
4. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional,
serta evaluasi kinerja pegawai lingkup Badan;
5. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang, dan;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian Dan Penilaian Kinerja
1. Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja mempunyai
tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian danpenilaian kinerja
pegawai.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Bidang
Pengadaan, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja mempunyai fungsi :
1. merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegawaian dan penilaian kinerja pegawai;
2. memverifikasi rencana kebutuhan sesuai dengan formasi, jenis dan jumlah
jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;

5. 3. mengkoodinasikan pengadaan CPNS dan PPPK;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;
5. mengkoordinasikan daftar Batas Usia Pensiun (BUP);
6. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
7. mengkoordinasikan database informasi kepegawaian;
8. memfasilitasi penilaian kinerja dan penegakan disiplin pegawai;
9. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Pengadaan, Informasi
Kepegawaian dan Penilaian Kinerja; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan;
Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi Dan Penghargaan
1. Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Mutasi,
Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Mutasi ,
Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan mempunyai fungsi :
1. penyiapan perumusan kebijakan operasional pelaksanaanmutasi, kepangkatan,
promosi dan penghargaan;
2. merencanakan, mengkoordinir dan memverifikasi proses mutasi;
3. merencanakan, mengkoodinasikan dan verifikasi administrasi
usulankepangkatan;
4. merencanakan dan memverifikasi usulanpromosi dan pengembangan karir
pegawai;
5. merencanakan dan memverifikasi usulanpemberian penghargaan;
6. mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan di bidang Mutasi, Promosi dan
Penghargaan;dan

6. 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Bidang Pengembangan Sumber Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan
pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis, pengembangan
kompetensi manejerial dan fungsional.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber
daya manusia aparatur provinsi;
2. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan
provinsi dan kabupaten/kota;
3. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangansumber
daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota; dan
5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.