Indonesia memiliki potensi terjadinya disintegrasi bangsa akibat keanekaragaman suku, bahasa, agama dan etnis. Faktor-faktor seperti geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya berpengaruh terhadap disintegrasi. Untuk mencegah hal ini diperlukan kebijakan penguatan integrasi nasional melalui pembangunan komitmen persatuan, keadilan, dan kepemimpinan yang e

1. BAB II
PEMBAHASAN
Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi
kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, hal
tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik sosial.
Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda
menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.
Kondisi seperti ini dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuasa SARA,
serta munculya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat dari ketidak
puasan dan perbedaan kepentingan, apabila kondisi ini tidak dimanage dengan baik akhirnya
akan berdampak pada disintegrasi bangsa.
Masalah disintegrasi bangsa merupakan salah satu prioritas pokok dalam program
kerja kabinet gotong royong. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi
permasalahan Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang
tindih, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi
sampai pada akar permasalahannya maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.
Bentuk-bentuk pengumpulan massa yang dapat menciptakan konflik horizontal
maupun konflik vertikal harus dapat diantisipasi guna mendapatkan solusi tepat dan dapat
meredam segala bentuk konflik yang terjadi. Kepemimpinan dari tingkat elit politik nasional
hingga kepemimpinan daerah sangat menentukan untuk menanggulangi konflik pada skala
dini.
Upaya mengatasi disintegrasi bangsa perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik
proses terjadinya disintegrasi secara komprehensif serta dapat menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi pada tahap selanjutnya. Keutuhan NKRI merupakan suatu perwujudan dari

2. kehendak seluruh komponen bangsa diwujudkan secara optimal dengan mempertimbangkan
seluruh faktor-faktor yang berpengaruh secara terpadu, meliputi upaya-upaya yang dipandang
dari aspek asta gatra.
Fenomena Disintegrasi Bangsa
Bila dicermati adanya gerakan pemisahan diri sebenarnya sering tidak berangkat dari
idealisme untuk berdiri sendiri akibat dari ketidak puasan yang mendasar dari perlakuan
pemerintah terhadap wilayah atau kelompok minoritas seperti masalah otonomi daerah,
keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, pemerataan dan hal-hal yang sejenis.
Kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) bangsa di tanah air dewasa ini yang
dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian, gelombang reformasi yang tengah
berjalan menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru. Segala hal yang terkait
dengan Orde Baru termasuk format politik dan paradigmanya dihujat dan dibongkar.
Bermunculan pula aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partaipartai politik baru. Seiring dengan itu lahir sejumlah tuntutan daerah-daerah diluar Jawa agar
mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka yang dengan sendirinya makin
menambah problem, manakala diwarnai terjadinya konflik dan benturan antar etnik dengan
segala permasalahannya.
Penyebab timbulnya disintegrasi bangsa juga dapat terjadi karena perlakuan yang
tidak adil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya pada daerah-daerah
yang memiliki potensi sumber daya/kekayaan alamnya berlimpah/ berlebih, sehingga daerah
tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tingkat kesejahteraan
masyarakat yang tinggi.
Selain itu disintegrasi bangsa juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dewasa
ini. Dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh dari statemen politik para elit
maupun pimpinan nasional, yang sering mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa,

3. sebagai akibat masih kentalnya bentuk-bentuk primodialisme sempit dari kelompok,
golongan, kedaerahan bahkan agama. Hal ini menunjukkan bahwa para elit politik secara
sadar maupun tidak sadar telah memprovokasi masyarakat. Keterbatasan tingkat intelektual
sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan para
elitnya sehingga dengan mudah terpicu untuk bertindak yang menjurus kearah terjadinya
kerusuhan maupun konflik antar kelompok atau golongan.
Faktor Disintegrasi Bangsa ditinjau dari Asta Gatra
a.Geografi.
Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia merupakan letak yang sangat strategis untuk
kepentingan lalu lintas perekonomian dunia selain itu juga memiliki berbagai permasalahan
yang sangat rawan terhadap timbulnya disintegrasi bangsa. Dari ribuan pulau yang
dihubungkan oleh laut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan kondisi alamnya
yang juga sangat berbeda-beda pula menyebabkan munculnya kerawanan sosial yang
disebabkan oleh perbedaan daerah misalnya daerah yang kaya akan sumber kekayaan
alamnya dengan daerah yang kering tidak memiliki kekayaan alam dimana sumber kehidupan
sehari-hari hanya disubsidi dari pemerintah dan daerah lain atau tergantung dari daerah lain.
b. Demografi.
Jumlah penduduk yang besar, penyebaran yang tidak merata, sempitnya lahan pertanian,
kualitas SDM yang rendah berkurangnya lapangan pekerjaan, telah mengakibatkan semakin
tingginya tingkat kemiskinankarena rendahnya tingkat pendapatan, ditambah lagi mutu
pendidikan yang masih rendah yang menyebabkan sulitnya kemampuan bersaing dan mudah
dipengaruhi oleh tokoh elit politik/intelektual untuk mendukung kepentingan pribadi atau
golongan.

4. c. Kekayaan Alam.
Kekayaan alam Indonesia yang melimpah baik hayati maupun non hayati akan tetap menjadi
daya tarik tersendiri bagi negara Industri, walaupun belum secara keseluruhan dapat digali
dan di kembangkan secara optimal namun potensi ini perlu didayagunakan dan dipelihara
sebaik-baiknya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam peran sertanya secara
berkeadilan guna mendukung kepentingan perekonomian nasional.
d. Ideologi.
Pancasila
merupakan
alat
pemersatu
bangsa
Indonesia
dalam
penghayatan
dan
pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, bahkan
saat ini sering diperdebatkan. Ideologi pancasila cenderung tergugah dengan adanya
kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan faham liberal atau kebebasan tanpa batas,
demikian pula faham keagamaan yang bersifat ekstrim baik kiri maupun kanan.
e. Politik.
Berbagai masalah politik yang masih harus dipecahkan bersama oleh bangsa Indonesia saat
ini seperti diberlakukannya Otonomi daerah, sistem multi partai, pemisahan TNI dengan Polri
serta penghapusan dwi fungsi BRI, sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum
dapat diselesaikan secara tuntas karena berbagai masalah pokok inilah yang paling rawan
dengan konflik sosial berkepanjangan yang akhirnya dapat menyebabkan timbulnya
disintegrasi bangsa.
f. Ekonomi.
Sistem perekonomian Indonesia yang masih mencari bentuk, yang dapat pemberdayakan
sebagian besar potensi sumber daya nasional, serta bentuk-bentuk kemitraan dan kesejajaran
yang diiringi dengan pemberantasan terhadap KKN. Hal ini dihadapkan dengan krisis
moneter yang berkepanjangan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya
tingkat pengangguran serta terbatasnya lahan mata pencaharian yang layak.

5. g. Sosial Budaya.
Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan dapat
menimbulkan konflik etnis kultural. Arus globalisasi yang mengandung berbagai nilai dan
budaya dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga masyarakat yang terjadi adalah konflik
tata nilai. Konflik tata nilai akan membesar bila masing-masing mempertahankan tata
nilainya sendiri tanpa memperhatikan yang lain.
h. Pertahanan dan Keamanan.
Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multi
dimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, hal ini seiring dengan
perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan
komunikasi. Serta sarana dan prasarana pendukung didalam pengamanan bentuk ancaman
yang bersifat multi dimensional yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya.
Proses Terjadinya Disintegrasi Bangsa.
Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal serta konflik
komunal sebagai akibat tuntutan demokrasi yang melampaui batas, sikap primodialisme
bernuansa SARA, konflik antara elite politik, lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya
penegakan hukum dan HAM serta kesiapan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Dari hasil penelitian diatas dapatlah dianalisis dengan menggunakan pisau astra gatra sebagai
berikut :
a. Geografi.
Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh
dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah

6. perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata, atau
daerah yang memiliki kakayaan alam yang berlimpah.
b. Demografi.
Pengaruh (perlakuan) pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang
tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa, selain masih rendahnya
tingkat pendidikan dan kemampuan SDM.
c. Kekayaan Alam.
Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya yang
tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa, karena hal ini
meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan
akibat dari pengelolaan.
d. Ideologi.
Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah didalam terjadinya konflik di negara
ini, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama
lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana pada akhirnya dapat menimbulkan
terjadinya kemungkinan disintegrasi bangsa, oleh sebab itu perlu adanya penanganan khusus
dari para tokoh agama mengenai pendalaman masalah agama dan komunikasi antar pimpinan
umat beragama secara berkesinambungan.
e. Politik.
Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidak
nyamanan atau ketidak tenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik
antar masyarakat yang berbeda faham apabila tidak ditangani dengan bijaksana akan
menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Selain itu ketidak sesuaian kebijakankebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah daerah juga sering
menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik sosial karena dirasa ada

7. ketidak adilan didalam pengelolaan dan pembagian hasil atau hal-hal lain seperti perasaan
pemerintah daerah yang sudah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari
pemerintah pusat, konflik antar partai, kabinet koalisi yang melemahkan ketahanan nasional
dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil akibat ketidak pastian hukum.
f. Ekonomi.
Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup
dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara
masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan adanya indikasi untuk mendapatkan
kekayaan dengan tidak wajar yaitu melalui KKN.
g. Sosial Budaya.
Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila tidak
ditangani dengan bijaksana. Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak selalu sama
dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antara
kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang.
h. Pertahanan Keamanan.
Kemungkinan disintegrasi bangsa dilihat dari aspek pertahanan keamanan dapat terjadi dari
seluruh permasalahan aspek asta gatra itu sendiri. Dilain pihak turunnya wibawa TNI dan
Polri akibat kesalahan dimasa lalu dimana TNI dan Polri digunakan oleh penguasa sebagai
alat untuk mempertahankan kekuasaannya bukan sebagai alat pertahanan dan keamanan
negara.
Kebijakan Penanggulangan.
Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah
sebagai berikut :
a. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.

8. b. Menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu
dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.
c. Membangun kelembagaan (Pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan
persatuan dan kesatuan bangsa.
d. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan
dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.
e. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif
dan efektif.
Strategi Penanggulangan
Adapun strategi yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa antara lain :
a. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan,
agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia.
b. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primodialisme sempit pada setiap
kebijaksanaan dan kegiatan, agar tidak terjadi KKN.
c. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan dari
anasir luar dan kaki tangannya.
d. Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir
Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa.
e. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi.
f. Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam
memerangi separatis.
g. Melarang, dengan melengkapi dasar dan aturan hukum setiap usaha untuk menggunakan
kekuatan massa.

9. Upaya Penanggulangan.
Dari hasil analisis diperlukan suatu upaya pembinaan yang efektif dan berhasil, diperlukan
pula tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat guna memperkukuh integrasi nasional
antara lain :
a. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.
b. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun consensus.
c. Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan
persatuan dan kesatuan bangsa.
d. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan
dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.
e. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif
dan bijaksana, serta efektif.

10. DAFTAR PUSTAKA
 http://argamakmur.wordpress.com/cara-mengatasi-agar-tidak-terjadiintegrasi-suatu-bangsa/
 Amirul Isnaini, Mayor Jenderal TNI, Mencegah Keinginan Beberapa
Daerah Untuk Memisahkan Diri Tegak Utuhnya NKRI, Jakarta,
Lemhannas 2001.

11. BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) yang memiliki keaneka ragaman
baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat, serta kondisi faktual
ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsabangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi
konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan
kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan
yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa.
Ancaman disintegrasi bangsa dibeberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian
kuat. Bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian masyarakat, segelintir elite politik lokal
maupun elite politik nasional dengan menggunakan beberapa issue global Issue tersebut
meliputi issu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum serta
sistem keamanan wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan
regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat
Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek
kehidupan termasuk pertahanan keamanan.
Untuk itu pembangunan dan pengamanan wilayah NKRI harus dilakukan melalui
pendekatan beberapa aspek, terutama aspek demarkasi dan delimitasi garis batas negara,
disamping itu melalui pendekatan pembangunan kesejahteraan, politik, hukum, dan
keamanan. Pembangunan nasional yang diharapkan dapat menghasilkan kemajuan di
berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan yang
kokoh dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana
tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
yang berlandaskan Pancasila, pada kenyataannya belum terwujud.
Pancasila sebagai
ideologi negara yang lahir dari ide-ide bangsa yang mengandung nilai-nilai hakiki semakin
terkikis oleh ideologi asing. Inilah berbagai permasalahan yang kita hadapi dan menjadi
tantangan kita bersama.

12. Menghadapi situasi dan kondisi demikian kita harus memiliki satu visi. Baik para
pemimpin pemerintahan, sipil maupun militer, juga para elite politik, tokoh masyarakat,
tokoh agama dan tokoh partai serta media massa. Penyamaan visi itu penting untuk mengatasi
perbedaan-perbedaan yang ada dan dapat menimbulkan permusuhan. Karena tidak ada satu
negarapun didunia toleran terhadap aspirasi rakyat di sebagian wilayah teritorial yang berniat
mengembangkan wacana dan berkeinginan memisahkan diri akibat dari ketidakpuasan yang
mendasar, terhadap keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, pemerataan hasil
pembangunan dan hal-hal sejenisnya. Oleh karena itu diharapkan setiap warga negara harus
dapat mengendalikan emosi, sabar, dan tidak terlalu sensitif, sehingga bangsa dan negara kita
dapat terhindar dari semua situasi dan kondisi yang bernuansa konflik dan dapat
mengakibatkan disintegrasi bangsa.
b. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan makalh ini adalah agar pembaca dapat
mengetahui apa saja yang menjadi ancaman dari intgrasi tersebut.
c. Rumusan masalah
Dalam rangka merumuskan kebijakan, upaya dan strategi dalam menanggulangi dan
mencegah ancaman disintegrasi bangsa maka perlu mengetahui karakteristik penyebab
terjadinya ancaman disintegasi bangsa yang terjadi saat-saat ini.

13. BAB III
PENUTUP
1.Kesimpulan
Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
a) Kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warganegara bila ditinjau dari kondisi
geografi, demografi, dan kondisi sosial yang ada akan terlihat bahwa pluralitas, suku, agama,
ras dan antar golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal, tidak bisa
diterima begitu saja. Pendapat ini bisa benar untuk sebuah kasus tapi belum tentu benar untuk
kasus yang lain. Namun ada kondisi-kondisi struktural dan kultural tertentu dalam
masyarakat yang beraneka ragam yang terkadang terjadi akibat dari suatu proses sejarah atau
peninggalan penjajah masa lalu, sehingga memerlukan penanganan khusus dengan
pendekatan yang arif namun tegas walaupun aspek hukum, keadilan dan sosial budaya
merupakan faktor berpengaruh dan perlu pemikiran sendiri.
b)Pemberlakuan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004
merupakan implikasi positif bagi masa depan pemerintahan daerah di Indonesia namun
berpotensi untuk terciptanya sikap fanatisme primodialisme yang sempit, sektarianisme dan
supranasionalisme. Kondisi ini terjadi karena tidak semua masyarakat mengetahui tujuan
pemberlakuan otonomi daerah bagi sebuah negara kesatuan RI.
c)PILKADA dan pertarungan elit politik yang diimplementasikan kedalam bentuk
penggalangan massa, dengan alasan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, namun sarat
dengan kepentingan pribadi atau politik yang pada akhirnya dapat menciptakan konflik
horizontal maupun vertikal, dalam penyelesaiannya tidak pernah tuntas.
d)Kepemimpinan (leadership) dari tingkat elit politik nasional hingga kepemimpinan daerah,
sangat menentukan dalam rangka meredam konflik yang terjadi saat ini. Sedangkan
peredaman konflik pada skala kejadiannya memerlukan tingkat profesionalisme dari seluruh
aparat hukum dan instansi terkait secara terpadu dan tidak berpihak pada sebelah pihak.
2.Saran
Untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijakan dan strategi pertahanan serta
upaya-upaya apa yang akan ditempuh, maka disarankan beberapa langkah sebagai berikut :

14. a)Pemerintah perlu mengadakan kajian secara akademik dan terus menerus agar didapatkan
suatu rumusan bahwa nasionalisme yang berbasis multi kultural dapat dijadikan ajaran untuk
mengelola setiap perbedaan agar muncul pengakuan secara sadar/tanpa paksaan dari setiap
warga negara atas kemejemukan dengan segala perbedaannya.
b)Setiap pemimpin dari tingkat desa sampai dengan tingkat tertinggi , dalam membuat aturan
atau kebijakan haruslah dapat memenuhi keterwakilan semua elemen masyarakat sebagai
warga negara.
c)Setiap warga negara agar memiliki kepatuhan terhadap semua aturan dan tatanan yang
berlaku, kalau perlu diambil sumpah seperti halnya setiap prajurit yang akan menjadi anggota
TNI dan tata cara penyumpahan diatur dengan Undang-undang.
d)Sebaiknya diadakan suatu konsensus nasional yang berisi pernyataan bahwa setiap warga
negara Indonesia cinta damai, persatuan dan kesatuan dan rela berkorban untuk
mementingkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan.
e)Menghimbau para musisi agar mau menciptakan suatu karya musik atau lagu-lagu yang
mengobarkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi Bangsa Indonesia. Berdasarkan
pengalaman sejarah telah membuktikan betapa dahsyatnya sebuah lagu mempunyai pengaruh
terhadap para pejuang kemerdekaan dimasa lalu.
f)Pendidikan jangka panjang harus memperkenalkan tentang perbedaan umat manusia dan
kemajemukan budaya bangsa Indonesia dari tingkat sekolah yang terendah sampai yang
tertinggi secara bertahap, bertingkat dan berlanjut.
g)Perlu dihimbau semua insan jurnalistik/pers dengan memperkenalkan rasa nasionalisme
diatas segalanya bagi keutuhan NKRI, sehingga
dapat memposisikan diri dalam
keikutsertaan meredam konflik dan bukannya memperbesar melalui berita-berita yang
berdampak kebencian dan prsangka buruk bagi setiap warga negara.
h)Menumbuhkan rasa nasionalisme yang mulai luntur, jika perlu mungkin dibuat semacam
deklarasi Nasional oleh pemerintah dengan tekad memelihara keutuhan persatuan dan
kesatuan NKRI. Suatu deklarasi yang tepat akan dapat menjadi pemicu tumbuhnya rasa
nasionalisme.
i)Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa nasionalisme sebangsa dan setanah air dalam
NKRI, harus dicari lagi terobosan lain yang dimana tugas dan fungsinya minimal sama
dengan BP-7 yang telah dibubarkan namun tidak bersifat doktriner karena berdasarkan hasil
penelitian didaerah, masyarakat masih menghendaki adanya semacam penataran atau yang
sejenis tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

15. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
BAB I.PENDAHULUAN
1
A. LATAR BELAKANG
1
B. TUJUAN
1
C. RUMUSAN MASALAH
1
BAB II.PEMBAHASAN
2
BAB III.PENUTUP
7
1) KESIMPULAN
7
2) SARAN
7

16. KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warrah matullahi Wabara kaatu
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah S.W.T karena dengan
limpahan karunia dan rahmatnyalah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas
makalah ini dengan tepat pada waktunya.
Terima kasih
saya ucapkan kepada dosen
yang
menjadi
pembimbing saya dalam penyelesaian tugas ini.adapun materi yang saya akan
presentasikan yaitu.masalah analisis potensi ancaman disintegrasi bangsa saat
ini dan solusinya.
Tak lupa pula saya mengucapkan maaf apabila dalam penulisan
makalah ini ada yang kurang berkenang,karena penulis menyadari masih
banyak hal yang masih perlu diperbaiki karna tak ada yang akan sempurnah
karna saya hanyalah manusia yang pasti tak sempuranah.
Raha , November 2012

17. Penulis

18. TUGAS MAKALAH
ANALISIS POTENSI ANCAMAN DISINTEGRASI
BANGSA SAAT INI DAN SOLUSINYA
OLEH :
1. WA SUFIANA
2. WA ODE SUFIANI
3. VALNI PATTRILYA ZUMAIN
4. WA ODE AMI
5. WA ODE LILIN WULANDARI
6. WA NURU
7. YUMILDA
8. YUSTIAR SALASARI
9. YENI ZALIYANTI
AKPER PEMKAB MUNA
2012