University Islamic Kadiri, profile picture
Uploaded byUniversity Islamic Kadiri
6,369 views

modul integrasi nasional 2 2014 (1)

Dokumen ini adalah buku panduan tentang mata kuliah 'integrasi nasional' dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang mencakup berbagai modul penting mengenai konsep bangsa, sejarah integrasi nasional, dan peranan nasionalisme. Materi dalam buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta pendidikan mengenai pentingnya integrasi nasional untuk persatuan bangsa dan tantangan yang dihadapi. Diharapkan peserta mampu memahami dan menjelaskan konsep integrasi nasional untuk kepentingan pembangunan negara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Embed presentation

Downloaded 46 times
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BUKU BIDANG STUDI/MATERI POKOK KEWASPADAAN NASIONAL BUKU PANDUAN MODUL 4 S.D. 7 NASKAH LEMBAGA SUB B.S INTEGRASI NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LII TAHUN 2014
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BUKU PANDUAN BIDANG STUDI/MATERI POKOK KEWASPADAAN NASIONAL SUB B.S INTEGRASI NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LII TAHUN 2014
DAFTAR ISI PANDUAN UMUM MATA KULIAH ”INTEGRASI NASIONAL” 1. Tinjauan Mata Kuliah a. Relevansi b. Diskripsi Mata Kuliah c. Standar Kompetensi d. Kompetensi Dasar 2. Struktur Materi 3. Rencana Penyelesaian Bahan Ajaran dan Tugas 4. Petunjuk Belajar PANDUAN KHUSUS MATA KULIAH “INTEGRASI NASIONAL” Modul 4 : KONSEP BANGSA DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL 1. Deskripsi 2. Relevansi 3. Kegiatan Belajar: a) Kegiatan Belajar 4 b) Uraian Singkat
Modul 5: TINJAUAN SINGKAT SEJARAH INTEGRASI NASIONAL 1. Deskripsi 2. Relevansi 3. Kegiatan Belajar: a) Kegiatan Belajar 5 b) Uraian Singkat Modul 6: PERANAN NASIONALISME DALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL 1. Deskripsi 2. Relevansi 3. Kegiatan Belajar: a) Kegiatan Belajar 6 b) Uraian Singkat Modul 7: LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PRIORITAS KEBIJAKAN SERTA STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL 1. Deskripsi 2. Relevansi 3. Kegiatan Belajar: a) Kegiatan Belajar 7 b) Uraian Singkat
PANDUAN UMUM MATA KULIAH “INTEGRASI NASIONAL” 1. Tinjauan Mata Kuliah. a. Relevansi. Salah satu dari sub bidang studi atau materi pokok Kewaspadaan Nasional adalah Integrasi Nasional. Integrasi Nasional dalam pendidikan di Lemhannas RI merupakan salah satu mata kuliah yang harus dimengerti dan dipahami oleh peserta Pendidikan Lemhannas RI, baik untuk pendidikan singkat maupun reguler. Dalam sejarah Indonesia, ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sesungguhnya Indonesia yang dicita-citakan belum terwujud atau terintegrasi secara utuh. Proklamasi baru merupakan langkah awal menjadi Indonesia meskipun perjalanan menuju tujuan itu sudah dirintis sejak pergerakan Boedi Oetomo tahun 1908. Oleh karena itu, Integrasi Nasional harus dicermati secara kritis, konteksional dan proporsional karena hal-hal sebagai berikut : 1) Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa, etnis, ras, dan agama (Suku, Agama, Ras dan Golongan). 2) Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang luas terdiri lebih kurang 17.508 (Pusurta ABRI 1987) pulau-pulau besar dan kecil dengan infrastruktur, perhubungan dan telekomunikasi yang belum memadai. 3) Pemahaman masyarakat/rakyat tentang ke Indonesiaan dan terbentuknya bangsa Indonesia relatif kurang. 4) Kedudukan dan posisi strategis Indonesia dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan asing yang dapat merugikan bangsa dan negara.
Integrasi nasional merupakan kebutuhan mutlak bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan tidak akan menghilangkan kemajemukannya. Hal penting yang harus diupayakan bersama dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, adalah bagaimana mengupayakan kemajemukan itu menjadi suatu kekuatan yang menyegarkan bagi bangsa Indonesia dan bukan menjadi unsur-unsur yang mencerai-beraikan Indonesia. Perlu disadari bahwa integrasi nasional merupakan masalah yang strategis dan kompleks. Konsepsi integrasi nasional sangat terkait dengan konsepsi negara nasional dan nation. Negara nasional adalah suatu negara yang didasarkan pada ideologi nasionalisme, yang menghendaki adanya suatu wilayah nasional sebagai tanah air dan didukung oleh bangsa (nation) yang utuh. Sedangkan bangsa (nation) adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara suatu negara nasional, yang walaupun berbeda-beda latar belakang ras, etnik, agama dan golongan satu sama lain, tetapi mempunyai kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah payung negara nasional. Oleh karena itu, suatu negara nasional, bangsa, serta integrasi nasional bertumpu pada suatu tali halus batiniah yang mengikat seluruh unsur negara, yaitu adanya kehendak yang kuat untuk bersatu. Berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang sudah ada sebelum adanya bangsa dan negara nasional, harus sudah merasakan adanya kehendak yang kuat untuk bersatu yang timbul dari kontrak dan komunikasi yang lama. Secara kronologis, bangsa (nation) harus ada terlebih dahulu sebelum adanya negara bangsa (the nation state). Hal itu berarti bahwa status kewarganegaraan secara yuridis formal saja tidak dengan sendirinya menjadikan sekelompok orang yang menjadi bagian dari suatu bangsa (nation) karena harus melalui proses membatinkan negara ke dalam jiwa. Oleh karena itu, negara Indonesia yang di
proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terdiri atas multietnik sebagai suatu negara nasional dan suatu bangsa pendukung, mau tidak mau harus berlaku transfer of loyality dari berbagai kelompok etnik tersebut kepada negara nasional dan nation yang baru. Proses transformasi yang dinamakan nation building tersebut merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan berjangka waktu yang lama. Dikatakan demikian Karena kesetiaan pranasional tidak mungkin berubah secara sekejap. Memang, semangat nasionalisme lebih mudah ditanamkan kepada generasi muda daripada kepada generasi yang lebih tua dalam tatanan pranasional. Proses menyatukan berbagai etnik untuk menjadi warga baru, yaitu warga negara Republik Indonesia, tidak selalu mulus. Problem yang melekat adalah problem pembentukan bangsa (nation) baru itu sendiri yang lebih dikenal sebagai nation building and character building atau problem/masalah integrasi nasional yang perlu pembinaan secara terus menerus. Konsepsi bangsa (nation) atau bangsa Indonesia melekat pada asas persatuan dan kesatuan bangsa, artinya walaupun terdiri atas berbagai suku, agama, adat istiadat, asal-usul/keturunan, golongan dan lain-lain, semua itu terikat di dalam satu keindonesiaan. Dengan demikian sangat tepat dan memadai semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Konsepsi bangsa (nation) seperti itulah yang sesungguhnya dipersembahkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers dan founding mothers) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b. DESKRIPSI MATA KULIAH. Mata kuliah Integrasi Nasional dibagi ke dalam 4 (empat) modul. Tiap-tiap modul berisi pemahaman singkat, relevansi, dan uraian materi yang harus dipahami. Keempat modul tersebut masing-masing membahas materi sebagai berikut : 1) KONSEPSI BANGSA (NATION) DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL. Dalam materi ini dijelaskan : a) Konsepsi Negara Bangsa (Nation State) dan b) Wujud Integrasi Nasional. 2) TINJAUAN SINGKAT SEJARAH INTEGRASI NASIONAL. Dalam materi ini dijelaskan : a) Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia dan b) Tantangan Integrasi Nasional. 3) PERANAN NASIONALISME DALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL. Dalam materi ini dijelaskan : a) Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi dan b) Etno Nasionalisme dan bentuk Nasionalisme lainnya. 4) LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PRIORITAS KEBIJAKAN SERTA STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL. Dalam materi ini dijelaskan : a) Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang, dan Kendala serta b) Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional.
c. STANDAR KOMPETENSI Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta PPSA/PPRA mengerti dan memahami Integrasi Nasional untuk kepentingan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. d. KOMPETENSI DASAR Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta PPSA/PPRA, tidak hanya mengerti dan memahami Integrasi Nasional, tetapi dapat juga secara rinci menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan sebagai berikut : 1) Konsep Bangsa (Nation) dan Wujud Integrasi Nasional dikaitkan dengan kondisi yang berlaku saat ini dan ke depan. 2) Tinjauan singkat Sejarah Integrasi Nasional serta perkembangannya ke depan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk kepentingan kelangsungan kehidupan nasional dalam rangka pembangunan nasional. 3) Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi Nasional dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis untuk kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal ini peserta diharapkan mampu untuk memetakan berbagai ancaman yang perlu diwaspadai yang akan mengancam nasionalisme Indonesia dan kelangsungan kehidupan nasional NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 4) Lingkungan strategis dan prioritas kebijakan serta strategi pembinaan integrasi nasional dihadapkan pada ancaman disintegrasi sosial dan nasional, serta prioritas kebijakan. Strategi pembinaan yang harus dilakukan sehubungan dengan perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai oleh
globalisasi dengan berbagai dampaknya tidak hanya menguntungkan dalam menunjang integrasi nasional, tetapi sekaligus menjadi ancaman disintegrasi nasional. 2. STRUKTUR MATERI. a. Pokok-pokok Bahasan; Konsep Bangsa (Nation) dan Wujud Integrasi Nasional dengan sub pokok bahasan meliputi : 1) Konsepsi Bangsa (Nation) dan 2) Wujud Integrasi Nasional. b. Pokok-pokok Bahasan; Tinjauan Singkat Sejarah Integrasi Nasional dengan sub pokok bahasan meliputi : 1) Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia dan 2) Tantangan Integrasi Nasional. c. Pokok-Pokok Bahasan; Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi Nasional dengan sub pokok bahasan meliputi : 1) Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi dan 2) Etno Nasionalisme dan Bentuk Nasionalisme lainnya d. Pokok-Pokok Bahasan; Lingkungan Strategis dan Prioritas Kebijakan serta Strategi Pembinaan Integrasi Nasional dengan sub pokok bahasan meliputi : 1) Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang dan Kendala dan 2) Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. 3. RENCANA PENYELESAIAN BAHAN AJARAN DAN TUGAS. Seluruh kegiatan belajar bidang studi/materi pokok Kewaspadaan Nasional terdiri atas materi pokok 1 (Kewaspadaan Nasional Pasca orde Baru, 3 modul, yaitu modul 1 s.d.
3). materi pokok 2 (Integrasi Nasional, 4 modul, yaitu modul 4 s.d. 7), dan materi pokok 3 (Manajemen Konflik, 3 modul, yaitu modul 8 s.d. 10). Modul tersebut diselesaikan dalam 10 minggu. Materi pokok 2, Integrasi Nasional diselesaikan dalam waktu sebagai berikut : a. minggu IV : Modul 4, b. minggu V : Modul 5, c. minggu VI : Modul 6, dan d. minggu VII : Modul 7. 4. PETUNJUK BELAJAR. Untuk mempelajari mata kuliah Integrasi Nasional, peserta PPRA/PPSA diharuskan membaca dan menguasai isi buku (naskah Lembaga) Integrasi Nasional Pokja Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI. Disamping itu, buku-buku lain yang berkaitan dengan Integrasi Nasional, seperti Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sangat dianjurkan untuk dibaca agar menambah kejelasan dan pemahaman, karena materi Integrasi Nasional, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional, saling kait mengkait antara yang satu dengan yang lainnya. Kepada peserta PPRA/PPSA diharapkan mampu membuat rangkuman tiap-tiap modul dan mengkaitkannya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga peserta PPRA/PPSA akan lebih memahami mata kuliah Integrasi Nasional secara utuh. Akan sangat bermanfaat dan memiliki wawasan yang lebih luas, apabila peserta PPRA/PPSA mengikuti setiap perkembangan situasi lingkungan strategis, lalu mengkaitkannya dengan teori-teori yang dibahas dalam mata kuliah ini.
PANDUAN KHUSUS MATA KULIAH ”INTEGRASI NASIONAL” MODUL 4 KONSEP BANGSA (NATION) DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL 1. DESKRIPSI. Konsep bangsa (nation) dan wujud Integrasi Nasional dalam ilmu pengetahuan tentang Integrasi Nasional adalah pengetahuan yang berkaitan dengan kebangsaan (nation) dan negara kebangsaan (nation state) yang keberadaan dan manfaatnya sangat diperlukan dalam kehidupan nasional, seperti NKRI. 2. RELEVANSI. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta PPRA/PPSA akan memperoleh pemahaman pengetahuan tentang konsep kebangsaan dan konsep negara kebangsaan yang sangat diperlukan bagi setiap lulusan PPRA/PPSA Lemhannas RI, pendidikan pimpinan tingkat nasional. Dengan mengerti dan memahami konsep bangsa (nation), konsep negara kebangsaan serta wujud dari Integrasi Nasional, lulusan PPRA/PPSA diharapkan mampu menjadi pimpinan nasional yang berkualitas negarawan. Pemimpin negarawan adalah pemimpin yang berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai negarawan. Berpikir negarawan adalah berpikir menggunakan paradigma nasional. Bersikap negarawan adalah bersikap selalu mawas ke dalam dan keluar (inward dan outward looking). Bertindak negarawan adalah bertindak yang konseptual. Oleh karena itu, pengetahuan tentang konsep nation dan wujud integrasi nasional sangat diperlukan bagi peserta PPRA/PPSA Lemhannas RI.
3. KEGIATAN BELAJAR. a. Kegiatan Belajar 4 dengan Pokok Bahasan 1) Konsepsi Bangsa (Nation) 2) Wujud Integrasi Nasional. b. Uraian singkat pokok bahasan tentang Konsepsi Bangsa dan Wujud Integrasi Nasional, baca dan pelajari naskah lembaga tentang Integrasi Nasional pada bab II.
MODUL 5 TINJAUAN SINGKAT SEJARAH INTEGRASI NASIONAL 1. DESKRIPSI. Tinjauan singkat sejarah Integrasi Nasional adalah bagian dari pengetahuan tentang Integrasi Nasional. Keberadaan dan manfaat pengetahuan ini sangat diperlukan bagi peserta PPRA/PPSA Lemhannas RI. Lemhannas RI sebagai LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) melaksanakan tugas pendidikan pimpinan tingkat nasional, memandang perlu memberikan pengetahuan tersebut untuk membekali pimpinan tingkat nasional dalam keterlibatannya pada kehidupan nasional dalam negara kebangsan NKRI. 2. RELEVANSI. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta PPRA/PPSA akan memperoleh pemahaman pengetahuan tentang sejarah integrasi nasional secara singkat yang sangat diperlukan oleh setiap peserta. Dengan bekal pengetahuan tersebut diharapkan peserta semakin yakin bahwa integrasi nasional belum final dan masih akan terus berproses. Dalam proses menuju Integrasi Nasional yang di harapkan tersebut, di yakini bahwa berbagai kendala akan terus ditemukan. Sejarah menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini pun kendala yang menghadang proses menuju integrasi nasional masih terus ditemukan, terlebih lagi pada era Reformasi atau era demokratisasi, yaitu era yang memberi peluang kebebasan berekspresi bagi setiap anak bangsa dalam iklim demokrasi, yang potensial mengundang disintegrasi bangsa.
3. KEGIATAN BELAJAR. a. Kegiatan Belajar 5 dengan pokok bahasan 1) Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia dan 2) Tantangan Integrasi Nasional b. Uraian Singkat pokok bahasan tentang Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia dan Tantangan Integrasi Nasional, baca dan pelajari naskah lembaga tentang Integrasi Nasional pada bab III.
MODUL 6 PERANAN NASIONALISME DALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL 1. DESKRIPSI. Peranan nasionalisme dalam proses Integrasi Nasional adalah bagian dari pengetahuan Integrasi Nasional yang keberadaan dan manfaatnya sangat diperlukan oleh peserta PPRA/PPSA Lemhannas RI. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang menjadi syarat mutlak terjadinya integrasi nasional. Berbagai permasalahan yang terjadi menyangkut integrasi nasional, berakar masalah pada kualitas dari nasionalisme itu sendiri. Semakin kuat dan kokoh kualitas nasionalisme suatu bangsa, semakin kuat dan kokoh juga integrasi nasional suatu bangsa, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, peranan nasionalisme dalam proses integrasi nasional sangat signifikan. 2. RELEVANSI. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta PPRA/PPSA akan memperoleh pemahaman pengetahuan tentang Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi Nasional. Hal ini diperlukan bagi Pimpinan Tingkat Nasional, yaitu pimpinan yang selalu berpikir, bersikap, dan bertindak untuk kepentingan membangun dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa. 3. KEGIATAN BELAJAR a. Kegiatan Belajar 6 dengan pokok bahasan 1) Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi 2) Etno Nasionalisme dan Bentuk Nasionalisme lainnya b. Uraian Singkat pokok bahasan tentang Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi serta Etno Nasionalisme dan Bentuk Nasionalisme lainnya, baca dan pelajari naskah lembaga tentang Integrasi Nasional pada bab IV.
MODUL 7 LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PRIORITAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL 1. DESKRIPSI Lingkungan Strategis dan Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional adalah bagian dari pengetahuan Integrasi Nasional, yang keberadaan dan manfaatnya sangat diperlukan oleh peserta PPRA/PPSA Lemhannas RI. Lingkungan strategis dengan berbagai fenomena dinamikanya membawa berbagai bentuk ancaman bagi integrasi nasional, disamping mengandung muatan positif yang mampu memperkokoh integrasi nasional. Agar dapat memanfaatkan muatan positif dan meminimalkan dampak ancamannya, diperlukan kebijakan dan strategi pembinaan integrasi nasional. 2. RELEVANSI Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta PPRA/PPSA memperoleh pemahaman pengetahuan tentang Lingkungan Strategis dan Prioritas Kebijakan serta Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. Hal ini diperlukan bagi pimpinan tingkat nasional, terlebih lagi dalam iklim mengedepannya demokratisasi. Pimpinan tingkat nasional adalah pimpinan yang dituntut untuk selalu peduli dengan lingkungan strategisnya agar dapat menghasilkan berbagai keputusan kebijakan dan strategi yang tepat dan akurat sesuai dengan perkembangan situasi. 3. KEGIATAN BELAJAR a. Kegiatan Belajar 7 dengan Pokok Bahasan 1) Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang dan Kendala 2) Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. b. Uraian singkat pokok bahasan tentang Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang, dan Kendala serta Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional, baca dan pelajari naskah lembaga tentang Integrasi Nasional pada bab V.
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA MODUL 4 s.d 7 BIDANG STUDI/MATERI POKOK KEWASPADAAN NASIONAL SUB B.S INTEGRASI NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LII TAHUN 2014
DAFTAR ISI 1. Pendahuluan 2. Standar Kompetensi 3. Kompetensi Dasar MODUL - 4 4. Pokok Bahasan Konsep Bangsa (Nation) dan Wujud Integrasi Nasional. a. Konsepsi Bangsa (Nation) b. Wujud Integrasi Nasional 5. Latihan/Penugasan/Soal Uraian 6. Petunjuk /Kunci Jawaban MODUL - 5 7. Pokok Bahasan Tinjauan Singkat Sejarah Integrasi Nasional. a. Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia b. Tantangan Integrasi Nasional 8. Latihan/Penugasan/Soal Uraian 9. Petunjuk/Kunci Jawaban MODUL - 6 10. Pokok Bahasan Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi a. Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi b. Etno Nasionalisme dan Bentuk Nasionalisme lainnya 11. Latihan/Penugasan/Soal Uraian 12. Petunjuk/Kunci Jawaban
MODUL - 7 13. Pokok Bahasan Lingkungan Strategis dan Prioritas Kebijakan serta Strategi Pembinaan Integrasi Nasional a. Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang, dan Kendala b. Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. 14. Latihan/Penugasan/Soal Uraian 15. Petunjuk/Kunci Jawaban DAFTAR BACAAN : 16. Bacaan Wajib Utama 17. Bacaan Wajib Pendukung 18. Bacaan Dianjurkan
PENDAHULUAN 1. Umum. Integrasi nasional adalah proses dinamis yang menyatukan rakyat, wilayah, serta pemerintah sebagai komponen fungsional komunitas politik nasional sehingga cukup andal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Namun, proses integrasi nasional tersebut memakan waktu yang lama dan memerlukan pembinaan secara terus menerus. Konsepsi bangsa (nation) bangsa Indonesia melekat pada asas bahwa sekalipun bangsa tersebut terdiri atas bermacam-macam kemajemukan, baik suku bangsa, agama, adat istiadat, asal-usul/keturunan maupun golongan, dan lain-lain, semuanya terikat di dalam satu ke Indonesiaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang sangat tepat untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Dalam bangsa yang pluralistik itu perlu dikembangkan dan disebarluaskan unsur-unsur yang bersifat integratif (menyatukan), sedangkan unsur yang bersifat disintegratif haruslah dihilangkan atau setidak-tidaknya dijauhkan. Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sesungguhnya Indonesia yang dicita-citakan belum terwujud atau terintegrasi secara utuh. Proklamasi baru merupakan langkah awal menjadi Indonesia meskipun perjalanan menuju tujuan itu sudah dirintis sejak pergerakan Boedi Oetomo tahun 1908. Oleh karena itu, Integrasi Nasional harus dicermati secara kritis, konteksional, dan proporsional karena hal-hal sebagai berikut : a. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, ras, agama, dan golongan. b. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang luas terdiri lebih kurang 17.508 (Hidros) pulau-pulau besar dan kecil dengan infrastruktur, perhubungan dan telekomunikasi yang belum memadai. c. Pemahaman masyarakat/rakyat tentang ke Indonesiaan dan terbentuknya bangsa Indonesia relatif kurang. d. Kedudukan dan posisi strategis Indonesia dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan asing yang dapat merugikan bangsa dan negara.
Integrasi nasional merupakan kebutuhan mutlak bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan tidak akan menghilangkan kemajemukannya. Hal penting yang harus diupayakan bersama dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, adalah bagaimana mengupayakan kemajemukan itu menjadi suatu kekuatan yang menyegarkan bagi bangsa Indonesia dan bukan menjadi unsur-unsur yang mencerai-beraikan Indonesia. Perlu disadari bahwa integrasi nasional merupakan masalah yang strategis dan kompleks. Konsepsi integrasi nasional sangat terkait dengan konsepsi negara nasional dan nation. Negara nasional adalah suatu negara yang didasarkan pada ideologi nasionalisme, yang menghendaki adanya suatu wilayah nasional sebagai tanah air dan didukung oleh bangsa (nation) yang utuh. Sedangkan bangsa (nation) adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara suatu negara nasional, yang walaupun berbeda-beda latar belakang ras, etnik, agama dan golongan satu sama lain, tetapi mempunyai kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah payung negara nasional. Oleh karena itu, suatu negara nasional, bangsa, serta integrasi nasional bertumpu pada suatu tali halus batiniah yang mengikat seluruh unsur negara, yaitu adanya kehendak yang kuat untuk bersatu. Berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang sudah ada sebelum adanya bangsa dan negara nasional, harus sudah merasakan adanya kehendak yang kuat untuk bersatu yang timbul dari kontrak dan komunikasi yang lama. Secara kronologis, bangsa (nation) harus ada terlebih dahulu sebelum adanya negara bangsa (the nation state). Hal itu berarti bahwa status kewarganegaraan secara yuridis formal saja tidak dengan sendirinya menjadikan sekelompok orang yang menjadi bagian dari suatu bangsa (nation) karena harus melalui proses membatinkan negara ke dalam jiwa. Oleh karena itu, negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terdiri atas multietnik sebagai suatu negara nasional dan suatu bangsa pendukung, mau tidak mau harus memberlakukan transfer of loyality dari berbagai kelompok etnik tersebut kepada negara nasional atau nation yang baru. Proses transformasi yang dinamakan nation building tersebut merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan berjangka waktu yang lama. Dikatakan demikian Karena kesetiaan pra nasional tidak mungkin berubah secara sekejap dan memang, semangat
nasionalisme lebih mudah ditanamkan kepada generasi muda dari generasi yang lebih tua dalam tatanan pra nasional. Proses menyatukan berbagai etnik untuk menjadi anggota warga baru, yaitu warga negara Republik Indonesia, tidak selalu mulus. Problem yang melekat adalah problem pembentukan bangsa (nation) baru itu sendiri yang lebih dikenal sebagai nation building and character building atau problem/masalah integrasi nasional yang perlu pembinaan secara terus menerus. Konsepsi bangsa (nation) atau bangsa Indonesia melekat pada asas persatuan dan kesatuan bangsa, artinya walaupun terdiri atas berbagai suku, agama, adat istiadat, asal- usul/keturunan, golongan dan lain-lain, semua itu terikat didalam satu keindonesiaan. Dengan demikian sangat tepat dan memadai semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Konsepsi bangsa (nation) seperti itulah yang sesungguhnya dipersembahkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers dan founding mothers) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. STANDAR KOMPETENSI Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta PPSA/PPRA mengerti dan memahami Integrasi Nasional untuk kepentingan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. KOMPETENSI DASAR Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta PPSA/PPRA, tidak hanya mengerti dan memahami Integrasi Nasional, tetapi dapat juga secara rinci menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan sebagai berikut : a. Konsep Bangsa (Nation) dan Wujud Integrasi Nasional dikaitkan dengan kondisi yang berlaku saat ini dan ke depan. b. Tinjauan singkat Sejarah Integrasi Nasional serta perkembangannya ke depan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk kepentingan kelangsungan kehidupan nasional dalam rangka pembangunan nasional. c. Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi Nasional dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis untuk kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal ini peserta diharapkan mampu untuk memetakan berbagai ancaman yang perlu
diwaspadai yang akan mengancam nasionalisme Indonesia dan kelangsungan kehidupan nasional NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. d. Lingkungan strategis dan prioritas kebijakan serta strategi pembinaan integrasi nasional dihadapkan pada ancaman disintegrasi sosial dan nasional, serta prioritas kebijakan. Strategi pembinaan yang harus dilakukan sehubungan dengan perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai oleh globalisasi dengan berbagai dampaknya tidak hanya menguntungkan dalam menunjang integrasi nasional, tetapi sekaligus menjadi ancaman disintegrasi nasional.
MODUL 4 4. POKOK BAHASAN : KONSEPSI BANGSA (NATION) DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL. a Konsepsi Bangsa (Nation). Sesungguhnya Indonesia merupakan suatu keajaiban politik dalam dunia modern karena : 1) Masyarakatnya sangat majemuk. 2) Mempunyai jumlah penduduk yang nomor 4 (empat) di dunia, memiliki lebih kurang 1.072 etnik, dan memiliki lebih kurang 17.508 (Pusurta ABRI 1987) pulau besar dan kecil. 3) Penduduknya berbicara dalam ratusan dialek. 4) Terdapat 6 besar agama dunia. 5) Memilih bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Konsepsi “bangsa” (nation) dan konsepsi “negara bangsa” (nation state) merupakan suatu produk sejarah modern. Para pemimpin/pendiri gerakan kebangsaan Indonesia (founding fathers dan founding mothers) menggunakan konsepsi bangsa (nation) dari Ernest Renan, Otto Bauer, dan Hogopian sebagai dasar perjuangan mereka. 1) Esensi teori Ernest Renan tentang bangsa adalah sebagai berikut : a) Suatu bangsa adalah Jiwa dan suatu asas kehormatan b) Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar (une nation est un grand solidarite) c) Satu bangsa tidak memerlukan : (1) Persatuan Bahasa (2) Persatuan Agama (3) Persatuan Turunan d) Suatu keinginan untuk hidup bersama baik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang (le de’sir d’^etre ensemble) 2) Esensi teori Otto Bauer tentang bangsa adalah sebagai berikut :
Bangsa adalah satu persamaan, suatu persatuan karakter dan watak, yang tumbuh dan lahir karena persatuan pengalaman (eine nation ist lene aus schicksal gemeinschaft erwachsene charackter gemeinschaft). 3) Esensi teori Hogopian tentang bangsa adalah sebagai berikut : Bangsa (nation) :“A group of people who identify each other. The resultant we feeling separates them from others, who may or may not have a we feeling of their own“. Apabila definisi tentang bangsa dari Ernest Renan diteliti ternyata sejalan dengan teori Otto Bauer dan Hogopian, yaitu suatu bangsa tidak perlu harus ada persamaan dalam : 1) bahasa 2) agama 3) keturunan 4) warna kulit 5) budaya, dan sebagainya Kemudian, Soekarno melengkapinya lagi dengan catatan bahwa bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya kehendak untuk hidup bersama (dari Ernest Renan), ia punya karakter persatuan (dari Otto Bauer dan Hogopian), tetapi yang berdiam di atas satu wIlayah geopolitik yang nyata sebagai satu persatuan. Menurut Bung Karno, geopolitik ialah hubungan antara letak tanah dan air dengan rasa dan kehidupan politiknya. Dari pendapat para ahli tersebut, para founding fathers/founding mathers membuat rumusan konsepsi bangsa (Nation) sebagai berikut : Bangsa (Nation) adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara, yang walaupun berbeda latar belakang ras, etnik, agama, budaya, golongan satu sama lain, tetapi punya kehendak yang kuat untuk bersatu dibawah payung negara nasional dan didalam suatu wilayah yang jelas batas-batasnya. Integrasi nasional tidak mungkin terwujud sendiri, tetapi hanya akan terwujud atau diwujudkan melalui upaya berlanjut, yaitu integrasi setiap komponen negara dan integrasi antar komponen negara.
Bangsa tumbuh dan dibentuk secara sadar dan bertahap sebagai komunitas politik modern yang memayungi berbagai komunitas primordial, dengan tujuan sebagai sarana dan wahana kolektif untuk mewujudkan masa depan bersama baik dalam bidang kesejahteraan maupun bidang keamanan. Selain itu, pengalaman sejarah yang sama sebagai collective memory memperkuat kebangsaan tersebut. Bangsa adalah landasan sosiopsikologi, landasan sosiokultural serta landasan sosiopolitik yang diperlukan untuk terbentuknya negara nasional. Sebaliknya, negara nasional merupakan subjek utama hukum internasional yang ideal bagi eksistensi bangsa. Satu bangsa akan sengsara tanpa negara dan satu negara akan labil tanpa dukungan bangsa. b. Wujud Integrasi Nasional. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Edisi ke III, cetakan ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, Tahun 2002), Integrasi adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sedangkan pengertian universal (http://en.wikipedia.org/wiki/integration), menguraikan bahwa integrasi ”is process of combining or accumulating”. Pada masa lalu, Integrasi Nasional ditafsirkan sebagai kombinasi dan akumulasi unsur terkait yang melebur, menjadi Kesatuan Nasional yang digambarkan menyatu seperti ”sambal”. Namun, di era Reformasi dan desentralisasi, penafsiran integrasi nasional lebih menghargai nilai-nilai kearifan lokal dan nilai ke khasan daerah dalam bingkai NKRI dengan sesanti “Bhinneka Tunggal Ika” yang dilandasi falsafah Pancasila. Hal tersebut digambarkan seperti batang lidi; bila satu batang mudah dipatahkan namun bila berhimpun dalam satu ikatan yang kokoh kuat akan sulit dipatahkan. Indikasi telah tertanamnya integrasi nasional dapat dilihat dari adanya hal-hal sebagai berikut : 1) Terwujudnya rasa aman dan kondisi minimal keamanan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagai tujuan pembentukan negara dan pemerintahan.
2) Berfungsinya secara terpadu institusi-institusi kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. 3) Terpeliharanya komunikasi dan solidaritas kebangsaan diantara berbagai golongan yang ada dalam masyarakat. 4) Kemampuan bangsa memanfaatkan peluang dalam menanggulangi ancaman dari lingkungan yang serba berubah, demi menjamin kelangsungan hidup dan perjuangannya. Apabila dikaji secara seksama, sesungguhnya integrasi nasional terdiri dari : 1) integrasi intern komponen negara dan 2) integrasi antar komponen negara. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Integrasi Intern Komponen Negara terdiri dari integrasi intern rakyat, integrasi intern pemerintah, dan integrasi intern wilayah. 1) Integrasi Intern Rakyat, antara lain adalah : a) Solidaritas sosial b) Pembauran c) Mobilitas horizontal dan vertikal d) Kerukuan intern dan antarumat beragama e) Hubungan intern dan antaretnik f) Hubungan industrial (pekerja dan majikan) g) Liputan pers dan komunikasi massa lainnya. 2) Integrasi Intern Pemerintah, antara lain adalah : a) Keterbukaan rekrutmen elite b) Sirkulasi elite c) Komunikasi politik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif d) Tour of duty and tour of area e) Etika profesional birokrasi 3) Integrasi Intern Wilayah, antara lain adalah : a) Dukungan jaringan infrastruktur b) Transportasi darat laut dan udara c) Sarana komunikasi dan telekomunikasi
Sedangkan Integrasi Antar Komponen Negara terdiri dari integrasi antara rakyat dan pemerintah, integrasi antara rakyat dan wilayah, dan integrasi antara pemerintah dan wilayah ; 1) Integrasi antara rakyat dan pemerintah, antara lain adalah : a) Masalah demokrasi b) Kepemimpinan c) Sistem politik d) Legitimasi dan pertanggungjawaban pemerintah e) Pembangunan hukum f) Sistem pemilu g) Otonomi dan desentralisasi h) Jaminan HAM i) Ketentuan tentang proses pergantian pemerintahan secara damai. 2) Integrasi antara rakyat dan wilayah, antara lain, adalah : a) Hak tradisional rakyat atas tanah rakyat ; b) Tata ruang ; c) Transmigrasi ; d) Hak pribadi dan komunal tanah untuk kepentingan umum ; e) Masalah lingkungan hidup ; 3) Integrasi antara pemerintah dan wilayah, antara lain adalah : a) Perbatasan negara b) Kerja sama dengan negara-negara tetangga c) Penguasaan sumber daya nasional d) Pembangunan pertahanan dan keamanan e) Penegakan kedaulatan di darat, laut dan udara f) Ruang angkasa g) Pemeliharaan lingkungan Catatan :
Menurut konvensi Montevideo (1933), tiga komponen negara nasional adalah wilayah yang jelas batas-batasnya, rakyat yang tetap, dan pemerintah yang mampu menunaikan tugas-tugas internasionalnya. Sesungguhnya integrasi bangsa menuntut hal sebagai berikut : 1) Perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara diseluruh kepulauan nusantara. Itu berarti bahwa integrasi bangsa hanya akan terlaksana dengan baik selama ada jaminan bahwa hak-hak dasar serta martabat warga negara dihormati dan tidak diingkari, diperkosa, ataupun dilecehkan. Artinya tanpa jaminan itu integrasi menjadi lemah. 2) Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara dan berlaku secara vertikal dan horizontal. Adanya fairness dapat menjadi kunci utama dalam usaha merealisasikan keadilan dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk keadilan komunitatif, maupun distributif. 3) Masyarakat perlu mendukung proses penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita. 4) Sikap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk berkesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa. Sikap keterbukaan akan makin bermakna terutama bagi masyarakat yang pluralistis, khususnya dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dialog dan kerja sama. Dukungan masyarakat terhadap integrasi nasional akan menguat apabila integrasi nasional tersebut bukan saja memberikan harapan hidup yang lebih baik di masa depan, melainkan juga secara nyata telah memperbaiki taraf hidup masyarakat sehari-hari, betapa pun kecilnya. Penolakan terhadap integrasi nasional akan semakin keras jika kehidupan berbangsa dan bernegara bukan saja tidak memperbaiki taraf hidup rakyat, tetapi justru menyengsarakan dan menghina identitas sosiokultural, adat, serta kehidupannya.
Oleh sebab itu, integrasi nasional perlu ditangani secara profesional oleh kualitas sinergi kenegarawanan para elite nasional (pusat dan daerah) yang berperan dalam; 1) Kepemimpinan nasional 2) Kepemimpinan daerah 3) Kepemimpinan masyarakat 4) Kepemimpinan pers dan media massa lainnya 5) Kepemimpinan partai politik 6) Kepemimpinan lembaga perwakilan 7) Kepemimpinan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) 8) Kepemimpinan angkatan perang 9) Kepemimpinan pengusaha 10) Kepemimpinan diplomat 11) Kepemimpinan dunia akademis 12) Kepemimpinan mahasiswa dan kader pemuda 13) Kepemimpinan seminar nasional Harus diakui bahwa integrasi nasional secara utuh/bulat masih jauh dari jangkauan ideal maka secara berkala harus ada upaya untuk menelurusi dan mengkaji secara kritis kualitas integrasi tersebut, baik dari normatif, koersif maupun fungsional. Pendekatan integrasi normatif adalah upaya integratif oleh pemerintah yang kurang menghargai proses budaya, yang alamiah, tetapi lebih bersifat memaksa. Integrasi koersif menggunakan cara kekerasan, cara ideologis, serta tekanan- tekanan fisik dan budaya dalam menyatukan bangsa. sedangkan pendekatan integrasi fungsional adalah pemanfaatan saling ketergantungan fungsional antar daerah dan antar golongan yang ada dalam negara. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa prasyarat bagi terwujudnya integrasi bangsa, antara lain adalah sebagai berikut :
1) Adanya pemahaman, dan kesadaran, dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai Merauke berlandaskan Pancasila. 2) Adanya pemahaman, kesadaran, dan kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 3) Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di seluruh wilayah tanah air. Tanpa kesejahteraan yang berkeadilan, sulit diciptakan kondisi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tanpa kondisi keamanan yang kondusif, pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sukar dilaksanakan. Kehidupan nasional amatlah dinamis karena didorong oleh faktor dari dalam dan luar negeri. Faktor dari dalam negeri antara lain, pengaruh distribusi dan mobilitas penduduk, alokasi sumber daya alam wilayah, dan sirkulasi elite. Contoh faktor luar negeri ialah kehidupan nasional dipengaruhi oleh latar belakang hubungan sejarah serta kepentingan nasional bangsa-bangsa lain baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan militer. Tantangan terbesar negara nasional adalah bagaimana mencapai efek sinerji yang positif dari seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki, bukan saja agar tetap dapat berlangsung hidup, melainkan agar dapat mencapai sasaran-sasaran nasional secara demokratis, adil, terencana, dan penuh keadilan. 5. LATIHAN/PENUGASAN/SOAL URAIAN ; a. Apakah yang Anda ketahui tentang konsepsi nation nya Ernest Renan, Otto Bouer, Hogopian dan Bung Karno ?. b. Apakah indikasi adanya integrasi nasional ? c. Jelaskan secara rinci integrasi Inter dan antar komponen negara ?. d. Apakah yang Anda ketahui tentang integrasi secara normatif, secara kohersif, dan secara fungsional ?. 6. PETUNJUK/KUNCI JAWABAN Agar dapat menjawab latihan/penugasan di atas, Anda diharapkan menguasai pokok bahasan Konsepsi Nation dan Wujud Integrasi Nasional. Berupayalah untuk menuangkan segala pemahaman yang telah dibaca sebelumnya dalam bentuk essay dengan redaksional
sendiri sebelum mengutip mentah-mentah. Akan lebih sempurna jawaban yang Anda buat dengan menambahkan berbagai contoh yang anda peroleh dari referensi atau bacaan lain. Dalam essay atau jawaban ini Anda diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapat yang tentunya argumentatif dan didukung oleh referensi dan nalar logis.
Modul 5 7. POKOK BAHASAN : TINJAUAN SINGKAT SEJARAH INTEGRASI NASIONAL. a. Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia. Zaman penjajahan Belanda ditandai dengan keberhasilan pemerintah penjajah mempersatukan kepulauan nusantara secara administratif, yaitu Hindia Belanda. Namun, secara politik Belanda melaksanakan politik penjajahan yang bersifat disintegratif yang dikenal dengan politik devide et impera. Untuk mendukung politik penjajahannya, Belanda berhasil pula menumbuhkan fanatisme kesukuan di tengah-tengah masyarakat, sambil memasang isolasi (baik fisik maupun psikososial) diantara kelompok-kelompok masyarakat. Politik disintegratif tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Belanda untuk mencapai tujuan ekonomi perdagangan kolonialis, yang telah mendatangkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat pribumi. Kondisi geografi Indonesia yang menyebar sangat sesuai dengan politik penjajahan Belanda tersebut. Pulau- pulau yang dipisahkan oleh laut sangat memungkinkan Belanda untuk membina masyarakat di tiap pulau secara sendiri-sendiri sesuai dengan pola yang disiapkan. Politik ekonomi penjajahan Belanda yang bersifat kapitalis telah mendatangkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Proses pemiskinan masyarakat pribumi berlangsung secara eskalatif dan berlanjut sampai datangnya batas waktu kesabaran dan daya tahan masyarakat mencapai titik terendah, yaitu titik kritis dan sensitif yang merangsang timbulnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit mengusir penjajah. Meskipun komunikasi antar pulau/daerah waktu itu sangat sulit, namun perlawanan terhadap penjajah Belanda terjadi di mana-mana secara hampir simultan. Hal itu dapat terjadi karena dampak negatif penjajahan yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan.
Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat sejak akhir abad ke- 19 sampai medio abad ke-20 merupakan bukti yang tak terbantahkan. Sebagai contoh perlawanan yang dipimpin oleh Diponegoro di Jawa Tengah, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Teuku Umar di Aceh, Sisingamangaraja di Tapanuli, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, dan Kapitan Pattimura di Ambon. Lahirnya kelompok masyarakat baru yang lebih terdidik dan terpelajar sejak akhir abad ke - 19 atau awal abad ke - 20 merupakan konsekuensi dari Gerakan Humanis di Eropa terhadap pemerintah penjajah Belanda dan pemerintah penjajah Eropa lainnya. Gerakan Humanis itu kemudian melakukan tekanan dan desakan kepada seluruh pemerintah penjajah agar memperhatikan dan memperbaiki kondisi humanis dari bangsa jajahannya, terutama yang menyangkut kesejahteraan dan kercerdasan. Desakan tersebut memaksa pemerintah Belanda untuk mendirikan berbagai lembaga pendidikan. Dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang berjenjang dan berlanjut, saat memasuki abad ke-20 muncullah kelompok baru di dalam masyarakat Indonesia, yaitu kelompok yang lebih terdidik dan terpelajar. Kemudian dalam menyikapi kondisi rakyat yang berada dalam keadaan/proses pemiskinan, berdirilah di Jakarta suatu perhimpunan pelajar bernama “Boedi Oetomo”, yang kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Boedi Oetomo selanjutnya diikuti oleh berdirinya kelompok-kelompok lain seperti : Yong Java, lalu disusul dengan berdirinya Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Sunda, Yong Batak, Yong Celebes dan berbagai organisasi kedaerahan lainnya. Bahkan kecenderungan semacam itu terjadi pula di bidang keagamaan seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, PSII, Pemuda Islam, Pemuda Kristen Jawa, serta anak organisasi lainnya di bidang pendidikan, sosial, kepemudaan, maupun kewanitaan. Dengan berdirinya berbagai organisasi perhimpunan pemuda, dan pelajar, baik yang bersifat kedaerahan maupun keagamaan, akhirnya timbul pengakuan umum bahwa “Boedi Oetomo”, ternyata merupakan pemacu bangkitnya kesadaran baru di seluruh kalangan pemuda pelajar pada waktu itu dan sesudahnya. Pengakuan tersebut menetapkan tanggal 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ketika memasuki tahun 1920-an, timbullah kesadaran baru di kalangan
perhimpunan pelajar bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang mulia diperlukan kekompakan dan persatuan di antara mereka. Realisasi kesadaran itu tampak di bidang organisasi, yaitu adanya usaha-usaha untuk melakukan federasi dan integrasi dalam gerakan kepemudaan. Hal itu terjadi pada medio tahun 1926 di Jakarta dengan adanya pertemuan para pengurus perhimpunan yang ada, dengan membentuk Panitia Bersama untuk pertemuan akbar pemuda pelajar Indonesia. Pertemuan itu disebut Kongres Pemuda Indonesia ke I, sebagai langkah integratif awal untuk memecahkan permasalahan nasional yang ada. Langkah tersebut diikuti pula oleh kegiatan Himpunan Indonesia di Negeri Belanda yang mengikuti Kongres anti imperialis di Brussel, Belgia, pada tahun 1927. Berbagai langkah integratif yang dilakukan oleh Panitia Bersama itu, bersepakat untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Pelajar pada bulan Oktober 1928. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda Indonesia ke II yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan menelurkan deklarasi bersama yang dikenal dengan “Sumpah Pemuda”. Tiga butir pengakuan/tekad bersama, dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut ; 1) Kami Putra-Putri Indonesia mengaku bertanah tumpah darah yang SATU, yaitu TANAH Indonesia. 2) Kami Putra-Putri Indonesia mengaku berbangsa yang SATU yaitu BANGSA Indonesia. 3) Kami Putra-Putri Indonesia menjunjung BAHASA PERSATUAN, yaitu BAHASA Indonesia. Dengan demikian, Sumpah Pemuda yang berjiwakan “persatuan” merupakan tonggak sejarah integrasi nasional yang sangat penting, mengandung harapan, tekad, serta semangat untuk mewujudkan persatuan dalam wadah Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda mengandung semangat politik integratif nasional untuk menghadapi kebijaksanaan politik disintegratif penjajahan Belanda. Sumpah Pemuda 1928 merupakan hasil jerih payah para pemuda pelajar Indonesia sendiri dan bebas dari pengaruh atau dukungan apapun dari Pemerintan Belanda. Dengan demikian Sumpah Pemuda telah melahirkan gerakan sosial dan politik baru menuju
Indonesia merdeka. Peluang emas untuk Indonesia merdeka menemukan momen yang tepat pada saat berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia sejak 13 Agustus 1945 sebagai akibat kekalahan Jepang menghadapi kekuatan Sekutu dalam Perang Dunia ke II. Kevakuman kekuasaan yang terjadi pada medio Agustus 1945 telah dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia yang juga para aktivis Kongres Pemuda 1928 untuk mendesak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak integrasi berikutnya karena Proklamasi itu dilakukan dengan semangat integrasi yang kompak dan utuh guna mewujudkan harapan dan tekad yang terkandung dalam Sumpah Pemuda 1928. Semangat integrasi itu juga berhasil melahirkan kesepakatan bahwa “Pancasila” sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia melalui diskusi/dialog dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perang Kemerdekaan 1945-1949 merupakan batu ujian bagi negara Proklamasi dan semangat integrasi yang mendukungnya dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang dari luar, khususnya pihak Sekutu, Belanda, dan komunis yang semuanya berskala internasional. Keberhasilan bangsa Indonesia mengatasi ancaman-ancaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari tingginya semangat integrasi bangsa pada waktu itu. Sistem Demokrasi Liberal yang dilaksanakan dalam tahun 1950-1959 merupakan kelanjutan dari pengakuan internasional melalui Konferensi Meja Bundar (KMB, 1949) terhadap kekuasaan penuh (de jure) Republik Indonesia atas bekas wilayah Hindia Belanda. Sistem Demokrasi Liberal itu justru telah melahirkan berbagai gejala disintegrasi di berbagai bidang anatara lain : kesukuan, keagamaan, pemerintahan, hubungan pusat-daerah, hubungan pemerintah-Angkatan Perang dan bidang konstitusi, Sistem Demokrasi Liberal telah meracuni semangat integrasi yang dijiwai Pancasila. Bahkan, sistem itu telah melahirkan beberapa pemberontakan dalam negeri. Jalan keluar dari gejala disintegrasi itu adalah kembali ke jalan Pancasila melalui Dekrit 5 Juli 1959, yaitu “Kembali ke UUD 1945”.
Sistem Demokrasi Terpimpin yang muncul sebagai pelaksanaan dan kelanjutan dari Dekrit 5 Juli 1959, memperkenalkan suatu sistem demokrasi yang seharusnya dipimpin oleh Pancasila. Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk mempersatukan kekuatan yang terpecah-pecah yang terjadi selama periode Sistem Demokrasi Liberal 1950 - 1959. Konsep persatuan yang dipilih adalah konsep Bung Karno 1926, yaitu Nasima/Nasisos (Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme/ Sosialisme) yang kemudian menjadi Nasakom (nasionalisme, agama dan komunisme). Sebelum Nasakom dilaksanakan sebagai konsepsi persatuan, ternyata PKI juga berkepentingan untuk menjadikan Nasakom sebagai strategi politik komunis sendiri. Kenyataan memang menunjukkan bahwa memasuki tahun 1965, PKI berhasil menjadikan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan politik yang kuat dan utuh di Indonesia. Rencana lama PKI untuk mencetuskan revolusi komunis di Indonesia diwujudkan melalui Pemberontakan G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965 yang jika berhasil, tentu mengakibatkan disintgerasi total Indonesia di bawah kekuasaan Komunis. Periode Demokrasi Terpimpin telah di warnai oleh berlangsungnya pertarungan antara kekuatan yang pro Pancasila dan kekuatan pro komunis. Namun, kegagalan pemberontakan G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965 telah mengantarkan kemenangan bagi kekuatan Pancasila. Kemenangan bagi pendukung Pancasila melahirkan Orde Baru, yaitu pemikiran dan kelompok yang tetap membela Pancasila dan bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diharapkan garis politik nasional kembali ke jalan Pancasila sebagai faktor utama integrasi nasional. Pimpinan nasional selama Orde Baru secara terus menerus menyerukan perlunya pembinaan integrasi nasional. Namun, bukan semangat integrasi nasional yang terwujud dalam praksis, tetapi “kekuasaan” untuk melayani kepentingan penguasa beserta kroni- kroninya sebagai faktor yang dominan (monopoli, KKN, feodalisme, birokrasi, dan represi). Timbullah masalah, antara lain kecemburuan, ketidakpuasan, ketidakadilan, konflik sosial, gagasan separatisme di berbagai lapisan masyarakat dan di daerah- daerah. Maka, bangkitlah era reformasi yang penuh efhoria demokrasi, tetapi belum mampu mengatasi hal-hal tersebut khususnya menyangkut kepastian hukum
walaupun pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan. Terpuruknya semangat integrasi nasional tetap merupakan agenda prioritas tingkat nasional dan daerah untuk perlu dibina dan ditingkatkan lagi. Transformasi penafsiran integrasi nasional, digambarkan seperti ”lidi” bila berdiri sendiri mudah dipatahkan, namun bila dalam ikatan yang kuat, sulit untuk dipatahkan. Demikian pula bangsa Indonesia yang bersatu dalam ikatan NKRI, yang dilandasi falsafah bangsa Pancasila belum menghargai nilai-nilai kearifan lokal yang harmonis dengan nilai-nilai Nasional dan Universal. b. Tantangan Integrasi Nasional. Tantangan integrasi nasional meliputi antara lain : 1) Ketidakadilan 2) Penegakan hukum 3) Eksploitasi 4) Aspirasi masyarakat yang tidak tersalur 5) Kesenjangan sosial 6) KKN 7) Diskriminasi 8) Kemiskinan 9) Keterasingan 8. LATIHAN/PENUGASAN 2/SOAL URAIAN ; a. Bagaimana Belanda/Penjajah menerapkan politik disintegrasinya (devide at impera) ?. b. Bagaimana dapat lahir kelompok semacam Boedi Oetomo – sebagai pemacu persatuan Indonesia sampai dengan Soempah Pemoeda dan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ?. c. Bagaimana Demokrasi Liberal yang belangsung selama 1950 - 1959 justru telah meracuni persatuan Indonesia begitu juga demokrasi terpimpinnya Bung Karno ?. d. Mengapa sejak lahirnya era reformasi semangat disintegrasi justru sangat mengedepan ?. e. Apakah tantangan Integrasi Nasional ?.
9. PETUNJUK/KUNCI JAWABAN Agar dapat menjawab latihan/penugasan di atas, Anda diharapkan menguasai pokok bahasan Tinjauan Singkat Sejarah Integrasi Nasional. Berupayalah untuk menuangkan segala pemahaman yang telah dibaca sebelumnya dalam bentuk esai dengan redaksional sendiri sebelum mengutip mentah-mentah. Akan lebih sempurna jawaban yang Anda buat dengan menambahkan berbagai contoh yang anda peroleh dari referensi atau bacaan lain. Dalam esai atau jawaban ini Anda diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapat yang tentunya argumentatif dan didukung oleh referensi dan nalar logis.
MODUL 6 10. POKOK BAHASAN : PERANAN NASIONALISME DALAM PROSES INTEGRASI a. Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi. Sebelum membahas tentang nasionalisme lebih jauh, ada baiknya apabila disampaikan beberapa pendapat para pakar bahwa nasionalisme adalah : 1) Sebuah gerakan ideologis untuk memperoleh dan memelihara kemerdekaan dan pemerintahan sendiri dan kemerdekaan atas nama segolongan orang yang secara sungguh ingin membentuk ”bangsa” secara aktual (Anthony D Smith). 2) Sebuah kekuatan penyatu atau homogenizing force (Ernest Gellner). 3) Sebuah artefak atau an imangined political community (Benedict Anderson). 4) Sebuah alam pikiran atau a state of mind (Hans Kohn). Secara umum disampaikan bahwa proses integrasi nasional perlu didukung oleh ideologi nasionalisme. Oleh karena itu, dalam suatu bangsa yang masyarakatnya secara sosiokultural majemuk (seperti Indonesia), ideologi nasionalisme perlu memberikan jawaban ideologis serta arahan terhadap strategi yang akan dianut dalam integrasi nasional. Nasionalisme merupakan suatu ideologi yang memiliki kekuatan pengaruh untuk menggerakkan. Hal itu merupakan perasaan menjadi bagian dari sesuatu dan berfungsi membangun perasaan bagi satu komunitas nasional. Jika mengkaji topik nasionalisme, amatlah kompleks dan tentu dapat didekati dari berbagai aspek, sudut pandang, referensi serta tingkat kepakaran masing- masing. Pada berbagai kesempatan ada saja orang bertanya atau mempermasalahkan : “Bagaimanakah nasib nasionalisme Indonesia (yang lahir dari konteks kolonialisme dan imperialisme) dalam menghadapi prospek era kesejagatan (globalisasi) dewasa ini? Apakah kadar nasionalisme kita akan terus meluntur dan kemudian lenyap sebagai suatu eksistensi” ?.
Nasionalisme terdiri atas kata-kata “nation” dan “isme”. Secara umum “nation” berarti suatu masyarakat manusia yang memiliki wilayah, bahasa, kebudayaan dan masa lalu yang sama serta mempunyai cita-cita yang sama pula sedangkan “isme” berarti ”faham”. Bagi Indonesia, nasionalisme adalah (counter) ideologi terhadap kolonialisme, konservatisme serta statusquoisme kolonalisme. Maka tidaklah heran apabila pada awalnya nasionalisme Indonesia sering bersifat radikalistik bahkan revolusioner. Oleh karena itu, “nasionalisme Indonesia” sulit dipahami tanpa pendalaman dan pembekalan pengetahuan tentang latar belakang sejarah kolonialisme di bumi Nusantara. Sesungguhnya embrio nasionalisme telah tumbuh sejak kelahiran Boedi Oetomo pada tahun 1908, sedangkan Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928 merupakan prinsip-prinsip dasar dari nasionalisme. Kemudian cita-cita nasionalisme tersebut semakin terkristalisasi dalam cita-cita tunggal yang lebih kongkret, yaitu menuju Indonesia merdeka. Puncak dari proses kristalisasi itu adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang esensinya dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Secara defacto dan dejure telah lahir satu negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2) Telah lahir pula satu bangsa baru bangsa Indonesia. 3) Lahir juga ideologi negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945. 4) Kalau demikian, apa sesungguhnya inti pengertian tentang nasionalisme menurut persepsi Indonesia seperti yang digariskan oleh founding fathers kita ? 5) Nasionalisme adalah suatu faham, suatu ideologi, suatu isme yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap anggota bangsa merupakan bagian dari suatu bangsa yang besar, yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya. 6) Setiap anggota bangsa perlu menyadari bahwa ia harus memiliki rasa tanggungjawab sebagai bagian dari satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Iapun harus menyadari bahwa bangsa yang merdeka memiliki
harga diri, martabat, kedudukan dan tanggungjawab terhadap masa depan bangsanya. 7) Setiap saat semua warga negara harus siap membela kepentingan bangsa dan negaranya, serta siap pula berkorban demi kelangsungan hidup, keutuhan dan kebesaran perjuangan bangsanya. 8) Nasionalisme adalah jiwa dan semangat, untuk mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia agar tidak terjajah secara politik, ekonomi, budaya bahkan militer. Jadi, sebenarnya cikal bakal nasionalisme atau katakanlah jiwa yang terdalam dari nasionalisme adalah pembebasan dan pemerdekaan dari suatu penindasan. Namun, realitas sejarah mencatat, nasionalisme Indonesia selalu mengalami pasang surut serta tiada henti menghadapi berbagai tantangan dan ancaman (bahkan interpretasi), baik pada era Soekarno, era Soeharto, Habibie, Gus Dur maupun di era Megawati. Contoh : Pada era Orde Lama pemerintahan Presiden Soekarno (Bung Karno) nasionalisme di jadikan sebagai ideologi bangsa untuk proyek Nation Building dan Charackter Building. Pada era Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto, menurut banyak pengamat nasionalisme sekadar dijadikan peralatan politik untuk merawat, memperbaiki, memaksimalkan penampilan mesin politik Orba. Jika menghadapi dinamika kesejagatan (globalisasi) dewasa ini tentu ulasan tentang nasionalisme tidak terlepas dari pendekatan struktur dan dinamika global, eksistensi bangsa, dan situasi khusus yang berkembang di Indonesia. Gagasan Giddens, misalnya, menepis pesimisme atau impian berakhirnya era nasionalisme. Ada juga yang menggambarkan negara bangsa dan nasionalisme Indonesia dewasa ini terjepit di antara dua kekuatan besar, yaitu globalisasi dan etnik nasionalisme. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme, yaitu munculnya nasionalisme kapital yang berorientasi kepada pasar. Padahal pasar global dikuasai oleh negara-negara industri besar.
Timbul pertanyaan, yaitu apakah makna nasionalisme harus takluk kepada kekuatan pasar bebas dunia ?. Oleh karena itu, harus selalu waspada karena globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah bentuk neokapitalisme transnasional atau imperialisme komtemprorer dan tirani globalisasi yang selalu berusaha mengintervensi kebijakan dan kedaulatan nasional. Akan tetapi, apa pun dahsyatnya gelombang globalisasi yang menerpa Indonesia, ternyata kita tetap teguh karena memiliki salah satu kekuatan nasional yaitu landasan sejarah bangsa. Dari proses “perjuangan sejarah” bangsa yang panjang, telah terbentuk kesadaran ikatan geopolitis yang satu, ingatan kolektif tentang peristiwa-peristiwa simbolik utama, perasaan kesamaan nasib, identitas bangsa yang telah menumbuhkan kesatuan perasaan subyektif dan penilaian. Nasionalisme kita telah membuktikan validitasnya dan akan tetap eksis sekalipun dalam bentuk ekspresi dan identitas yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis. Inilah merupakan kelemahan utama dari kebudayaan global menghadapi kohesi integrasi nasional kita. Dengan demikian, betapa pun upaya-upaya penetrasi global ke dalam aspek kehidupan negara dan bangsa, nasionalisme yang telah dirintis oleh founding fathers dan founding mathers serta inteligensia kita akan tetap bisa bertahan. Selain itu, kekuatan unifikasi global juga terbatas, tetapi dengan catatan bahwa sejarah etnisitas Indonesia menuntut adanya kewajiban menumbuhkan kesamaan serta keadilan dalam kehidupan keluarga besar bangsa Nusantara ini. Karena apabila kewajiban ini terabaikan, gairah otonomi daerah misalnya, seringkali tidak dapat dibedakan dengan gairah etnisistas berupa kebangkitan politik etnis yang mengarah kepada pemerintahan lokal yang berwatak etnis. Hal itu tentu akan menggoyahkan integrasi nasional. b. Etno Nasionalism dan Bentuk nasionalisme lainnya. Gejala etnonasionalisme adalah etnis di tingkat lokal yang cenderung menyadari keberadaannya sebagai “yang harus berkuasa di daerahnya sendiri”, sehingga orang dari etnis lain dianggap sebagai pihak yang harus disubordinasi secara politis dan ekonomis. Kondisi seperti ini sangat merugikan eksistensi negara bangsa, karena akan dapat meringkihkan kondisi integrasi nasional.
Distorsi dan krisis lain terhadap nasionalisme terefleksi juga dalam berbagai konflik sosial dan ancaman separatisme. Sesungguhnya, Sumpah Pemuda dan Proklamasi 17 Agustus 1945 mengandung missi agar kepemimpinan bangsa mampu mengimplementasikan “semangat nasionalisme/semangat kebangsaan” ke dalam praksis penyelenggaraan negara sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Apabila lalai mengimplementasikan semangat nasionalisme ke dalam “praksis” kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan keamanan, maka penyelenggaraan negara akan menjadi lumpuh dan solidaritas bangsa menjadi rapuh. Ketidakberhasilan menanamkan rasa nasionalisme ke dalam praksis penyelenggaraan negara pasti akan membuka peluang munculnya kecemburuan, ketidakpuasan, konflik sosial, politik identitas, KKN, gagasan separatisme, dan sebagainya. Jadi, dapat dipastikan bahwa suara-suara dan gagasan-gagasan separatisme daerah, sesungguhnya mengandung makna dan jeritan daerah yang mendambakan keadilan dalam praksis kehidupan bernegara yang perlu disikapi secara kritis, dipahami serta diperbaiki. Selain itu, menurut sejumlah pakar pada akhir abad ke-20 dunia ditandai dengan bangkitnya nasionalisme baru yang cenderung primitif, internal agresif, tidak toleran bahkan chauvinistic karena berdasarkan pada etnisitas dan nasionalisme yang sempit. Kemunculan nasionalisme yang chauvinistic dan fasis ini merupakan perpaduan dari sentimen etnisitas, serta sentimen agama. Sebagai contoh, kasus kebiadaban nasionalisme sempit etnis Serbia terhadap etnis Bosnia. Lalu bagaimana sikap Indonesia ?, Indonesia menentang kebiadaban nasionalisme sempit tersebut diatas. Semangat nasionalisme harus dikembalikan kepada yang memilikinya, yaitu masyarakat Indonesia, khususnya kepemimpinan nasionalnya agar segera mewujudkan good governance dan clean government demi mempercepat terealisasinya civil society yang mengimplementasikan semangat nasionalisme dalam praksis kenegaraan.
Pembangunan, kehidupan politik, dan demokrasi tidak lagi didasarkan pada fanatisme, tetapi perlu dibangun berdasarkan rasionalitas pemikiran yang objektif, kritis serta konseptual, yang dikembangkan dengan budaya dialog, dan dialog antar budaya sesama anak bangsa untuk menyongsong kehidupan masa depan yang lebih beradab, lebih sejahtera dan aman serta tentram dalam bingkai NKRI dari Sabang sampai Merauke berdasarkan Pancasila. Hendaknya kita kembali kepada nasionalisme Pancasila, nasionalisme patriotisme yang positif monoteistis-religius, humanis, demokrasi kerakyatan, berkeadilan bagi semua etnik bangsa tidak picik dan fanatik, tetapi berwawasan global serta mengerti akan tantangan zaman era globalisasi. Dari penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan nasionalisme sangat penting dalam proses integrasi nasional. 11. LATIHAN/ PENUGASAN 3/ SOAL URAIAN ; a. Apakah yang anda ketahui tentang Nasionalisme Indonesia dan ancaman disintegrasi ?. b. Apakah yang Anda ketahui tentang etnonasionalisme dan bentuk nasionalisme lainnya ?. 12. PETUNJUK/KUNCI JAWABAN Agar dapat menjawab latihan/penugasan di atas, anda diharapkan menguasai pokok bahasan Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi. Berupayalah untuk menuangkan segala pemahaman yang telah dibaca sebelumnya dalam bentuk esai dengan redaksional sendiri sebelum mengutip mentah-mentah. Akan lebih sempurna jawaban yang Anda buat dengan menambahkan berbagai contoh yang anda peroleh dari referensi atau bacaan lain. Dalam esai atau jawaban ini anda diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat- pendapat yang tentunya argumentatif dan didukung oleh referensi dan nalar logis.
MODUL 7 13. POKOK BAHASAN : LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PRIORITAS KEBIJAKAN SERTA STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL. a. Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang dan Kendalanya. Sesungguhnya pembinaan integrasi nasional bangsa Indonesia sudah dilakukan sejak awal pembentukan NKRI dengan menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian Presiden RI I (pertama) Bung Karno mencanangkan Pancasila sebagai dasar dalam pelaksanaan “Character and Nation Building” dalam rangka pembinaan integrasi bangsa, karena Bung Karno sangat memahami dan menyadari heterogenitas negara dan bangsa Indonesia. Di samping faktor-faktor alamiah seperti diuraikan di atas, pembinaan integrasi bangsa juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Proses integrasi nasional bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini masih mengalami pasang surut. Potensi ancaman terbesar terhadap bangsa (nation) sebagai suatu komunitas politik modern adalah apabila terjadi disintegrasi nasional oleh melemahnya ikatan kejiwaan bangsa (collective memory) dan terjadinya pembusukan politik di kalangan elite dalam wujud tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara dan menurunnya legitimasi elite bangsa. Apabila aspirasi dan kepentingan serta rasa keadilan massa/rakyat dilanggar secara sewenang-wenang oleh kaum elite, maka hal itu merupakan motif terkuat munculnya perlawanan massa/rakyat terhadap elite. Hal itu merupakan “kerawanan” bagi proses pemantapan integrasi nasional bangsa Indonesia. Dalam membangun, membina, dan memantapkan proses integrasi nasional, media massa memiliki peran yang sangat besar sebagai jembatan yang memperkecil perbedaan-perbedaan yang muncul di kalangan masyarakat dalam hubungannya dengan para pengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam proses membangun integrasi nasional bangsa Indonesia, diharapkan media massa mampu bertindak sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial yang di maksud adalah sebagai pengamat lingkungan terhadap jalannya interaksi sosial, baik antara sesama masyarakat,
maupun atas jalannya suatu pemerintahan. Media massa diharapkan tidak menempatkan dirinya pada salah satu pihak, tetapi harus Independen dan seimbang dalam menyampaikan pemberitaan, sehingga akan sangat membantu dalam proses demokratisasi. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam konteks fungsi sosial, media massa memiliki kemampuan untuk memperluas wawasan khalayaknya. Oleh karenanya, di sini fungsi mendidiknya lebih menonjol, namun apabila media massa berlebihan dalam menyampaikan informasinya, maka dampaknya bisa menjadi berbalik. Salah satu fungsi mendidik yang dominan adalah mampu berfungsi mengutamakan mana yang penting dan mana yang tidak, oleh karena itu, kemampuan media massa sebagai jembatan integrasi bangsa sangatlah besar. Dalam kampanye-kampanye politik, media massa paling sering digunakan sebagai alat pemersatu. Demikian juga media massa mampu digunakan untuk menaikkan atau membangkitkan aspirasi masyarakat untuk lebih mengutamakan semangat persatuan dari pada perpecahan. Kemampuan media massa untuk membangkitkan semangat persatuan pada umumnya lebih banyak dijumpai di negara-negara berkembang dari pada di negara- negara yang sudah maju. Hal itu disebabkan oleh masalah yang dihadapi sebagian besar negara-negara tersebut adalah melaksanakan pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pembangunan politik dimana kedua- duanya saling menunjang. Pada kenyataannya dalam konteks integrasi bangsa, media massa lebih banyak dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu dengan penguasaan media yang bersangkutan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kesadaran pihak media massa sendiri sebagai jembatan integrasi bangsa harus sudah memiliki niat baik untuk membantu tanpa keterpaksaan. Faktor itu akan sangat menentukan karena pada umumnya apa yang disampaikan oleh media massa akan dipercaya oleh khalayak dan bahkan apa yang menjadi agenda media massa juga akan menjadi agenda publiknya. Apabila di dalam masyarakat muncul saling-silang pendapat, media massa akan mampu menampungnya sebagai sarana pengungkapan aspirasi sosial masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi. Bahkan, dalam hal-hal
tertentu media massa mampu memberi masukan dalam proses komunikasi interpersonal. Konflik sosial yang memancing disintegrasi bangsa, dapat diselesaikan melalui media massa. Namun sebaliknya, media massa dapat juga digunakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu untuk merusak integrasi bangsa. Seringnya munculnya masalah-masalah konflik di media massa, dapat disebabkan karena analisis cara penyampaian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, baik mengenai objek berita, maupun sudut pandang kritisnya tentang peristiwa yang ditampilkan. Apabila sudut pandang dan analisisnya sangat berbeda, maka akan mampu mengundang konflik, dan konflik yang berlebihan di media massa berpotensi merusak integrasi bangsa. Oleh karena itu, peran media massa sebagai sarana efektif untuk membentuk opini integrasi bangsa secara demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan berlanjut harus dipelihara. Dalam rangka pembinaan integrasi nasional bangsa Indonesia masa kini dan masa yang akan datang, perlu diidentifikasi faktor-faktor berpengaruh dalam negeri dan luar negeri berupa kendala dan peluangnya. 1) Kendala. Dalam era reformasi saat ini, muncul kembali ideologi non-Pancasila, antara lain, ideologi agama, ideologi liberalis, kapitalis, dan individualis.1 Salah satu tujuan reformasi nasional adalah demokratisasi, namun yang terjadi adalah kebebasan untuk mencapai kepentingan pribadi, kelompok organisasi, dan daerahnya sendiri dengan segala cara, yang diwarnai oleh primordialisme dan feodalisme dengan mengabaikan kepentingan nasional. Perkembangan perekonomian Indonesia sampai dengan saat ini belum pulih betul, sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya atau memindahkan perusahaannya ke luar negeri. Banyak konglomerat Indonesia yang bermasalah, melarikan modalnya ke luar negeri, sedangkan investor 1 Wacana untuk mencari ideology alternatif sebenarnya sudah muncul dalam polemik masyarakat, dalam menyikapi berakhirnya perang dingin. Maksum (Ed), 1994, Mencari Ideologi Alternatif, Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad ke-21
baru masih menunggu situasi politik dan keamanan yang stabil. Utang atau bantuan luar negeri masih merupakan keperluan dan sekaligus beban bagi generasi yang akan datang. Akibat jumlah pengganguran dan penduduk miskin meningkat, terjadilah kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar, sehingga mengundang peningkatan tindakan kriminalitas. Rasa kebangsaan dan persatuan bangsa semakin merosot, kelompok- kelompok primordial tumbuh dengan subur dan KKN terus merajalela. Konflik atau bentrokan antar kelompok masih terjadi di beberapa daerah. Separatisme dan konflik bersenjata masih berlangsung di Irian Jaya dan penegakan hukum masih lemah sehingga belum memberikan dampak yang positif. Kemampuan operasional TNI memerlukan dukungan alat peralatan yang memadai, dan dukungan logistik, serta masih dibayang- bayangi trauma pelanggaran hak asasi manusia. 2) Peluang. Pancasila masih ditetapkan oleh MPR No.18 Tahun 1988 tentang penghapusan P4 sebagai dasar negara dan ideologi nasional, yang berarti merupakan perintah kepada para penyelenggara negara untuk mengamalkan Pancasila dalam mengatur kehidupan nasional guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.2 Dengan demikian masih terbuka peluang untuk memantapkan integrasi nasional bangsa Indonesia, hal ini ditandai dengan beberapa indikasi sebagai berikut : a) Potensi kekayaan alam Indonesia yang masih cukup besar dan beraneka ragamnya wilayah kepulauan yang luas serta posisi geografis yang strategis merupakan modal dasar pembangunan nasional. 2 Dalam rangka memperingati Hari lahir Pancasila, Presiden SBY kembali mengingatkan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara. Lihat Yudhoyono.Susilo Bambang,DR.H, 2006 Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila, Jakarta Convention Center, 1 Juni 2006
b) Potensi kekayaan alam Indonesia masih cukup besar dan beraneka ragam, wilayah kepulauan yang luas serta posisi geografis yang strategis merupakan modal dasar pembangunan nasional. c) Potensi sumber daya manusia Indonesia dalam sistem ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan peluang perdagangan bebas diharapkan berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata. d) Sistem pendidikan nasional yang telah ada merupakan peluang untuk memantapkan kembali kesadaran berbangsa Indonesia dalam wadah NKRI. 3 e) “Character and Nation Building” yang telah dirintis oleh Bung Karno merupakan peluang untuk digalakkan kembali. f) TNI dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajuritnya, Polri dengan Tri Bratanya, PNS dengan Panca Prasetyanya, tetap memiliki tekad dan semangat juang untuk menciptakan keamanan dan menegakkan kedaulatan NKRI. Warga bangsa yang memilki jiwa patriot dan kesetiaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila merupakan potensi untuk dibina menjadi kekuatan dalam mengatasi gerakan dan pemberontakan bersenjata kaum separatis. g) Bahasa nasional bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu mendapat perhatian dan perlakuan yang semestinya. Bahasa daerah dan bahasa asing tidak boleh menjadi faktor penggangu integrasi nasional h) Budaya Indonesia melalui Pengembangan budaya nasional di samping budaya daerah, akan menanamkan dan mengembangkan rasa kesatuan dan kebersamaan sebagai bangsa sekalipun majemuk, tetap terikat dalam kesatuan ke indonesiaan. b. Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. 3 UU SisDikNas No 2 Tahun 2003 masih menyimpan kelemahan, karena dalam UU ini belum dicantumkan tentang Pendidikan Pancasila.
Mengapa integrasi Bangsa Indonesia perlu secara terus menerus dipupuk dan dibina dari generasi ke generasi ?. Jawabannya adalah karena adanya faktor-faktor dominan yang secara alamiah melekat pada bangsa Indonesia seperti yang sudah dijelaskan pada awal tulisan ini. Karena sangat kompleksnya masalah integrasi nasional, maka perlu dipilih prioritas yang tepat untuk menentukan kebijakan dan strategi pembinaannya, yang akan dicapai dengan sasaran jangka pendek dan jangka panjang ; 1) Jangka Pendek : a) Tegaknya kedaulatan NKRI di Irian Jaya. b) Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. c) Tegaknya hukum dan pemberantasan KKN. d) Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang makin merata. e) Mulai tertatanya kehidupan politik yang demokratis dan keterbukaan berlandaskan Pancasila. f) Pemanfaatan peranan pers ditingkat nasional dan daerah untuk menghindari disintegrasi nasional. 2) Jangka Panjang : a) Mantapnya integrasi bangsa melalui sistem pendidikan nasional dalam arti luas. b) Mantapnya kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan. c) Tertatanya kehidupan politik yang demokratis berlandaskan Pancasila. d) Terpeliharanya penegakan hukum dan disiplin nasional. e) Terpeliharnya keamanan dan ketertiban masyarakat. f) Terpeliharanya kedaulatan NKRI di seluruh wilayah Nusantara. g) Pembinaan dan penggunaan bahasa nasional Indonesia yang baik di setiap strata nasional. h) Pelurusan sejarah nasional yang benar. i) Tertatanya budaya, basis sosial, struktur, sistem rekrutmen dan rotasi para elite, proses pengambilan keputusan, pola komunikasi politik serta distribusi pendapatan dari aktor-aktor politik.
j) Kebijakan dan sistem pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. k) Tertatanya kehidupan harmonis dan adil diantara komunitas primordial-etnis, masyarakat adat dan kelompok minoritas. l) Terciptanya media massa yang demokratis, transparan, kritis serta mendukung integrasi nasional secara berlanjut. m) Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut perlu didukung kepemimpinan nasional serta para elite nasional yang memiliki integritas moral yang tinggi serta dapat diandalkan, kualitas SDM dengan jiwa nasionalisme/patriotisme, juga berfungsinya institusi kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan secara sinergik guna mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang luas secara berkeadilan. 14. LATIHAN/PENUGASAN 4/SOAL URAIAN ; a. Apakah pengaruh lingkungan strategis bagi upaya pembinaan Integrasi nasional, baik peluang dan kendalanya ?. b. Apakah prioritas kebijakan dan strategi pembinaan integrasi nasional ?. 15. PETUNJUK/KUNCI JAWABAN Agar dapat menjawab latihan/penugasan di atas, Anda diharapkan menguasai pokok bahasan diatas menyangkut Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi. Berupayalah untuk menuangkan segala pemahaman yang telah dibaca sebelumnya dalam bentuk esai dengan redaksional sendiri sebelum mengutip mentah-mentah. Akan lebih sempurna jawaban yang Anda buat dengan menambahkan berbagai contoh yang Anda peroleh dari referensi atau bacaan lain. Dalam esai atau jawaban ini Anda diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapat yang tentunya argumentatif dan didukung oleh referensi maupun nalar logis. DAFTAR BACAAN 16. BACAAN WAJIB UTAMA - Integrasi Nasional, Naskah Lembaga, LEMHANNAS RI, 2006-10-22
17. BACAAN WAJIB PENDUKUNG ; a. GHALIA INDONESIA , Teori, Masalah dan Strategi. b. SELO SOEMARDJAN, Menuju Tata Indonesia Baru. c. DR. TAUFIK ABDULLAH, Nasionalisme. d. DR. SOERJANTO POESPOWARDOJO, Integrasi. e. MAYJEN TNI (PURN) BUDISANTOSO.S, SE, Integrasi Bangsa. f. BRIGJEN TNI (PURN) DR. SAAFRUDDIN BAHAR, Integrasi Nasional. g. BRIGJEN TNI (PURN) ALEX DINUTH, Mewaspadai Disintegrasi Nasional. 18. BACAAN DIANJURKAN ; A. YUDHOYONO SUSILO BAMBANG, DR. H, 2006, Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila, JAKARTA CONVENTION CENTER, 1 JUNI 2006 B. MAKSUM (ED), 1994, Mencari Ideologi Alternatif, Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad ke - 21 C. Ketahanan Nasional, LEMHANNAS RI. D. Wawasan Nusantara, LEMHANNAS RI.
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NASKAH LEMBAGA BIDANG STUDI/MATERI POKOK KEWASPADAAN NASIONAL SUB. B.S INTEGRASI NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LII TAHUN 2014
KATA PENGANTAR Integrasi nasional adalah proses dinamis yang menyatukan rakyat, wilayah serta pemerintah sebagai komponen-komponen fungsional dari komunitas politik nasional sedemikian rupa sehingga cukup andal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Namun proses integrasi nasional tersebut memakan waktu yang lama serta perlu dibina secara terus menerus. Konsepsi nation atau bangsa Indonesia melekat pada asas bahwa sekalipun bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam kemajemukan, baik suku bangsa, agama, adat istiadat, asal-usul/keturunan maupun golongan dan lain-lain, tetapi semuanya terikat didalam satu ke Indonesiaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang sangat tepat untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Dalam bangsa yang pluralistik ini perlu dikembangkan dan disebarluaskan unsur-unsur yang bersifat integratif (menyatukan). Sedangkan unsur-unsur yang bersifat disintegratif haruslah dihilangkan atau setidak-tidaknya dijauhkan. Tulisan atau Naskah Lembaga tentang integrasi nasional ini merupakan pancingan awal atau acuan bagi pembaca untuk lebih mendalaminya dalam diskusi-diskusi pendalaman tentang integrasi nasional, dalam berbagai forum termasuk pada kursus atau pendidikan di Lemhannas. Khususnya tentang masalah etnik dalam proses integrasi nasional, walaupun tidak dibahas secara mendalam dalam naskah ini tentu tidak membatasi para pembaca untuk mendiskusikannya kembali dalam forum-forum tertentu lainnya, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Hal tersebut menyangkut berbagai kasus konflik etnik di daerah-daerah yang mengarah kepada disintegrasi nasional. Selain itu adanya gejala dominasi “etnis daerah” di daerah-daerah otonomi perlu mendapat perhatian kita. Bagi Peserta PPSA/PPRA, Naskah ini sangat berguna untuk pembelajaran program off campus, sebelum lebih banyak mendiskusikannya pada program in campus. Jakarta, Januari 2014. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI KELOMPOK KERJA BS. KEWASPADAAN NASIONAL
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB - I PENDAHULUAN BAB - II KONSEP NASION DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL BAB - III TINJAUAN SINGKAT SEJARAH INTEGRASI NASIONAL BAB - IV PERANAN NASIONALISME DALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL BAB - V LINGKUNGAN STRATEGIS PRIORITAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL DAFTAR PUSTAKA iii
BAB I PENDAHULUAN 1. Umum Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sesungguhnya Indonesia yang dicita-citakan belum terwujud atau terintegrasi secara utuh. Proklamasi baru merupakan langkah awal menjadi Indonesia meskipun perjalanan menuju tujuan itu sudah dirintis sejak pergerakan Boedi Oetomo tahun 1908. Oleh karena itu, Integrasi Nasional harus dicermati secara kritis, konteksional, dan proporsional karena hal-hal sebagai berikut ; a. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, ras, agama, dan golongan. b. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang luas terdiri lebih kurang 17.508 (Pusurta ABRI 1987) pulau-pulau besar dan kecil dengan infrastruktur, perhubungan dan telekomunikasi yang belum memadai. c. Pemahaman masyarakat/rakyat tentang ke Indonesiaan dan terbentuknya bangsa Indonesia relatif kurang. d. Kedudukan dan posisi strategis Indonesia dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan asing yang dapat merugikan bangsa dan negara. Integrasi nasional merupakan kebutuhan mutlak bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan tidak akan menghilangkan kemajemukannya. Hal penting yang harus diupayakan bersama dengan rasa tanggung jawab yang sebesar- besarnya, adalah bagaimana mengupayakan kemajemukan itu menjadi suatu kekuatan yang menyegarkan bagi bangsa Indonesia dan bukan menjadi unsur-unsur yang mencerai- beraikan Indonesia. Perlu disadari bahwa integrasi nasional merupakan masalah yang strategis dan kompleks. Konsepsi integrasi nasional sangat terkait dengan konsepsi negara nasional dan nation. Negara nasional adalah suatu negara yang didasarkan pada ideologi nasionalisme,
yang menghendaki adanya suatu wilayah nasional sebagai tanah air dan didukung oleh bangsa (nation) yang utuh. Sedangkan bangsa (nation) adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara suatu negara nasional, yang walaupun berbeda-beda latar belakang ras, etnik, agama dan golongan satu sama lain, tetapi mempunyai kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah payung negara nasional. Oleh karena itu, suatu negara nasional, bangsa, serta integrasi nasional bertumpu pada suatu tali halus batiniah yang mengikat seluruh unsur negara, yaitu adanya kehendak yang kuat untuk bersatu. Berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang sudah ada sebelum adanya bangsa dan negara nasional, harus sudah merasakan adanya kehendak yang kuat untuk bersatu yang timbul dari kontrak dan komunikasi yang lama. Secara kronologis, bangsa (nation) harus ada terlebih dahulu sebelum adanya negara bangsa (the nation state). Hal itu berarti bahwa status kewarganegaraan secara yuridis formal saja tidak dengan sendirinya menjadikan sekelompok orang yang menjadi bagian dari suatu bangsa (nation) karena harus melalui proses membatinkan negara ke dalam jiwa. Oleh karena itu, negara Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terdiri atas multietnik sebagai suatu negara nasional dan suatu bangsa pendukung, mau tidak mau harus memberlakukan transfer of loyality dari berbagai kelompok etnik tersebut kepada negara nasional atau nation yang baru. Proses transformasi yang dinamakan nation building tersebut merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan berjangka waktu yang lama. Dikatakan demikian Karena kesetiaan pra nasional tidak mungkin berubah secara sekejap dan memang, semangat nasionalisme lebih mudah ditanamkan kepada generasi muda dari pada kepada generasi yang lebih tua dalam tatanan pra nasional. Proses menyatukan berbagai etnik untuk menjadi anggota warga baru, yaitu warga negara Republik Indonesia, tidak selalu mulus. Problem yang melekat adalah problem pembentukan bangsa (nation) baru itu sendiri yang lebih dikenal sebagai nation building and character building atau problem/masalah integrasi nasional yang perlu pembinaan secara terus menerus. Konsepsi bangsa (nation) atau bangsa Indonesia melekat pada asas persatuan dan kesatuan bangsa, artinya walaupun terdiri atas berbagai suku, agama, adat istiadat, asal- usul/keturunan, golongan dan lain-lain, semua itu terikat di dalam satu ke Indonesiaan.
Dengan demikian sangat tepat dan memadai semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Konsepsi bangsa (nation) seperti itulah yang sesungguhnya dipersembahkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers dan founding mothers) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
BAB II KONSEPSI BANGSA (NATION) DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL 2. Konsepsi Bangsa (Nation). Sesungguhnya Indonesia merupakan suatu keajaiban politik dalam dunia modern karena : a. Masyarakatnya sangat majemuk. b. Mempunyai jumlah penduduk yang nomor 4 (empat) di dunia, memiliki lebih kurang 1.072 etnik, dan memiliki lebih kurang 17.508 pulau besar dan kecil. c. Penduduknya berbicara dalam ratusan dialek. d. Terdapat 6 besar agama dunia. e. Memilih bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Konsepsi “bangsa” (nation) dan konsepsi “negara bangsa” (nation state) merupakan suatu produk sejarah modern. Para pemimpin/pendiri gerakan kebangsaan Indonesia (founding fathers dan founding mothers) menggunakan konsepsi bangsa (nation) dari Ernest Renan, Otto Bauer, dan Hogopian sebagai dasar perjuangan mereka. a. Esensi teori Ernest Renan tentang bangsa adalah sebagai berikut : 1) Satu bangsa adalah suatu jiwa dan suatu asas kerohanian 2) Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar (une nation est un grand solidarite) 3) Satu bangsa tidak memerlukan : a) Persatuan Bahasa b) Persatuan Agama c) Persatuan Turunan 4) Suatu keinginan untuk hidup bersama baik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang (le de’sir d’^etre ensemble)
b. Esensi teori Otto Bauer tentang bangsa adalah sebagai berikut : Bangsa adalah satu persamaan, suatu persatuan karakter dan watak, yang tumbuh dan lahir karena persatuan pengalaman (eine nation ist lene aus schicksal gemeinschaft erwachsene charackter gemeinschaft). c. Esensi teori Hogopian tentang bangsa adalah sebagai berikut : Bangsa (nation) :“A group of people who identify each other. The resultant we feeling separates them from others, who may or may not have a we feeling of their own“. Apabila definisi tentang bangsa dari Ernest Renan diteliti ternyata sejalan dengan teori Otto Bauer dan Hogopian, yaitu suatu bangsa tidak perlu harus ada persamaan dalam : a. bahasa b. agama c. keturunan d. warna kulit e. budaya, dan sebagainya Kemudian, Soekarno melengkapinya lagi dengan catatan bahwa bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya kehendak untuk hidup bersama (dari Ernest Renan), ia punya karakter persatuan (dari Otto Bauer dan Hogopian), tetapi yang berdiam di atas satu wIlayah geopolitik yang nyata sebagai satu persatuan. Menurut Bung Karno, geopolitik ialah hubungan antara letak tanah dan air dengan rasa dan kehidupan politiknya. Dari pendapat para ahli/pakar tersebut, para founding fathers/founding mathers membuat rumusan konsepsi bangsa (Nation) sebagai berikut : Bangsa (Nation) adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara, yang walaupun berbeda latar belakang ras, etnik, agama, budaya, golongan satu sama lain, tetapi punya kehendak yang kuat untuk bersatu dibawah payung negara nasional dan di dalam suatu wilayah yang jelas batas-batasnya. Integrasi nasional tidak mungkin terwujud sendiri, tetapi hanya akan terwujud atau diwujudkan melalui upaya berlanjut, yaitu integrasi setiap komponen negara dan integrasi antar komponen negara.
Bangsa tumbuh dan dibentuk secara sadar dan bertahap sebagai komunitas politik modern yang memayungi berbagai komunitas primordial, dengan tujuan sebagai sarana dan wahana kolektif untuk mewujudkan masa depan bersama baik dalam bidang kesejahteraan maupun bidang keamanan. Selain itu, pengalaman sejarah yang sama sebagai collective memory memperkuat kebangsaan tersebut. Bangsa adalah landasan sosiopsikologi, landasan sosiokultural serta landasan sosiopolitik yang diperlukan untuk terbentuknya negara nasional. Sebaliknya, negara nasional merupakan subjek utama hukum internasional yang ideal bagi eksistensi bangsa. Satu bangsa akan sengsara tanpa negara dan satu negara akan labil tanpa dukungan bangsa. 3. Wujud Integrasi Nasional Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Edisi ke III, cetakan ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, Tahun 2002), Integrasi adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sedangkan pengertian universal (http://en.wikipedia.org/wiki/integration), menguraikan bahwa integrasi ”is process of combining or accumulating”. Pada masa lalu, Integrasi Nasional ditafsirkan sebagai kombinasi dan akumulasi unsur terkait yang melebur, menjadi Kesatuan Nasional yang digambarkan menyatu seperti ”sambal”. Namun, di era Reformasi dan desentralisasi, penafsiran integrasi nasional lebih menghargai nilai-nilai kearifan lokal dan nilai kekhasan daerah dalam bingkai NKRI dengan sesanti “Bhinneka Tunggal Ika“ yang dilandasi falsafah Pancasila. Hal tersebut digambarkan seperti batang lidi; bila satu batang mudah dipatahkan namun bila berhimpun dalam satu ikatan yang kokoh kuat akan sulit dipatahkan. Indikasi telah tertanamnya integrasi nasional dapat dilihat dari adanya hal-hal sebagai berikut : a. Terwujudnya rasa aman dan kondisi minimal keamanan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagai tujuan pembentukan negara dan pemerintahan. b. Berfungsinya secara terpadu institusi-institusi kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
c. Terpeliharanya komunikasi dan solidaritas kebangsaan diantara berbagai golongan yang ada dalam masyarakat. d. Kemampuan bangsa memanfaatkan peluang dalam menanggulangi ancaman dari lingkungan yang serba berubah, demi menjamin kelangsungan hidup dan perjuangannya. Apabila dikaji secara saksama, maka sesungguhnya integrasi nasional adalah terdiri atas : a. integrasi intern komponen negara dan b. integrasi antar komponen negara. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Integrasi Intern Komponen Negara terdiri dari integrasi intern rakyat, integrasi intern pemerintah, dan integrasi intern wilayah. a. Integrasi Intern Rakyat, antara lain adalah : 1) Solidaritas sosial 2) Pembauran 3) Mobilitas horizontal dan vertikal 4) Kerukuan intern dan antarumat beragama 5) Hubungan intern dan antaretnik 6) Hubungan industrial (pekerja dan majikan) 7) Liputan pers dan komunikasi massa lainnya. b. Integrasi Intern Pemerintah, antara lain adalah : 1) Keterbukaan rekrutmen elite 2) Sirkulasi elite 3) Komunikasi politik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif 4) Tour of duty and tour of area 5) Etika profesional birokrasi c. Integrasi Intern Wilayah, antara lain adalah : 1) Dukungan jaringan infrastruktur 2) Transportasi darat laut dan udara 3) Sarana komunikasi dan telekomunikasi
Sedangkan Integrasi Antar Komponen Negara terdiri dari integrasi antar rakyat dan pemerintah, integrasi antar rakyat dan wilayah, dan integrasi antar pemerintah dan wilayah : a. Integrasi antar rakyat dan pemerintah, antara lain adalah : 1) Masalah demokrasi 2) Kepemimpinan 3) Sistem politik 4) Legitimasi dan pertanggungjawaban pemerintah 5) Pembangunan hukum 6) Sistem pemilu 7) Otonomi dan desentralisasi 8) Jaminan HAM 9) Ketentuan tentang proses pergantian pemerintahan secara damai. b. Integrasi antar rakyat dan wilayah, antara lain, adalah : 1) Hak tradisional rakyat atas tanah rakyat 2) Tata ruang 3) Transmigrasi 4) Hak pribadi dan komunal tanah untuk kepentingan umum ; 5) Masalah lingkungan hidup ; c. Integrasi antar pemerintah dan wilayah, antara lain adalah : 1) Perbatasan negara 2) Kerja sama dengan negara-negara tetangga 3) Penguasaan sumber daya nasional 4) Pembangunan pertahanan dan keamanan 5) Penegakan kedaulatan di darat, laut dan udara 6) Ruang angkasa 7) Pemeliharaan lingkungan
Catatan : Menurut konvensi Montevideo (1933), tiga komponen negara nasional adalah wilayah yang jelas batas-batasnya, rakyat yang tetap, dan pemerintah yang mampu menunaikan tugas-tugas internasionalnya. Sesungguhnya integrasi bangsa menuntut hal sebagai berikut : a. Perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara di seluruh kepulauan nusantara. Itu berarti bahwa integrasi bangsa hanya akan terlaksana dengan baik selama ada jaminan bahwa hak-hak dasar serta martabat warga negara dihormati dan tidak diingkari, diperkosa, ataupun dilecehkan. Artinya tanpa jaminan itu integrasi menjadi lemah. b. Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara dan berlaku secara vertikal dan horizontal. Adanya fairness dapat menjadi kunci utama dalam usaha merealisasikan keadilan dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk keadilan komunitatif, maupun distributif. c. Masyarakat perlu mendukung proses penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita. d. Sikap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk berkesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa. Sikap keterbukaan akan makin bermakna terutama bagi masyarakat yang pluralistis, khususnya dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dialog dan kerja sama. Dukungan masyarakat terhadap integrasi nasional akan menguat apabila integrasi nasional tersebut bukan saja memberikan harapan hidup yang lebih baik dimasa depan, melainkan juga secara nyata telah memperbaiki taraf hidup masyarakat sehari-hari, betapa pun kecilnya. Penolakan terhadap integrasi nasional akan semakin keras jika kehidupan berbangsa dan bernegara bukan saja tidak memperbaiki taraf hidup rakyat, tetapi justru menyengsarakan dan menghina identitas sosiokultural, adat, serta kehidupannya.
Oleh sebab itu, integrasi nasional perlu ditangani secara profesional oleh kualitas sinergi kenegarawanan para elite nasional (pusat dan daerah) yang berperan dalam : a. Kepemimpinan nasional b. Kepemimpinan daerah c. Kepemimpinan masyarakat d. Kepemimpinan pers dan media massa lainnya e. Kepemimpinan partai politik f. Kepemimpinan lembaga perwakilan g. Kepemimpinan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) h. Kepemimpinan angkatan perang i. Kepemimpinan pengusaha j. Kepemimpinan diplomat k. Kepemimpinan dunia akademis l. Kepemimpinan mahasiswa dan kader pemuda n. Kepemimpinan seminar nasional Harus diakui bahwa integrasi nasional secara utuh/bulat masih jauh dari jangkauan ideal maka secara berkala harus ada upaya untuk menelurusi dan mengkaji secara kritis kualitas integrasi tersebut, baik dari normatif, koersif maupun fungsional. Pendekatan integrasi normatif adalah upaya integratif oleh pemerintah yang kurang menghargai proses budaya, yang alamiah, tetapi lebih bersifat memaksa. Integrasi koersif menggunakan cara kekerasan, cara ideologis, serta tekanan- tekanan fisik dan budaya dalam menyatukan bangsa. sedangkan pendekatan integrasi fungsional adalah pemanfaatan saling ketergantungan fungsional antar daerah dan antar golongan yang ada dalam negara. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa prasyarat bagi terwujudnya integrasi bangsa, antara lain adalah sebagai berikut : a. Adanya pemahaman, dan kesadaran, dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai Merauke berlandaskan Pancasila. b. Adanya pemahaman, kesadaran, dan kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
c. Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di seluruh wilayah tanah air. Tanpa kesejahteraan yang berkeadilan, sulit diciptakan kondisi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tanpa kondisi keamanan yang kondusif, pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sukar dilaksanakan. Kehidupan nasional amatlah dinamis karena didorong oleh faktor dari dalam dan luar negeri. Faktor dari dalam negeri antara lain, pengaruh distribusi dan mobilitas penduduk, alokasi sumber daya alam wilayah, dan sirkulasi elite. Contoh faktor luar negeri ialah : kehidupan nasional dipengaruhi oleh latar belakang hubungan sejarah serta kepentingan nasional bangsa-bangsa lain baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan militer. Tantangan terbesar negara nasional adalah bagaimana mencapai efek sinergi yang positif dari seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki, bukan saja agar tetap dapat berlangsung hidup, melainkan agar dapat mencapai sasaran- sasaran nasional secara demokratis, adil, terencana, dan penuh keadilan.
BAB – III TINJAUAN SINGKAT SEJARAH INTEGRASI NASIONAL 4. Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia. Zaman penjajahan Belanda ditandai dengan keberhasilan pemerintah penjajah mempersatukan kepulauan nusantara secara administratif, yaitu Hindia Belanda. Namun, secara politik Belanda melaksanakan politik penjajahan yang bersifat disintegratif yang dikenal dengan politik devide et impera. Untuk mendukung politik penjajahannya, Belanda berhasil pula menumbuhkan fanatisme kesukuan di tengah-tengah masyarakat, sambil memasang isolasi (baik fisik maupun psikososial) diantara kelompok-kelompok masyarakat. Politik disintegratif tersebut telah berhasil dimanfaatkan oleh Belanda untuk mencapai tujuan ekonomi perdagangan kolonialis, yang telah mendatangkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat pribumi. Kondisi geografi Indonesia yang menyebar sangat sesuai dengan politik penjajahan Belanda tersebut. Pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut sangat memungkinkan Belanda untuk membina masyarakat di setiap pulau secara sendiri-sendiri sesuai dengan pola yang disiapkan. Politik ekonomi penjajahan Belanda yang bersifat kapitalis telah mendatangkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Proses pemiskinan masyarakat pribumi berlangsung secara eskalatif dan berlanjut sampai datangnya batas waktu kesabaran dan daya tahan masyarakat mencapai titik terendah, yaitu titik kritis dan sensitif yang merangsang timbulnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit mengusir penjajah. Meskipun komunikasi antar pulau/daerah waktu itu sangat sulit, namun perlawanan terhadap penjajah Belanda terjadi dimana-mana secara hampir simultan. Hal ini dapat terjadi karena dampak negatif penjajahan yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan. Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat sejak akhir abad ke-19 sampai medio abad ke-20 merupakan bukti yang tak terbantahkan. Sebagai contoh perlawanan yang dipimpin oleh Diponegoro di Jawa Tengah, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Teuku Umar di Aceh, Sisingamangaraja di Tapanuli, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, dan Kapitan Pattimura di Ambon.
Lahirnya kelompok masyarakat baru yang lebih terdidik dan terpelajar sejak akhir abad ke -19 atau awal abad ke - 20 merupakan konsekuensi dari Gerakan Humanis di Eropa terhadap pemerintah penjajah Belanda dan pemerintah penjajah Eropa lainnya. Gerakan Humanis itu kemudian melakukan tekanan dan desakan kepada seluruh pemerintah penjajah agar memperhatikan dan memperbaiki kondisi humanis dari bangsa jajahannya, terutama yang menyangkut kesejahteraan dan kercerdasan. Desakan tersebut memaksa pemerintah Belanda untuk mendirikan berbagai lembaga pendidikan. Dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang berjenjang dan berlanjut, saat memasuki abad ke-20 muncullah kelompok baru di dalam masyarakat Indonesia, yaitu kelompok yang lebih terdidik dan terpelajar. Kemudian dalam menyikapi kondisi rakyat yang berada dalam keadaan/proses pemiskinan, berdirilah di Jakarta suatu perhimpunan pelajar bernama “Boedi Oetomo”, yang kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Boedi Oetomo selanjutnya diikuti oleh berdirinya kelompok-kelompok lain seperti : Yong Java, lalu disusul dengan berdirinya Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Sunda, Yong Batak, Yong Celebes dan berbagai organisasi kedaerahan lainnya. Bahkan kecenderungan semacam itu terjadi pula di bidang keagamaan seperti Muhammdiyah, Syarikat Islam, PERTI, PSII, Pemuda Islam, Pemuda Kristen Jawa, serta anak organisasi lainnya di bidang pendidikan, sosial, kepemudaan, maupun kewanitaan. Dengan berdirinya berbagai organisasi perhimpunan pemuda, dan pelajar, baik yang bersifat kedaerahan maupun keagamaan, akhirnya timbul pengakuan umum bahwa “Boedi Oetomo”, ternyata merupakan pemacu bangkitnya kesadaran baru diseluruh kalangan pemuda pelajar pada waktu itu dan sesudahnya. Pengakuan tersebut menetapkan tanggal 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ketika memasuki tahun 1920-an, timbullah kesadaran baru di kalangan perhimpunan pelajar bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang mulia diperlukan kekompakan dan persatuan di antara mereka. Realisasi kesadaran itu tampak dibidang organisasi, yaitu adanya usaha-usaha untuk melakukan federasi dan integrasi dalam gerakan kepemudaan. Hal itu terjadi pada medio tahun 1926 di Jakarta dengan adanya pertemuan para pengurus perhimpunan yang ada, dengan membentuk Panitia Bersama untuk pertemuan akbar pemuda pelajar Indonesia. Pertemuan itu disebut Kongres Pemuda Indonesia ke I, sebagai langkah integratif awal untuk memecahkan permasalahan nasional yang ada. Langkah tersebut diikuti pula oleh kegiatan
Himpunan Indonesia di Negeri Belanda yang mengikuti Kongres anti imperialis di Brussel, Belgia, pada tahun 1927. Berbagai langkah integratif yang dilakukan oleh Panitia Bersama itu, bersepakat untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Pelajar pada bulan Oktober 1928. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda Indonesia ke II yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan menelurkan deklarasi bersama yang dikenal dengan “Sumpah Pemuda”. Tiga butir pengakuan/tekad bersama, dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut : a. Kami Putra-Putri Indonesia mengaku bertanah tumpah darah yang SATU, yaitu TANAH Indonesia. b. Kami Putra-Putri Indonesia mengaku berbangsa yang SATU yaitu BANGSA Indonesia. c. Kami Putra-Putri Indonesia menjunjung BAHASA PERSATUAN, yaitu BAHASA Indonesia. Dengan demikian, Sumpah Pemuda yang berjiwakan “persatuan” merupakan tonggak sejarah integrasi nasional yang sangat penting, mengandung harapan, tekad, serta semangat untuk mewujudkan persatuan dalam wadah Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda mengandung semangat politik integratif nasional untuk menghadapi kebijaksanaan politik disintegratif penjajahan Belanda. Sumpah Pemuda 1928 merupakan hasil jerih payah para pemuda pelajar Indonesia sendiri dan bebas dari pengaruh atau dukungan apapun dari Pemerintan Belanda. Dengan demikian Sumpah Pemuda telah melahirkan gerakan sosial dan politik baru menuju Indonesia merdeka. Peluang emas untuk Indonesia merdeka menemukan momen yang tepat pada saat berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia sejak 13 Agustus 1945 sebagai akibat kekalahan Jepang menghadapi kekuatan Sekutu dalam Perang Dunia ke II. Kevakuman kekuasaan yang terjadi pada medio Agustus 1945 telah dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia yang juga para aktivis Kongres Pemuda 1928 untuk mendesak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak integrasi berikutnya karena Proklamasi itu dilakukan dengan semangat integrasi yang kompak dan utuh guna mewujudkan harapan dan tekad yang terkandung dalam
Sumpah Pemuda 1928. Semangat integrasi itu juga berhasil melahirkan kesepakatan bahwa “Pancasila” sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia melalui diskusi/dialog dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perang Kemerdekaan 1945-1949 merupakan batu ujian bagi negara Proklamasi dan semangat integrasi yang mendukungnya dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang dari luar, khususnya pihak Sekutu, Belanda, dan komunis yang semuanya berskala internasional. Keberhasilan bangsa Indonesia mengatasi ancaman-ancaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari tingginya semangat integrasi bangsa pada waktu itu. Sistem Demokrasi Liberal yang dilaksanakan dalam tahun 1950-1959 merupakan kelanjutan dari pengakuan internasional melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 terhadap kekuasaan penuh (de jure) Republik Indonesia atas bekas wilayah Hindia Belanda. Sistem Demokrasi Liberal itu justru telah melahirkan berbagai gejala disintegrasi di berbagai bidang anatara lain : kesukuan, keagamaan, pemerintahan, hubungan pusat- daerah, hubungan pemerintah-Angkatan Perang dan bidang konstitusi, Sistem Demokrasi Liberal telah meracuni semangat integrasi yang dijiwai Pancasila. Bahkan, sistem itu telah melahirkan beberapa pemberontakan dalam negeri. Jalan keluar dari gejala disintegrasi itu adalah kembali ke jalan Pancasila melalui Dekrit 5 Juli 1959, yaitu “Kembali ke UUD 1945”. Sistem Demokrasi Terpimpin yang muncul sebagai pelaksanaan dan kelanjutan dari Dekrit 5 Juli 1959, memperkenalkan suatu sistem demokrasi yang seharusnya dipimpin oleh Pancasila. Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk mempersatukan kekuatan yang terpecah-pecah yang terjadi selama periode Sistem Demokrasi Liberal 1950 - 1959. Konsep persatuan yang dipilih adalah konsep Bung Karno 1926, yaitu Nasima/Nasisos (Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme/ Sosialisme) yang kemudian menjadi Nasakom (nasionalisme, agama dan komunisme). Sebelum Nasakom dilaksanakan sebagai konsepsi persatuan, ternyata PKI juga berkepentingan untuk menjadikan Nasakom sebagai strategi politik komunis sendiri. Kenyataan memang menunjukkan bahwa memasuki tahun 1965, PKI berhasil menjadikan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan politik yang kuat dan utuh di Indonesia. Rencana lama PKI untuk mencetuskan revolusi komunis di Indonesia diwujudkan melalui Pemberontakan G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965 yang jika berhasil, tentu
mengakibatkan disintgerasi total Indonesia di bawah kekuasaan Komunis. Periode Demokrasi Terpimpin telah di warnai oleh berlangsungnya pertarungan antara kekuatan yang pro Pancasila dan kekuatan pro komunis. Namun, kegagalan pemberontakan G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965 telah mengantarkan kemenangan bagi kekuatan Pancasila. Kemenangan bagi pendukung Pancasila melahirkan Orde Baru, yaitu pemikiran dan kelompok yang tetap membela Pancasila dan bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diharapkan garis politik nasional kembali ke jalan Pancasila sebagai faktor utama integrasi nasional. Pimpinan nasional selama Orde Baru secara terus menerus menyerukan perlunya pembinaan integrasi nasional. Namun, bukan semangat integrasi nasional yang terwujud dalam praksis, tetapi “kekuasaan” untuk melayani kepentingan penguasa beserta kroni-kroninya sebagai faktor yang dominan (monopoli, KKN, feodalisme, birokrasi, dan represi). Timbullah masalah, antara lain kecemburuan, ketidakpuasan, ketidakadilan, konflik sosial, gagasan separatisme di berbagai lapisan masyarakat dan di daerah-daerah. Maka, bangkitlah era reformasi yang penuh efhoria demokrasi, tetapi belum mampu mengatasi hal-hal tersebut khususnya menyangkut kepastian hukum walaupun pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan. Terpuruknya semangat integrasi nasional tetap merupakan agenda prioritas tingkat nasional dan daerah untuk perlu dibina dan ditingkatkan lagi. Transformasi penafsiran integrasi nasional, digambarkan seperti ”lidi” bila berdiri sendiri mudah dipatahkan, namun bila dalam ikatan yang kuat, sulit untuk dipatahkan. Demikian pula bangsa Indonesia yang bersatu dalam ikatan NKRI, yang dilandasi falsafah bangsa Pancasila belum menghargai nilai-nilai kearifan lokal yang harmonis dengan nilai- nilai Nasional dan Universal. 5. Tantangan Integrasi Nasional. Tantangan integrasi nasional meliputi antara lain : a. Ketidakadilan b. Penegakan hukum c. Eksploitasi d. Aspirasi masyarakat yang tidak tersalur e. Kesenjangan sosial f. KKN
g. Diskriminasi h. Kemiskinan i. Keterasingan
BAB IV PERANAN NASIONALISME DALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL 6. Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi. Sebelum membahas tentang nasionalisme lebih jauh, ada baiknya apabila disampaikan beberapa pendapat para pakar bahwa nasionalisme adalah : a. Sebuah gerakan ideologis untuk memperoleh dan memelihara kemerdekaan dan pemerintahan sendiri dan kemerdekaan atas nama segolongan orang yang secara sungguh ingin membentuk ”bangsa” secara aktual (Anthony D Smith) b. Sebuah kekuatan penyatu atau homogenizing force (Ernest Gellner) c. Sebuah artefak atau an imangined political community (Benedict Anderson) d. Sebuah alam pikiran atau a state of mind (Hans Kohn) Secara umum disampaikan bahwa proses integrasi nasional perlu didukung oleh ideologi nasionalisme. Oleh karena itu, dalam suatu bangsa yang masyarakatnya secara sosiokultural majemuk (seperti Indonesia), ideologi nasionalisme perlu memberikan jawaban ideologis serta arahan terhadap strategi yang akan dianut dalam integrasi nasional. Nasionalisme merupakan suatu ideologi yang memiliki kekuatan pengaruh untuk menggerakkan. Hal itu merupakan perasaan menjadi bagian dari sesuatu dan berfungsi membangun perasaan bagi satu komunitas nasional. Jika mengkaji topik nasionalisme, amatlah kompleks dan tentu dapat didekati dari berbagai aspek, sudut pandang, referensi serta tingkat kepakaran masing-masing. Pada berbagai kesempatan ada saja orang bertanya atau mempermasalahkan : “Bagaimanakah nasib nasionalisme Indonesia (yang lahir dari konteks kolonialisme dan imperialisme) dalam menghadapi prospek era kesejagatan (globalisasi) dewasa ini? Apakah kadar nasionalisme kita akan terus meluntur dan kemudian lenyap sebagai suatu eksistensi” ?. Nasionalisme terdiri atas kata-kata “nation” dan “isme”. Secara umum “nation” berarti suatu masyarakat manusia yang memiliki wilayah, bahasa, kebudayaan dan masa
lalu yang sama serta mempunyai cita-cita yang sama pula sedangkan “isme” berarti ”faham”. Bagi Indonesia, nasionalisme adalah (counter) ideologi terhadap kolonialisme, konservatisme serta statusquoisme kolonalisme. Maka tidaklah heran apabila pada awalnya nasionalisme Indonesia sering bersifat radikalistik bahkan revolusioner. Oleh karena itu, “nasionalisme Indonesia” sulit dipahami tanpa pendalaman dan pembekalan pengetahuan tentang latar belakang sejarah kolonialisme di bumi Nusantara. Sesungguhnya embrio nasionalisme telah tumbuh sejak kelahiran Boedi Oetomo pada tahun 1908, sedangkan Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928 merupakan prinsip-prinsip dasar dari nasionalisme. Kemudian cita-cita nasionalisme tersebut semakin terkristalisasi dalam cita-cita tunggal yang lebih kongkret, yaitu menuju Indonesia merdeka. Puncak dari proses kristalisasi itu adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang esensinya dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Secara defacto dan dejure telah lahir satu negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). b. Telah lahir pula satu bangsa baru bangsa Indonesia. c. Lahir juga ideologi negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945. d. Kalau demikian, apa sesungguhnya inti pengertian tentang nasionalisme menurut persepsi Indonesia seperti yang digariskan oleh founding fathers kita ? e. Nasionalisme adalah suatu faham, suatu ideologi, suatu isme yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap anggota bangsa merupakan bagian dari suatu bangsa yang besar, yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya. f. Setiap anggota bangsa perlu menyadari bahwa ia harus memiliki rasa tanggungjawab sebagai bagian dari satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Iapun harus menyadari bahwa bangsa yang merdeka memiliki harga diri, martabat, kedudukan dan tanggungjawab terhadap masa depan bangsanya. g. Setiap saat semua warga negara harus siap membela kepentingan bangsa dan negaranya, serta siap pula berkorban demi kelangsungan hidup, keutuhan dan kebesaran perjuangan bangsanya.
h. Nasionalisme adalah jiwa dan semangat, untuk mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia agar tidak terjajah secara politik, ekonomi, budaya bahkan militer. Jadi, sebenarnya cikal bakal nasionalisme atau katakanlah jiwa yang terdalam dari nasionalisme adalah pembebasan dan pemerdekaan dari suatu penindasan. Namun, realitas sejarah mencatat, nasionalisme Indonesia selalu mengalami pasang surut serta tiada henti menghadapi berbagai tantangan dan ancaman (bahkan interpretasi), baik pada era Soekarno, era Soeharto, Habibie, Gus Dur maupun di era Megawati. Contoh : Pada era Orde Lama pemerintahan Presiden Soekarno (Bung Karno) nasionalisme dijadikan sebagai ideologi bangsa untuk proyek Nation Building dan Charackter Building. Pada era Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto, menurut banyak pengamat nasionalisme sekadar dijadikan peralatan politik untuk merawat, memperbaiki, memaksimalkan penampilan mesin politik Orba. Jika menghadapi dinamika kesejagatan (globalisasi) dewasa ini tentu ulasan tentang nasionalisme tidak terlepas dari pendekatan struktur dan dinamika global, eksistensi bangsa, dan situasi khusus yang berkembang di Indonesia. Gagasan Giddens, misalnya, menepis pesimisme atau impian berakhirnya era nasionalisme. Ada juga yang menggambarkan negara bangsa dan nasionalisme Indonesia dewasa ini terjepit di antara dua kekuatan besar, yaitu globalisasi dan etnik nasionalisme. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme, yaitu munculnya nasionalisme kapital yang berorientasi kepada pasar. Padahal pasar global dikuasai oleh negara-negara industri besar. Timbul pertanyaan, yaitu apakah makna nasionalisme harus takluk kepada kekuatan pasar bebas dunia ?. Oleh karena itu, harus selalu waspada karena globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah bentuk neokapitalisme transnasional atau imperialisme komtemprorer dan tirani globalisasi yang selalu berusaha mengintervensi kebijakan dan kedaulatan nasional. Akan tetapi, apa pun dahsyatnya gelombang globalisasi yang menerpa Indonesia, ternyata kita tetap teguh karena memiliki salah satu kekuatan nasional yaitu landasan sejarah bangsa. Dari proses “perjuangan sejarah” bangsa yang panjang, telah terbentuk
kesadaran ikatan geopolitis yang satu, ingatan kolektif tentang peristiwa-peristiwa simbolik utama, perasaan kesamaan nasib, identitas bangsa yang telah menumbuhkan kesatuan perasaan subyektif dan penilaian. Nasionalisme kita telah membuktikan validitasnya dan akan tetap eksis sekalipun dalam bentuk ekspresi dan identitas yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis. Inilah merupakan kelemahan utama dari kebudayaan global menghadapi kohesi integrasi nasional kita. Dengan demikian, betapa pun upaya-upaya penetrasi global kedalam aspek kehidupan negara dan bangsa, nasionalisme yang telah dirintis oleh founding fathers dan founding mathers serta inteligensia kita akan tetap bisa bertahan. Selain itu, kekuatan unifikasi global juga terbatas, tetapi dengan catatan bahwa sejarah etnisitas Indonesia menuntut adanya kewajiban menumbuhkan kesamaan serta keadilan dalam kehidupan keluarga besar bangsa Nusantara ini. Karena apabila kewajiban ini terabaikan, gairah otonomi daerah misalnya, seringkali tidak dapat dibedakan dengan gairah etnisistas berupa kebangkitan politik etnis yang mengarah kepada pemerintahan lokal yang berwatak etnis. Hal itu tentu akan menggoyahkan integrasi nasional. 7. Etno Nasionalism dan Bentuk nasionalisme lainnya. Gejala etnonasionalisme adalah etnis ditingkat lokal yang cenderung menyadari keberadaannya sebagai “yang harus berkuasa di daerahnya sendiri”, sehingga orang dari etnis lain dianggap sebagai pihak yang harus disubordinasi secara politis dan ekonomis. Kondisi seperti ini sangat merugikan eksistensi negara bangsa, karena akan dapat meringkihkan kondisi integrasi nasional. Distorsi dan krisis lain terhadap nasionalisme terefleksi juga dalam berbagai konflik sosial dan ancaman separatisme. Sesungguhnya, Sumpah Pemuda dan Proklamasi 17 Agustus 1945 mengandung missi agar kepemimpinan bangsa mampu mengimplementasikan “semangat nasionalisme/semangat kebangsaan” ke dalam praksis penyelenggaraan negara sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Apabila lalai mengimplementasikan semangat nasionalisme ke dalam “praksis” kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan keamanan, maka penyelenggaraan negara akan menjadi lumpuh dan solidaritas bangsa menjadi rapuh.
Ketidakberhasilan menanamkan rasa nasionalisme kedalam praksis penyelenggaraan negara pasti akan membuka peluang munculnya kecemburuan, ketidakpuasan, konflik sosial, politik identitas, KKN, gagasan separatisme, dan sebagainya. Jadi, dapat dipastikan bahwa suara-suara dan gagasan-gagasan separatisme daerah, sesungguhnya mengandung makna dan jeritan daerah yang mendambakan keadilan dalam praksis kehidupan bernegara yang perlu disikapi secara kritis, dipahami serta diperbaiki. Selain itu, menurut sejumlah pakar pada akhir abad ke-20 dunia ditandai dengan bangkitnya nasionalisme baru yang cenderung primitif, internal agresif, tidak toleran bahkan chauvinistic karena berdasarkan pada etnisitas dan nasionalisme yang sempit. Kemunculan nasionalisme yang chauvinistic dan fasis ini merupakan perpaduan dari sentimen etnisitas, serta sentimen agama. Sebagai contoh, kasus kebiadaban nasionalisme sempit etnis Serbia terhadap etnis Bosnia. Lalu bagaimana sikap Indonesia ?, Indonesia menentang kebiadaban nasionalisme sempit tersebut diatas. Semangat nasionalisme harus dikembalikan kepada yang memilikinya, yaitu masyarakat Indonesia, khususnya kepemimpinan nasionalnya agar segera mewujudkan good governance dan clean government demi mempercepat terealisasinya civil society yang mengimplementasikan semangat nasionalisme dalam praksis kenegaraan. Pembangunan, kehidupan politik, dan demokrasi tidak lagi didasarkan pada fanatisme, tetapi perlu dibangun berdasarkan rasionalitas pemikiran yang objektif, kritis serta konseptual, yang dikembangkan dengan budaya dialog, dan dialog antar budaya sesama anak bangsa untuk menyongsong kehidupan masa depan yang lebih beradab, lebih sejahtera dan aman serta tentram dalam bingkai NKRI dari Sabang sampai Merauke berdasarkan Pancasila. Hendaknya kita kembali kepada nasionalisme Pancasila, nasionalisme patriotisme yang positif monoteistis-religius, humanis, demokrasi kerakyatan, berkeadilan bagi semua etnik bangsa tidak picik dan fanatik, tetapi berwawasan global serta mengerti akan tantangan zaman era globalisasi. Dari penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan nasionalisme sangat penting dalam proses integrasi nasional.
BAB V LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PRIORITAS KEBIJAKAN SERTA STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL 8. Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang dan Kendalanya Sesungguhnya pembinaan integrasi nasional bangsa Indonesia sudah dilakukan sejak awal pembentukan NKRI, yaitu dengan menyepakati Pancasila sebagai Ideologi bangsa. Kemudian Presiden RI I (pertama) Bung Karno mencanangkan Pancasila sebagai dasar dalam pelaksanaan “Character and Nation Building” dalam rangka pembinaan integrasi bangsa, karena Bung Karno sangat memahami dan menyadari heterogenitas negara dan bangsa Indonesia. Di samping faktor-faktor alamiah seperti diuraikan di atas, pembinaan integrasi bangsa juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Proses integrasi nasional bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini masih mengalami pasang surut. Potensi ancaman terbesar terhadap bangsa (nation) sebagai suatu komunitas politik modern adalah apabila terjadi disintegrasi nasional oleh melemahnya ikatan kejiwaan bangsa (collective memory) dan terjadinya pembusukan politik dikalangan elite dalam wujud tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara dan menurunnya legitimasi elite bangsa. Apabila aspirasi dan kepentingan serta rasa keadilan massa/rakyat dilanggar secara sewenang-wenang oleh kaum elite, maka hal itu merupakan motif terkuat munculnya perlawanan massa/rakyat terhadap elite. Hal itu merupakan “kerawanan” bagi proses pemantapan integrasi nasional bangsa Indonesia. Dalam membangun, membina, dan memantapkan proses integrasi nasional, media massa memiliki peran yang sangat besar sebagai jembatan yang memperkecil perbedaan- perbedaan yang muncul dikalangan masyarakat dalam hubungannya dengan para pengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam proses membangun integrasi nasional bangsa Indonesia, diharapkan media massa mampu bertindak sebagai kontrol sosial.
Kontrol sosial yang dimaksud adalah sebagai pengamat lingkungan terhadap jalannya interaksi sosial, baik antara sesama masyarakat, maupun atas jalannya suatu pemerintahan. Media massa diharapkan tidak menempatkan dirinya pada salah satu pihak, tetapi harus Independen dan seimbang dalam menyampaikan pemberitaan, sehingga akan sangat membantu dalam proses demokratisasi. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam konteks fungsi sosial, media massa memiliki kemampuan untuk memperluas wawasan khalayaknya. Oleh karenanya, disini fungsi mendidiknya lebih menonjol, namun apabila media massa berlebihan dalam menyampaikan informasinya, maka dampaknya bisa menjadi berbalik. Salah satu fungsi mendidik yang dominan adalah mampu berfungsi mengutamakan mana yang penting dan mana yang tidak, oleh karena itu, kemampuan media massa sebagai jembatan integrasi bangsa sangatlah besar. Dalam kampanye-kampanye politik, media massa paling sering digunakan sebagai alat pemersatu. Demikian juga media massa mampu digunakan untuk menaikkan atau membangkitkan aspirasi masyarakat untuk lebih mengutamakan semangat persatuan dari pada perpecahan. Kemampuan media massa untuk membangkitkan semangat persatuan pada umumnya lebih banyak dijumpai di negara-negara berkembang dari pada di negara-negara yang sudah maju. Hal itu disebabkan oleh masalah yang dihadapi sebagian besar negara-negara tersebut adalah melaksanakan pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pembangunan politik dimana kedua-duanya saling menunjang. Pada kenyataannya dalam konteks integrasi bangsa, media massa lebih banyak dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu dengan penguasaan media yang bersangkutan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kesadaran pihak media massa sendiri sebagai jembatan integrasi bangsa harus sudah memiliki niat baik untuk membantu tanpa keterpaksaan. Faktor itu akan sangat menentukan karena pada umumnya apa yang disampaikan oleh media massa akan dipercaya oleh khalayak dan bahkan apa yang menjadi agenda media massa juga akan menjadi agenda publiknya. Apabila di dalam masyarakat muncul saling-silang pendapat, media massa akan mampu menampungnya sebagai sarana pengungkapan aspirasi sosial masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi. Bahkan, dalam hal-hal tertentu media massa mampu memberi masukan dalam proses komunikasi interpersonal.
Konflik sosial yang memancing disintegrasi bangsa, dapat diselesaikan melalui media massa. Namun sebaliknya, media massa dapat juga digunakan oleh kekuatan- kekuatan tertentu untuk merusak integrasi bangsa. Seringnya muncul masalah-masalah konflik di media massa, dapat disebabkan karena analisis cara penyampaian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, baik mengenai objek berita, maupun sudut pandang kritisnya tentang peristiwa yang ditampilkan. Apabila sudut pandang dan analisisnya sangat berbeda, maka akan mampu mengundang konflik, dan konflik yang berlebihan di media massa berpotensi merusak integrasi bangsa. Oleh karena itu, peran media massa sebagai sarana efektif untuk membentuk opini integrasi bangsa secara demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan berlanjut harus dipelihara. Dalam rangka pembinaan integrasi nasional bangsa Indonesia masa kini dan masa yang akan datang, perlu diidentifikasi faktor-faktor berpengaruh dalam negeri dan luar negeri berupa kendala dan peluangnya. a. Kendala. Dalam era reformasi saat ini, muncul kembali ideologi non-Pancasila, antara lain, ideologi agama, ideologi liberalis, kapitalis, dan individualis.4 Salah satu tujuan reformasi nasional adalah demokratisasi, namun yang terjadi adalah kebebasan untuk mencapai kepentingan pribadi, kelompok organisasi, dan daerahnya sendiri dengan segala cara, yang diwarnai oleh primordialisme dan feodalisme dengan mengabaikan kepentingan nasional. Perkembangan perekonomian Indonesia sampai dengan saat ini belum pulih betul, sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya atau memindahkan perusahaannya ke luar negeri. Banyak konglomerat Indonesia yang bermasalah, melarikan modalnya ke luar negeri, sedangkan investor baru masih menunggu situasi politik dan keamanan yang stabil. Utang atau bantuan luar negeri masih merupakan keperluan dan sekaligus beban bagi generasi yang akan datang. Akibat jumlah pengganguran dan penduduk miskin meningkat, 4 Wacana untuk mencari ideology alternatif sebenarnya sudah muncul dalam polemik masyarakat, dalam menyikapi berakhirnya perang dingin. Maksum (Ed), 1994, Mencari Ideologi Alternatif, Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad ke-21
terjadilah kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar, sehingga mengundang peningkatan tindakan kriminalitas. Rasa kebangsaan dan persatuan bangsa semakin merosot, kelompok-kelompok primordial tumbuh dengan subur dan KKN terus merajalela. Konflik atau bentrokan antar kelompok masih terjadi di beberapa daerah. Separatisme dan konflik bersenjata masih berlangsung di Irian Jaya dan penegakan hukum masih lemah sehingga belum memberikan dampak yang positif. Kemampuan operasional TNI memerlukan dukungan alat peralatan yang memadai, dan dukungan logistik, serta masih dibayang-bayangi trauma pelanggaran hak asasi manusia. b. Peluang. Pancasila masih ditetapkan oleh MPR sebagai dasar negara dan ideologi nasional, yang berarti merupakan perintah kepada para penyelenggara negara untuk mengamalkan Pancasila dalam mengatur kehidupan nasional guna mewujudkan cita- cita dan tujuan nasional.5 Dengan demikian masih terbuka peluang untuk memantapkan integrasi nasional bangsa Indonesia, hal ini ditandai dengan beberapa indikasi sebagai berikut : 1) Adanya parpol dan organisasi kemasyarakatan serta perseorangan yang memiliki platform Pancasila, hal ini dapat merupakan peluang memantapkan pengamalan Pancasila dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis tanpa mengabaikan kepentingan nasional. 2) Potensi kekayaan alam Indonesia yang masih cukup besar dan beraneka ragamnya wilayah kepulauan yang luas serta posisi geografis yang strategis merupakan modal dasar pembangunan nasional. 5 Dalam rangka memperingati Hari lahir Pancasila, Presiden SBY kembali mengingatkan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara. Lihat Yudhoyono.Susilo Bambang,DR.H, 2006 Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila, Jakarta Convention Center, 1 Juni 2006
3) Potensi sumber daya manusia Indonesia dalam sistem ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan peluang perdagangan bebas diharapkan berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata. 4) Sistem pendidikan nasional yang telah ada merupakan peluang untuk memantapkan kembali kesadaran berbangsa Indonesia dalam wadah NKRI.6 5) “Character and Nation Building” yang telah dirintis oleh Bung Karno merupakan peluang untuk digalakkan kembali. 6) TNI dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajuritnya, Polri dengan Tri Bratanya, PNS dengan Panca Prasetyanya, tetap memiliki tekad dan semangat juang untuk menciptakan keamanan dan menegakkan kedaulatan NKRI. Warga bangsa yang memilki jiwa patriot dan kesetiaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila merupakan potensi untuk dibina menjadi kekuatan dalam mengatasi gerakan dan pemberontakan bersenjata kaum separatis. 7) Bahasa nasional bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu mendapat perhatian dan perlakuan yang semestinya. Bahasa daerah dan bahasa asing tidak boleh menjadi faktor penggangu integrasi nasional 8) Budaya Indonesia melalui Pengembangan budaya nasional di samping budaya daerah, akan menanamkan dan mengembangkan rasa kesatuan dan kebersamaan sebagai bangsa sekalipun majemuk, tetap terikat dalam kesatuan ke indonesiaan. 9. Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. Mengapa integrasi Bangsa Indonesia perlu secara terus menerus dipupuk dan dibina dari generasi ke generasi ?. Jawabannya adalah karena adanya faktor-faktor dominan yang secara alamiah melekat pada bangsa Indonesia seperti yang sudah dijelaskan pada awal tulisan ini. 6 UU SisDikNas No 2 Tahun 2003 masih menyimpan kelemahan, karena dalam UU ini belum dicantumkan tentang Pendidikan Pancasila.
Karena sangat kompleksnya masalah integrasi nasional, maka perlu dipilih prioritas yang tepat untuk menentukan kebijakan dan strategi pembinaannya, yang akan dicapai dengan sasaran jangka pendek dan jangka panjang ; a. Jangka Pendek : 1) Tegaknya kedaulatan NKRI di Irian Jaya. 2) Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. 3) Tegaknya hukum dan pemberantasan KKN. 4) Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang makin merata. 5) Mulai tertatanya kehidupan politik yang demokratis dan keterbukaan berlandaskan Pancasila. 6) Pemanfaatan peranan pers ditingkat nasional dan daerah untuk menghindari disintegrasi nasional. b. Jangka Panjang : 1) Mantapnya integrasi bangsa melalui sistem pendidikan nasional dalam arti luas 2) Mantapnya kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan. 3) Tertatanya kehidupan politik yang demokratis berlandaskan Pancasila. 4) Terpeliharanya penegakan hukum dan disiplin nasional, meliputi : 5) Terpeliharnya keamanan dan ketertiban masyarakat 6) Terpeliharanya kedaulatan NKRI di seluruh wilayah Nusantara 7) Pembinaan dan penggunaan bahasa nasional Indonesia yang baik di setiap strata nasional 8) Pelurusan sejarah nasional yang benar 9) Tertatanya budaya, basis sosial, struktur, sistem rekrutmen dan rotasi para elite, proses pengambilan keputusan, pola komunikasi politik serta distribusi pendapatan dari aktor-aktor politik 10) Kebijakan dan sistem pencegahan kejahatan dan penegakan hukum 11) Tertatanya kehidupan harmonis dan adil diantara komunitas primordial-etnis, masyarakat adat dan kelompok minoritas 12) Terciptanya media massa yang demokratis, transparan, kritis serta mendukung integrasi nasional secara berlanjut.
Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut perlu didukung kepemimpinan nasional serta para elite nasional yang memiliki integritas moral yang tinggi serta dapat diandalkan, kualitas SDM dengan jiwa nasionalisme/patriotisme, juga berfungsinya institusi kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan secara sinergik guna mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang luas secara berkeadilan.
DAFTAR PUSTAKA 1. INTEGRASI NASIONAL, LEMHANNAS RI,1997 2. TEORI, MASALAH & STRATEGI, GHALIA INDONESIA 3. EDISI KHUSUS PERSEPSI LEMHANNAS, JUNI 1992 4. MENUJU TATA INDONESIA BARU, SELO SOEMARDJAN 5. NASIONALISME, DR. TAUFIK ABDULLAH 6. INTEGRASI, DR. SOERJANTO POESPOWARDOJO 7. INTEGRASI BANGSA, MAYJEN TNI (PURN) BUDISANTOSO.S, SE 8. INTEGRASI NASIONAL, BRIGJEN TNI (PURN) DR. SAAFRUDDIN BAHAR. 9. MEWASPADAI DISINTEGRASI NASIONAL, BRIGJEN TNI (PURN) ALEX DINUTH 10. YUDHOYONO.SUSILO BAMBANG,DR.H, 2006 MENATA KEMBALI KERANGKA KEHIDUPAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA, PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA, JAKARTA CONVENTION CENTER, 1 JUNI 2006 11. MAKSUM (ED), 1994, MENCARI IDEOLOGI ALTERNATIF, POLEMIK AGAMA PASCA IDEOLOGI MENJELANG ABAD 21

More Related Content

PPTX
Integrasi Nasional
bySandyarini Melati Irawan
 
PPTX
Integrasi nasional
byLazimatul A
 
DOCX
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
byAlyaraisa Alpasha
 
PPTX
Bab 7 PPKN Integrasi Nasional
byRamadhan Setiady
 
PPTX
Integrasi nasional
byNadya Syabilla Arviadea
 
PPT
Masalah integrasi nasional dan ancaman disintegras2i
bySaafroedin Bahar
 
DOCX
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ika
bychilovely
 
DOCX
Integrasi nasional
bySherly Anggraini
 
Integrasi Nasional
bySandyarini Melati Irawan
 
Integrasi nasional
byLazimatul A
 
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
byAlyaraisa Alpasha
 
Bab 7 PPKN Integrasi Nasional
byRamadhan Setiady
 
Integrasi nasional
byNadya Syabilla Arviadea
 
Masalah integrasi nasional dan ancaman disintegras2i
bySaafroedin Bahar
 
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ika
bychilovely
 
Integrasi nasional
bySherly Anggraini
 

What's hot

PPTX
PKN 'Merajut Kebersamaan dalam Kebhinekaan'
byEva Rahma Indriyani
 
PPTX
Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
byafifahdhaniyah
 
PPTX
1. intergrasi nasional power_point
byWidodo Imanly
 
PPTX
Bab 7. merajut kebersamaan dalam kebhinnekaan
byermisetyawati
 
PDF
Makalah civic group 3
byRezaWahyuni5
 
PPTX
Merajut Kebersamaan Dalam Kebhinnekaan
byamara visca
 
PPTX
Integrasi nasional
bySafira Ayunda Putri
 
PPTX
Ancamanterhadapintegrasinegaraindonesia
byMegharefthiadi Pb
 
PPTX
Ppt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRI
byReni H_dika BK
 
PPTX
Tugas pendidikan kewarganegaraan
byAlya Titania Annisaa
 
PPTX
Faktor Pendorong,Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional PKN Kelas XI SMA
bySma Negeri 1 Pringsewu
 
PPT
Integrasi Bangsa
byWinda Anindita
 
DOCX
Rpp ppkn x bab 7 1516 8 kali jp
byeli priyatna laidan
 
DOCX
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...
byOperator Warnet Vast Raha
 
DOCX
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
byUmar Mukhtar
 
DOCX
Pengaruh Multikulturalisme Terhadap Disintegrasi Nasional di Indonesia
byMuhamad Yogi
 
DOCX
Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (aght) bagi persatuan di perbatasan
byFirda Saadah
 
DOCX
Civic group2 project
byRezaWahyuni5
 
PPTX
Pengertian ancaman terhadap negara dan keterkaitannya dengan integrasi new
byAnggi Perdanii
 
PPTX
Integrasi Nasional Kelompok 5
byX IIS 4 SMAN 1 CILEGON
 
PKN 'Merajut Kebersamaan dalam Kebhinekaan'
byEva Rahma Indriyani
 
Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
byafifahdhaniyah
 
1. intergrasi nasional power_point
byWidodo Imanly
 
Bab 7. merajut kebersamaan dalam kebhinnekaan
byermisetyawati
 
Makalah civic group 3
byRezaWahyuni5
 
Merajut Kebersamaan Dalam Kebhinnekaan
byamara visca
 
Integrasi nasional
bySafira Ayunda Putri
 
Ancamanterhadapintegrasinegaraindonesia
byMegharefthiadi Pb
 
Ppt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRI
byReni H_dika BK
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
byAlya Titania Annisaa
 
Faktor Pendorong,Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional PKN Kelas XI SMA
bySma Negeri 1 Pringsewu
 
Integrasi Bangsa
byWinda Anindita
 
Rpp ppkn x bab 7 1516 8 kali jp
byeli priyatna laidan
 
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...
byOperator Warnet Vast Raha
 
Ancaman terhadap negara dalam membangun integritas nasional dalam bingkai bhi...
byUmar Mukhtar
 
Pengaruh Multikulturalisme Terhadap Disintegrasi Nasional di Indonesia
byMuhamad Yogi
 
Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (aght) bagi persatuan di perbatasan
byFirda Saadah
 
Civic group2 project
byRezaWahyuni5
 
Pengertian ancaman terhadap negara dan keterkaitannya dengan integrasi new
byAnggi Perdanii
 
Integrasi Nasional Kelompok 5
byX IIS 4 SMAN 1 CILEGON
 

Viewers also liked

PPTX
Integrasi Nasional
byWina Wijayanti
 
PPT
Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
bylise_ti
 
PPTX
Integrasi nasional ppt
bySherly Anggraini
 
PPTX
Integrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKN
byAfif Fauzi
 
PPTX
Platyhelminthes
bySachith Gamage
 
PDF
Bab iii integrasi hasil
byEdi Ison
 
PPTX
PPT PKN - Upaya Integrasi Bangsa - SMA Kelas X
byDebby Zalina
 
PPTX
Kesadaran berbangsa dan bernegara
byMuhamad Dzaki Albiruni
 
PPSX
KH. Abdurrahman Wahid
byAdellaGF
 
PPTX
10. sejarah ekonomi indonesia
byYusuf Abidin
 
DOCX
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
byRezy Marsellina
 
DOCX
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 6
byeli priyatna laidan
 
DOC
soal evaluasi pengajaran
byNasria Ika
 
DOC
Konflik dan integrasi sosial dalam masyarakat
bySlamet Readi
 
DOCX
Integrasi nasional
bySuriati Raman
 
DOCX
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
byWarnet Raha
 
DOCX
MEMBACA KRITIS
byIr. Soekarno
 
DOC
Wawasan nkri3
byHaryati Tresnowati
 
PPTX
Pendidikan Kewarganegaraan bab 7A Mewaspadai Ancaman terhadap Intergrasi Nasi...
bywindase
 
PPT
Bab 2
byricka perawati
 
Integrasi Nasional
byWina Wijayanti
 
Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
bylise_ti
 
Integrasi nasional ppt
bySherly Anggraini
 
Integrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKN
byAfif Fauzi
 
Platyhelminthes
bySachith Gamage
 
Bab iii integrasi hasil
byEdi Ison
 
PPT PKN - Upaya Integrasi Bangsa - SMA Kelas X
byDebby Zalina
 
Kesadaran berbangsa dan bernegara
byMuhamad Dzaki Albiruni
 
KH. Abdurrahman Wahid
byAdellaGF
 
10. sejarah ekonomi indonesia
byYusuf Abidin
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
byRezy Marsellina
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 6
byeli priyatna laidan
 
soal evaluasi pengajaran
byNasria Ika
 
Konflik dan integrasi sosial dalam masyarakat
bySlamet Readi
 
Integrasi nasional
bySuriati Raman
 
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
byWarnet Raha
 
MEMBACA KRITIS
byIr. Soekarno
 
Wawasan nkri3
byHaryati Tresnowati
 
Pendidikan Kewarganegaraan bab 7A Mewaspadai Ancaman terhadap Intergrasi Nasi...
bywindase
 
Bab 2
byricka perawati
 

Similar to modul integrasi nasional 2 2014 (1)

PPTX
Pertemuan Ketiga - Integrasi Nasional.pptx
byZahranMabrukahTomimi1
 
PPTX
10 INTEGRASI NASIONAL yang ada di indonesia
bydiktiedu8339
 
PPT
Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.ppt
byMuhamad Yogi
 
PPTX
PPT INTEGRASI NASIONAL DAN TANTANGAN DI ERA GELOBAL.pptx
bygedanggepeng202
 
PPTX
Kelompok 6 PPT PPKN_ Integrasi Nasional. (asli).pptx
byrifasabila
 
PPTX
Pp kn modul 3 kb 1 ppt
byWidodo Imanly
 
PPTX
PPT_INTEGRASI_NASIONAL Integrasi Nasional (proses penyatuan berbagai suku, ag...
bybaminter0825
 
PPTX
1. intergrasi nasional power_point
byWidodo Imanly
 
PDF
Kewarganegaraan Pertemuan Kewarganegaraan Pertemuan 3.pdf
byRezaWahyuni6
 
PDF
kelompok 1 pengembangan integrasi nasional_20240212_181044_0000.pdf
byVathiaPutriValiansi
 
PDF
kelompok 1 pengembangan integrasi nasional_20240212_181044_0000.pdf
byVathiaPutriValiansi
 
PDF
kelompok 1 pengembangan integrasi nasional_20240212_181044_0000.pdf
byVathiaPutriValiansi
 
PPTX
Ingrasi nasional.ppt
byZainur Alsintangi
 
PPT
Identitas nasional
byGozali Ghozi
 
PDF
Materi Presentasi Mahasiswa Integrasi Nasional.pdf
byyanyafiahrosyidah
 
PDF
MAKALAH_PKN-_1_.pdf
byadityakumar762994
 
PDF
Materi 3. Integrasi Nasional.pdf
byMira Veranita
 
DOCX
Rangkuman Makalah Pkn Bab integrasi.docx
byYourRai
 
PPTX
PPKn SMA kelas X K13N BAB 5.pptx
byNadiaNingsih7
 
PPTX
Pkn kel anisa
bymailanbastari1
 
Pertemuan Ketiga - Integrasi Nasional.pptx
byZahranMabrukahTomimi1
 
10 INTEGRASI NASIONAL yang ada di indonesia
bydiktiedu8339
 
Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.ppt
byMuhamad Yogi
 
PPT INTEGRASI NASIONAL DAN TANTANGAN DI ERA GELOBAL.pptx
bygedanggepeng202
 
Kelompok 6 PPT PPKN_ Integrasi Nasional. (asli).pptx
byrifasabila
 
Pp kn modul 3 kb 1 ppt
byWidodo Imanly
 
PPT_INTEGRASI_NASIONAL Integrasi Nasional (proses penyatuan berbagai suku, ag...
bybaminter0825
 
1. intergrasi nasional power_point
byWidodo Imanly
 
Kewarganegaraan Pertemuan Kewarganegaraan Pertemuan 3.pdf
byRezaWahyuni6
 
kelompok 1 pengembangan integrasi nasional_20240212_181044_0000.pdf
byVathiaPutriValiansi
 
kelompok 1 pengembangan integrasi nasional_20240212_181044_0000.pdf
byVathiaPutriValiansi
 
kelompok 1 pengembangan integrasi nasional_20240212_181044_0000.pdf
byVathiaPutriValiansi
 
Ingrasi nasional.ppt
byZainur Alsintangi
 
Identitas nasional
byGozali Ghozi
 
Materi Presentasi Mahasiswa Integrasi Nasional.pdf
byyanyafiahrosyidah
 
MAKALAH_PKN-_1_.pdf
byadityakumar762994
 
Materi 3. Integrasi Nasional.pdf
byMira Veranita
 
Rangkuman Makalah Pkn Bab integrasi.docx
byYourRai
 
PPKn SMA kelas X K13N BAB 5.pptx
byNadiaNingsih7
 
Pkn kel anisa
bymailanbastari1
 

modul integrasi nasional 2 2014 (1)

  • 1.
    LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA BUKU BIDANG STUDI/MATERI POKOK KEWASPADAAN NASIONAL BUKU PANDUAN MODUL 4 S.D. 7 NASKAH LEMBAGA SUB B.S INTEGRASI NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LII TAHUN 2014
  • 2.
    LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA BUKU PANDUAN BIDANG STUDI/MATERI POKOK KEWASPADAAN NASIONAL SUB B.S INTEGRASI NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LII TAHUN 2014
  • 6.
    DAFTAR ISI PANDUAN UMUMMATA KULIAH ”INTEGRASI NASIONAL” 1. Tinjauan Mata Kuliah a. Relevansi b. Diskripsi Mata Kuliah c. Standar Kompetensi d. Kompetensi Dasar 2. Struktur Materi 3. Rencana Penyelesaian Bahan Ajaran dan Tugas 4. Petunjuk Belajar PANDUAN KHUSUS MATA KULIAH “INTEGRASI NASIONAL” Modul 4 : KONSEP BANGSA DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL 1. Deskripsi 2. Relevansi 3. Kegiatan Belajar: a) Kegiatan Belajar 4 b) Uraian Singkat
  • 7.
    Modul 5: TINJAUANSINGKAT SEJARAH INTEGRASI NASIONAL 1. Deskripsi 2. Relevansi 3. Kegiatan Belajar: a) Kegiatan Belajar 5 b) Uraian Singkat Modul 6: PERANAN NASIONALISME DALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL 1. Deskripsi 2. Relevansi 3. Kegiatan Belajar: a) Kegiatan Belajar 6 b) Uraian Singkat Modul 7: LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PRIORITAS KEBIJAKAN SERTA STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL 1. Deskripsi 2. Relevansi 3. Kegiatan Belajar: a) Kegiatan Belajar 7 b) Uraian Singkat
  • 8.
    PANDUAN UMUM MATAKULIAH “INTEGRASI NASIONAL” 1. Tinjauan Mata Kuliah. a. Relevansi. Salah satu dari sub bidang studi atau materi pokok Kewaspadaan Nasional adalah Integrasi Nasional. Integrasi Nasional dalam pendidikan di Lemhannas RI merupakan salah satu mata kuliah yang harus dimengerti dan dipahami oleh peserta Pendidikan Lemhannas RI, baik untuk pendidikan singkat maupun reguler. Dalam sejarah Indonesia, ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sesungguhnya Indonesia yang dicita-citakan belum terwujud atau terintegrasi secara utuh. Proklamasi baru merupakan langkah awal menjadi Indonesia meskipun perjalanan menuju tujuan itu sudah dirintis sejak pergerakan Boedi Oetomo tahun 1908. Oleh karena itu, Integrasi Nasional harus dicermati secara kritis, konteksional dan proporsional karena hal-hal sebagai berikut : 1) Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa, etnis, ras, dan agama (Suku, Agama, Ras dan Golongan). 2) Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang luas terdiri lebih kurang 17.508 (Pusurta ABRI 1987) pulau-pulau besar dan kecil dengan infrastruktur, perhubungan dan telekomunikasi yang belum memadai. 3) Pemahaman masyarakat/rakyat tentang ke Indonesiaan dan terbentuknya bangsa Indonesia relatif kurang. 4) Kedudukan dan posisi strategis Indonesia dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan asing yang dapat merugikan bangsa dan negara.
  • 9.
    Integrasi nasional merupakankebutuhan mutlak bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan tidak akan menghilangkan kemajemukannya. Hal penting yang harus diupayakan bersama dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, adalah bagaimana mengupayakan kemajemukan itu menjadi suatu kekuatan yang menyegarkan bagi bangsa Indonesia dan bukan menjadi unsur-unsur yang mencerai-beraikan Indonesia. Perlu disadari bahwa integrasi nasional merupakan masalah yang strategis dan kompleks. Konsepsi integrasi nasional sangat terkait dengan konsepsi negara nasional dan nation. Negara nasional adalah suatu negara yang didasarkan pada ideologi nasionalisme, yang menghendaki adanya suatu wilayah nasional sebagai tanah air dan didukung oleh bangsa (nation) yang utuh. Sedangkan bangsa (nation) adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara suatu negara nasional, yang walaupun berbeda-beda latar belakang ras, etnik, agama dan golongan satu sama lain, tetapi mempunyai kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah payung negara nasional. Oleh karena itu, suatu negara nasional, bangsa, serta integrasi nasional bertumpu pada suatu tali halus batiniah yang mengikat seluruh unsur negara, yaitu adanya kehendak yang kuat untuk bersatu. Berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang sudah ada sebelum adanya bangsa dan negara nasional, harus sudah merasakan adanya kehendak yang kuat untuk bersatu yang timbul dari kontrak dan komunikasi yang lama. Secara kronologis, bangsa (nation) harus ada terlebih dahulu sebelum adanya negara bangsa (the nation state). Hal itu berarti bahwa status kewarganegaraan secara yuridis formal saja tidak dengan sendirinya menjadikan sekelompok orang yang menjadi bagian dari suatu bangsa (nation) karena harus melalui proses membatinkan negara ke dalam jiwa. Oleh karena itu, negara Indonesia yang di
  • 10.
    proklamasikan pada tanggal17 Agustus 1945 yang terdiri atas multietnik sebagai suatu negara nasional dan suatu bangsa pendukung, mau tidak mau harus berlaku transfer of loyality dari berbagai kelompok etnik tersebut kepada negara nasional dan nation yang baru. Proses transformasi yang dinamakan nation building tersebut merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan berjangka waktu yang lama. Dikatakan demikian Karena kesetiaan pranasional tidak mungkin berubah secara sekejap. Memang, semangat nasionalisme lebih mudah ditanamkan kepada generasi muda daripada kepada generasi yang lebih tua dalam tatanan pranasional. Proses menyatukan berbagai etnik untuk menjadi warga baru, yaitu warga negara Republik Indonesia, tidak selalu mulus. Problem yang melekat adalah problem pembentukan bangsa (nation) baru itu sendiri yang lebih dikenal sebagai nation building and character building atau problem/masalah integrasi nasional yang perlu pembinaan secara terus menerus. Konsepsi bangsa (nation) atau bangsa Indonesia melekat pada asas persatuan dan kesatuan bangsa, artinya walaupun terdiri atas berbagai suku, agama, adat istiadat, asal-usul/keturunan, golongan dan lain-lain, semua itu terikat di dalam satu keindonesiaan. Dengan demikian sangat tepat dan memadai semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Konsepsi bangsa (nation) seperti itulah yang sesungguhnya dipersembahkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers dan founding mothers) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  • 11.
    b. DESKRIPSI MATAKULIAH. Mata kuliah Integrasi Nasional dibagi ke dalam 4 (empat) modul. Tiap-tiap modul berisi pemahaman singkat, relevansi, dan uraian materi yang harus dipahami. Keempat modul tersebut masing-masing membahas materi sebagai berikut : 1) KONSEPSI BANGSA (NATION) DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL. Dalam materi ini dijelaskan : a) Konsepsi Negara Bangsa (Nation State) dan b) Wujud Integrasi Nasional. 2) TINJAUAN SINGKAT SEJARAH INTEGRASI NASIONAL. Dalam materi ini dijelaskan : a) Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia dan b) Tantangan Integrasi Nasional. 3) PERANAN NASIONALISME DALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL. Dalam materi ini dijelaskan : a) Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi dan b) Etno Nasionalisme dan bentuk Nasionalisme lainnya. 4) LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PRIORITAS KEBIJAKAN SERTA STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL. Dalam materi ini dijelaskan : a) Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang, dan Kendala serta b) Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional.
  • 12.
    c. STANDAR KOMPETENSI Setelahmempelajari modul ini, diharapkan peserta PPSA/PPRA mengerti dan memahami Integrasi Nasional untuk kepentingan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. d. KOMPETENSI DASAR Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta PPSA/PPRA, tidak hanya mengerti dan memahami Integrasi Nasional, tetapi dapat juga secara rinci menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan sebagai berikut : 1) Konsep Bangsa (Nation) dan Wujud Integrasi Nasional dikaitkan dengan kondisi yang berlaku saat ini dan ke depan. 2) Tinjauan singkat Sejarah Integrasi Nasional serta perkembangannya ke depan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk kepentingan kelangsungan kehidupan nasional dalam rangka pembangunan nasional. 3) Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi Nasional dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis untuk kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal ini peserta diharapkan mampu untuk memetakan berbagai ancaman yang perlu diwaspadai yang akan mengancam nasionalisme Indonesia dan kelangsungan kehidupan nasional NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 4) Lingkungan strategis dan prioritas kebijakan serta strategi pembinaan integrasi nasional dihadapkan pada ancaman disintegrasi sosial dan nasional, serta prioritas kebijakan. Strategi pembinaan yang harus dilakukan sehubungan dengan perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai oleh
  • 13.
    globalisasi dengan berbagaidampaknya tidak hanya menguntungkan dalam menunjang integrasi nasional, tetapi sekaligus menjadi ancaman disintegrasi nasional. 2. STRUKTUR MATERI. a. Pokok-pokok Bahasan; Konsep Bangsa (Nation) dan Wujud Integrasi Nasional dengan sub pokok bahasan meliputi : 1) Konsepsi Bangsa (Nation) dan 2) Wujud Integrasi Nasional. b. Pokok-pokok Bahasan; Tinjauan Singkat Sejarah Integrasi Nasional dengan sub pokok bahasan meliputi : 1) Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia dan 2) Tantangan Integrasi Nasional. c. Pokok-Pokok Bahasan; Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi Nasional dengan sub pokok bahasan meliputi : 1) Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi dan 2) Etno Nasionalisme dan Bentuk Nasionalisme lainnya d. Pokok-Pokok Bahasan; Lingkungan Strategis dan Prioritas Kebijakan serta Strategi Pembinaan Integrasi Nasional dengan sub pokok bahasan meliputi : 1) Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang dan Kendala dan 2) Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. 3. RENCANA PENYELESAIAN BAHAN AJARAN DAN TUGAS. Seluruh kegiatan belajar bidang studi/materi pokok Kewaspadaan Nasional terdiri atas materi pokok 1 (Kewaspadaan Nasional Pasca orde Baru, 3 modul, yaitu modul 1 s.d.
  • 14.
    3). materi pokok2 (Integrasi Nasional, 4 modul, yaitu modul 4 s.d. 7), dan materi pokok 3 (Manajemen Konflik, 3 modul, yaitu modul 8 s.d. 10). Modul tersebut diselesaikan dalam 10 minggu. Materi pokok 2, Integrasi Nasional diselesaikan dalam waktu sebagai berikut : a. minggu IV : Modul 4, b. minggu V : Modul 5, c. minggu VI : Modul 6, dan d. minggu VII : Modul 7. 4. PETUNJUK BELAJAR. Untuk mempelajari mata kuliah Integrasi Nasional, peserta PPRA/PPSA diharuskan membaca dan menguasai isi buku (naskah Lembaga) Integrasi Nasional Pokja Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI. Disamping itu, buku-buku lain yang berkaitan dengan Integrasi Nasional, seperti Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sangat dianjurkan untuk dibaca agar menambah kejelasan dan pemahaman, karena materi Integrasi Nasional, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional, saling kait mengkait antara yang satu dengan yang lainnya. Kepada peserta PPRA/PPSA diharapkan mampu membuat rangkuman tiap-tiap modul dan mengkaitkannya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga peserta PPRA/PPSA akan lebih memahami mata kuliah Integrasi Nasional secara utuh. Akan sangat bermanfaat dan memiliki wawasan yang lebih luas, apabila peserta PPRA/PPSA mengikuti setiap perkembangan situasi lingkungan strategis, lalu mengkaitkannya dengan teori-teori yang dibahas dalam mata kuliah ini.
  • 15.
    PANDUAN KHUSUS MATAKULIAH ”INTEGRASI NASIONAL” MODUL 4 KONSEP BANGSA (NATION) DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL 1. DESKRIPSI. Konsep bangsa (nation) dan wujud Integrasi Nasional dalam ilmu pengetahuan tentang Integrasi Nasional adalah pengetahuan yang berkaitan dengan kebangsaan (nation) dan negara kebangsaan (nation state) yang keberadaan dan manfaatnya sangat diperlukan dalam kehidupan nasional, seperti NKRI. 2. RELEVANSI. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta PPRA/PPSA akan memperoleh pemahaman pengetahuan tentang konsep kebangsaan dan konsep negara kebangsaan yang sangat diperlukan bagi setiap lulusan PPRA/PPSA Lemhannas RI, pendidikan pimpinan tingkat nasional. Dengan mengerti dan memahami konsep bangsa (nation), konsep negara kebangsaan serta wujud dari Integrasi Nasional, lulusan PPRA/PPSA diharapkan mampu menjadi pimpinan nasional yang berkualitas negarawan. Pemimpin negarawan adalah pemimpin yang berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai negarawan. Berpikir negarawan adalah berpikir menggunakan paradigma nasional. Bersikap negarawan adalah bersikap selalu mawas ke dalam dan keluar (inward dan outward looking). Bertindak negarawan adalah bertindak yang konseptual. Oleh karena itu, pengetahuan tentang konsep nation dan wujud integrasi nasional sangat diperlukan bagi peserta PPRA/PPSA Lemhannas RI.
  • 16.
    3. KEGIATAN BELAJAR. a.Kegiatan Belajar 4 dengan Pokok Bahasan 1) Konsepsi Bangsa (Nation) 2) Wujud Integrasi Nasional. b. Uraian singkat pokok bahasan tentang Konsepsi Bangsa dan Wujud Integrasi Nasional, baca dan pelajari naskah lembaga tentang Integrasi Nasional pada bab II.
  • 17.
    MODUL 5 TINJAUAN SINGKATSEJARAH INTEGRASI NASIONAL 1. DESKRIPSI. Tinjauan singkat sejarah Integrasi Nasional adalah bagian dari pengetahuan tentang Integrasi Nasional. Keberadaan dan manfaat pengetahuan ini sangat diperlukan bagi peserta PPRA/PPSA Lemhannas RI. Lemhannas RI sebagai LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) melaksanakan tugas pendidikan pimpinan tingkat nasional, memandang perlu memberikan pengetahuan tersebut untuk membekali pimpinan tingkat nasional dalam keterlibatannya pada kehidupan nasional dalam negara kebangsan NKRI. 2. RELEVANSI. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta PPRA/PPSA akan memperoleh pemahaman pengetahuan tentang sejarah integrasi nasional secara singkat yang sangat diperlukan oleh setiap peserta. Dengan bekal pengetahuan tersebut diharapkan peserta semakin yakin bahwa integrasi nasional belum final dan masih akan terus berproses. Dalam proses menuju Integrasi Nasional yang di harapkan tersebut, di yakini bahwa berbagai kendala akan terus ditemukan. Sejarah menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini pun kendala yang menghadang proses menuju integrasi nasional masih terus ditemukan, terlebih lagi pada era Reformasi atau era demokratisasi, yaitu era yang memberi peluang kebebasan berekspresi bagi setiap anak bangsa dalam iklim demokrasi, yang potensial mengundang disintegrasi bangsa.
  • 18.
    3. KEGIATAN BELAJAR. a.Kegiatan Belajar 5 dengan pokok bahasan 1) Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia dan 2) Tantangan Integrasi Nasional b. Uraian Singkat pokok bahasan tentang Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia dan Tantangan Integrasi Nasional, baca dan pelajari naskah lembaga tentang Integrasi Nasional pada bab III.
  • 19.
    MODUL 6 PERANAN NASIONALISMEDALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL 1. DESKRIPSI. Peranan nasionalisme dalam proses Integrasi Nasional adalah bagian dari pengetahuan Integrasi Nasional yang keberadaan dan manfaatnya sangat diperlukan oleh peserta PPRA/PPSA Lemhannas RI. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang menjadi syarat mutlak terjadinya integrasi nasional. Berbagai permasalahan yang terjadi menyangkut integrasi nasional, berakar masalah pada kualitas dari nasionalisme itu sendiri. Semakin kuat dan kokoh kualitas nasionalisme suatu bangsa, semakin kuat dan kokoh juga integrasi nasional suatu bangsa, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, peranan nasionalisme dalam proses integrasi nasional sangat signifikan. 2. RELEVANSI. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta PPRA/PPSA akan memperoleh pemahaman pengetahuan tentang Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi Nasional. Hal ini diperlukan bagi Pimpinan Tingkat Nasional, yaitu pimpinan yang selalu berpikir, bersikap, dan bertindak untuk kepentingan membangun dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa. 3. KEGIATAN BELAJAR a. Kegiatan Belajar 6 dengan pokok bahasan 1) Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi 2) Etno Nasionalisme dan Bentuk Nasionalisme lainnya b. Uraian Singkat pokok bahasan tentang Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi serta Etno Nasionalisme dan Bentuk Nasionalisme lainnya, baca dan pelajari naskah lembaga tentang Integrasi Nasional pada bab IV.
  • 20.
    MODUL 7 LINGKUNGAN STRATEGISDAN PRIORITAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL 1. DESKRIPSI Lingkungan Strategis dan Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional adalah bagian dari pengetahuan Integrasi Nasional, yang keberadaan dan manfaatnya sangat diperlukan oleh peserta PPRA/PPSA Lemhannas RI. Lingkungan strategis dengan berbagai fenomena dinamikanya membawa berbagai bentuk ancaman bagi integrasi nasional, disamping mengandung muatan positif yang mampu memperkokoh integrasi nasional. Agar dapat memanfaatkan muatan positif dan meminimalkan dampak ancamannya, diperlukan kebijakan dan strategi pembinaan integrasi nasional. 2. RELEVANSI Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta PPRA/PPSA memperoleh pemahaman pengetahuan tentang Lingkungan Strategis dan Prioritas Kebijakan serta Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. Hal ini diperlukan bagi pimpinan tingkat nasional, terlebih lagi dalam iklim mengedepannya demokratisasi. Pimpinan tingkat nasional adalah pimpinan yang dituntut untuk selalu peduli dengan lingkungan strategisnya agar dapat menghasilkan berbagai keputusan kebijakan dan strategi yang tepat dan akurat sesuai dengan perkembangan situasi. 3. KEGIATAN BELAJAR a. Kegiatan Belajar 7 dengan Pokok Bahasan 1) Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang dan Kendala 2) Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. b. Uraian singkat pokok bahasan tentang Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang, dan Kendala serta Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional, baca dan pelajari naskah lembaga tentang Integrasi Nasional pada bab V.
  • 21.
    LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA MODUL 4 s.d 7 BIDANG STUDI/MATERI POKOK KEWASPADAAN NASIONAL SUB B.S INTEGRASI NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LII TAHUN 2014
  • 22.
    DAFTAR ISI 1. Pendahuluan 2.Standar Kompetensi 3. Kompetensi Dasar MODUL - 4 4. Pokok Bahasan Konsep Bangsa (Nation) dan Wujud Integrasi Nasional. a. Konsepsi Bangsa (Nation) b. Wujud Integrasi Nasional 5. Latihan/Penugasan/Soal Uraian 6. Petunjuk /Kunci Jawaban MODUL - 5 7. Pokok Bahasan Tinjauan Singkat Sejarah Integrasi Nasional. a. Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia b. Tantangan Integrasi Nasional 8. Latihan/Penugasan/Soal Uraian 9. Petunjuk/Kunci Jawaban MODUL - 6 10. Pokok Bahasan Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi a. Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi b. Etno Nasionalisme dan Bentuk Nasionalisme lainnya 11. Latihan/Penugasan/Soal Uraian 12. Petunjuk/Kunci Jawaban
  • 23.
    MODUL - 7 13.Pokok Bahasan Lingkungan Strategis dan Prioritas Kebijakan serta Strategi Pembinaan Integrasi Nasional a. Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang, dan Kendala b. Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. 14. Latihan/Penugasan/Soal Uraian 15. Petunjuk/Kunci Jawaban DAFTAR BACAAN : 16. Bacaan Wajib Utama 17. Bacaan Wajib Pendukung 18. Bacaan Dianjurkan
  • 24.
    PENDAHULUAN 1. Umum. Integrasi nasionaladalah proses dinamis yang menyatukan rakyat, wilayah, serta pemerintah sebagai komponen fungsional komunitas politik nasional sehingga cukup andal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Namun, proses integrasi nasional tersebut memakan waktu yang lama dan memerlukan pembinaan secara terus menerus. Konsepsi bangsa (nation) bangsa Indonesia melekat pada asas bahwa sekalipun bangsa tersebut terdiri atas bermacam-macam kemajemukan, baik suku bangsa, agama, adat istiadat, asal-usul/keturunan maupun golongan, dan lain-lain, semuanya terikat di dalam satu ke Indonesiaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang sangat tepat untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Dalam bangsa yang pluralistik itu perlu dikembangkan dan disebarluaskan unsur-unsur yang bersifat integratif (menyatukan), sedangkan unsur yang bersifat disintegratif haruslah dihilangkan atau setidak-tidaknya dijauhkan. Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sesungguhnya Indonesia yang dicita-citakan belum terwujud atau terintegrasi secara utuh. Proklamasi baru merupakan langkah awal menjadi Indonesia meskipun perjalanan menuju tujuan itu sudah dirintis sejak pergerakan Boedi Oetomo tahun 1908. Oleh karena itu, Integrasi Nasional harus dicermati secara kritis, konteksional, dan proporsional karena hal-hal sebagai berikut : a. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, ras, agama, dan golongan. b. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang luas terdiri lebih kurang 17.508 (Hidros) pulau-pulau besar dan kecil dengan infrastruktur, perhubungan dan telekomunikasi yang belum memadai. c. Pemahaman masyarakat/rakyat tentang ke Indonesiaan dan terbentuknya bangsa Indonesia relatif kurang. d. Kedudukan dan posisi strategis Indonesia dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan asing yang dapat merugikan bangsa dan negara.
  • 25.
    Integrasi nasional merupakankebutuhan mutlak bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan tidak akan menghilangkan kemajemukannya. Hal penting yang harus diupayakan bersama dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, adalah bagaimana mengupayakan kemajemukan itu menjadi suatu kekuatan yang menyegarkan bagi bangsa Indonesia dan bukan menjadi unsur-unsur yang mencerai-beraikan Indonesia. Perlu disadari bahwa integrasi nasional merupakan masalah yang strategis dan kompleks. Konsepsi integrasi nasional sangat terkait dengan konsepsi negara nasional dan nation. Negara nasional adalah suatu negara yang didasarkan pada ideologi nasionalisme, yang menghendaki adanya suatu wilayah nasional sebagai tanah air dan didukung oleh bangsa (nation) yang utuh. Sedangkan bangsa (nation) adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara suatu negara nasional, yang walaupun berbeda-beda latar belakang ras, etnik, agama dan golongan satu sama lain, tetapi mempunyai kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah payung negara nasional. Oleh karena itu, suatu negara nasional, bangsa, serta integrasi nasional bertumpu pada suatu tali halus batiniah yang mengikat seluruh unsur negara, yaitu adanya kehendak yang kuat untuk bersatu. Berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang sudah ada sebelum adanya bangsa dan negara nasional, harus sudah merasakan adanya kehendak yang kuat untuk bersatu yang timbul dari kontrak dan komunikasi yang lama. Secara kronologis, bangsa (nation) harus ada terlebih dahulu sebelum adanya negara bangsa (the nation state). Hal itu berarti bahwa status kewarganegaraan secara yuridis formal saja tidak dengan sendirinya menjadikan sekelompok orang yang menjadi bagian dari suatu bangsa (nation) karena harus melalui proses membatinkan negara ke dalam jiwa. Oleh karena itu, negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terdiri atas multietnik sebagai suatu negara nasional dan suatu bangsa pendukung, mau tidak mau harus memberlakukan transfer of loyality dari berbagai kelompok etnik tersebut kepada negara nasional atau nation yang baru. Proses transformasi yang dinamakan nation building tersebut merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan berjangka waktu yang lama. Dikatakan demikian Karena kesetiaan pra nasional tidak mungkin berubah secara sekejap dan memang, semangat
  • 26.
    nasionalisme lebih mudahditanamkan kepada generasi muda dari generasi yang lebih tua dalam tatanan pra nasional. Proses menyatukan berbagai etnik untuk menjadi anggota warga baru, yaitu warga negara Republik Indonesia, tidak selalu mulus. Problem yang melekat adalah problem pembentukan bangsa (nation) baru itu sendiri yang lebih dikenal sebagai nation building and character building atau problem/masalah integrasi nasional yang perlu pembinaan secara terus menerus. Konsepsi bangsa (nation) atau bangsa Indonesia melekat pada asas persatuan dan kesatuan bangsa, artinya walaupun terdiri atas berbagai suku, agama, adat istiadat, asal- usul/keturunan, golongan dan lain-lain, semua itu terikat didalam satu keindonesiaan. Dengan demikian sangat tepat dan memadai semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Konsepsi bangsa (nation) seperti itulah yang sesungguhnya dipersembahkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers dan founding mothers) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. STANDAR KOMPETENSI Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta PPSA/PPRA mengerti dan memahami Integrasi Nasional untuk kepentingan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. KOMPETENSI DASAR Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta PPSA/PPRA, tidak hanya mengerti dan memahami Integrasi Nasional, tetapi dapat juga secara rinci menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan sebagai berikut : a. Konsep Bangsa (Nation) dan Wujud Integrasi Nasional dikaitkan dengan kondisi yang berlaku saat ini dan ke depan. b. Tinjauan singkat Sejarah Integrasi Nasional serta perkembangannya ke depan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk kepentingan kelangsungan kehidupan nasional dalam rangka pembangunan nasional. c. Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi Nasional dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis untuk kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal ini peserta diharapkan mampu untuk memetakan berbagai ancaman yang perlu
  • 27.
    diwaspadai yang akanmengancam nasionalisme Indonesia dan kelangsungan kehidupan nasional NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. d. Lingkungan strategis dan prioritas kebijakan serta strategi pembinaan integrasi nasional dihadapkan pada ancaman disintegrasi sosial dan nasional, serta prioritas kebijakan. Strategi pembinaan yang harus dilakukan sehubungan dengan perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai oleh globalisasi dengan berbagai dampaknya tidak hanya menguntungkan dalam menunjang integrasi nasional, tetapi sekaligus menjadi ancaman disintegrasi nasional.
  • 28.
    MODUL 4 4. POKOKBAHASAN : KONSEPSI BANGSA (NATION) DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL. a Konsepsi Bangsa (Nation). Sesungguhnya Indonesia merupakan suatu keajaiban politik dalam dunia modern karena : 1) Masyarakatnya sangat majemuk. 2) Mempunyai jumlah penduduk yang nomor 4 (empat) di dunia, memiliki lebih kurang 1.072 etnik, dan memiliki lebih kurang 17.508 (Pusurta ABRI 1987) pulau besar dan kecil. 3) Penduduknya berbicara dalam ratusan dialek. 4) Terdapat 6 besar agama dunia. 5) Memilih bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Konsepsi “bangsa” (nation) dan konsepsi “negara bangsa” (nation state) merupakan suatu produk sejarah modern. Para pemimpin/pendiri gerakan kebangsaan Indonesia (founding fathers dan founding mothers) menggunakan konsepsi bangsa (nation) dari Ernest Renan, Otto Bauer, dan Hogopian sebagai dasar perjuangan mereka. 1) Esensi teori Ernest Renan tentang bangsa adalah sebagai berikut : a) Suatu bangsa adalah Jiwa dan suatu asas kehormatan b) Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar (une nation est un grand solidarite) c) Satu bangsa tidak memerlukan : (1) Persatuan Bahasa (2) Persatuan Agama (3) Persatuan Turunan d) Suatu keinginan untuk hidup bersama baik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang (le de’sir d’^etre ensemble) 2) Esensi teori Otto Bauer tentang bangsa adalah sebagai berikut :
  • 29.
    Bangsa adalah satupersamaan, suatu persatuan karakter dan watak, yang tumbuh dan lahir karena persatuan pengalaman (eine nation ist lene aus schicksal gemeinschaft erwachsene charackter gemeinschaft). 3) Esensi teori Hogopian tentang bangsa adalah sebagai berikut : Bangsa (nation) :“A group of people who identify each other. The resultant we feeling separates them from others, who may or may not have a we feeling of their own“. Apabila definisi tentang bangsa dari Ernest Renan diteliti ternyata sejalan dengan teori Otto Bauer dan Hogopian, yaitu suatu bangsa tidak perlu harus ada persamaan dalam : 1) bahasa 2) agama 3) keturunan 4) warna kulit 5) budaya, dan sebagainya Kemudian, Soekarno melengkapinya lagi dengan catatan bahwa bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya kehendak untuk hidup bersama (dari Ernest Renan), ia punya karakter persatuan (dari Otto Bauer dan Hogopian), tetapi yang berdiam di atas satu wIlayah geopolitik yang nyata sebagai satu persatuan. Menurut Bung Karno, geopolitik ialah hubungan antara letak tanah dan air dengan rasa dan kehidupan politiknya. Dari pendapat para ahli tersebut, para founding fathers/founding mathers membuat rumusan konsepsi bangsa (Nation) sebagai berikut : Bangsa (Nation) adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara, yang walaupun berbeda latar belakang ras, etnik, agama, budaya, golongan satu sama lain, tetapi punya kehendak yang kuat untuk bersatu dibawah payung negara nasional dan didalam suatu wilayah yang jelas batas-batasnya. Integrasi nasional tidak mungkin terwujud sendiri, tetapi hanya akan terwujud atau diwujudkan melalui upaya berlanjut, yaitu integrasi setiap komponen negara dan integrasi antar komponen negara.
  • 30.
    Bangsa tumbuh dandibentuk secara sadar dan bertahap sebagai komunitas politik modern yang memayungi berbagai komunitas primordial, dengan tujuan sebagai sarana dan wahana kolektif untuk mewujudkan masa depan bersama baik dalam bidang kesejahteraan maupun bidang keamanan. Selain itu, pengalaman sejarah yang sama sebagai collective memory memperkuat kebangsaan tersebut. Bangsa adalah landasan sosiopsikologi, landasan sosiokultural serta landasan sosiopolitik yang diperlukan untuk terbentuknya negara nasional. Sebaliknya, negara nasional merupakan subjek utama hukum internasional yang ideal bagi eksistensi bangsa. Satu bangsa akan sengsara tanpa negara dan satu negara akan labil tanpa dukungan bangsa. b. Wujud Integrasi Nasional. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Edisi ke III, cetakan ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, Tahun 2002), Integrasi adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sedangkan pengertian universal (http://en.wikipedia.org/wiki/integration), menguraikan bahwa integrasi ”is process of combining or accumulating”. Pada masa lalu, Integrasi Nasional ditafsirkan sebagai kombinasi dan akumulasi unsur terkait yang melebur, menjadi Kesatuan Nasional yang digambarkan menyatu seperti ”sambal”. Namun, di era Reformasi dan desentralisasi, penafsiran integrasi nasional lebih menghargai nilai-nilai kearifan lokal dan nilai ke khasan daerah dalam bingkai NKRI dengan sesanti “Bhinneka Tunggal Ika” yang dilandasi falsafah Pancasila. Hal tersebut digambarkan seperti batang lidi; bila satu batang mudah dipatahkan namun bila berhimpun dalam satu ikatan yang kokoh kuat akan sulit dipatahkan. Indikasi telah tertanamnya integrasi nasional dapat dilihat dari adanya hal-hal sebagai berikut : 1) Terwujudnya rasa aman dan kondisi minimal keamanan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagai tujuan pembentukan negara dan pemerintahan.
  • 31.
    2) Berfungsinya secaraterpadu institusi-institusi kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. 3) Terpeliharanya komunikasi dan solidaritas kebangsaan diantara berbagai golongan yang ada dalam masyarakat. 4) Kemampuan bangsa memanfaatkan peluang dalam menanggulangi ancaman dari lingkungan yang serba berubah, demi menjamin kelangsungan hidup dan perjuangannya. Apabila dikaji secara seksama, sesungguhnya integrasi nasional terdiri dari : 1) integrasi intern komponen negara dan 2) integrasi antar komponen negara. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Integrasi Intern Komponen Negara terdiri dari integrasi intern rakyat, integrasi intern pemerintah, dan integrasi intern wilayah. 1) Integrasi Intern Rakyat, antara lain adalah : a) Solidaritas sosial b) Pembauran c) Mobilitas horizontal dan vertikal d) Kerukuan intern dan antarumat beragama e) Hubungan intern dan antaretnik f) Hubungan industrial (pekerja dan majikan) g) Liputan pers dan komunikasi massa lainnya. 2) Integrasi Intern Pemerintah, antara lain adalah : a) Keterbukaan rekrutmen elite b) Sirkulasi elite c) Komunikasi politik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif d) Tour of duty and tour of area e) Etika profesional birokrasi 3) Integrasi Intern Wilayah, antara lain adalah : a) Dukungan jaringan infrastruktur b) Transportasi darat laut dan udara c) Sarana komunikasi dan telekomunikasi
  • 32.
    Sedangkan Integrasi AntarKomponen Negara terdiri dari integrasi antara rakyat dan pemerintah, integrasi antara rakyat dan wilayah, dan integrasi antara pemerintah dan wilayah ; 1) Integrasi antara rakyat dan pemerintah, antara lain adalah : a) Masalah demokrasi b) Kepemimpinan c) Sistem politik d) Legitimasi dan pertanggungjawaban pemerintah e) Pembangunan hukum f) Sistem pemilu g) Otonomi dan desentralisasi h) Jaminan HAM i) Ketentuan tentang proses pergantian pemerintahan secara damai. 2) Integrasi antara rakyat dan wilayah, antara lain, adalah : a) Hak tradisional rakyat atas tanah rakyat ; b) Tata ruang ; c) Transmigrasi ; d) Hak pribadi dan komunal tanah untuk kepentingan umum ; e) Masalah lingkungan hidup ; 3) Integrasi antara pemerintah dan wilayah, antara lain adalah : a) Perbatasan negara b) Kerja sama dengan negara-negara tetangga c) Penguasaan sumber daya nasional d) Pembangunan pertahanan dan keamanan e) Penegakan kedaulatan di darat, laut dan udara f) Ruang angkasa g) Pemeliharaan lingkungan Catatan :
  • 33.
    Menurut konvensi Montevideo(1933), tiga komponen negara nasional adalah wilayah yang jelas batas-batasnya, rakyat yang tetap, dan pemerintah yang mampu menunaikan tugas-tugas internasionalnya. Sesungguhnya integrasi bangsa menuntut hal sebagai berikut : 1) Perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara diseluruh kepulauan nusantara. Itu berarti bahwa integrasi bangsa hanya akan terlaksana dengan baik selama ada jaminan bahwa hak-hak dasar serta martabat warga negara dihormati dan tidak diingkari, diperkosa, ataupun dilecehkan. Artinya tanpa jaminan itu integrasi menjadi lemah. 2) Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara dan berlaku secara vertikal dan horizontal. Adanya fairness dapat menjadi kunci utama dalam usaha merealisasikan keadilan dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk keadilan komunitatif, maupun distributif. 3) Masyarakat perlu mendukung proses penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita. 4) Sikap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk berkesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa. Sikap keterbukaan akan makin bermakna terutama bagi masyarakat yang pluralistis, khususnya dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dialog dan kerja sama. Dukungan masyarakat terhadap integrasi nasional akan menguat apabila integrasi nasional tersebut bukan saja memberikan harapan hidup yang lebih baik di masa depan, melainkan juga secara nyata telah memperbaiki taraf hidup masyarakat sehari-hari, betapa pun kecilnya. Penolakan terhadap integrasi nasional akan semakin keras jika kehidupan berbangsa dan bernegara bukan saja tidak memperbaiki taraf hidup rakyat, tetapi justru menyengsarakan dan menghina identitas sosiokultural, adat, serta kehidupannya.
  • 34.
    Oleh sebab itu,integrasi nasional perlu ditangani secara profesional oleh kualitas sinergi kenegarawanan para elite nasional (pusat dan daerah) yang berperan dalam; 1) Kepemimpinan nasional 2) Kepemimpinan daerah 3) Kepemimpinan masyarakat 4) Kepemimpinan pers dan media massa lainnya 5) Kepemimpinan partai politik 6) Kepemimpinan lembaga perwakilan 7) Kepemimpinan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) 8) Kepemimpinan angkatan perang 9) Kepemimpinan pengusaha 10) Kepemimpinan diplomat 11) Kepemimpinan dunia akademis 12) Kepemimpinan mahasiswa dan kader pemuda 13) Kepemimpinan seminar nasional Harus diakui bahwa integrasi nasional secara utuh/bulat masih jauh dari jangkauan ideal maka secara berkala harus ada upaya untuk menelurusi dan mengkaji secara kritis kualitas integrasi tersebut, baik dari normatif, koersif maupun fungsional. Pendekatan integrasi normatif adalah upaya integratif oleh pemerintah yang kurang menghargai proses budaya, yang alamiah, tetapi lebih bersifat memaksa. Integrasi koersif menggunakan cara kekerasan, cara ideologis, serta tekanan- tekanan fisik dan budaya dalam menyatukan bangsa. sedangkan pendekatan integrasi fungsional adalah pemanfaatan saling ketergantungan fungsional antar daerah dan antar golongan yang ada dalam negara. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa prasyarat bagi terwujudnya integrasi bangsa, antara lain adalah sebagai berikut :
  • 35.
    1) Adanya pemahaman,dan kesadaran, dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai Merauke berlandaskan Pancasila. 2) Adanya pemahaman, kesadaran, dan kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 3) Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di seluruh wilayah tanah air. Tanpa kesejahteraan yang berkeadilan, sulit diciptakan kondisi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tanpa kondisi keamanan yang kondusif, pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sukar dilaksanakan. Kehidupan nasional amatlah dinamis karena didorong oleh faktor dari dalam dan luar negeri. Faktor dari dalam negeri antara lain, pengaruh distribusi dan mobilitas penduduk, alokasi sumber daya alam wilayah, dan sirkulasi elite. Contoh faktor luar negeri ialah kehidupan nasional dipengaruhi oleh latar belakang hubungan sejarah serta kepentingan nasional bangsa-bangsa lain baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan militer. Tantangan terbesar negara nasional adalah bagaimana mencapai efek sinerji yang positif dari seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki, bukan saja agar tetap dapat berlangsung hidup, melainkan agar dapat mencapai sasaran-sasaran nasional secara demokratis, adil, terencana, dan penuh keadilan. 5. LATIHAN/PENUGASAN/SOAL URAIAN ; a. Apakah yang Anda ketahui tentang konsepsi nation nya Ernest Renan, Otto Bouer, Hogopian dan Bung Karno ?. b. Apakah indikasi adanya integrasi nasional ? c. Jelaskan secara rinci integrasi Inter dan antar komponen negara ?. d. Apakah yang Anda ketahui tentang integrasi secara normatif, secara kohersif, dan secara fungsional ?. 6. PETUNJUK/KUNCI JAWABAN Agar dapat menjawab latihan/penugasan di atas, Anda diharapkan menguasai pokok bahasan Konsepsi Nation dan Wujud Integrasi Nasional. Berupayalah untuk menuangkan segala pemahaman yang telah dibaca sebelumnya dalam bentuk essay dengan redaksional
  • 36.
    sendiri sebelum mengutipmentah-mentah. Akan lebih sempurna jawaban yang Anda buat dengan menambahkan berbagai contoh yang anda peroleh dari referensi atau bacaan lain. Dalam essay atau jawaban ini Anda diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapat yang tentunya argumentatif dan didukung oleh referensi dan nalar logis.
  • 37.
    Modul 5 7. POKOKBAHASAN : TINJAUAN SINGKAT SEJARAH INTEGRASI NASIONAL. a. Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia. Zaman penjajahan Belanda ditandai dengan keberhasilan pemerintah penjajah mempersatukan kepulauan nusantara secara administratif, yaitu Hindia Belanda. Namun, secara politik Belanda melaksanakan politik penjajahan yang bersifat disintegratif yang dikenal dengan politik devide et impera. Untuk mendukung politik penjajahannya, Belanda berhasil pula menumbuhkan fanatisme kesukuan di tengah-tengah masyarakat, sambil memasang isolasi (baik fisik maupun psikososial) diantara kelompok-kelompok masyarakat. Politik disintegratif tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Belanda untuk mencapai tujuan ekonomi perdagangan kolonialis, yang telah mendatangkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat pribumi. Kondisi geografi Indonesia yang menyebar sangat sesuai dengan politik penjajahan Belanda tersebut. Pulau- pulau yang dipisahkan oleh laut sangat memungkinkan Belanda untuk membina masyarakat di tiap pulau secara sendiri-sendiri sesuai dengan pola yang disiapkan. Politik ekonomi penjajahan Belanda yang bersifat kapitalis telah mendatangkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Proses pemiskinan masyarakat pribumi berlangsung secara eskalatif dan berlanjut sampai datangnya batas waktu kesabaran dan daya tahan masyarakat mencapai titik terendah, yaitu titik kritis dan sensitif yang merangsang timbulnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit mengusir penjajah. Meskipun komunikasi antar pulau/daerah waktu itu sangat sulit, namun perlawanan terhadap penjajah Belanda terjadi di mana-mana secara hampir simultan. Hal itu dapat terjadi karena dampak negatif penjajahan yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan.
  • 38.
    Berbagai perlawanan yangdilakukan oleh masyarakat sejak akhir abad ke- 19 sampai medio abad ke-20 merupakan bukti yang tak terbantahkan. Sebagai contoh perlawanan yang dipimpin oleh Diponegoro di Jawa Tengah, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Teuku Umar di Aceh, Sisingamangaraja di Tapanuli, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, dan Kapitan Pattimura di Ambon. Lahirnya kelompok masyarakat baru yang lebih terdidik dan terpelajar sejak akhir abad ke - 19 atau awal abad ke - 20 merupakan konsekuensi dari Gerakan Humanis di Eropa terhadap pemerintah penjajah Belanda dan pemerintah penjajah Eropa lainnya. Gerakan Humanis itu kemudian melakukan tekanan dan desakan kepada seluruh pemerintah penjajah agar memperhatikan dan memperbaiki kondisi humanis dari bangsa jajahannya, terutama yang menyangkut kesejahteraan dan kercerdasan. Desakan tersebut memaksa pemerintah Belanda untuk mendirikan berbagai lembaga pendidikan. Dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang berjenjang dan berlanjut, saat memasuki abad ke-20 muncullah kelompok baru di dalam masyarakat Indonesia, yaitu kelompok yang lebih terdidik dan terpelajar. Kemudian dalam menyikapi kondisi rakyat yang berada dalam keadaan/proses pemiskinan, berdirilah di Jakarta suatu perhimpunan pelajar bernama “Boedi Oetomo”, yang kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Boedi Oetomo selanjutnya diikuti oleh berdirinya kelompok-kelompok lain seperti : Yong Java, lalu disusul dengan berdirinya Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Sunda, Yong Batak, Yong Celebes dan berbagai organisasi kedaerahan lainnya. Bahkan kecenderungan semacam itu terjadi pula di bidang keagamaan seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, PSII, Pemuda Islam, Pemuda Kristen Jawa, serta anak organisasi lainnya di bidang pendidikan, sosial, kepemudaan, maupun kewanitaan. Dengan berdirinya berbagai organisasi perhimpunan pemuda, dan pelajar, baik yang bersifat kedaerahan maupun keagamaan, akhirnya timbul pengakuan umum bahwa “Boedi Oetomo”, ternyata merupakan pemacu bangkitnya kesadaran baru di seluruh kalangan pemuda pelajar pada waktu itu dan sesudahnya. Pengakuan tersebut menetapkan tanggal 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ketika memasuki tahun 1920-an, timbullah kesadaran baru di kalangan
  • 39.
    perhimpunan pelajar bahwauntuk mencapai suatu tujuan yang mulia diperlukan kekompakan dan persatuan di antara mereka. Realisasi kesadaran itu tampak di bidang organisasi, yaitu adanya usaha-usaha untuk melakukan federasi dan integrasi dalam gerakan kepemudaan. Hal itu terjadi pada medio tahun 1926 di Jakarta dengan adanya pertemuan para pengurus perhimpunan yang ada, dengan membentuk Panitia Bersama untuk pertemuan akbar pemuda pelajar Indonesia. Pertemuan itu disebut Kongres Pemuda Indonesia ke I, sebagai langkah integratif awal untuk memecahkan permasalahan nasional yang ada. Langkah tersebut diikuti pula oleh kegiatan Himpunan Indonesia di Negeri Belanda yang mengikuti Kongres anti imperialis di Brussel, Belgia, pada tahun 1927. Berbagai langkah integratif yang dilakukan oleh Panitia Bersama itu, bersepakat untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Pelajar pada bulan Oktober 1928. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda Indonesia ke II yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan menelurkan deklarasi bersama yang dikenal dengan “Sumpah Pemuda”. Tiga butir pengakuan/tekad bersama, dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut ; 1) Kami Putra-Putri Indonesia mengaku bertanah tumpah darah yang SATU, yaitu TANAH Indonesia. 2) Kami Putra-Putri Indonesia mengaku berbangsa yang SATU yaitu BANGSA Indonesia. 3) Kami Putra-Putri Indonesia menjunjung BAHASA PERSATUAN, yaitu BAHASA Indonesia. Dengan demikian, Sumpah Pemuda yang berjiwakan “persatuan” merupakan tonggak sejarah integrasi nasional yang sangat penting, mengandung harapan, tekad, serta semangat untuk mewujudkan persatuan dalam wadah Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda mengandung semangat politik integratif nasional untuk menghadapi kebijaksanaan politik disintegratif penjajahan Belanda. Sumpah Pemuda 1928 merupakan hasil jerih payah para pemuda pelajar Indonesia sendiri dan bebas dari pengaruh atau dukungan apapun dari Pemerintan Belanda. Dengan demikian Sumpah Pemuda telah melahirkan gerakan sosial dan politik baru menuju
  • 40.
    Indonesia merdeka. Peluangemas untuk Indonesia merdeka menemukan momen yang tepat pada saat berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia sejak 13 Agustus 1945 sebagai akibat kekalahan Jepang menghadapi kekuatan Sekutu dalam Perang Dunia ke II. Kevakuman kekuasaan yang terjadi pada medio Agustus 1945 telah dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia yang juga para aktivis Kongres Pemuda 1928 untuk mendesak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak integrasi berikutnya karena Proklamasi itu dilakukan dengan semangat integrasi yang kompak dan utuh guna mewujudkan harapan dan tekad yang terkandung dalam Sumpah Pemuda 1928. Semangat integrasi itu juga berhasil melahirkan kesepakatan bahwa “Pancasila” sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia melalui diskusi/dialog dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perang Kemerdekaan 1945-1949 merupakan batu ujian bagi negara Proklamasi dan semangat integrasi yang mendukungnya dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang dari luar, khususnya pihak Sekutu, Belanda, dan komunis yang semuanya berskala internasional. Keberhasilan bangsa Indonesia mengatasi ancaman-ancaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari tingginya semangat integrasi bangsa pada waktu itu. Sistem Demokrasi Liberal yang dilaksanakan dalam tahun 1950-1959 merupakan kelanjutan dari pengakuan internasional melalui Konferensi Meja Bundar (KMB, 1949) terhadap kekuasaan penuh (de jure) Republik Indonesia atas bekas wilayah Hindia Belanda. Sistem Demokrasi Liberal itu justru telah melahirkan berbagai gejala disintegrasi di berbagai bidang anatara lain : kesukuan, keagamaan, pemerintahan, hubungan pusat-daerah, hubungan pemerintah-Angkatan Perang dan bidang konstitusi, Sistem Demokrasi Liberal telah meracuni semangat integrasi yang dijiwai Pancasila. Bahkan, sistem itu telah melahirkan beberapa pemberontakan dalam negeri. Jalan keluar dari gejala disintegrasi itu adalah kembali ke jalan Pancasila melalui Dekrit 5 Juli 1959, yaitu “Kembali ke UUD 1945”.
  • 41.
    Sistem Demokrasi Terpimpinyang muncul sebagai pelaksanaan dan kelanjutan dari Dekrit 5 Juli 1959, memperkenalkan suatu sistem demokrasi yang seharusnya dipimpin oleh Pancasila. Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk mempersatukan kekuatan yang terpecah-pecah yang terjadi selama periode Sistem Demokrasi Liberal 1950 - 1959. Konsep persatuan yang dipilih adalah konsep Bung Karno 1926, yaitu Nasima/Nasisos (Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme/ Sosialisme) yang kemudian menjadi Nasakom (nasionalisme, agama dan komunisme). Sebelum Nasakom dilaksanakan sebagai konsepsi persatuan, ternyata PKI juga berkepentingan untuk menjadikan Nasakom sebagai strategi politik komunis sendiri. Kenyataan memang menunjukkan bahwa memasuki tahun 1965, PKI berhasil menjadikan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan politik yang kuat dan utuh di Indonesia. Rencana lama PKI untuk mencetuskan revolusi komunis di Indonesia diwujudkan melalui Pemberontakan G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965 yang jika berhasil, tentu mengakibatkan disintgerasi total Indonesia di bawah kekuasaan Komunis. Periode Demokrasi Terpimpin telah di warnai oleh berlangsungnya pertarungan antara kekuatan yang pro Pancasila dan kekuatan pro komunis. Namun, kegagalan pemberontakan G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965 telah mengantarkan kemenangan bagi kekuatan Pancasila. Kemenangan bagi pendukung Pancasila melahirkan Orde Baru, yaitu pemikiran dan kelompok yang tetap membela Pancasila dan bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diharapkan garis politik nasional kembali ke jalan Pancasila sebagai faktor utama integrasi nasional. Pimpinan nasional selama Orde Baru secara terus menerus menyerukan perlunya pembinaan integrasi nasional. Namun, bukan semangat integrasi nasional yang terwujud dalam praksis, tetapi “kekuasaan” untuk melayani kepentingan penguasa beserta kroni- kroninya sebagai faktor yang dominan (monopoli, KKN, feodalisme, birokrasi, dan represi). Timbullah masalah, antara lain kecemburuan, ketidakpuasan, ketidakadilan, konflik sosial, gagasan separatisme di berbagai lapisan masyarakat dan di daerah- daerah. Maka, bangkitlah era reformasi yang penuh efhoria demokrasi, tetapi belum mampu mengatasi hal-hal tersebut khususnya menyangkut kepastian hukum
  • 42.
    walaupun pelaksanaan otonomidaerah sudah berjalan. Terpuruknya semangat integrasi nasional tetap merupakan agenda prioritas tingkat nasional dan daerah untuk perlu dibina dan ditingkatkan lagi. Transformasi penafsiran integrasi nasional, digambarkan seperti ”lidi” bila berdiri sendiri mudah dipatahkan, namun bila dalam ikatan yang kuat, sulit untuk dipatahkan. Demikian pula bangsa Indonesia yang bersatu dalam ikatan NKRI, yang dilandasi falsafah bangsa Pancasila belum menghargai nilai-nilai kearifan lokal yang harmonis dengan nilai-nilai Nasional dan Universal. b. Tantangan Integrasi Nasional. Tantangan integrasi nasional meliputi antara lain : 1) Ketidakadilan 2) Penegakan hukum 3) Eksploitasi 4) Aspirasi masyarakat yang tidak tersalur 5) Kesenjangan sosial 6) KKN 7) Diskriminasi 8) Kemiskinan 9) Keterasingan 8. LATIHAN/PENUGASAN 2/SOAL URAIAN ; a. Bagaimana Belanda/Penjajah menerapkan politik disintegrasinya (devide at impera) ?. b. Bagaimana dapat lahir kelompok semacam Boedi Oetomo – sebagai pemacu persatuan Indonesia sampai dengan Soempah Pemoeda dan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ?. c. Bagaimana Demokrasi Liberal yang belangsung selama 1950 - 1959 justru telah meracuni persatuan Indonesia begitu juga demokrasi terpimpinnya Bung Karno ?. d. Mengapa sejak lahirnya era reformasi semangat disintegrasi justru sangat mengedepan ?. e. Apakah tantangan Integrasi Nasional ?.
  • 43.
    9. PETUNJUK/KUNCI JAWABAN Agardapat menjawab latihan/penugasan di atas, Anda diharapkan menguasai pokok bahasan Tinjauan Singkat Sejarah Integrasi Nasional. Berupayalah untuk menuangkan segala pemahaman yang telah dibaca sebelumnya dalam bentuk esai dengan redaksional sendiri sebelum mengutip mentah-mentah. Akan lebih sempurna jawaban yang Anda buat dengan menambahkan berbagai contoh yang anda peroleh dari referensi atau bacaan lain. Dalam esai atau jawaban ini Anda diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapat yang tentunya argumentatif dan didukung oleh referensi dan nalar logis.
  • 44.
    MODUL 6 10. POKOKBAHASAN : PERANAN NASIONALISME DALAM PROSES INTEGRASI a. Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi. Sebelum membahas tentang nasionalisme lebih jauh, ada baiknya apabila disampaikan beberapa pendapat para pakar bahwa nasionalisme adalah : 1) Sebuah gerakan ideologis untuk memperoleh dan memelihara kemerdekaan dan pemerintahan sendiri dan kemerdekaan atas nama segolongan orang yang secara sungguh ingin membentuk ”bangsa” secara aktual (Anthony D Smith). 2) Sebuah kekuatan penyatu atau homogenizing force (Ernest Gellner). 3) Sebuah artefak atau an imangined political community (Benedict Anderson). 4) Sebuah alam pikiran atau a state of mind (Hans Kohn). Secara umum disampaikan bahwa proses integrasi nasional perlu didukung oleh ideologi nasionalisme. Oleh karena itu, dalam suatu bangsa yang masyarakatnya secara sosiokultural majemuk (seperti Indonesia), ideologi nasionalisme perlu memberikan jawaban ideologis serta arahan terhadap strategi yang akan dianut dalam integrasi nasional. Nasionalisme merupakan suatu ideologi yang memiliki kekuatan pengaruh untuk menggerakkan. Hal itu merupakan perasaan menjadi bagian dari sesuatu dan berfungsi membangun perasaan bagi satu komunitas nasional. Jika mengkaji topik nasionalisme, amatlah kompleks dan tentu dapat didekati dari berbagai aspek, sudut pandang, referensi serta tingkat kepakaran masing- masing. Pada berbagai kesempatan ada saja orang bertanya atau mempermasalahkan : “Bagaimanakah nasib nasionalisme Indonesia (yang lahir dari konteks kolonialisme dan imperialisme) dalam menghadapi prospek era kesejagatan (globalisasi) dewasa ini? Apakah kadar nasionalisme kita akan terus meluntur dan kemudian lenyap sebagai suatu eksistensi” ?.
  • 45.
    Nasionalisme terdiri ataskata-kata “nation” dan “isme”. Secara umum “nation” berarti suatu masyarakat manusia yang memiliki wilayah, bahasa, kebudayaan dan masa lalu yang sama serta mempunyai cita-cita yang sama pula sedangkan “isme” berarti ”faham”. Bagi Indonesia, nasionalisme adalah (counter) ideologi terhadap kolonialisme, konservatisme serta statusquoisme kolonalisme. Maka tidaklah heran apabila pada awalnya nasionalisme Indonesia sering bersifat radikalistik bahkan revolusioner. Oleh karena itu, “nasionalisme Indonesia” sulit dipahami tanpa pendalaman dan pembekalan pengetahuan tentang latar belakang sejarah kolonialisme di bumi Nusantara. Sesungguhnya embrio nasionalisme telah tumbuh sejak kelahiran Boedi Oetomo pada tahun 1908, sedangkan Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928 merupakan prinsip-prinsip dasar dari nasionalisme. Kemudian cita-cita nasionalisme tersebut semakin terkristalisasi dalam cita-cita tunggal yang lebih kongkret, yaitu menuju Indonesia merdeka. Puncak dari proses kristalisasi itu adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang esensinya dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Secara defacto dan dejure telah lahir satu negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2) Telah lahir pula satu bangsa baru bangsa Indonesia. 3) Lahir juga ideologi negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945. 4) Kalau demikian, apa sesungguhnya inti pengertian tentang nasionalisme menurut persepsi Indonesia seperti yang digariskan oleh founding fathers kita ? 5) Nasionalisme adalah suatu faham, suatu ideologi, suatu isme yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap anggota bangsa merupakan bagian dari suatu bangsa yang besar, yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya. 6) Setiap anggota bangsa perlu menyadari bahwa ia harus memiliki rasa tanggungjawab sebagai bagian dari satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Iapun harus menyadari bahwa bangsa yang merdeka memiliki
  • 46.
    harga diri, martabat,kedudukan dan tanggungjawab terhadap masa depan bangsanya. 7) Setiap saat semua warga negara harus siap membela kepentingan bangsa dan negaranya, serta siap pula berkorban demi kelangsungan hidup, keutuhan dan kebesaran perjuangan bangsanya. 8) Nasionalisme adalah jiwa dan semangat, untuk mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia agar tidak terjajah secara politik, ekonomi, budaya bahkan militer. Jadi, sebenarnya cikal bakal nasionalisme atau katakanlah jiwa yang terdalam dari nasionalisme adalah pembebasan dan pemerdekaan dari suatu penindasan. Namun, realitas sejarah mencatat, nasionalisme Indonesia selalu mengalami pasang surut serta tiada henti menghadapi berbagai tantangan dan ancaman (bahkan interpretasi), baik pada era Soekarno, era Soeharto, Habibie, Gus Dur maupun di era Megawati. Contoh : Pada era Orde Lama pemerintahan Presiden Soekarno (Bung Karno) nasionalisme di jadikan sebagai ideologi bangsa untuk proyek Nation Building dan Charackter Building. Pada era Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto, menurut banyak pengamat nasionalisme sekadar dijadikan peralatan politik untuk merawat, memperbaiki, memaksimalkan penampilan mesin politik Orba. Jika menghadapi dinamika kesejagatan (globalisasi) dewasa ini tentu ulasan tentang nasionalisme tidak terlepas dari pendekatan struktur dan dinamika global, eksistensi bangsa, dan situasi khusus yang berkembang di Indonesia. Gagasan Giddens, misalnya, menepis pesimisme atau impian berakhirnya era nasionalisme. Ada juga yang menggambarkan negara bangsa dan nasionalisme Indonesia dewasa ini terjepit di antara dua kekuatan besar, yaitu globalisasi dan etnik nasionalisme. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme, yaitu munculnya nasionalisme kapital yang berorientasi kepada pasar. Padahal pasar global dikuasai oleh negara-negara industri besar.
  • 47.
    Timbul pertanyaan, yaituapakah makna nasionalisme harus takluk kepada kekuatan pasar bebas dunia ?. Oleh karena itu, harus selalu waspada karena globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah bentuk neokapitalisme transnasional atau imperialisme komtemprorer dan tirani globalisasi yang selalu berusaha mengintervensi kebijakan dan kedaulatan nasional. Akan tetapi, apa pun dahsyatnya gelombang globalisasi yang menerpa Indonesia, ternyata kita tetap teguh karena memiliki salah satu kekuatan nasional yaitu landasan sejarah bangsa. Dari proses “perjuangan sejarah” bangsa yang panjang, telah terbentuk kesadaran ikatan geopolitis yang satu, ingatan kolektif tentang peristiwa-peristiwa simbolik utama, perasaan kesamaan nasib, identitas bangsa yang telah menumbuhkan kesatuan perasaan subyektif dan penilaian. Nasionalisme kita telah membuktikan validitasnya dan akan tetap eksis sekalipun dalam bentuk ekspresi dan identitas yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis. Inilah merupakan kelemahan utama dari kebudayaan global menghadapi kohesi integrasi nasional kita. Dengan demikian, betapa pun upaya-upaya penetrasi global ke dalam aspek kehidupan negara dan bangsa, nasionalisme yang telah dirintis oleh founding fathers dan founding mathers serta inteligensia kita akan tetap bisa bertahan. Selain itu, kekuatan unifikasi global juga terbatas, tetapi dengan catatan bahwa sejarah etnisitas Indonesia menuntut adanya kewajiban menumbuhkan kesamaan serta keadilan dalam kehidupan keluarga besar bangsa Nusantara ini. Karena apabila kewajiban ini terabaikan, gairah otonomi daerah misalnya, seringkali tidak dapat dibedakan dengan gairah etnisistas berupa kebangkitan politik etnis yang mengarah kepada pemerintahan lokal yang berwatak etnis. Hal itu tentu akan menggoyahkan integrasi nasional. b. Etno Nasionalism dan Bentuk nasionalisme lainnya. Gejala etnonasionalisme adalah etnis di tingkat lokal yang cenderung menyadari keberadaannya sebagai “yang harus berkuasa di daerahnya sendiri”, sehingga orang dari etnis lain dianggap sebagai pihak yang harus disubordinasi secara politis dan ekonomis. Kondisi seperti ini sangat merugikan eksistensi negara bangsa, karena akan dapat meringkihkan kondisi integrasi nasional.
  • 48.
    Distorsi dan krisislain terhadap nasionalisme terefleksi juga dalam berbagai konflik sosial dan ancaman separatisme. Sesungguhnya, Sumpah Pemuda dan Proklamasi 17 Agustus 1945 mengandung missi agar kepemimpinan bangsa mampu mengimplementasikan “semangat nasionalisme/semangat kebangsaan” ke dalam praksis penyelenggaraan negara sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Apabila lalai mengimplementasikan semangat nasionalisme ke dalam “praksis” kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan keamanan, maka penyelenggaraan negara akan menjadi lumpuh dan solidaritas bangsa menjadi rapuh. Ketidakberhasilan menanamkan rasa nasionalisme ke dalam praksis penyelenggaraan negara pasti akan membuka peluang munculnya kecemburuan, ketidakpuasan, konflik sosial, politik identitas, KKN, gagasan separatisme, dan sebagainya. Jadi, dapat dipastikan bahwa suara-suara dan gagasan-gagasan separatisme daerah, sesungguhnya mengandung makna dan jeritan daerah yang mendambakan keadilan dalam praksis kehidupan bernegara yang perlu disikapi secara kritis, dipahami serta diperbaiki. Selain itu, menurut sejumlah pakar pada akhir abad ke-20 dunia ditandai dengan bangkitnya nasionalisme baru yang cenderung primitif, internal agresif, tidak toleran bahkan chauvinistic karena berdasarkan pada etnisitas dan nasionalisme yang sempit. Kemunculan nasionalisme yang chauvinistic dan fasis ini merupakan perpaduan dari sentimen etnisitas, serta sentimen agama. Sebagai contoh, kasus kebiadaban nasionalisme sempit etnis Serbia terhadap etnis Bosnia. Lalu bagaimana sikap Indonesia ?, Indonesia menentang kebiadaban nasionalisme sempit tersebut diatas. Semangat nasionalisme harus dikembalikan kepada yang memilikinya, yaitu masyarakat Indonesia, khususnya kepemimpinan nasionalnya agar segera mewujudkan good governance dan clean government demi mempercepat terealisasinya civil society yang mengimplementasikan semangat nasionalisme dalam praksis kenegaraan.
  • 49.
    Pembangunan, kehidupan politik,dan demokrasi tidak lagi didasarkan pada fanatisme, tetapi perlu dibangun berdasarkan rasionalitas pemikiran yang objektif, kritis serta konseptual, yang dikembangkan dengan budaya dialog, dan dialog antar budaya sesama anak bangsa untuk menyongsong kehidupan masa depan yang lebih beradab, lebih sejahtera dan aman serta tentram dalam bingkai NKRI dari Sabang sampai Merauke berdasarkan Pancasila. Hendaknya kita kembali kepada nasionalisme Pancasila, nasionalisme patriotisme yang positif monoteistis-religius, humanis, demokrasi kerakyatan, berkeadilan bagi semua etnik bangsa tidak picik dan fanatik, tetapi berwawasan global serta mengerti akan tantangan zaman era globalisasi. Dari penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan nasionalisme sangat penting dalam proses integrasi nasional. 11. LATIHAN/ PENUGASAN 3/ SOAL URAIAN ; a. Apakah yang anda ketahui tentang Nasionalisme Indonesia dan ancaman disintegrasi ?. b. Apakah yang Anda ketahui tentang etnonasionalisme dan bentuk nasionalisme lainnya ?. 12. PETUNJUK/KUNCI JAWABAN Agar dapat menjawab latihan/penugasan di atas, anda diharapkan menguasai pokok bahasan Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi. Berupayalah untuk menuangkan segala pemahaman yang telah dibaca sebelumnya dalam bentuk esai dengan redaksional sendiri sebelum mengutip mentah-mentah. Akan lebih sempurna jawaban yang Anda buat dengan menambahkan berbagai contoh yang anda peroleh dari referensi atau bacaan lain. Dalam esai atau jawaban ini anda diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat- pendapat yang tentunya argumentatif dan didukung oleh referensi dan nalar logis.
  • 50.
    MODUL 7 13. POKOKBAHASAN : LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PRIORITAS KEBIJAKAN SERTA STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL. a. Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang dan Kendalanya. Sesungguhnya pembinaan integrasi nasional bangsa Indonesia sudah dilakukan sejak awal pembentukan NKRI dengan menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian Presiden RI I (pertama) Bung Karno mencanangkan Pancasila sebagai dasar dalam pelaksanaan “Character and Nation Building” dalam rangka pembinaan integrasi bangsa, karena Bung Karno sangat memahami dan menyadari heterogenitas negara dan bangsa Indonesia. Di samping faktor-faktor alamiah seperti diuraikan di atas, pembinaan integrasi bangsa juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Proses integrasi nasional bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini masih mengalami pasang surut. Potensi ancaman terbesar terhadap bangsa (nation) sebagai suatu komunitas politik modern adalah apabila terjadi disintegrasi nasional oleh melemahnya ikatan kejiwaan bangsa (collective memory) dan terjadinya pembusukan politik di kalangan elite dalam wujud tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara dan menurunnya legitimasi elite bangsa. Apabila aspirasi dan kepentingan serta rasa keadilan massa/rakyat dilanggar secara sewenang-wenang oleh kaum elite, maka hal itu merupakan motif terkuat munculnya perlawanan massa/rakyat terhadap elite. Hal itu merupakan “kerawanan” bagi proses pemantapan integrasi nasional bangsa Indonesia. Dalam membangun, membina, dan memantapkan proses integrasi nasional, media massa memiliki peran yang sangat besar sebagai jembatan yang memperkecil perbedaan-perbedaan yang muncul di kalangan masyarakat dalam hubungannya dengan para pengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam proses membangun integrasi nasional bangsa Indonesia, diharapkan media massa mampu bertindak sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial yang di maksud adalah sebagai pengamat lingkungan terhadap jalannya interaksi sosial, baik antara sesama masyarakat,
  • 51.
    maupun atas jalannyasuatu pemerintahan. Media massa diharapkan tidak menempatkan dirinya pada salah satu pihak, tetapi harus Independen dan seimbang dalam menyampaikan pemberitaan, sehingga akan sangat membantu dalam proses demokratisasi. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam konteks fungsi sosial, media massa memiliki kemampuan untuk memperluas wawasan khalayaknya. Oleh karenanya, di sini fungsi mendidiknya lebih menonjol, namun apabila media massa berlebihan dalam menyampaikan informasinya, maka dampaknya bisa menjadi berbalik. Salah satu fungsi mendidik yang dominan adalah mampu berfungsi mengutamakan mana yang penting dan mana yang tidak, oleh karena itu, kemampuan media massa sebagai jembatan integrasi bangsa sangatlah besar. Dalam kampanye-kampanye politik, media massa paling sering digunakan sebagai alat pemersatu. Demikian juga media massa mampu digunakan untuk menaikkan atau membangkitkan aspirasi masyarakat untuk lebih mengutamakan semangat persatuan dari pada perpecahan. Kemampuan media massa untuk membangkitkan semangat persatuan pada umumnya lebih banyak dijumpai di negara-negara berkembang dari pada di negara- negara yang sudah maju. Hal itu disebabkan oleh masalah yang dihadapi sebagian besar negara-negara tersebut adalah melaksanakan pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pembangunan politik dimana kedua- duanya saling menunjang. Pada kenyataannya dalam konteks integrasi bangsa, media massa lebih banyak dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu dengan penguasaan media yang bersangkutan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kesadaran pihak media massa sendiri sebagai jembatan integrasi bangsa harus sudah memiliki niat baik untuk membantu tanpa keterpaksaan. Faktor itu akan sangat menentukan karena pada umumnya apa yang disampaikan oleh media massa akan dipercaya oleh khalayak dan bahkan apa yang menjadi agenda media massa juga akan menjadi agenda publiknya. Apabila di dalam masyarakat muncul saling-silang pendapat, media massa akan mampu menampungnya sebagai sarana pengungkapan aspirasi sosial masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi. Bahkan, dalam hal-hal
  • 52.
    tertentu media massamampu memberi masukan dalam proses komunikasi interpersonal. Konflik sosial yang memancing disintegrasi bangsa, dapat diselesaikan melalui media massa. Namun sebaliknya, media massa dapat juga digunakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu untuk merusak integrasi bangsa. Seringnya munculnya masalah-masalah konflik di media massa, dapat disebabkan karena analisis cara penyampaian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, baik mengenai objek berita, maupun sudut pandang kritisnya tentang peristiwa yang ditampilkan. Apabila sudut pandang dan analisisnya sangat berbeda, maka akan mampu mengundang konflik, dan konflik yang berlebihan di media massa berpotensi merusak integrasi bangsa. Oleh karena itu, peran media massa sebagai sarana efektif untuk membentuk opini integrasi bangsa secara demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan berlanjut harus dipelihara. Dalam rangka pembinaan integrasi nasional bangsa Indonesia masa kini dan masa yang akan datang, perlu diidentifikasi faktor-faktor berpengaruh dalam negeri dan luar negeri berupa kendala dan peluangnya. 1) Kendala. Dalam era reformasi saat ini, muncul kembali ideologi non-Pancasila, antara lain, ideologi agama, ideologi liberalis, kapitalis, dan individualis.1 Salah satu tujuan reformasi nasional adalah demokratisasi, namun yang terjadi adalah kebebasan untuk mencapai kepentingan pribadi, kelompok organisasi, dan daerahnya sendiri dengan segala cara, yang diwarnai oleh primordialisme dan feodalisme dengan mengabaikan kepentingan nasional. Perkembangan perekonomian Indonesia sampai dengan saat ini belum pulih betul, sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya atau memindahkan perusahaannya ke luar negeri. Banyak konglomerat Indonesia yang bermasalah, melarikan modalnya ke luar negeri, sedangkan investor 1 Wacana untuk mencari ideology alternatif sebenarnya sudah muncul dalam polemik masyarakat, dalam menyikapi berakhirnya perang dingin. Maksum (Ed), 1994, Mencari Ideologi Alternatif, Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad ke-21
  • 53.
    baru masih menunggusituasi politik dan keamanan yang stabil. Utang atau bantuan luar negeri masih merupakan keperluan dan sekaligus beban bagi generasi yang akan datang. Akibat jumlah pengganguran dan penduduk miskin meningkat, terjadilah kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar, sehingga mengundang peningkatan tindakan kriminalitas. Rasa kebangsaan dan persatuan bangsa semakin merosot, kelompok- kelompok primordial tumbuh dengan subur dan KKN terus merajalela. Konflik atau bentrokan antar kelompok masih terjadi di beberapa daerah. Separatisme dan konflik bersenjata masih berlangsung di Irian Jaya dan penegakan hukum masih lemah sehingga belum memberikan dampak yang positif. Kemampuan operasional TNI memerlukan dukungan alat peralatan yang memadai, dan dukungan logistik, serta masih dibayang- bayangi trauma pelanggaran hak asasi manusia. 2) Peluang. Pancasila masih ditetapkan oleh MPR No.18 Tahun 1988 tentang penghapusan P4 sebagai dasar negara dan ideologi nasional, yang berarti merupakan perintah kepada para penyelenggara negara untuk mengamalkan Pancasila dalam mengatur kehidupan nasional guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.2 Dengan demikian masih terbuka peluang untuk memantapkan integrasi nasional bangsa Indonesia, hal ini ditandai dengan beberapa indikasi sebagai berikut : a) Potensi kekayaan alam Indonesia yang masih cukup besar dan beraneka ragamnya wilayah kepulauan yang luas serta posisi geografis yang strategis merupakan modal dasar pembangunan nasional. 2 Dalam rangka memperingati Hari lahir Pancasila, Presiden SBY kembali mengingatkan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara. Lihat Yudhoyono.Susilo Bambang,DR.H, 2006 Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila, Jakarta Convention Center, 1 Juni 2006
  • 54.
    b) Potensi kekayaanalam Indonesia masih cukup besar dan beraneka ragam, wilayah kepulauan yang luas serta posisi geografis yang strategis merupakan modal dasar pembangunan nasional. c) Potensi sumber daya manusia Indonesia dalam sistem ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan peluang perdagangan bebas diharapkan berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata. d) Sistem pendidikan nasional yang telah ada merupakan peluang untuk memantapkan kembali kesadaran berbangsa Indonesia dalam wadah NKRI. 3 e) “Character and Nation Building” yang telah dirintis oleh Bung Karno merupakan peluang untuk digalakkan kembali. f) TNI dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajuritnya, Polri dengan Tri Bratanya, PNS dengan Panca Prasetyanya, tetap memiliki tekad dan semangat juang untuk menciptakan keamanan dan menegakkan kedaulatan NKRI. Warga bangsa yang memilki jiwa patriot dan kesetiaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila merupakan potensi untuk dibina menjadi kekuatan dalam mengatasi gerakan dan pemberontakan bersenjata kaum separatis. g) Bahasa nasional bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu mendapat perhatian dan perlakuan yang semestinya. Bahasa daerah dan bahasa asing tidak boleh menjadi faktor penggangu integrasi nasional h) Budaya Indonesia melalui Pengembangan budaya nasional di samping budaya daerah, akan menanamkan dan mengembangkan rasa kesatuan dan kebersamaan sebagai bangsa sekalipun majemuk, tetap terikat dalam kesatuan ke indonesiaan. b. Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. 3 UU SisDikNas No 2 Tahun 2003 masih menyimpan kelemahan, karena dalam UU ini belum dicantumkan tentang Pendidikan Pancasila.
  • 55.
    Mengapa integrasi BangsaIndonesia perlu secara terus menerus dipupuk dan dibina dari generasi ke generasi ?. Jawabannya adalah karena adanya faktor-faktor dominan yang secara alamiah melekat pada bangsa Indonesia seperti yang sudah dijelaskan pada awal tulisan ini. Karena sangat kompleksnya masalah integrasi nasional, maka perlu dipilih prioritas yang tepat untuk menentukan kebijakan dan strategi pembinaannya, yang akan dicapai dengan sasaran jangka pendek dan jangka panjang ; 1) Jangka Pendek : a) Tegaknya kedaulatan NKRI di Irian Jaya. b) Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. c) Tegaknya hukum dan pemberantasan KKN. d) Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang makin merata. e) Mulai tertatanya kehidupan politik yang demokratis dan keterbukaan berlandaskan Pancasila. f) Pemanfaatan peranan pers ditingkat nasional dan daerah untuk menghindari disintegrasi nasional. 2) Jangka Panjang : a) Mantapnya integrasi bangsa melalui sistem pendidikan nasional dalam arti luas. b) Mantapnya kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan. c) Tertatanya kehidupan politik yang demokratis berlandaskan Pancasila. d) Terpeliharanya penegakan hukum dan disiplin nasional. e) Terpeliharnya keamanan dan ketertiban masyarakat. f) Terpeliharanya kedaulatan NKRI di seluruh wilayah Nusantara. g) Pembinaan dan penggunaan bahasa nasional Indonesia yang baik di setiap strata nasional. h) Pelurusan sejarah nasional yang benar. i) Tertatanya budaya, basis sosial, struktur, sistem rekrutmen dan rotasi para elite, proses pengambilan keputusan, pola komunikasi politik serta distribusi pendapatan dari aktor-aktor politik.
  • 56.
    j) Kebijakan dansistem pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. k) Tertatanya kehidupan harmonis dan adil diantara komunitas primordial-etnis, masyarakat adat dan kelompok minoritas. l) Terciptanya media massa yang demokratis, transparan, kritis serta mendukung integrasi nasional secara berlanjut. m) Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut perlu didukung kepemimpinan nasional serta para elite nasional yang memiliki integritas moral yang tinggi serta dapat diandalkan, kualitas SDM dengan jiwa nasionalisme/patriotisme, juga berfungsinya institusi kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan secara sinergik guna mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang luas secara berkeadilan. 14. LATIHAN/PENUGASAN 4/SOAL URAIAN ; a. Apakah pengaruh lingkungan strategis bagi upaya pembinaan Integrasi nasional, baik peluang dan kendalanya ?. b. Apakah prioritas kebijakan dan strategi pembinaan integrasi nasional ?. 15. PETUNJUK/KUNCI JAWABAN Agar dapat menjawab latihan/penugasan di atas, Anda diharapkan menguasai pokok bahasan diatas menyangkut Peranan Nasionalisme dalam Proses Integrasi. Berupayalah untuk menuangkan segala pemahaman yang telah dibaca sebelumnya dalam bentuk esai dengan redaksional sendiri sebelum mengutip mentah-mentah. Akan lebih sempurna jawaban yang Anda buat dengan menambahkan berbagai contoh yang Anda peroleh dari referensi atau bacaan lain. Dalam esai atau jawaban ini Anda diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapat yang tentunya argumentatif dan didukung oleh referensi maupun nalar logis. DAFTAR BACAAN 16. BACAAN WAJIB UTAMA - Integrasi Nasional, Naskah Lembaga, LEMHANNAS RI, 2006-10-22
  • 57.
    17. BACAAN WAJIBPENDUKUNG ; a. GHALIA INDONESIA , Teori, Masalah dan Strategi. b. SELO SOEMARDJAN, Menuju Tata Indonesia Baru. c. DR. TAUFIK ABDULLAH, Nasionalisme. d. DR. SOERJANTO POESPOWARDOJO, Integrasi. e. MAYJEN TNI (PURN) BUDISANTOSO.S, SE, Integrasi Bangsa. f. BRIGJEN TNI (PURN) DR. SAAFRUDDIN BAHAR, Integrasi Nasional. g. BRIGJEN TNI (PURN) ALEX DINUTH, Mewaspadai Disintegrasi Nasional. 18. BACAAN DIANJURKAN ; A. YUDHOYONO SUSILO BAMBANG, DR. H, 2006, Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila, JAKARTA CONVENTION CENTER, 1 JUNI 2006 B. MAKSUM (ED), 1994, Mencari Ideologi Alternatif, Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad ke - 21 C. Ketahanan Nasional, LEMHANNAS RI. D. Wawasan Nusantara, LEMHANNAS RI.
  • 58.
    LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA NASKAH LEMBAGA BIDANG STUDI/MATERI POKOK KEWASPADAAN NASIONAL SUB. B.S INTEGRASI NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LII TAHUN 2014
  • 59.
    KATA PENGANTAR Integrasi nasionaladalah proses dinamis yang menyatukan rakyat, wilayah serta pemerintah sebagai komponen-komponen fungsional dari komunitas politik nasional sedemikian rupa sehingga cukup andal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Namun proses integrasi nasional tersebut memakan waktu yang lama serta perlu dibina secara terus menerus. Konsepsi nation atau bangsa Indonesia melekat pada asas bahwa sekalipun bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam kemajemukan, baik suku bangsa, agama, adat istiadat, asal-usul/keturunan maupun golongan dan lain-lain, tetapi semuanya terikat didalam satu ke Indonesiaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang sangat tepat untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Dalam bangsa yang pluralistik ini perlu dikembangkan dan disebarluaskan unsur-unsur yang bersifat integratif (menyatukan). Sedangkan unsur-unsur yang bersifat disintegratif haruslah dihilangkan atau setidak-tidaknya dijauhkan. Tulisan atau Naskah Lembaga tentang integrasi nasional ini merupakan pancingan awal atau acuan bagi pembaca untuk lebih mendalaminya dalam diskusi-diskusi pendalaman tentang integrasi nasional, dalam berbagai forum termasuk pada kursus atau pendidikan di Lemhannas. Khususnya tentang masalah etnik dalam proses integrasi nasional, walaupun tidak dibahas secara mendalam dalam naskah ini tentu tidak membatasi para pembaca untuk mendiskusikannya kembali dalam forum-forum tertentu lainnya, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Hal tersebut menyangkut berbagai kasus konflik etnik di daerah-daerah yang mengarah kepada disintegrasi nasional. Selain itu adanya gejala dominasi “etnis daerah” di daerah-daerah otonomi perlu mendapat perhatian kita. Bagi Peserta PPSA/PPRA, Naskah ini sangat berguna untuk pembelajaran program off campus, sebelum lebih banyak mendiskusikannya pada program in campus. Jakarta, Januari 2014. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI KELOMPOK KERJA BS. KEWASPADAAN NASIONAL
  • 60.
    DAFTAR ISI KATA PENGANTARi DAFTAR ISI ii BAB - I PENDAHULUAN BAB - II KONSEP NASION DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL BAB - III TINJAUAN SINGKAT SEJARAH INTEGRASI NASIONAL BAB - IV PERANAN NASIONALISME DALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL BAB - V LINGKUNGAN STRATEGIS PRIORITAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL DAFTAR PUSTAKA iii
  • 61.
    BAB I PENDAHULUAN 1. Umum KetikaSoekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sesungguhnya Indonesia yang dicita-citakan belum terwujud atau terintegrasi secara utuh. Proklamasi baru merupakan langkah awal menjadi Indonesia meskipun perjalanan menuju tujuan itu sudah dirintis sejak pergerakan Boedi Oetomo tahun 1908. Oleh karena itu, Integrasi Nasional harus dicermati secara kritis, konteksional, dan proporsional karena hal-hal sebagai berikut ; a. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, ras, agama, dan golongan. b. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang luas terdiri lebih kurang 17.508 (Pusurta ABRI 1987) pulau-pulau besar dan kecil dengan infrastruktur, perhubungan dan telekomunikasi yang belum memadai. c. Pemahaman masyarakat/rakyat tentang ke Indonesiaan dan terbentuknya bangsa Indonesia relatif kurang. d. Kedudukan dan posisi strategis Indonesia dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan asing yang dapat merugikan bangsa dan negara. Integrasi nasional merupakan kebutuhan mutlak bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan tidak akan menghilangkan kemajemukannya. Hal penting yang harus diupayakan bersama dengan rasa tanggung jawab yang sebesar- besarnya, adalah bagaimana mengupayakan kemajemukan itu menjadi suatu kekuatan yang menyegarkan bagi bangsa Indonesia dan bukan menjadi unsur-unsur yang mencerai- beraikan Indonesia. Perlu disadari bahwa integrasi nasional merupakan masalah yang strategis dan kompleks. Konsepsi integrasi nasional sangat terkait dengan konsepsi negara nasional dan nation. Negara nasional adalah suatu negara yang didasarkan pada ideologi nasionalisme,
  • 62.
    yang menghendaki adanyasuatu wilayah nasional sebagai tanah air dan didukung oleh bangsa (nation) yang utuh. Sedangkan bangsa (nation) adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara suatu negara nasional, yang walaupun berbeda-beda latar belakang ras, etnik, agama dan golongan satu sama lain, tetapi mempunyai kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah payung negara nasional. Oleh karena itu, suatu negara nasional, bangsa, serta integrasi nasional bertumpu pada suatu tali halus batiniah yang mengikat seluruh unsur negara, yaitu adanya kehendak yang kuat untuk bersatu. Berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang sudah ada sebelum adanya bangsa dan negara nasional, harus sudah merasakan adanya kehendak yang kuat untuk bersatu yang timbul dari kontrak dan komunikasi yang lama. Secara kronologis, bangsa (nation) harus ada terlebih dahulu sebelum adanya negara bangsa (the nation state). Hal itu berarti bahwa status kewarganegaraan secara yuridis formal saja tidak dengan sendirinya menjadikan sekelompok orang yang menjadi bagian dari suatu bangsa (nation) karena harus melalui proses membatinkan negara ke dalam jiwa. Oleh karena itu, negara Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terdiri atas multietnik sebagai suatu negara nasional dan suatu bangsa pendukung, mau tidak mau harus memberlakukan transfer of loyality dari berbagai kelompok etnik tersebut kepada negara nasional atau nation yang baru. Proses transformasi yang dinamakan nation building tersebut merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan berjangka waktu yang lama. Dikatakan demikian Karena kesetiaan pra nasional tidak mungkin berubah secara sekejap dan memang, semangat nasionalisme lebih mudah ditanamkan kepada generasi muda dari pada kepada generasi yang lebih tua dalam tatanan pra nasional. Proses menyatukan berbagai etnik untuk menjadi anggota warga baru, yaitu warga negara Republik Indonesia, tidak selalu mulus. Problem yang melekat adalah problem pembentukan bangsa (nation) baru itu sendiri yang lebih dikenal sebagai nation building and character building atau problem/masalah integrasi nasional yang perlu pembinaan secara terus menerus. Konsepsi bangsa (nation) atau bangsa Indonesia melekat pada asas persatuan dan kesatuan bangsa, artinya walaupun terdiri atas berbagai suku, agama, adat istiadat, asal- usul/keturunan, golongan dan lain-lain, semua itu terikat di dalam satu ke Indonesiaan.
  • 63.
    Dengan demikian sangattepat dan memadai semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Konsepsi bangsa (nation) seperti itulah yang sesungguhnya dipersembahkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers dan founding mothers) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  • 64.
    BAB II KONSEPSI BANGSA(NATION) DAN WUJUD INTEGRASI NASIONAL 2. Konsepsi Bangsa (Nation). Sesungguhnya Indonesia merupakan suatu keajaiban politik dalam dunia modern karena : a. Masyarakatnya sangat majemuk. b. Mempunyai jumlah penduduk yang nomor 4 (empat) di dunia, memiliki lebih kurang 1.072 etnik, dan memiliki lebih kurang 17.508 pulau besar dan kecil. c. Penduduknya berbicara dalam ratusan dialek. d. Terdapat 6 besar agama dunia. e. Memilih bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Konsepsi “bangsa” (nation) dan konsepsi “negara bangsa” (nation state) merupakan suatu produk sejarah modern. Para pemimpin/pendiri gerakan kebangsaan Indonesia (founding fathers dan founding mothers) menggunakan konsepsi bangsa (nation) dari Ernest Renan, Otto Bauer, dan Hogopian sebagai dasar perjuangan mereka. a. Esensi teori Ernest Renan tentang bangsa adalah sebagai berikut : 1) Satu bangsa adalah suatu jiwa dan suatu asas kerohanian 2) Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar (une nation est un grand solidarite) 3) Satu bangsa tidak memerlukan : a) Persatuan Bahasa b) Persatuan Agama c) Persatuan Turunan 4) Suatu keinginan untuk hidup bersama baik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang (le de’sir d’^etre ensemble)
  • 65.
    b. Esensi teoriOtto Bauer tentang bangsa adalah sebagai berikut : Bangsa adalah satu persamaan, suatu persatuan karakter dan watak, yang tumbuh dan lahir karena persatuan pengalaman (eine nation ist lene aus schicksal gemeinschaft erwachsene charackter gemeinschaft). c. Esensi teori Hogopian tentang bangsa adalah sebagai berikut : Bangsa (nation) :“A group of people who identify each other. The resultant we feeling separates them from others, who may or may not have a we feeling of their own“. Apabila definisi tentang bangsa dari Ernest Renan diteliti ternyata sejalan dengan teori Otto Bauer dan Hogopian, yaitu suatu bangsa tidak perlu harus ada persamaan dalam : a. bahasa b. agama c. keturunan d. warna kulit e. budaya, dan sebagainya Kemudian, Soekarno melengkapinya lagi dengan catatan bahwa bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya kehendak untuk hidup bersama (dari Ernest Renan), ia punya karakter persatuan (dari Otto Bauer dan Hogopian), tetapi yang berdiam di atas satu wIlayah geopolitik yang nyata sebagai satu persatuan. Menurut Bung Karno, geopolitik ialah hubungan antara letak tanah dan air dengan rasa dan kehidupan politiknya. Dari pendapat para ahli/pakar tersebut, para founding fathers/founding mathers membuat rumusan konsepsi bangsa (Nation) sebagai berikut : Bangsa (Nation) adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara, yang walaupun berbeda latar belakang ras, etnik, agama, budaya, golongan satu sama lain, tetapi punya kehendak yang kuat untuk bersatu dibawah payung negara nasional dan di dalam suatu wilayah yang jelas batas-batasnya. Integrasi nasional tidak mungkin terwujud sendiri, tetapi hanya akan terwujud atau diwujudkan melalui upaya berlanjut, yaitu integrasi setiap komponen negara dan integrasi antar komponen negara.
  • 66.
    Bangsa tumbuh dandibentuk secara sadar dan bertahap sebagai komunitas politik modern yang memayungi berbagai komunitas primordial, dengan tujuan sebagai sarana dan wahana kolektif untuk mewujudkan masa depan bersama baik dalam bidang kesejahteraan maupun bidang keamanan. Selain itu, pengalaman sejarah yang sama sebagai collective memory memperkuat kebangsaan tersebut. Bangsa adalah landasan sosiopsikologi, landasan sosiokultural serta landasan sosiopolitik yang diperlukan untuk terbentuknya negara nasional. Sebaliknya, negara nasional merupakan subjek utama hukum internasional yang ideal bagi eksistensi bangsa. Satu bangsa akan sengsara tanpa negara dan satu negara akan labil tanpa dukungan bangsa. 3. Wujud Integrasi Nasional Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Edisi ke III, cetakan ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, Tahun 2002), Integrasi adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sedangkan pengertian universal (http://en.wikipedia.org/wiki/integration), menguraikan bahwa integrasi ”is process of combining or accumulating”. Pada masa lalu, Integrasi Nasional ditafsirkan sebagai kombinasi dan akumulasi unsur terkait yang melebur, menjadi Kesatuan Nasional yang digambarkan menyatu seperti ”sambal”. Namun, di era Reformasi dan desentralisasi, penafsiran integrasi nasional lebih menghargai nilai-nilai kearifan lokal dan nilai kekhasan daerah dalam bingkai NKRI dengan sesanti “Bhinneka Tunggal Ika“ yang dilandasi falsafah Pancasila. Hal tersebut digambarkan seperti batang lidi; bila satu batang mudah dipatahkan namun bila berhimpun dalam satu ikatan yang kokoh kuat akan sulit dipatahkan. Indikasi telah tertanamnya integrasi nasional dapat dilihat dari adanya hal-hal sebagai berikut : a. Terwujudnya rasa aman dan kondisi minimal keamanan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagai tujuan pembentukan negara dan pemerintahan. b. Berfungsinya secara terpadu institusi-institusi kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
  • 67.
    c. Terpeliharanya komunikasidan solidaritas kebangsaan diantara berbagai golongan yang ada dalam masyarakat. d. Kemampuan bangsa memanfaatkan peluang dalam menanggulangi ancaman dari lingkungan yang serba berubah, demi menjamin kelangsungan hidup dan perjuangannya. Apabila dikaji secara saksama, maka sesungguhnya integrasi nasional adalah terdiri atas : a. integrasi intern komponen negara dan b. integrasi antar komponen negara. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Integrasi Intern Komponen Negara terdiri dari integrasi intern rakyat, integrasi intern pemerintah, dan integrasi intern wilayah. a. Integrasi Intern Rakyat, antara lain adalah : 1) Solidaritas sosial 2) Pembauran 3) Mobilitas horizontal dan vertikal 4) Kerukuan intern dan antarumat beragama 5) Hubungan intern dan antaretnik 6) Hubungan industrial (pekerja dan majikan) 7) Liputan pers dan komunikasi massa lainnya. b. Integrasi Intern Pemerintah, antara lain adalah : 1) Keterbukaan rekrutmen elite 2) Sirkulasi elite 3) Komunikasi politik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif 4) Tour of duty and tour of area 5) Etika profesional birokrasi c. Integrasi Intern Wilayah, antara lain adalah : 1) Dukungan jaringan infrastruktur 2) Transportasi darat laut dan udara 3) Sarana komunikasi dan telekomunikasi
  • 68.
    Sedangkan Integrasi AntarKomponen Negara terdiri dari integrasi antar rakyat dan pemerintah, integrasi antar rakyat dan wilayah, dan integrasi antar pemerintah dan wilayah : a. Integrasi antar rakyat dan pemerintah, antara lain adalah : 1) Masalah demokrasi 2) Kepemimpinan 3) Sistem politik 4) Legitimasi dan pertanggungjawaban pemerintah 5) Pembangunan hukum 6) Sistem pemilu 7) Otonomi dan desentralisasi 8) Jaminan HAM 9) Ketentuan tentang proses pergantian pemerintahan secara damai. b. Integrasi antar rakyat dan wilayah, antara lain, adalah : 1) Hak tradisional rakyat atas tanah rakyat 2) Tata ruang 3) Transmigrasi 4) Hak pribadi dan komunal tanah untuk kepentingan umum ; 5) Masalah lingkungan hidup ; c. Integrasi antar pemerintah dan wilayah, antara lain adalah : 1) Perbatasan negara 2) Kerja sama dengan negara-negara tetangga 3) Penguasaan sumber daya nasional 4) Pembangunan pertahanan dan keamanan 5) Penegakan kedaulatan di darat, laut dan udara 6) Ruang angkasa 7) Pemeliharaan lingkungan
  • 69.
    Catatan : Menurut konvensiMontevideo (1933), tiga komponen negara nasional adalah wilayah yang jelas batas-batasnya, rakyat yang tetap, dan pemerintah yang mampu menunaikan tugas-tugas internasionalnya. Sesungguhnya integrasi bangsa menuntut hal sebagai berikut : a. Perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara di seluruh kepulauan nusantara. Itu berarti bahwa integrasi bangsa hanya akan terlaksana dengan baik selama ada jaminan bahwa hak-hak dasar serta martabat warga negara dihormati dan tidak diingkari, diperkosa, ataupun dilecehkan. Artinya tanpa jaminan itu integrasi menjadi lemah. b. Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara dan berlaku secara vertikal dan horizontal. Adanya fairness dapat menjadi kunci utama dalam usaha merealisasikan keadilan dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk keadilan komunitatif, maupun distributif. c. Masyarakat perlu mendukung proses penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita. d. Sikap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk berkesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa. Sikap keterbukaan akan makin bermakna terutama bagi masyarakat yang pluralistis, khususnya dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dialog dan kerja sama. Dukungan masyarakat terhadap integrasi nasional akan menguat apabila integrasi nasional tersebut bukan saja memberikan harapan hidup yang lebih baik dimasa depan, melainkan juga secara nyata telah memperbaiki taraf hidup masyarakat sehari-hari, betapa pun kecilnya. Penolakan terhadap integrasi nasional akan semakin keras jika kehidupan berbangsa dan bernegara bukan saja tidak memperbaiki taraf hidup rakyat, tetapi justru menyengsarakan dan menghina identitas sosiokultural, adat, serta kehidupannya.
  • 70.
    Oleh sebab itu,integrasi nasional perlu ditangani secara profesional oleh kualitas sinergi kenegarawanan para elite nasional (pusat dan daerah) yang berperan dalam : a. Kepemimpinan nasional b. Kepemimpinan daerah c. Kepemimpinan masyarakat d. Kepemimpinan pers dan media massa lainnya e. Kepemimpinan partai politik f. Kepemimpinan lembaga perwakilan g. Kepemimpinan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) h. Kepemimpinan angkatan perang i. Kepemimpinan pengusaha j. Kepemimpinan diplomat k. Kepemimpinan dunia akademis l. Kepemimpinan mahasiswa dan kader pemuda n. Kepemimpinan seminar nasional Harus diakui bahwa integrasi nasional secara utuh/bulat masih jauh dari jangkauan ideal maka secara berkala harus ada upaya untuk menelurusi dan mengkaji secara kritis kualitas integrasi tersebut, baik dari normatif, koersif maupun fungsional. Pendekatan integrasi normatif adalah upaya integratif oleh pemerintah yang kurang menghargai proses budaya, yang alamiah, tetapi lebih bersifat memaksa. Integrasi koersif menggunakan cara kekerasan, cara ideologis, serta tekanan- tekanan fisik dan budaya dalam menyatukan bangsa. sedangkan pendekatan integrasi fungsional adalah pemanfaatan saling ketergantungan fungsional antar daerah dan antar golongan yang ada dalam negara. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa prasyarat bagi terwujudnya integrasi bangsa, antara lain adalah sebagai berikut : a. Adanya pemahaman, dan kesadaran, dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai Merauke berlandaskan Pancasila. b. Adanya pemahaman, kesadaran, dan kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
  • 71.
    c. Terwujudnya kesejahteraandan keamanan yang berkeadilan di seluruh wilayah tanah air. Tanpa kesejahteraan yang berkeadilan, sulit diciptakan kondisi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tanpa kondisi keamanan yang kondusif, pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sukar dilaksanakan. Kehidupan nasional amatlah dinamis karena didorong oleh faktor dari dalam dan luar negeri. Faktor dari dalam negeri antara lain, pengaruh distribusi dan mobilitas penduduk, alokasi sumber daya alam wilayah, dan sirkulasi elite. Contoh faktor luar negeri ialah : kehidupan nasional dipengaruhi oleh latar belakang hubungan sejarah serta kepentingan nasional bangsa-bangsa lain baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan militer. Tantangan terbesar negara nasional adalah bagaimana mencapai efek sinergi yang positif dari seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki, bukan saja agar tetap dapat berlangsung hidup, melainkan agar dapat mencapai sasaran- sasaran nasional secara demokratis, adil, terencana, dan penuh keadilan.
  • 72.
    BAB – III TINJAUANSINGKAT SEJARAH INTEGRASI NASIONAL 4. Perjalanan Sejarah Integrasi Bangsa Indonesia. Zaman penjajahan Belanda ditandai dengan keberhasilan pemerintah penjajah mempersatukan kepulauan nusantara secara administratif, yaitu Hindia Belanda. Namun, secara politik Belanda melaksanakan politik penjajahan yang bersifat disintegratif yang dikenal dengan politik devide et impera. Untuk mendukung politik penjajahannya, Belanda berhasil pula menumbuhkan fanatisme kesukuan di tengah-tengah masyarakat, sambil memasang isolasi (baik fisik maupun psikososial) diantara kelompok-kelompok masyarakat. Politik disintegratif tersebut telah berhasil dimanfaatkan oleh Belanda untuk mencapai tujuan ekonomi perdagangan kolonialis, yang telah mendatangkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat pribumi. Kondisi geografi Indonesia yang menyebar sangat sesuai dengan politik penjajahan Belanda tersebut. Pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut sangat memungkinkan Belanda untuk membina masyarakat di setiap pulau secara sendiri-sendiri sesuai dengan pola yang disiapkan. Politik ekonomi penjajahan Belanda yang bersifat kapitalis telah mendatangkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Proses pemiskinan masyarakat pribumi berlangsung secara eskalatif dan berlanjut sampai datangnya batas waktu kesabaran dan daya tahan masyarakat mencapai titik terendah, yaitu titik kritis dan sensitif yang merangsang timbulnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit mengusir penjajah. Meskipun komunikasi antar pulau/daerah waktu itu sangat sulit, namun perlawanan terhadap penjajah Belanda terjadi dimana-mana secara hampir simultan. Hal ini dapat terjadi karena dampak negatif penjajahan yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan. Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat sejak akhir abad ke-19 sampai medio abad ke-20 merupakan bukti yang tak terbantahkan. Sebagai contoh perlawanan yang dipimpin oleh Diponegoro di Jawa Tengah, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Teuku Umar di Aceh, Sisingamangaraja di Tapanuli, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, dan Kapitan Pattimura di Ambon.
  • 73.
    Lahirnya kelompok masyarakatbaru yang lebih terdidik dan terpelajar sejak akhir abad ke -19 atau awal abad ke - 20 merupakan konsekuensi dari Gerakan Humanis di Eropa terhadap pemerintah penjajah Belanda dan pemerintah penjajah Eropa lainnya. Gerakan Humanis itu kemudian melakukan tekanan dan desakan kepada seluruh pemerintah penjajah agar memperhatikan dan memperbaiki kondisi humanis dari bangsa jajahannya, terutama yang menyangkut kesejahteraan dan kercerdasan. Desakan tersebut memaksa pemerintah Belanda untuk mendirikan berbagai lembaga pendidikan. Dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang berjenjang dan berlanjut, saat memasuki abad ke-20 muncullah kelompok baru di dalam masyarakat Indonesia, yaitu kelompok yang lebih terdidik dan terpelajar. Kemudian dalam menyikapi kondisi rakyat yang berada dalam keadaan/proses pemiskinan, berdirilah di Jakarta suatu perhimpunan pelajar bernama “Boedi Oetomo”, yang kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Boedi Oetomo selanjutnya diikuti oleh berdirinya kelompok-kelompok lain seperti : Yong Java, lalu disusul dengan berdirinya Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Sunda, Yong Batak, Yong Celebes dan berbagai organisasi kedaerahan lainnya. Bahkan kecenderungan semacam itu terjadi pula di bidang keagamaan seperti Muhammdiyah, Syarikat Islam, PERTI, PSII, Pemuda Islam, Pemuda Kristen Jawa, serta anak organisasi lainnya di bidang pendidikan, sosial, kepemudaan, maupun kewanitaan. Dengan berdirinya berbagai organisasi perhimpunan pemuda, dan pelajar, baik yang bersifat kedaerahan maupun keagamaan, akhirnya timbul pengakuan umum bahwa “Boedi Oetomo”, ternyata merupakan pemacu bangkitnya kesadaran baru diseluruh kalangan pemuda pelajar pada waktu itu dan sesudahnya. Pengakuan tersebut menetapkan tanggal 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ketika memasuki tahun 1920-an, timbullah kesadaran baru di kalangan perhimpunan pelajar bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang mulia diperlukan kekompakan dan persatuan di antara mereka. Realisasi kesadaran itu tampak dibidang organisasi, yaitu adanya usaha-usaha untuk melakukan federasi dan integrasi dalam gerakan kepemudaan. Hal itu terjadi pada medio tahun 1926 di Jakarta dengan adanya pertemuan para pengurus perhimpunan yang ada, dengan membentuk Panitia Bersama untuk pertemuan akbar pemuda pelajar Indonesia. Pertemuan itu disebut Kongres Pemuda Indonesia ke I, sebagai langkah integratif awal untuk memecahkan permasalahan nasional yang ada. Langkah tersebut diikuti pula oleh kegiatan
  • 74.
    Himpunan Indonesia diNegeri Belanda yang mengikuti Kongres anti imperialis di Brussel, Belgia, pada tahun 1927. Berbagai langkah integratif yang dilakukan oleh Panitia Bersama itu, bersepakat untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Pelajar pada bulan Oktober 1928. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda Indonesia ke II yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan menelurkan deklarasi bersama yang dikenal dengan “Sumpah Pemuda”. Tiga butir pengakuan/tekad bersama, dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut : a. Kami Putra-Putri Indonesia mengaku bertanah tumpah darah yang SATU, yaitu TANAH Indonesia. b. Kami Putra-Putri Indonesia mengaku berbangsa yang SATU yaitu BANGSA Indonesia. c. Kami Putra-Putri Indonesia menjunjung BAHASA PERSATUAN, yaitu BAHASA Indonesia. Dengan demikian, Sumpah Pemuda yang berjiwakan “persatuan” merupakan tonggak sejarah integrasi nasional yang sangat penting, mengandung harapan, tekad, serta semangat untuk mewujudkan persatuan dalam wadah Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda mengandung semangat politik integratif nasional untuk menghadapi kebijaksanaan politik disintegratif penjajahan Belanda. Sumpah Pemuda 1928 merupakan hasil jerih payah para pemuda pelajar Indonesia sendiri dan bebas dari pengaruh atau dukungan apapun dari Pemerintan Belanda. Dengan demikian Sumpah Pemuda telah melahirkan gerakan sosial dan politik baru menuju Indonesia merdeka. Peluang emas untuk Indonesia merdeka menemukan momen yang tepat pada saat berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia sejak 13 Agustus 1945 sebagai akibat kekalahan Jepang menghadapi kekuatan Sekutu dalam Perang Dunia ke II. Kevakuman kekuasaan yang terjadi pada medio Agustus 1945 telah dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia yang juga para aktivis Kongres Pemuda 1928 untuk mendesak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak integrasi berikutnya karena Proklamasi itu dilakukan dengan semangat integrasi yang kompak dan utuh guna mewujudkan harapan dan tekad yang terkandung dalam
  • 75.
    Sumpah Pemuda 1928.Semangat integrasi itu juga berhasil melahirkan kesepakatan bahwa “Pancasila” sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia melalui diskusi/dialog dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perang Kemerdekaan 1945-1949 merupakan batu ujian bagi negara Proklamasi dan semangat integrasi yang mendukungnya dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang dari luar, khususnya pihak Sekutu, Belanda, dan komunis yang semuanya berskala internasional. Keberhasilan bangsa Indonesia mengatasi ancaman-ancaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari tingginya semangat integrasi bangsa pada waktu itu. Sistem Demokrasi Liberal yang dilaksanakan dalam tahun 1950-1959 merupakan kelanjutan dari pengakuan internasional melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 terhadap kekuasaan penuh (de jure) Republik Indonesia atas bekas wilayah Hindia Belanda. Sistem Demokrasi Liberal itu justru telah melahirkan berbagai gejala disintegrasi di berbagai bidang anatara lain : kesukuan, keagamaan, pemerintahan, hubungan pusat- daerah, hubungan pemerintah-Angkatan Perang dan bidang konstitusi, Sistem Demokrasi Liberal telah meracuni semangat integrasi yang dijiwai Pancasila. Bahkan, sistem itu telah melahirkan beberapa pemberontakan dalam negeri. Jalan keluar dari gejala disintegrasi itu adalah kembali ke jalan Pancasila melalui Dekrit 5 Juli 1959, yaitu “Kembali ke UUD 1945”. Sistem Demokrasi Terpimpin yang muncul sebagai pelaksanaan dan kelanjutan dari Dekrit 5 Juli 1959, memperkenalkan suatu sistem demokrasi yang seharusnya dipimpin oleh Pancasila. Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk mempersatukan kekuatan yang terpecah-pecah yang terjadi selama periode Sistem Demokrasi Liberal 1950 - 1959. Konsep persatuan yang dipilih adalah konsep Bung Karno 1926, yaitu Nasima/Nasisos (Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme/ Sosialisme) yang kemudian menjadi Nasakom (nasionalisme, agama dan komunisme). Sebelum Nasakom dilaksanakan sebagai konsepsi persatuan, ternyata PKI juga berkepentingan untuk menjadikan Nasakom sebagai strategi politik komunis sendiri. Kenyataan memang menunjukkan bahwa memasuki tahun 1965, PKI berhasil menjadikan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan politik yang kuat dan utuh di Indonesia. Rencana lama PKI untuk mencetuskan revolusi komunis di Indonesia diwujudkan melalui Pemberontakan G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965 yang jika berhasil, tentu
  • 76.
    mengakibatkan disintgerasi totalIndonesia di bawah kekuasaan Komunis. Periode Demokrasi Terpimpin telah di warnai oleh berlangsungnya pertarungan antara kekuatan yang pro Pancasila dan kekuatan pro komunis. Namun, kegagalan pemberontakan G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965 telah mengantarkan kemenangan bagi kekuatan Pancasila. Kemenangan bagi pendukung Pancasila melahirkan Orde Baru, yaitu pemikiran dan kelompok yang tetap membela Pancasila dan bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diharapkan garis politik nasional kembali ke jalan Pancasila sebagai faktor utama integrasi nasional. Pimpinan nasional selama Orde Baru secara terus menerus menyerukan perlunya pembinaan integrasi nasional. Namun, bukan semangat integrasi nasional yang terwujud dalam praksis, tetapi “kekuasaan” untuk melayani kepentingan penguasa beserta kroni-kroninya sebagai faktor yang dominan (monopoli, KKN, feodalisme, birokrasi, dan represi). Timbullah masalah, antara lain kecemburuan, ketidakpuasan, ketidakadilan, konflik sosial, gagasan separatisme di berbagai lapisan masyarakat dan di daerah-daerah. Maka, bangkitlah era reformasi yang penuh efhoria demokrasi, tetapi belum mampu mengatasi hal-hal tersebut khususnya menyangkut kepastian hukum walaupun pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan. Terpuruknya semangat integrasi nasional tetap merupakan agenda prioritas tingkat nasional dan daerah untuk perlu dibina dan ditingkatkan lagi. Transformasi penafsiran integrasi nasional, digambarkan seperti ”lidi” bila berdiri sendiri mudah dipatahkan, namun bila dalam ikatan yang kuat, sulit untuk dipatahkan. Demikian pula bangsa Indonesia yang bersatu dalam ikatan NKRI, yang dilandasi falsafah bangsa Pancasila belum menghargai nilai-nilai kearifan lokal yang harmonis dengan nilai- nilai Nasional dan Universal. 5. Tantangan Integrasi Nasional. Tantangan integrasi nasional meliputi antara lain : a. Ketidakadilan b. Penegakan hukum c. Eksploitasi d. Aspirasi masyarakat yang tidak tersalur e. Kesenjangan sosial f. KKN
  • 77.
  • 78.
    BAB IV PERANAN NASIONALISMEDALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL 6. Nasionalisme dan Ancaman Disintegrasi. Sebelum membahas tentang nasionalisme lebih jauh, ada baiknya apabila disampaikan beberapa pendapat para pakar bahwa nasionalisme adalah : a. Sebuah gerakan ideologis untuk memperoleh dan memelihara kemerdekaan dan pemerintahan sendiri dan kemerdekaan atas nama segolongan orang yang secara sungguh ingin membentuk ”bangsa” secara aktual (Anthony D Smith) b. Sebuah kekuatan penyatu atau homogenizing force (Ernest Gellner) c. Sebuah artefak atau an imangined political community (Benedict Anderson) d. Sebuah alam pikiran atau a state of mind (Hans Kohn) Secara umum disampaikan bahwa proses integrasi nasional perlu didukung oleh ideologi nasionalisme. Oleh karena itu, dalam suatu bangsa yang masyarakatnya secara sosiokultural majemuk (seperti Indonesia), ideologi nasionalisme perlu memberikan jawaban ideologis serta arahan terhadap strategi yang akan dianut dalam integrasi nasional. Nasionalisme merupakan suatu ideologi yang memiliki kekuatan pengaruh untuk menggerakkan. Hal itu merupakan perasaan menjadi bagian dari sesuatu dan berfungsi membangun perasaan bagi satu komunitas nasional. Jika mengkaji topik nasionalisme, amatlah kompleks dan tentu dapat didekati dari berbagai aspek, sudut pandang, referensi serta tingkat kepakaran masing-masing. Pada berbagai kesempatan ada saja orang bertanya atau mempermasalahkan : “Bagaimanakah nasib nasionalisme Indonesia (yang lahir dari konteks kolonialisme dan imperialisme) dalam menghadapi prospek era kesejagatan (globalisasi) dewasa ini? Apakah kadar nasionalisme kita akan terus meluntur dan kemudian lenyap sebagai suatu eksistensi” ?. Nasionalisme terdiri atas kata-kata “nation” dan “isme”. Secara umum “nation” berarti suatu masyarakat manusia yang memiliki wilayah, bahasa, kebudayaan dan masa
  • 79.
    lalu yang samaserta mempunyai cita-cita yang sama pula sedangkan “isme” berarti ”faham”. Bagi Indonesia, nasionalisme adalah (counter) ideologi terhadap kolonialisme, konservatisme serta statusquoisme kolonalisme. Maka tidaklah heran apabila pada awalnya nasionalisme Indonesia sering bersifat radikalistik bahkan revolusioner. Oleh karena itu, “nasionalisme Indonesia” sulit dipahami tanpa pendalaman dan pembekalan pengetahuan tentang latar belakang sejarah kolonialisme di bumi Nusantara. Sesungguhnya embrio nasionalisme telah tumbuh sejak kelahiran Boedi Oetomo pada tahun 1908, sedangkan Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928 merupakan prinsip-prinsip dasar dari nasionalisme. Kemudian cita-cita nasionalisme tersebut semakin terkristalisasi dalam cita-cita tunggal yang lebih kongkret, yaitu menuju Indonesia merdeka. Puncak dari proses kristalisasi itu adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang esensinya dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Secara defacto dan dejure telah lahir satu negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). b. Telah lahir pula satu bangsa baru bangsa Indonesia. c. Lahir juga ideologi negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945. d. Kalau demikian, apa sesungguhnya inti pengertian tentang nasionalisme menurut persepsi Indonesia seperti yang digariskan oleh founding fathers kita ? e. Nasionalisme adalah suatu faham, suatu ideologi, suatu isme yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap anggota bangsa merupakan bagian dari suatu bangsa yang besar, yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya. f. Setiap anggota bangsa perlu menyadari bahwa ia harus memiliki rasa tanggungjawab sebagai bagian dari satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Iapun harus menyadari bahwa bangsa yang merdeka memiliki harga diri, martabat, kedudukan dan tanggungjawab terhadap masa depan bangsanya. g. Setiap saat semua warga negara harus siap membela kepentingan bangsa dan negaranya, serta siap pula berkorban demi kelangsungan hidup, keutuhan dan kebesaran perjuangan bangsanya.
  • 80.
    h. Nasionalisme adalahjiwa dan semangat, untuk mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia agar tidak terjajah secara politik, ekonomi, budaya bahkan militer. Jadi, sebenarnya cikal bakal nasionalisme atau katakanlah jiwa yang terdalam dari nasionalisme adalah pembebasan dan pemerdekaan dari suatu penindasan. Namun, realitas sejarah mencatat, nasionalisme Indonesia selalu mengalami pasang surut serta tiada henti menghadapi berbagai tantangan dan ancaman (bahkan interpretasi), baik pada era Soekarno, era Soeharto, Habibie, Gus Dur maupun di era Megawati. Contoh : Pada era Orde Lama pemerintahan Presiden Soekarno (Bung Karno) nasionalisme dijadikan sebagai ideologi bangsa untuk proyek Nation Building dan Charackter Building. Pada era Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto, menurut banyak pengamat nasionalisme sekadar dijadikan peralatan politik untuk merawat, memperbaiki, memaksimalkan penampilan mesin politik Orba. Jika menghadapi dinamika kesejagatan (globalisasi) dewasa ini tentu ulasan tentang nasionalisme tidak terlepas dari pendekatan struktur dan dinamika global, eksistensi bangsa, dan situasi khusus yang berkembang di Indonesia. Gagasan Giddens, misalnya, menepis pesimisme atau impian berakhirnya era nasionalisme. Ada juga yang menggambarkan negara bangsa dan nasionalisme Indonesia dewasa ini terjepit di antara dua kekuatan besar, yaitu globalisasi dan etnik nasionalisme. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme, yaitu munculnya nasionalisme kapital yang berorientasi kepada pasar. Padahal pasar global dikuasai oleh negara-negara industri besar. Timbul pertanyaan, yaitu apakah makna nasionalisme harus takluk kepada kekuatan pasar bebas dunia ?. Oleh karena itu, harus selalu waspada karena globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah bentuk neokapitalisme transnasional atau imperialisme komtemprorer dan tirani globalisasi yang selalu berusaha mengintervensi kebijakan dan kedaulatan nasional. Akan tetapi, apa pun dahsyatnya gelombang globalisasi yang menerpa Indonesia, ternyata kita tetap teguh karena memiliki salah satu kekuatan nasional yaitu landasan sejarah bangsa. Dari proses “perjuangan sejarah” bangsa yang panjang, telah terbentuk
  • 81.
    kesadaran ikatan geopolitisyang satu, ingatan kolektif tentang peristiwa-peristiwa simbolik utama, perasaan kesamaan nasib, identitas bangsa yang telah menumbuhkan kesatuan perasaan subyektif dan penilaian. Nasionalisme kita telah membuktikan validitasnya dan akan tetap eksis sekalipun dalam bentuk ekspresi dan identitas yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis. Inilah merupakan kelemahan utama dari kebudayaan global menghadapi kohesi integrasi nasional kita. Dengan demikian, betapa pun upaya-upaya penetrasi global kedalam aspek kehidupan negara dan bangsa, nasionalisme yang telah dirintis oleh founding fathers dan founding mathers serta inteligensia kita akan tetap bisa bertahan. Selain itu, kekuatan unifikasi global juga terbatas, tetapi dengan catatan bahwa sejarah etnisitas Indonesia menuntut adanya kewajiban menumbuhkan kesamaan serta keadilan dalam kehidupan keluarga besar bangsa Nusantara ini. Karena apabila kewajiban ini terabaikan, gairah otonomi daerah misalnya, seringkali tidak dapat dibedakan dengan gairah etnisistas berupa kebangkitan politik etnis yang mengarah kepada pemerintahan lokal yang berwatak etnis. Hal itu tentu akan menggoyahkan integrasi nasional. 7. Etno Nasionalism dan Bentuk nasionalisme lainnya. Gejala etnonasionalisme adalah etnis ditingkat lokal yang cenderung menyadari keberadaannya sebagai “yang harus berkuasa di daerahnya sendiri”, sehingga orang dari etnis lain dianggap sebagai pihak yang harus disubordinasi secara politis dan ekonomis. Kondisi seperti ini sangat merugikan eksistensi negara bangsa, karena akan dapat meringkihkan kondisi integrasi nasional. Distorsi dan krisis lain terhadap nasionalisme terefleksi juga dalam berbagai konflik sosial dan ancaman separatisme. Sesungguhnya, Sumpah Pemuda dan Proklamasi 17 Agustus 1945 mengandung missi agar kepemimpinan bangsa mampu mengimplementasikan “semangat nasionalisme/semangat kebangsaan” ke dalam praksis penyelenggaraan negara sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Apabila lalai mengimplementasikan semangat nasionalisme ke dalam “praksis” kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan keamanan, maka penyelenggaraan negara akan menjadi lumpuh dan solidaritas bangsa menjadi rapuh.
  • 82.
    Ketidakberhasilan menanamkan rasanasionalisme kedalam praksis penyelenggaraan negara pasti akan membuka peluang munculnya kecemburuan, ketidakpuasan, konflik sosial, politik identitas, KKN, gagasan separatisme, dan sebagainya. Jadi, dapat dipastikan bahwa suara-suara dan gagasan-gagasan separatisme daerah, sesungguhnya mengandung makna dan jeritan daerah yang mendambakan keadilan dalam praksis kehidupan bernegara yang perlu disikapi secara kritis, dipahami serta diperbaiki. Selain itu, menurut sejumlah pakar pada akhir abad ke-20 dunia ditandai dengan bangkitnya nasionalisme baru yang cenderung primitif, internal agresif, tidak toleran bahkan chauvinistic karena berdasarkan pada etnisitas dan nasionalisme yang sempit. Kemunculan nasionalisme yang chauvinistic dan fasis ini merupakan perpaduan dari sentimen etnisitas, serta sentimen agama. Sebagai contoh, kasus kebiadaban nasionalisme sempit etnis Serbia terhadap etnis Bosnia. Lalu bagaimana sikap Indonesia ?, Indonesia menentang kebiadaban nasionalisme sempit tersebut diatas. Semangat nasionalisme harus dikembalikan kepada yang memilikinya, yaitu masyarakat Indonesia, khususnya kepemimpinan nasionalnya agar segera mewujudkan good governance dan clean government demi mempercepat terealisasinya civil society yang mengimplementasikan semangat nasionalisme dalam praksis kenegaraan. Pembangunan, kehidupan politik, dan demokrasi tidak lagi didasarkan pada fanatisme, tetapi perlu dibangun berdasarkan rasionalitas pemikiran yang objektif, kritis serta konseptual, yang dikembangkan dengan budaya dialog, dan dialog antar budaya sesama anak bangsa untuk menyongsong kehidupan masa depan yang lebih beradab, lebih sejahtera dan aman serta tentram dalam bingkai NKRI dari Sabang sampai Merauke berdasarkan Pancasila. Hendaknya kita kembali kepada nasionalisme Pancasila, nasionalisme patriotisme yang positif monoteistis-religius, humanis, demokrasi kerakyatan, berkeadilan bagi semua etnik bangsa tidak picik dan fanatik, tetapi berwawasan global serta mengerti akan tantangan zaman era globalisasi. Dari penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan nasionalisme sangat penting dalam proses integrasi nasional.
  • 83.
    BAB V LINGKUNGAN STRATEGISDAN PRIORITAS KEBIJAKAN SERTA STRATEGI PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL 8. Pengaruh Lingkungan Strategis, Peluang dan Kendalanya Sesungguhnya pembinaan integrasi nasional bangsa Indonesia sudah dilakukan sejak awal pembentukan NKRI, yaitu dengan menyepakati Pancasila sebagai Ideologi bangsa. Kemudian Presiden RI I (pertama) Bung Karno mencanangkan Pancasila sebagai dasar dalam pelaksanaan “Character and Nation Building” dalam rangka pembinaan integrasi bangsa, karena Bung Karno sangat memahami dan menyadari heterogenitas negara dan bangsa Indonesia. Di samping faktor-faktor alamiah seperti diuraikan di atas, pembinaan integrasi bangsa juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Proses integrasi nasional bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini masih mengalami pasang surut. Potensi ancaman terbesar terhadap bangsa (nation) sebagai suatu komunitas politik modern adalah apabila terjadi disintegrasi nasional oleh melemahnya ikatan kejiwaan bangsa (collective memory) dan terjadinya pembusukan politik dikalangan elite dalam wujud tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara dan menurunnya legitimasi elite bangsa. Apabila aspirasi dan kepentingan serta rasa keadilan massa/rakyat dilanggar secara sewenang-wenang oleh kaum elite, maka hal itu merupakan motif terkuat munculnya perlawanan massa/rakyat terhadap elite. Hal itu merupakan “kerawanan” bagi proses pemantapan integrasi nasional bangsa Indonesia. Dalam membangun, membina, dan memantapkan proses integrasi nasional, media massa memiliki peran yang sangat besar sebagai jembatan yang memperkecil perbedaan- perbedaan yang muncul dikalangan masyarakat dalam hubungannya dengan para pengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam proses membangun integrasi nasional bangsa Indonesia, diharapkan media massa mampu bertindak sebagai kontrol sosial.
  • 84.
    Kontrol sosial yangdimaksud adalah sebagai pengamat lingkungan terhadap jalannya interaksi sosial, baik antara sesama masyarakat, maupun atas jalannya suatu pemerintahan. Media massa diharapkan tidak menempatkan dirinya pada salah satu pihak, tetapi harus Independen dan seimbang dalam menyampaikan pemberitaan, sehingga akan sangat membantu dalam proses demokratisasi. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam konteks fungsi sosial, media massa memiliki kemampuan untuk memperluas wawasan khalayaknya. Oleh karenanya, disini fungsi mendidiknya lebih menonjol, namun apabila media massa berlebihan dalam menyampaikan informasinya, maka dampaknya bisa menjadi berbalik. Salah satu fungsi mendidik yang dominan adalah mampu berfungsi mengutamakan mana yang penting dan mana yang tidak, oleh karena itu, kemampuan media massa sebagai jembatan integrasi bangsa sangatlah besar. Dalam kampanye-kampanye politik, media massa paling sering digunakan sebagai alat pemersatu. Demikian juga media massa mampu digunakan untuk menaikkan atau membangkitkan aspirasi masyarakat untuk lebih mengutamakan semangat persatuan dari pada perpecahan. Kemampuan media massa untuk membangkitkan semangat persatuan pada umumnya lebih banyak dijumpai di negara-negara berkembang dari pada di negara-negara yang sudah maju. Hal itu disebabkan oleh masalah yang dihadapi sebagian besar negara-negara tersebut adalah melaksanakan pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pembangunan politik dimana kedua-duanya saling menunjang. Pada kenyataannya dalam konteks integrasi bangsa, media massa lebih banyak dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu dengan penguasaan media yang bersangkutan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kesadaran pihak media massa sendiri sebagai jembatan integrasi bangsa harus sudah memiliki niat baik untuk membantu tanpa keterpaksaan. Faktor itu akan sangat menentukan karena pada umumnya apa yang disampaikan oleh media massa akan dipercaya oleh khalayak dan bahkan apa yang menjadi agenda media massa juga akan menjadi agenda publiknya. Apabila di dalam masyarakat muncul saling-silang pendapat, media massa akan mampu menampungnya sebagai sarana pengungkapan aspirasi sosial masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi. Bahkan, dalam hal-hal tertentu media massa mampu memberi masukan dalam proses komunikasi interpersonal.
  • 85.
    Konflik sosial yangmemancing disintegrasi bangsa, dapat diselesaikan melalui media massa. Namun sebaliknya, media massa dapat juga digunakan oleh kekuatan- kekuatan tertentu untuk merusak integrasi bangsa. Seringnya muncul masalah-masalah konflik di media massa, dapat disebabkan karena analisis cara penyampaian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, baik mengenai objek berita, maupun sudut pandang kritisnya tentang peristiwa yang ditampilkan. Apabila sudut pandang dan analisisnya sangat berbeda, maka akan mampu mengundang konflik, dan konflik yang berlebihan di media massa berpotensi merusak integrasi bangsa. Oleh karena itu, peran media massa sebagai sarana efektif untuk membentuk opini integrasi bangsa secara demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan berlanjut harus dipelihara. Dalam rangka pembinaan integrasi nasional bangsa Indonesia masa kini dan masa yang akan datang, perlu diidentifikasi faktor-faktor berpengaruh dalam negeri dan luar negeri berupa kendala dan peluangnya. a. Kendala. Dalam era reformasi saat ini, muncul kembali ideologi non-Pancasila, antara lain, ideologi agama, ideologi liberalis, kapitalis, dan individualis.4 Salah satu tujuan reformasi nasional adalah demokratisasi, namun yang terjadi adalah kebebasan untuk mencapai kepentingan pribadi, kelompok organisasi, dan daerahnya sendiri dengan segala cara, yang diwarnai oleh primordialisme dan feodalisme dengan mengabaikan kepentingan nasional. Perkembangan perekonomian Indonesia sampai dengan saat ini belum pulih betul, sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya atau memindahkan perusahaannya ke luar negeri. Banyak konglomerat Indonesia yang bermasalah, melarikan modalnya ke luar negeri, sedangkan investor baru masih menunggu situasi politik dan keamanan yang stabil. Utang atau bantuan luar negeri masih merupakan keperluan dan sekaligus beban bagi generasi yang akan datang. Akibat jumlah pengganguran dan penduduk miskin meningkat, 4 Wacana untuk mencari ideology alternatif sebenarnya sudah muncul dalam polemik masyarakat, dalam menyikapi berakhirnya perang dingin. Maksum (Ed), 1994, Mencari Ideologi Alternatif, Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad ke-21
  • 86.
    terjadilah kesenjangan sosialekonomi yang semakin melebar, sehingga mengundang peningkatan tindakan kriminalitas. Rasa kebangsaan dan persatuan bangsa semakin merosot, kelompok-kelompok primordial tumbuh dengan subur dan KKN terus merajalela. Konflik atau bentrokan antar kelompok masih terjadi di beberapa daerah. Separatisme dan konflik bersenjata masih berlangsung di Irian Jaya dan penegakan hukum masih lemah sehingga belum memberikan dampak yang positif. Kemampuan operasional TNI memerlukan dukungan alat peralatan yang memadai, dan dukungan logistik, serta masih dibayang-bayangi trauma pelanggaran hak asasi manusia. b. Peluang. Pancasila masih ditetapkan oleh MPR sebagai dasar negara dan ideologi nasional, yang berarti merupakan perintah kepada para penyelenggara negara untuk mengamalkan Pancasila dalam mengatur kehidupan nasional guna mewujudkan cita- cita dan tujuan nasional.5 Dengan demikian masih terbuka peluang untuk memantapkan integrasi nasional bangsa Indonesia, hal ini ditandai dengan beberapa indikasi sebagai berikut : 1) Adanya parpol dan organisasi kemasyarakatan serta perseorangan yang memiliki platform Pancasila, hal ini dapat merupakan peluang memantapkan pengamalan Pancasila dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis tanpa mengabaikan kepentingan nasional. 2) Potensi kekayaan alam Indonesia yang masih cukup besar dan beraneka ragamnya wilayah kepulauan yang luas serta posisi geografis yang strategis merupakan modal dasar pembangunan nasional. 5 Dalam rangka memperingati Hari lahir Pancasila, Presiden SBY kembali mengingatkan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara. Lihat Yudhoyono.Susilo Bambang,DR.H, 2006 Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila, Jakarta Convention Center, 1 Juni 2006
  • 87.
    3) Potensi sumberdaya manusia Indonesia dalam sistem ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan peluang perdagangan bebas diharapkan berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata. 4) Sistem pendidikan nasional yang telah ada merupakan peluang untuk memantapkan kembali kesadaran berbangsa Indonesia dalam wadah NKRI.6 5) “Character and Nation Building” yang telah dirintis oleh Bung Karno merupakan peluang untuk digalakkan kembali. 6) TNI dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajuritnya, Polri dengan Tri Bratanya, PNS dengan Panca Prasetyanya, tetap memiliki tekad dan semangat juang untuk menciptakan keamanan dan menegakkan kedaulatan NKRI. Warga bangsa yang memilki jiwa patriot dan kesetiaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila merupakan potensi untuk dibina menjadi kekuatan dalam mengatasi gerakan dan pemberontakan bersenjata kaum separatis. 7) Bahasa nasional bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu mendapat perhatian dan perlakuan yang semestinya. Bahasa daerah dan bahasa asing tidak boleh menjadi faktor penggangu integrasi nasional 8) Budaya Indonesia melalui Pengembangan budaya nasional di samping budaya daerah, akan menanamkan dan mengembangkan rasa kesatuan dan kebersamaan sebagai bangsa sekalipun majemuk, tetap terikat dalam kesatuan ke indonesiaan. 9. Prioritas Kebijakan dan Strategi Pembinaan Integrasi Nasional. Mengapa integrasi Bangsa Indonesia perlu secara terus menerus dipupuk dan dibina dari generasi ke generasi ?. Jawabannya adalah karena adanya faktor-faktor dominan yang secara alamiah melekat pada bangsa Indonesia seperti yang sudah dijelaskan pada awal tulisan ini. 6 UU SisDikNas No 2 Tahun 2003 masih menyimpan kelemahan, karena dalam UU ini belum dicantumkan tentang Pendidikan Pancasila.
  • 88.
    Karena sangat kompleksnyamasalah integrasi nasional, maka perlu dipilih prioritas yang tepat untuk menentukan kebijakan dan strategi pembinaannya, yang akan dicapai dengan sasaran jangka pendek dan jangka panjang ; a. Jangka Pendek : 1) Tegaknya kedaulatan NKRI di Irian Jaya. 2) Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. 3) Tegaknya hukum dan pemberantasan KKN. 4) Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang makin merata. 5) Mulai tertatanya kehidupan politik yang demokratis dan keterbukaan berlandaskan Pancasila. 6) Pemanfaatan peranan pers ditingkat nasional dan daerah untuk menghindari disintegrasi nasional. b. Jangka Panjang : 1) Mantapnya integrasi bangsa melalui sistem pendidikan nasional dalam arti luas 2) Mantapnya kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan. 3) Tertatanya kehidupan politik yang demokratis berlandaskan Pancasila. 4) Terpeliharanya penegakan hukum dan disiplin nasional, meliputi : 5) Terpeliharnya keamanan dan ketertiban masyarakat 6) Terpeliharanya kedaulatan NKRI di seluruh wilayah Nusantara 7) Pembinaan dan penggunaan bahasa nasional Indonesia yang baik di setiap strata nasional 8) Pelurusan sejarah nasional yang benar 9) Tertatanya budaya, basis sosial, struktur, sistem rekrutmen dan rotasi para elite, proses pengambilan keputusan, pola komunikasi politik serta distribusi pendapatan dari aktor-aktor politik 10) Kebijakan dan sistem pencegahan kejahatan dan penegakan hukum 11) Tertatanya kehidupan harmonis dan adil diantara komunitas primordial-etnis, masyarakat adat dan kelompok minoritas 12) Terciptanya media massa yang demokratis, transparan, kritis serta mendukung integrasi nasional secara berlanjut.
  • 89.
    Untuk melaksanakan kebijaksanaantersebut perlu didukung kepemimpinan nasional serta para elite nasional yang memiliki integritas moral yang tinggi serta dapat diandalkan, kualitas SDM dengan jiwa nasionalisme/patriotisme, juga berfungsinya institusi kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan secara sinergik guna mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang luas secara berkeadilan.
  • 90.
    DAFTAR PUSTAKA 1. INTEGRASINASIONAL, LEMHANNAS RI,1997 2. TEORI, MASALAH & STRATEGI, GHALIA INDONESIA 3. EDISI KHUSUS PERSEPSI LEMHANNAS, JUNI 1992 4. MENUJU TATA INDONESIA BARU, SELO SOEMARDJAN 5. NASIONALISME, DR. TAUFIK ABDULLAH 6. INTEGRASI, DR. SOERJANTO POESPOWARDOJO 7. INTEGRASI BANGSA, MAYJEN TNI (PURN) BUDISANTOSO.S, SE 8. INTEGRASI NASIONAL, BRIGJEN TNI (PURN) DR. SAAFRUDDIN BAHAR. 9. MEWASPADAI DISINTEGRASI NASIONAL, BRIGJEN TNI (PURN) ALEX DINUTH 10. YUDHOYONO.SUSILO BAMBANG,DR.H, 2006 MENATA KEMBALI KERANGKA KEHIDUPAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA, PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA, JAKARTA CONVENTION CENTER, 1 JUNI 2006 11. MAKSUM (ED), 1994, MENCARI IDEOLOGI ALTERNATIF, POLEMIK AGAMA PASCA IDEOLOGI MENJELANG ABAD 21