Dokumen tersebut membahas tentang integrasi nasional di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi integrasi nasional, faktor-faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional, tantangan dalam membangun integrasi nasional seperti korupsi dan kriminalitas, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat integrasi nasional seperti menerapkan Pancasila dan membangun komitmen persatuan.

1. INTEGRASI NASIONAL
DISUSUN OLEH :
YOVIKA SUKMA ( 06081181419008 )
SANTI PUSPITA DEWI ( 06081181419004 )
DUANO SAPTA NUSANTARA ( 06081181419067 )
SAHALA MARTUA AMBARITA ( 06081281419009 )
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

2. INTEGRASI NASIONAL
1. Pengertian Integrasi Nasional
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti dua macam,
yaitu:
 Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya
dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas
nasional.
 Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-
unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Istilah
integrasi mempunyai arti pembauran/penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh/bulat.
Istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu
bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional. Dengan demikian,
integrasi nasional dapat diartikan usaha dan proses penyatuan bagian-bagian yang berbeda
dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan
masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa sehingga
terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari
kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa
karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-
budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah
keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan
wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia
yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Integrasi nasional
sangat penting diterapkan dalam negara Indonesia mengingat beragamnya masyarakat
Indonesia sehingga rentan terjadi konflik yang rentan memicu perpecahan. Disini integrasi
nasional berperan penting sebagai alat pemersatu dan peredam konflik tersebut agar tidak
sampai menyebabkan perpecahan

3. 2. Faktor Pendorong Integrasi Nasional
Adapun faktor pendorong integrasi nasional adalah,
 Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.
 Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan
dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
 Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan
perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.
 Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana
dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
 Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi
Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan
Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia.
 Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila, dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika.
 Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian
bangsa Indonesia secara turun temurun.
3. Faktor Penghambat Integrasi Nasional
Selain faktor pendorong integrasi nasional, ada pula faktor penghambat integrasi nasional,
adapun faktor penghambat integrasi nasional, yaitu :
 Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor
kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah,
agama yang dianut, ras dan sebagainya.
 Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi
oleh lautan luas.
 Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang
merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari
dalam maupun luar negeri.
 Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil
pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah
SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan
kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.

4.  Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan
kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.
 Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang
tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun
kontak tidak langsung.
 Kontak langsung, antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak
tidak langsung, antara lain melalui media cetak (majalah, tabloid), atau media
elektronik (televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau
fasilitas lengkap).
4. Tantangan dalam membangun Integrasi Nasional
Dalam membangun integrasi nasional terdapat banyak tantangan didalamnya, adapun
tantangan dalam membangun integrasi nasional, yaitu antara lain,
1. Percobaan invasi asing
Invasi adalah aksi militer dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki
daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah
tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi bisa menjadi
penyebab perang, bisa digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang,
atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. Istilah ini biasanya dipakai untuk
suatu aksi strategis militer yang besar, karena tujuan akhir invasi biasanya pada
skala yang besar dan dengan jangka panjang, suatu pasukan yang sangat besar
dibutuhkan untuk mempertahankan daerah yang diinvasi.
2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
 Korupsi
Korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok,
adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta
pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak
legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka
untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
 Kolusi
Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri di
saat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka
bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli,

5. dimana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara
signifikan memengaruhi pasar secara keseluruhan. Kasus khusus dari kolusi
berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi disebut kartel.
Sedangkan kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat
kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian
yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin
agar segala urusannya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi paling sering
terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya dilakukan
pemerintah).
 Nepotisme
Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan
hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan
dalam konteks derogatori.
3. Kriminalitas
Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah
tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang
dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris.
Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena
melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Selama
kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini
disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum:
seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal
yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut
sebagai terpidana atau narapidana.
Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan
apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam
pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang
dipandang secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai
suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui
secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu
pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan
suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial
tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.

6. 5. Upaya Meningkatkan Integrasi Nasional
Secara vertical (pemerintah dengan masyarakat), upaya untuk meningkatkan integrasi
nasional antara lain,
 Menerapkan rezim terbaik bagi Indonesia yaitu rezim yang sebagaimana terdapat
dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dimana dalam UUD 1945 dinyatakan 4 tujuan
negara yaitu: melindungi seluruh golongan masyarakat dan seluruh tumpah darah
Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan
ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan dan
perdamaian abadi, dan Pancasila sebagai sumber filsafat negara. Tujuan ini
dipandang maksimal jika rezim didukung secara struktural dengan bentuk dan
susunan negara (negara republik dan kesatuan), karena struktur pemerintahan
cenderung bersifat pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan, dan jaminan
atas hak-hak warga negara, seperti menyampaikan pendapat, berasosiasi, beragama,
dan kesejahteraan.
 Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.
Kompromi dan kesepakatan adalah jiwa musyawarah dan sesungguhnya juga
demokrasi. Iklim dan budaya yang demikian itu, bagi Indonesia yang amat majemuk,
sangat diperlukan. Tentunya, penghormatan dan pengakuan kepada mayoritas
dibutuhkan, tetapi sebaliknya perlindungan terhadap minoritas tidak boleh diabaikan.
 Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam segala aspek
kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan semua pihak,
semua wilayah. Kebijakan otonomi daerah, desentralisasi, keseimbangan pusat
daerah, hubungan simetris mayoritas-minoritas, perlindungan kaum minoritas,
permberdayaan putra daerah, dan lain-lain pengaturan yang sejenis amat diperlukan.
Disisi lain undang-undang dan perangkat regulasi lain yang lebih tegas agar gerakan
sparatisme, perlawanan terhadap ideologi negara, dan kejahatan yang berbau SARA
tidak berkembang dengan luluasa, harus dapat kita rumuskan dengan jelas.
 Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang
arif dan efektif. Kepemimpinan yang efektif di semua ini akhirnya merupakan faktor
penentu yang bisa menciptakan iklim dan langkah bersama untuk mengukuhkan
integrasi nasional.

7. Secara horizontal antar masyarakat Indonesia yang plural, upaya untuk meningkatkan
integrasi nasional antara lain,
 Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk
bersatu. Perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk menyatukan dirinya, sebutlah
mulai Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi
Kemerdekaan 1945, dan rangkaian upaya menumpas pemberontakan dan
saparatisme, harus terus dilahirkan dalam hati sanubari dan alam pikiran bangsa
Indonesia.
 Membangun kelembagaan (pranata) di masyarakat yang berakarkan pada nilai dan
norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa tidak memandang
perbedaan suku, agama, ras, keturunan, etnis dan perbedaan-perbedaan lainnya
yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Menyuburkan integrasi nasional tidak
hanya dilakukan secara struktural tetapi juga kultural. Pranata di masyarakat kelak
harus mampu membangun mekanisme peleraian konflikk (conflict management)
guna mencegah kecenderungan langkah-langkah yang represif untuk
menyelesaikan konflik..
6. Kebijakan Integrasi Nasional
Kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai
berikut :
 Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa
persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat
Indonesia.
 Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN.
 Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan
dari ancaman luar.
 Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-
butir Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada
ideologi bangsa.
 Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi.
 Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri
dalam memerangi separatis.

8. 7. Contoh Integrasi Nasional
Contoh wujud integrasi nasional, antara lain sebagai berikut :
1. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh Pemerintah
Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini
Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua propinsi di Indonesia (waktu itu ada 27
provinsi). Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil
budaya di provinsi itu, misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan
sebagainya.
2. Sikap toleransi antarumat beragama, walaupun agama kita berbeda dengan teman,
tetangga atau saudara, kita harus saling menghormati.
3. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayan daerah lain, bahkan mau
mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatra, belajar
menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Selain anjungan dari
semua propinsi di Indonesia, di dalam komplek Taman Mini Indonesia Indah juga
terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agama yang resmi di Indonesia, yaitu
masjid (untuk agama Islam), gereja (untuk agama Kristen dan Katolik), pura (untuk
agama Hindu) dan wihara (untuk agama Buddha). Perlu diketahui, bahwa waktu itu
agama resmi di Indonesia baru 5 (lima) macam.
4. Diadakan Pekan Olahraga Nasional (PON), yaitu perlombaan bidang olahraga tingkat
nasional yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Melalui Pekan Olahraga
Nasional akan terpupuk persatuan Indonesia dan menggali potensi para atlet daerah
untuk dapat berkembang mewakili negara di tingkat internasional.
Contoh-contoh untuk mendukung terwujudnya integrasi nasional yang dapat dilakukan
sebagai berikut:
1. Pertukaran pelajar antarprovinsi se-Indonesia.
2. Pengiriman misi kebudayaan dari para pelajar ke berbagai daerah di Indonesia.
3. Mengadakan festival seni dan budaya antarpelajar se-Indonesia.
4. Mengadakan perlombaan antarpelajar se-Indonesia untuk lebih mengenalkan budaya
lokal masing-masing daerah kepada seluruh rakyat Indonesia

9. 8. Problematika Integrasi Nasional
Problematika dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut :
a. Geografi.
Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik
yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah
yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara
tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar,
seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki kakayaan alam yang berlimpah.
b. Demografi
Pengaruh (perlakuan) pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk
yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa, selain masih
rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan SDM.
c. Kekayaan Alam.
Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya
yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa,
karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan
apabila terjadi kerusakan akibat dari pengelolaan.
d. Ideologi.
Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah didalam terjadinya konflik di
negara ini, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang
dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana pada
akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi bangsa, oleh sebab
itu perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama mengenai pendalaman
masalah agama dan komunikasi antar pimpinan umat beragama secara
berkesinambungan.
e. Politik.
Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidak
nyamanan atau ketidak tenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan
konflik antar masyarakat yang berbeda faham apabila tidak ditangani dengan
bijaksana akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Selain itu ketidak
sesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah
daerah juga sering menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik
sosial karena dirasa ada ketidak adilan didalam pengelolaan dan pembagian hasil atau
hal-hal lain seperti perasaan pemerintah daerah yang sudah mampu mandiri dan tidak

10. lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, konflik antar partai, kabinet koalisi
yang melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil
akibat ketidak pastian hukum.
f. Ekonomi.
Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk
hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin
lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan adanya indikasi untuk
mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar yaitu melalui KKN.
g. Sosial Budaya.
Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila
tidak ditangani dengan bijaksana. Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak
selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini
yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang
relatif terbelakang.
h. Pertahanan Keamanan.
Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat
multi dimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, hal ini
seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, informasi dan komunikasi. Serta sarana dan prasarana pendukung didalam
pengamanan bentuk ancaman yang bersifat multi dimensional yang bersumber dari
permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.
9. Strategi Integrasi Nasional
Adapun strategi yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa antara lain :
a. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa
persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia.
b. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primodialisme sempit pada setiap
kebijaksanaan dan kegiatan, agar tidak terjadi KKN.
c. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan dari
anasir luar dan kaki tangannya.
d. Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir
Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi
bangsa.
e. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi.

11. f. Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam
memerangi separatis.
g. Melarang, dengan melengkapi dasar dan aturan hukum setiap usaha untuk
menggunakan kekuatan massa.
Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap ada beberapa
strategi yang mungkin ditempuh, yaitu :
1. Strategi Asimilasi
Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih
menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka
masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang
baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika
asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara
mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya
yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi
menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal.
Dengan strategi yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi
nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya
lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya,
asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu
dalam masyarakat. Namun bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi
pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara
melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari
perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan
sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi.
2. Strategi Akulturasi
Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih
sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli
pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian
berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak “melumat” semua unsur budaya
pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh
pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya
dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama namun tidak menghilangkan

12. seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian
tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap
menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan
tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Sebagaimana asimilasi, proses
akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja dikendalikan oleh negara.
Namun bisa juga akulturasi menjadi bagian dari strategi pemerintah negara
dalam mengintegrasikan masyarakatnya. Dihat dari perspektif demokrasi, strategi
integrasi nasional melalui upaya akulturasi dapat dikatakan sebagai cara yang cukup
demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional, karena masih menunjukkan
penghargaan terhadap unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal.
3. Strategi Pluralis
Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan.
Dalam paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan
memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk
hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis, dalam mewujudkan
integrasi nasional negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam
negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk
tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Jadi integrasi
nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan
dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa setiap
unsure perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing masing
berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang.