Ancaman nonmiliter di bidang politik dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, seperti intimidasi, provokasi, blokade politik, dan separatisme. Strategi nasional untuk menanggulangi hal tersebut adalah memperkuat kesatuan dan kerukunan bangsa, menyempurnakan UUD 1945, serta meningkatkan peran lembaga-lembaga negara.
Menjelaskan ancaman-ancaman yang melandasi disintegrasi bangsa sekitar tahun 1948-1956.
Presentasi ini dibuat oleh saudara Ibnu Yulian, teman satu kos saya. Terimakasih telah memberikan kontribusinya.
Sejarah Indonesia C : Dukungan dan Reaksi Rakyat Indonesia terhadap Proklamas...Shieni Rahmadani Amalia
C : Dukungan dan Reaksi Rakyat Indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan.
D : Sistem Pemerintahan di Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan
Sejarah Indonesia
Setiap tahuh,selalu ada perkembangan IPTEK yang sudah terjadi.IPTEK telah mempengaruhi segala kehidupan kita selama ini.Sebelum menelusuri lebih dalam,apakah kalian sudah kenal dengan IPTEK dan Globalisasi?
Let's Find Out,guys
Sejarah Pemberontakan DI/TII (Sejarah Kelas XII Semester 1)Khansha Hanak
Sejarah pemberontakan DI/TII di berbagai daerah dengan latar belakang terjadinya pemberontakan dan tokoh-tokoh utama di balik peristiwa pemberontakan beserta upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan.
Di saat bangsa Indonesia baru saja merasakan kemerdekaannya, masih banyak orang-orang/kelompok-kelompok yang merasa tidak senang jika Indonesia menjadi negara republik. Bahkan di antara mereka ada yang berusaha menginginkan agar negara Indonesia menjadi negara federal yang berarti menjadikan wilayah indonesia akan terpecah-belah, seperti halnya politik divide et impera yang dijalankan oleh Pemerintahan Hindia Belanda selama ratusan tahun lamanya.
Berikut ini kami akan memberikan penjelasan tentang sejarah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) mulai dari latar belakang, aksi, hingga penyelesaian masalah yang terangkum dalam PPT ini. Terima kasih sebelumnya.
dan iniii ppt sejarah :D
bareng sang mantan ketua osis Lambang Septiawan, si nyentri Khrisna Adiputratama, si heboh Risna Laksanawati, + Yusuf Faturohman *si apa yaaa* wkwkwk
tugas dari Pak Ningrum, semoga bermanfaat :)
Menjelaskan ancaman-ancaman yang melandasi disintegrasi bangsa sekitar tahun 1948-1956.
Presentasi ini dibuat oleh saudara Ibnu Yulian, teman satu kos saya. Terimakasih telah memberikan kontribusinya.
Sejarah Indonesia C : Dukungan dan Reaksi Rakyat Indonesia terhadap Proklamas...Shieni Rahmadani Amalia
C : Dukungan dan Reaksi Rakyat Indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan.
D : Sistem Pemerintahan di Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan
Sejarah Indonesia
Setiap tahuh,selalu ada perkembangan IPTEK yang sudah terjadi.IPTEK telah mempengaruhi segala kehidupan kita selama ini.Sebelum menelusuri lebih dalam,apakah kalian sudah kenal dengan IPTEK dan Globalisasi?
Let's Find Out,guys
Sejarah Pemberontakan DI/TII (Sejarah Kelas XII Semester 1)Khansha Hanak
Sejarah pemberontakan DI/TII di berbagai daerah dengan latar belakang terjadinya pemberontakan dan tokoh-tokoh utama di balik peristiwa pemberontakan beserta upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan.
Di saat bangsa Indonesia baru saja merasakan kemerdekaannya, masih banyak orang-orang/kelompok-kelompok yang merasa tidak senang jika Indonesia menjadi negara republik. Bahkan di antara mereka ada yang berusaha menginginkan agar negara Indonesia menjadi negara federal yang berarti menjadikan wilayah indonesia akan terpecah-belah, seperti halnya politik divide et impera yang dijalankan oleh Pemerintahan Hindia Belanda selama ratusan tahun lamanya.
Berikut ini kami akan memberikan penjelasan tentang sejarah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) mulai dari latar belakang, aksi, hingga penyelesaian masalah yang terangkum dalam PPT ini. Terima kasih sebelumnya.
dan iniii ppt sejarah :D
bareng sang mantan ketua osis Lambang Septiawan, si nyentri Khrisna Adiputratama, si heboh Risna Laksanawati, + Yusuf Faturohman *si apa yaaa* wkwkwk
tugas dari Pak Ningrum, semoga bermanfaat :)
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
Ancaman nonmiliter di bidang politik
1. Ancaman Nonmiliter Di
Bidang Politik
KELOMPOK 3 :
1. IRFAN MAULANA S.
2. M. ZULFIKAR ISNAEN
3. M. FARIS PRAYOGA
4. RATNA YUMNA
5. RISKY REZA P
6. VEVA NELLONE S
7. WULAN RAMA WATI
2. Pengertian
Ancaman Nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan
kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan
segenap bangsa.
Politik merupakan instrument utama untuk menggerakan perang.
Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbang suatu
rezim pemerintah bahnkan dapat menghancurkan suatu negara.
Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik
seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, penanganan
lingkungan hidup, dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih
dan akuntabel.
3. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri
maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik
dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik
terhadap Indonesia.
Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk
ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan
oleh pihak – pihak lain untuk menekan negara lain.
4. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam
negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan
masa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa,
atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan
pemerintah.
Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari
ancman politik yang timbul di dalam negeri.
Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh
pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan senjata.
5. contoh Ancaman Nonmiliter di
bidang politik :
1. Terjadinya Pertikaian Antar Kelompok Masyarakat
Berbagai ancaman aktual yang mungkin akan timbul adalah
terjadinya pertikain antara kelompok masyarakat akibat terjadinya
berbagai perbedaan pendapat dalam memaknai amandemen UUD
1945, tuntutan ekonomi khusus dan kebebasan pers yang tidak
diimbangi dengan tanggung jawab moral sehingga akan berpotensi
terhadap diintegrasi suatu bangsa.
6. 2. Intimidasi/Cowing
Perilaku yang dihitung menggunkan kekerasan atau ancaman
kekerasan untuk mencapai tujuan politik, atau ideologi melalui
intimidasi, kekerasan atau didefinisikan sebagai terorisme.
7. 3. Blokade
Blokade dalam bidang politik tentu sangat berpengaruh,
blokade adalah salah satu hal yang hampir ada di semua
kampanye militer maupun non militer dan alat pilihan untuk
peperangan ekonomi dan politik melawan negara musuh.
8. Implementasi Strategi Nasional
Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang berpijak
pada Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam rangka menyelesaikan masalah – masalah yang
mendesak dalam kehidupan bermasyakat, berbangsa dan
bernegara maka diperlukan upaya rekonsiliasi nasional yang
diatur dengan undang – undang.
Menyempurnakan UUD 1945 agar sejalan dengan perkembangan
kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, serta sesuai
dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945 dengan tetap
menjaga persatuan dan kessatuan bangsa.
9. Meningkatka peran MPR serta lembaga – lembaga tinggi negara
yang lain dengan cara menegaskan fungsi, wewenang dan
tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pembagian
kekuasaan & tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif.
Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan
rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan
kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta
mengembangkan sistem dan penyelenggaran pemilu yang
demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan
perundang – undangan di bidang politik.