SlideShare a Scribd company logo
BAB 8
BADAN USAHA DALAM
PEREKONOMIAN
INDONESIA
B a d a n U s a h a
p e ra n d a la m
p e re k o n o m ia n
B U M N
S w a s ta
te rd iri a ta s
m e n y u m b a n g k e u n tu n g a n
fu n g s i s o s ia l
p e n c ip ta a n la p a n g a n k e rja
te rd iri a ta s m e m b u k a k e s e m p a ta n k e rja
m e n in g k a tk a n / m e n a m b a h
k o p e ra s i
d ib e d a k a n b e rd a s a rk a n la p a n g a n u s a h a
E k s tra k tif
A g ra ris
M a n u fa k tu r
P e rd a g a n g a n
J a s a
d ib e d a k a n
b e rd a s a rk a n
m o d a l
B U M N
B a d a n U s a h a
S w a s ta
B a d a n U s a h a
C a m p u ra n
B U M D
te rd iri a ta s
B a d a n U s a h a
P e rs e o ra n g a n
P e rs e k u tu a n F irm a
P e rs e k u tu a n
K o m a n d ite r (C V )
P e rs e ro a n
T e rb a ta s (P T )
Y a y a s a n
K o p e ra s i
Pengertian Badan Usaha
• Badan usaha ialah kesatuan organisasi yang terdiri dari modal
dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan, atau
kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan mencapai laba.
• Untuk dapat mencapai tujuannya (mendapatkan laba), badan
usaha harus mempunyai perusahaan.
• Secara garis besar, badan usaha dapat digolongkan menurut
kriteria sebagai berikut :
1. Kepemilikan modal
2. Lapangan usaha
• Kepemilikan Modal. Jika dilihat dari kepemilikan modal maka
badan usaha dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Struktur modal pada
BUMN baik secara keseluruhan atau sebagian di miliki oleh
negara. BUMN antara lain terdiri dari Perusahaan Jawatan
(Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Negara
Perseroan (Persero).
2. Badan Usaha Swasta. Seluruh modal pada badan usaha
swasta, baik dari seseorang maupun kelompok.
3. Badan Usaha Campuran. Sebagai modal pada badan usaha
campuran berasal dari pihak swasta, dan sebagian lagi berasal
dari pemerintah.
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal BUMD berasal dari
kekayaan daerah yang disisihkan.
• Lapangan Usaha. Jika dilihat dari lapangan usaha maka dapat
dibedakan menjadi :
1. Badan Usaha Ekstraktif. Badan usaha ekstraktif bergerak
dalam bidang pengambilan kekayaan alam yang telah tersedia
tanpa mengubah sifatnya.
2. Badan Usaha Agraris. Badan usaha agraris bergerak dalam
bidang pengolahan tanah, antara lain usaha pertanian, usaha
perkebunan, dan usaha perikanan.
3. Badan Usaha Manufaktur. Badan usaha industri bergerak
dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, atau
bahan setengah jadi menjadi barang jadi.
4. Badan Usaha Perdagangan. Badan usaha perdagangan
melakukan kegiatan membeli barang untuk dijual kembali tanpa
merubah bentuknya.
5. Badan Usaha Jasa. Badan usaha jasa melakukan kegiatan
memberi pelayanan jasa kepada masyarakat umum.
Badan Usaha Swasta
Jenis Badan Usaha :
1. Badan Usaha Perseorangan. Badan usaha perseorangan
merupakan tipe paling dasar dari sebuah badan usaha, sekaligus
merupakan bentuk usaha yang paling tua dan paling umum.
Badan usaha perseorangan dimiliki oleh satu orang saja, sehingga
tanggung jawab dan pelaksanannya dipikul oleh satu orang
tersebut, sebagai pemiliknya. Contoh : pemilik wartel, warung, dan
lain-lain.
Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan
 (Klik di sini)
2. Persekutuan Firma (Fa). Persekutuan firma atau biasa disebut
firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau
lebih, dan menjalankan usahanya menggunakan nama bersama.
Tanggung jawab anggota firma tidak terbatas. Laba yang diperoleh
akan dibagi kepada seluruh anggota firma berdasarkan besar
kecilnya modal yang disertakan.
Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan
 (Klik di sini)
3. Persekutuan Komanditer (CV). CV adalah badan usaha yang
didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang membedakan CV dengan
Firma adalah perbedaan tanggung jawab dan keikutsertaan
anggotanya.
CV mempunyai 2 jenis anggota yaitu anggota aktif dan anggota
pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang bertindak sebagai
pengelola perusahaan. Sedangkan anggota pasif berperan sebagai
penanam modal CV.
4. Perseroan Terbatas (PT). Perseroan terbatas adalah badan
usaha yang berbadan hukum, didirikan oleh beberapa orang, dan
modalnya terdiri dari saham-saham (surat sero).
• Tanggung jawab pemegang saham terbatas. Kekuasaan tertinggi
dalam PT terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
dengan ketentuan 1 lembar saham memiliki satu suara.
• Jadi pemegang saham paling banyak akan memiliki hak suara
terbanyak.
• Pendirian PT harus dengan akta notaris dan meminta persetujuan
kepada menteri kehakiman dan dipimpin oleh seorang direksi
(direktur)
Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan
 (Klik di sini)
5. Yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang dibentuk untuk
menyediakan jasa di bidang sosial, pendidikan, agama dan jasa
non bisnis lainnya. Jadi pentingnya sebuah yayasan adalah
pelayanan masyarakat, bukan keuntungan.
6. Koperasi. Sesuai dengan UU RI No. 25 Tahun 1992, koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan asas kekeluargaan.
PT memiliki macam-macam bentuk sebagai berikut :
1. PT Terbuka. Saham PT terbuka bebas dimiliki oleh masyarakat
umum. Transaksi jual beli saham dilakukan melalui pasar modal
(bursa saham).
2. PT Tertutup. Saham-saham pada PT tertutup hanya boleh
dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, atau dengan kata lain,
saham ini tidak dijual secara umum.
3. PT Kosong. Pada PT Kosong, aktivitas perusahaan sudah tidak
berjalan lagi (tinggal namanya saja). PT Kosong bisa
diperjualbelikan dengan pertimbangan dapat menghemat biaya
pendirian.
4. PT Negara (Persero). Persero adalah PT yang sahamnya
dimiliki oleh negara.
• Supaya dapat terus berkembang, suatu PT akan membangun
pabrik baru, membeli mesin lebih banyak, menyewa lebih banyak
tenaga kerja, dsbnya.
• Tidak semua PT memiliki dana sendiri yang cukup besar untuk
membangun hal-hal tersebut. Apabila suatu PT membutuhkan
dana untuk mengembangkan perusahaannya, ia dapat
mengeluarkan saham yang dapat dibeli oleh masyarakat umum.
• Saham (stock) adalah surat bukti atau tanda peyertaan bagian
modal pada suatu perseroan terbatas.
• Untuk dapat menerbitkan saham melalui pasar modal, perusahaan
tersebut haruslah mendapat izin dari Bapepam (Badan Pelaksana
Pasar Modal).
• Saham dapat dibedakan menjadi saham biasa (common stock)
dan saham preferen (preferred stock).
Perbedaan Antara Saham Biasa dan Saham Preferen
Saham Biasa (Common Stock) Saham Preferen (Preferred Stock)
a. Dividen dibayarkan sepanjang
perusahaan memperoleh laba.
b. Memiliki hak suara.
c. Hak memperoleh pembagian
kekayaan perusahaan apabila
bangkrut. Namun, setelah semua
kewajiban perusahaan dilunasi.
a. Memiliki hak paling dahulu
memperoleh dividen.
b. Tidak memiliki hak suara.
c. Dapat mempengaruhi manajemen
perusahaan terutama dalam
pencalonan pengurus.
d. Memilii hak pembayaran
maksimum sebesar nilai nominal
saham, apabila perusahaan
dilikuidasi , namun setelah
kewajiban (hutang) dilunasi.
e. Kemungkinan daat memperoleh
tambahan dari pembagian laba
perusahaan, di samping
penghasilan yang diterima secara
tetap.
Peran Badan Usaha Swasta dalam
Perekonomian Indonesia
• Swasta memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia.
Ini dikarenakan pemerintah tidak dapat sendirian membangun
perekonomian. Pihak swasta lebih fleksibel dalam hal birokrasi,
memiliki dana berlebih, dan mungkin memahami pasar daripada
pemerintah, dapat bergerak dengan mudah.
• Peranan badan usaha swasta dalam perekonomian Indonesia, antara
lain :
1. Membantu membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah
kesempatan yang tersedia bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan
ekonomi yang menjadi sumber pendapatan bagi yang melakukannya.
Tersedianya kesempatan kerja akan meningkatkan pendapatan
masyarakat.
2. Membantu meningkatkan atau menambah pendapatan negara.
Melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak swasta, banyak sekali
barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga akan menambah produksi
nasional.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
• Pada Pasal 33 UUD 1945 disampaikan bahwa pelaku kegiatan
perekonomian Indonesia adalah pemerintah dan swasta. Itulah
mengapa BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian di
Indonesia.
• BUMN adalah badan usaha dengna struktur modal baik secara
keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh negara. BUMN bergerak dalam
bidang usaha untuk melayani kepentingan masyarakat (public service)
dan dipimpin oleh seorang direksi yang bertanggung jawab kepada
menteri.
• Pegawai BUMN diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Bentuk-bentuk BUMN
• Perusahaan Negara Jawatan (Perjan). Perjan disebut juga
dengan departement agency. Pada perjan, modal serta
penyelenggaraan setiap tahun ditetapkan oleh APBN. Seluruh modal
Perjan berasal dari pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang
tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham.
Perjan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Suatu bagian atau Departemen/ Dirjen/ Direktorat/ Pemerintah Daerah.
3. Dipimpin oleh seorang kepala (yang merupakan bawahan suatu bagian
atau Departemen/ Dirjen/ Direktorat/ Pemerintah Daerah).
4. Memperoleh fasilitas negara.
5. Status pegawai Perjan adalah pegawai negeri.
6. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional
seperti bagian-bagian dari suatu Departemen/ Pemerintah Daerah.
Contoh : RSCM, RRI, TVRI
• Perusahaan Negara Umum (Perum). Perum disebut juga public
corporation. Pada perum, modal berasal dari kekayaan negara yang
telah dipisahkan. Perum bergerak di bidang usaha yang dianggap vital,
karena swasta belum mampu menjalankannya, atau karena sifatnya
sangat rahasia sehingga tidak boleh dimiliki oleh swasta.
Perum memiliki curi-ciri sebagai berikut :
1. Melayani kepentingan umum.
2. Memupuk keuntungan.
3. Berstatus badan hukum.
4. Umumnya bergerak di bidang jasa vital (public utilities).
5. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak
seperti perusahaan swasta.
6. Hubungan hukum diatur secara perdata.
7. Seluruh modal dimiliki oleh negara berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.
8. Dipimpin oleh suatu direksi.
9. Status pegawai adalah pegawai pemerintah negara.
10. Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah.
Contoh : Perum Percetakan Uang Negara, Perum Pegadaian, Perum Jasa
Tirta, dll.
• Perusahaan Negara Perseroan (Persero). Persero disebut juga
public state company. Struktur modal Persero terdiri dari saham-
saham yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan.
Status hukum Persero diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum
Dagang.
Persero memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Memupuk keuntungan.
2. Sebagai badan hukum perdata (berbentuk perseroan terbatas).
3. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata.
4. Seluruh atau sebagian modal merupakan kekayaan negara yang
dipisahkan (kemungkinan joint atau mixed enterprise dengan swasta
nasional atau asing)
5. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara.
6. Dipimpin oleh suatu direksi.
7. Status pegawai adalah pegawai perusahaan swasta.
8. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham.
Contoh : PT. Sucifindo, PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Jamsostek,PT. Kimia
Farma, dll.
Peran BUMN dalam Perekonomian
• Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan negara memainkan
peranan penting dalam perekonomian. Secara global di negara-negara
berkembang, BUMN menyumbang sekitar 7-15% dari GDP.
• Namun, selain mendukung peningkatan total output serta
pembentukan modal nasional, perusahaan-perusahaan juga banyak
menghabiskan sumber-sumber daya, dan dalam beberapa kasus
mereka bahkan menjadi beban fiskal bagi pemerintah.
• BUMN yang efisien, mendatangkan devisa dan pajak lebih banyaak
bagi negara sehingga pada akhirnya mendatangkan kesempatan kerja.
Namun tidak semua BUMN bisa bekerja dengan efektif dan
menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara.
• Pada tahun 2003, sebanyak 10 BUMN mendominasi total kerugian
yang dialami oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang berada di
bawah koordinasi Kementrian Negara BUMN.
Sepuluh BUMN yang mendominasi total kerugian pada tahun 2003
Nama BUMN Total Kerugian
PLN
Perusahaan Perdagangan
Indonesia
Pelni
PANN Multifinance
Indofarma
Industri Sandang Nusantara
Kertas Kraft Aceh
PT Perkebunan Nusantara II
Inhutani I
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
(Prognosa)
Rp. 3,558 miliar
Rp. 418,224 miliar
Rp. 382,336 miliar
Rp. 152,258 miliar
Rp. 129,570 miliar
Rp. 114,772 miliar
Rp. 108,442 miliar
Rp. 96,166 miliar
Rp. 90,972 miliar
Rp. 81,221 miliar
• Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan buruknya kinerja
perusahaan-perusahaan negara dipandang dari segi probabilitas dan
efisiensi. Barangkali, faktor penyebab paling penting adalah fakta
bahwa hakekat BUMN berbeda dengan badan usaha swasta.
• Alasan-alasan lain yang membuat BUMN seringkali rugi adalah :
1. Selain diharapkan menghasilkan keuntungan, BUMN diwajibkan
melaksanakan fungsi sosial. BUMN seringkali dipaksa menerapkan
harga di bawah harga produksi untuk memberi subsidi kepada
masyarakat.
2. Banyak BUMN yang harus menerima tambahan pekerja hanya untuk
memenuhi sasaran penciptaan lapangan kerja atau mengurangi
pengangguran. Hal ini bisa mengurangi laba dan efisiensi BUMN
tersebut.
3. Seringkali keputusan penting diambil oleh pemerintah, sehingga
manajer atau pengelola BUMN tidak bisa berbuat banyak.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
• BUMD atau sering disebut perusahaan daerah adalah badan usaha
yang diatur melalui Peraturan Daerah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
• Modal BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tujuan
dari BUMD adalah melaksanakan pembangunan ekonomi nasional
pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah pada khususnya.
• Kegiatan BUMD antara daerah yang satu dengan daerah yang lain
mungkin berbeda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah,
dan disahkan oleh instansi atasannya.
• Mengingat sifat, maksud, dan tujuan pendirian BUMD hampir serupa
dengan BUMN, maka antara BUMN dan BUMD memiliki kebaikan atau
pun kelemahan yang hampir serupa.
Kelemahan dan Kebaikan BUMD
Kebaikan Kelemahan
1. Melayani kepentingan umum (public
service)
2. Kelangsungan hidup terjamin.
3. Tidak mengalami kesulitan modal
karena modal berasal dari kekayaan
negara atau daerah yang dipisahkan.
4. Status pegawai diatur oleh Peraturan
Pemerintah atau Daerah sehingga
menimbulkan rasa aman bagi para
karyawan.
5. Jika menderita kerugian, yang
menanggung adalah pemerintah.
6. Menjalankan usaha vital yang jarang
digarap oleh pihak swasta.
7. Pengawasan disalurkan terhadap
semua anggota organisasi secara
berjenjang dn berkesinambungan
sehingga tujuan BUMN dan BUMD
akan dapat berwujud.
1. Pegawai kurang disiplin karena banyak
mendapat fasilitas negara.
2. Birokrasi pemerintah yang panjang
membuat BUMN dan BUMD tidak
efisien dalam melakukan tugas.
3. Keterbatasan kemampuan dan
keahlian dalam mengelola BUMN dan
BUMD, sehingga sering menderita
kerugian.
Pendirian Usaha
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan badan
usaha, antara lain :
1.Bentuk hukum badan usaha yang akan dipilih. Pemilihan badan
usaha sangat penting karena berkaitan dengan masalah tanggung jawab
pemilik terhadap risiko yang terjadi dalam badan usaha.
2.Jenis jasa yang akan dijalankan badan usaha. Jenis usaha yang
dipilih tentu berdasarkan berbagai pertimbangan mana yang paling banyak
memberikan keuntungan.
3.Sarana produksi (faktor-faktor produksi). Faktor produksi
diperlukan untuk menghasilkan barang.
4.Kemungkinan pemasaran hasil produksi. Pemasaran barang
merupakan kegiatan penting bagi sebuah badan usaha, karena barang-
barang yang telah dibuat harus dijual.
5.Lokasi badan usaha. Supaya kegiatan badan usaha bisa berjalan
dengan lancar, maka lokasi badan usaha harus strategis.
Pemilihan Lokasi Badan Usaha
Pertimbangan faktor-faktor sebagai berikut pada saat menentukan lokasi
badan usaha.
1.Pertimbangan alam (faktor alam). Jika badan usaha bergerak di bidang
ekstraktif maka letak badan usaha harus terletak berada di sekitar sumber
alam tersebut. Contoh : pertambangan minyak bumi.
2.Pertimbangan sejarah (faktor sejarah). Jika badan usaha bergerak di
bidang yang sifat usahanya turun temurun maka harus dicari daerah yang
sudah menjadi trademark bagi masyarakat. Contoh : usaha ukir jepara,
usaha batik pekalongan.
3.Pertimbangan ketetapan pemerintah (faktor pemerintah). Untuk usaha-
usaha tertentu letak perusahaan ditentukan oleh pemerintah. Hal ini
dilakukan oleh pemerintah adalah demi keamanan masyarakat. Contoh :
pabrik senjata.
4.Pertimbangan ekonomi (faktor ekonomi). Supaya barang-barang yang
dihasilkan harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat, maka letak
badan usaha diusahakan dekat dengan bahan bakar, tenaga kerja, dan
pasar sehingga biaya produksi rendah.

More Related Content

What's hot

Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem Ekonomi IndonesiaSistem Ekonomi Indonesia
Sistem Ekonomi Indonesia
abdul kodir
 
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainPerbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Eko Mardianto
 
Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1
mufitriski
 
Sejarah Koperasi
Sejarah KoperasiSejarah Koperasi
Sejarah Koperasi
vadilla mutia
 
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomiUNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
Johan Setiawan
 
Sistem Saraf
Sistem SarafSistem Saraf
Sistem Saraf
Agung Anggoro
 
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Yuni Tri Retnani Sardi, S.Pd
 
Citibank change management and handling conflict(1)
Citibank change management and handling conflict(1)Citibank change management and handling conflict(1)
Citibank change management and handling conflict(1)
Hafiz Rahmaputra
 
SIstem Ekonomi 3 Sektor
SIstem Ekonomi 3 SektorSIstem Ekonomi 3 Sektor
SIstem Ekonomi 3 Sektor
Triaji Ramadhan
 
Makalah pt,cv,fa
Makalah  pt,cv,faMakalah  pt,cv,fa
Makalah pt,cv,fa
Mawarni Lailani Putri
 
Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma
findira
 
Materi koperasi
Materi koperasiMateri koperasi
Materi koperasi
Diny94
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
Putri Shafira
 
Pembelahan Sel
Pembelahan SelPembelahan Sel
Pembelahan Sel
Daniel Christianto
 
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
pakguruku.site
 
MATERI Sistem indra KELAS XI SMA
MATERI Sistem indra KELAS XI SMAMATERI Sistem indra KELAS XI SMA
MATERI Sistem indra KELAS XI SMA
Zona Bebas
 
Industrialisasi dan perkembangan sektor industri
Industrialisasi dan perkembangan sektor industriIndustrialisasi dan perkembangan sektor industri
Industrialisasi dan perkembangan sektor industri
Lutfiyah Siti
 
Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan dan Pertumbuhan EkonomiPembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Hisyam Lingga
 

What's hot (20)

Pengangguran
PengangguranPengangguran
Pengangguran
 
Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem Ekonomi IndonesiaSistem Ekonomi Indonesia
Sistem Ekonomi Indonesia
 
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainPerbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain
 
Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1
 
Sejarah Koperasi
Sejarah KoperasiSejarah Koperasi
Sejarah Koperasi
 
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomiUNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
 
Sistem Saraf
Sistem SarafSistem Saraf
Sistem Saraf
 
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
 
Citibank change management and handling conflict(1)
Citibank change management and handling conflict(1)Citibank change management and handling conflict(1)
Citibank change management and handling conflict(1)
 
SIstem Ekonomi 3 Sektor
SIstem Ekonomi 3 SektorSIstem Ekonomi 3 Sektor
SIstem Ekonomi 3 Sektor
 
Utang luar negeri
Utang luar negeriUtang luar negeri
Utang luar negeri
 
Makalah pt,cv,fa
Makalah  pt,cv,faMakalah  pt,cv,fa
Makalah pt,cv,fa
 
Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma
 
Materi koperasi
Materi koperasiMateri koperasi
Materi koperasi
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
Pembelahan Sel
Pembelahan SelPembelahan Sel
Pembelahan Sel
 
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
Perekonomian sederhana dua sektor (ppt ekonomi)
 
MATERI Sistem indra KELAS XI SMA
MATERI Sistem indra KELAS XI SMAMATERI Sistem indra KELAS XI SMA
MATERI Sistem indra KELAS XI SMA
 
Industrialisasi dan perkembangan sektor industri
Industrialisasi dan perkembangan sektor industriIndustrialisasi dan perkembangan sektor industri
Industrialisasi dan perkembangan sektor industri
 
Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan dan Pertumbuhan EkonomiPembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
 

Viewers also liked

Bab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ipsBab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ips
Srestha Anindyanari
 
Badan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha Milik DaerahBadan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha Milik Daerah
anandhitaef
 
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
candra romanda
 
MENAGIH MASTER PLAN SUPLAI AIR INDONEISA (Bisnis Indonesia 19 Juni 2015)
MENAGIH MASTER PLAN SUPLAI AIR INDONEISA (Bisnis Indonesia 19 Juni 2015)MENAGIH MASTER PLAN SUPLAI AIR INDONEISA (Bisnis Indonesia 19 Juni 2015)
MENAGIH MASTER PLAN SUPLAI AIR INDONEISA (Bisnis Indonesia 19 Juni 2015)Helsi Dinafitri
 
Bab 4 xii ips
Bab 4 xii ipsBab 4 xii ips
Bab 4 xii ips
Srestha Anindyanari
 
Badan usaha milik swasta (bums)
Badan usaha milik swasta (bums)Badan usaha milik swasta (bums)
Badan usaha milik swasta (bums)
Angellia Putry
 
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
IlhamsyahIbnuHidayat
 
Bentuk badan usaha dan Perkembangannya
Bentuk  badan  usaha dan PerkembangannyaBentuk  badan  usaha dan Perkembangannya
Bentuk badan usaha dan PerkembangannyaHendie Cahya Maladewa
 
Bentuk dan peran badan usaha
Bentuk dan peran badan usahaBentuk dan peran badan usaha
Bentuk dan peran badan usahaNenengYuyuRohana
 
Ekonomi tentang BUMD
Ekonomi tentang BUMDEkonomi tentang BUMD
Ekonomi tentang BUMD
085785949750
 
Bab 9 koperasi
Bab 9 koperasiBab 9 koperasi
Bab 9 koperasi
Srestha Anindyanari
 
BUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMDBUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMD
Ary Efendi
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
Uswah Muzayanah
 
Soal Sbmptn 2016 ekonomi kode soal 423
Soal Sbmptn 2016 ekonomi kode soal 423Soal Sbmptn 2016 ekonomi kode soal 423
Soal Sbmptn 2016 ekonomi kode soal 423
Piet_Fitriady
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usahaabdul kodir
 
Buku ajar-manajemen-keuangan
Buku ajar-manajemen-keuanganBuku ajar-manajemen-keuangan
Buku ajar-manajemen-keuanganHaidar Bashofi
 
Bab 4 LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG
Bab 4 LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANGBab 4 LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG
Bab 4 LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG
Srestha Anindyanari
 

Viewers also liked (20)

Bab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ipsBab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ips
 
Badan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha Milik DaerahBadan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha Milik Daerah
 
Kajian bumd
Kajian bumdKajian bumd
Kajian bumd
 
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...
 
Jawaban
JawabanJawaban
Jawaban
 
MENAGIH MASTER PLAN SUPLAI AIR INDONEISA (Bisnis Indonesia 19 Juni 2015)
MENAGIH MASTER PLAN SUPLAI AIR INDONEISA (Bisnis Indonesia 19 Juni 2015)MENAGIH MASTER PLAN SUPLAI AIR INDONEISA (Bisnis Indonesia 19 Juni 2015)
MENAGIH MASTER PLAN SUPLAI AIR INDONEISA (Bisnis Indonesia 19 Juni 2015)
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Bab 4 xii ips
Bab 4 xii ipsBab 4 xii ips
Bab 4 xii ips
 
Badan usaha milik swasta (bums)
Badan usaha milik swasta (bums)Badan usaha milik swasta (bums)
Badan usaha milik swasta (bums)
 
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
 
Bentuk badan usaha dan Perkembangannya
Bentuk  badan  usaha dan PerkembangannyaBentuk  badan  usaha dan Perkembangannya
Bentuk badan usaha dan Perkembangannya
 
Bentuk dan peran badan usaha
Bentuk dan peran badan usahaBentuk dan peran badan usaha
Bentuk dan peran badan usaha
 
Ekonomi tentang BUMD
Ekonomi tentang BUMDEkonomi tentang BUMD
Ekonomi tentang BUMD
 
Bab 9 koperasi
Bab 9 koperasiBab 9 koperasi
Bab 9 koperasi
 
BUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMDBUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMD
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Soal Sbmptn 2016 ekonomi kode soal 423
Soal Sbmptn 2016 ekonomi kode soal 423Soal Sbmptn 2016 ekonomi kode soal 423
Soal Sbmptn 2016 ekonomi kode soal 423
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usaha
 
Buku ajar-manajemen-keuangan
Buku ajar-manajemen-keuanganBuku ajar-manajemen-keuangan
Buku ajar-manajemen-keuangan
 
Bab 4 LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG
Bab 4 LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANGBab 4 LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG
Bab 4 LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG
 

Similar to Bab 8 badan usaha

Hukum bumn dan perusahaan negara
Hukum bumn dan perusahaan negaraHukum bumn dan perusahaan negara
Hukum bumn dan perusahaan negaramailinursal
 
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfBab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
RayyanStudio
 
Perusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaPerusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaRajabul Gufron
 
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
SINDINALURITA1
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Shieni Rahmadani Amalia
 
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,20193,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
An Nisa Rizki Yulianti
 
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
WennaSustiany
 
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
Ferdy123456789
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
IilMuntaha
 
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.ppt
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.pptBADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.ppt
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.ppt
KazaHumairo
 
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxBADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
BangkitRioPasaribuSE
 
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
Novi Siti
 
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
smansabongomeme
 
bentuk badan usaha
bentuk badan usahabentuk badan usaha
bentuk badan usaha
RizkyHernando
 
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
RusdiRustandi6
 
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,20183. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
indah kayani
 
Tugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannahTugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannahPaarief Udin
 
P3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.pptP3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.ppt
rajab48
 

Similar to Bab 8 badan usaha (20)

Hukum bumn dan perusahaan negara
Hukum bumn dan perusahaan negaraHukum bumn dan perusahaan negara
Hukum bumn dan perusahaan negara
 
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfBab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
 
Perusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaPerusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan Usaha
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
 
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,20193,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
 
Modul 5 KB 2
Modul 5 KB 2Modul 5 KB 2
Modul 5 KB 2
 
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
 
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
 
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.ppt
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.pptBADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.ppt
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.ppt
 
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxBADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
 
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
 
bentuk badan usaha
bentuk badan usahabentuk badan usaha
bentuk badan usaha
 
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
 
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,20183. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
 
Tugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannahTugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannah
 
P3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.pptP3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.ppt
 

More from Srestha Anindyanari

PPT PKL MP kel. 21
PPT PKL MP kel. 21PPT PKL MP kel. 21
PPT PKL MP kel. 21
Srestha Anindyanari
 
Business plan
Business plan Business plan
Business plan
Srestha Anindyanari
 
Proposal pendirian sekolah lampiran
Proposal pendirian sekolah lampiranProposal pendirian sekolah lampiran
Proposal pendirian sekolah lampiran
Srestha Anindyanari
 
Proposal pendirian sekolah
Proposal pendirian sekolahProposal pendirian sekolah
Proposal pendirian sekolah
Srestha Anindyanari
 
Merek dagang dan konsep nilai dalam pemasaran jasa pendidikan
Merek dagang dan konsep nilai dalam pemasaran jasa pendidikanMerek dagang dan konsep nilai dalam pemasaran jasa pendidikan
Merek dagang dan konsep nilai dalam pemasaran jasa pendidikan
Srestha Anindyanari
 
Perencanaan analisis kebutuhan rekruitmen dan seleksi
Perencanaan analisis kebutuhan rekruitmen dan seleksiPerencanaan analisis kebutuhan rekruitmen dan seleksi
Perencanaan analisis kebutuhan rekruitmen dan seleksi
Srestha Anindyanari
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 7 kewirausahaan
Bab 7 kewirausahaanBab 7 kewirausahaan
Bab 7 kewirausahaan
Srestha Anindyanari
 
Bab 6 manajemen
Bab 6 manajemenBab 6 manajemen
Bab 6 manajemen
Srestha Anindyanari
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 6 manajemen xii ips
Bab 6 manajemen xii ipsBab 6 manajemen xii ips
Bab 6 manajemen xii ips
Srestha Anindyanari
 
Bab 5 xii ips
Bab 5 xii ipsBab 5 xii ips
Bab 5 xii ips
Srestha Anindyanari
 
Bab 3 xii ips
Bab 3 xii ipsBab 3 xii ips
Bab 3 xii ips
Srestha Anindyanari
 
Bab 2 xii ips
Bab 2 xii ipsBab 2 xii ips
Bab 2 xii ips
Srestha Anindyanari
 
@Sresthaa paham paham baru yang memengaruhi kesadaran kebangsaan asia dan afrika
@Sresthaa paham paham baru yang memengaruhi kesadaran kebangsaan asia dan afrika@Sresthaa paham paham baru yang memengaruhi kesadaran kebangsaan asia dan afrika
@Sresthaa paham paham baru yang memengaruhi kesadaran kebangsaan asia dan afrikaSrestha Anindyanari
 

More from Srestha Anindyanari (20)

PPT PKL MP kel. 21
PPT PKL MP kel. 21PPT PKL MP kel. 21
PPT PKL MP kel. 21
 
Business plan
Business plan Business plan
Business plan
 
Proposal pendirian sekolah lampiran
Proposal pendirian sekolah lampiranProposal pendirian sekolah lampiran
Proposal pendirian sekolah lampiran
 
Proposal pendirian sekolah
Proposal pendirian sekolahProposal pendirian sekolah
Proposal pendirian sekolah
 
Merek dagang dan konsep nilai dalam pemasaran jasa pendidikan
Merek dagang dan konsep nilai dalam pemasaran jasa pendidikanMerek dagang dan konsep nilai dalam pemasaran jasa pendidikan
Merek dagang dan konsep nilai dalam pemasaran jasa pendidikan
 
Perencanaan analisis kebutuhan rekruitmen dan seleksi
Perencanaan analisis kebutuhan rekruitmen dan seleksiPerencanaan analisis kebutuhan rekruitmen dan seleksi
Perencanaan analisis kebutuhan rekruitmen dan seleksi
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 2
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Bab 7 kewirausahaan
Bab 7 kewirausahaanBab 7 kewirausahaan
Bab 7 kewirausahaan
 
Bab 6 manajemen
Bab 6 manajemenBab 6 manajemen
Bab 6 manajemen
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
Bab 9 koperasi
Bab 9 koperasiBab 9 koperasi
Bab 9 koperasi
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Bab 7 kewirausahaan
Bab 7 kewirausahaanBab 7 kewirausahaan
Bab 7 kewirausahaan
 
Bab 6 manajemen xii ips
Bab 6 manajemen xii ipsBab 6 manajemen xii ips
Bab 6 manajemen xii ips
 
Bab 5 xii ips
Bab 5 xii ipsBab 5 xii ips
Bab 5 xii ips
 
Bab 3 xii ips
Bab 3 xii ipsBab 3 xii ips
Bab 3 xii ips
 
Bab 2 xii ips
Bab 2 xii ipsBab 2 xii ips
Bab 2 xii ips
 
@Sresthaa paham paham baru yang memengaruhi kesadaran kebangsaan asia dan afrika
@Sresthaa paham paham baru yang memengaruhi kesadaran kebangsaan asia dan afrika@Sresthaa paham paham baru yang memengaruhi kesadaran kebangsaan asia dan afrika
@Sresthaa paham paham baru yang memengaruhi kesadaran kebangsaan asia dan afrika
 

Recently uploaded

Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 

Recently uploaded (20)

Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 

Bab 8 badan usaha

  • 1. BAB 8 BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
  • 2. B a d a n U s a h a p e ra n d a la m p e re k o n o m ia n B U M N S w a s ta te rd iri a ta s m e n y u m b a n g k e u n tu n g a n fu n g s i s o s ia l p e n c ip ta a n la p a n g a n k e rja te rd iri a ta s m e m b u k a k e s e m p a ta n k e rja m e n in g k a tk a n / m e n a m b a h k o p e ra s i d ib e d a k a n b e rd a s a rk a n la p a n g a n u s a h a E k s tra k tif A g ra ris M a n u fa k tu r P e rd a g a n g a n J a s a d ib e d a k a n b e rd a s a rk a n m o d a l B U M N B a d a n U s a h a S w a s ta B a d a n U s a h a C a m p u ra n B U M D te rd iri a ta s B a d a n U s a h a P e rs e o ra n g a n P e rs e k u tu a n F irm a P e rs e k u tu a n K o m a n d ite r (C V ) P e rs e ro a n T e rb a ta s (P T ) Y a y a s a n K o p e ra s i
  • 3. Pengertian Badan Usaha • Badan usaha ialah kesatuan organisasi yang terdiri dari modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan, atau kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan mencapai laba. • Untuk dapat mencapai tujuannya (mendapatkan laba), badan usaha harus mempunyai perusahaan. • Secara garis besar, badan usaha dapat digolongkan menurut kriteria sebagai berikut : 1. Kepemilikan modal 2. Lapangan usaha
  • 4. • Kepemilikan Modal. Jika dilihat dari kepemilikan modal maka badan usaha dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Struktur modal pada BUMN baik secara keseluruhan atau sebagian di miliki oleh negara. BUMN antara lain terdiri dari Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Negara Perseroan (Persero). 2. Badan Usaha Swasta. Seluruh modal pada badan usaha swasta, baik dari seseorang maupun kelompok. 3. Badan Usaha Campuran. Sebagai modal pada badan usaha campuran berasal dari pihak swasta, dan sebagian lagi berasal dari pemerintah. 4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang disisihkan.
  • 5. • Lapangan Usaha. Jika dilihat dari lapangan usaha maka dapat dibedakan menjadi : 1. Badan Usaha Ekstraktif. Badan usaha ekstraktif bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam yang telah tersedia tanpa mengubah sifatnya. 2. Badan Usaha Agraris. Badan usaha agraris bergerak dalam bidang pengolahan tanah, antara lain usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan. 3. Badan Usaha Manufaktur. Badan usaha industri bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi. 4. Badan Usaha Perdagangan. Badan usaha perdagangan melakukan kegiatan membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. 5. Badan Usaha Jasa. Badan usaha jasa melakukan kegiatan memberi pelayanan jasa kepada masyarakat umum.
  • 6. Badan Usaha Swasta Jenis Badan Usaha : 1. Badan Usaha Perseorangan. Badan usaha perseorangan merupakan tipe paling dasar dari sebuah badan usaha, sekaligus merupakan bentuk usaha yang paling tua dan paling umum. Badan usaha perseorangan dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawab dan pelaksanannya dipikul oleh satu orang tersebut, sebagai pemiliknya. Contoh : pemilik wartel, warung, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan  (Klik di sini)
  • 7. 2. Persekutuan Firma (Fa). Persekutuan firma atau biasa disebut firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dan menjalankan usahanya menggunakan nama bersama. Tanggung jawab anggota firma tidak terbatas. Laba yang diperoleh akan dibagi kepada seluruh anggota firma berdasarkan besar kecilnya modal yang disertakan. Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan  (Klik di sini) 3. Persekutuan Komanditer (CV). CV adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang membedakan CV dengan Firma adalah perbedaan tanggung jawab dan keikutsertaan anggotanya. CV mempunyai 2 jenis anggota yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang bertindak sebagai pengelola perusahaan. Sedangkan anggota pasif berperan sebagai penanam modal CV.
  • 8. 4. Perseroan Terbatas (PT). Perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan oleh beberapa orang, dan modalnya terdiri dari saham-saham (surat sero). • Tanggung jawab pemegang saham terbatas. Kekuasaan tertinggi dalam PT terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan ketentuan 1 lembar saham memiliki satu suara. • Jadi pemegang saham paling banyak akan memiliki hak suara terbanyak. • Pendirian PT harus dengan akta notaris dan meminta persetujuan kepada menteri kehakiman dan dipimpin oleh seorang direksi (direktur) Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan  (Klik di sini)
  • 9. 5. Yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang dibentuk untuk menyediakan jasa di bidang sosial, pendidikan, agama dan jasa non bisnis lainnya. Jadi pentingnya sebuah yayasan adalah pelayanan masyarakat, bukan keuntungan. 6. Koperasi. Sesuai dengan UU RI No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
  • 10. PT memiliki macam-macam bentuk sebagai berikut : 1. PT Terbuka. Saham PT terbuka bebas dimiliki oleh masyarakat umum. Transaksi jual beli saham dilakukan melalui pasar modal (bursa saham). 2. PT Tertutup. Saham-saham pada PT tertutup hanya boleh dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, atau dengan kata lain, saham ini tidak dijual secara umum. 3. PT Kosong. Pada PT Kosong, aktivitas perusahaan sudah tidak berjalan lagi (tinggal namanya saja). PT Kosong bisa diperjualbelikan dengan pertimbangan dapat menghemat biaya pendirian. 4. PT Negara (Persero). Persero adalah PT yang sahamnya dimiliki oleh negara.
  • 11. • Supaya dapat terus berkembang, suatu PT akan membangun pabrik baru, membeli mesin lebih banyak, menyewa lebih banyak tenaga kerja, dsbnya. • Tidak semua PT memiliki dana sendiri yang cukup besar untuk membangun hal-hal tersebut. Apabila suatu PT membutuhkan dana untuk mengembangkan perusahaannya, ia dapat mengeluarkan saham yang dapat dibeli oleh masyarakat umum. • Saham (stock) adalah surat bukti atau tanda peyertaan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. • Untuk dapat menerbitkan saham melalui pasar modal, perusahaan tersebut haruslah mendapat izin dari Bapepam (Badan Pelaksana Pasar Modal). • Saham dapat dibedakan menjadi saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock).
  • 12. Perbedaan Antara Saham Biasa dan Saham Preferen Saham Biasa (Common Stock) Saham Preferen (Preferred Stock) a. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. b. Memiliki hak suara. c. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut. Namun, setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. a. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. b. Tidak memiliki hak suara. c. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus. d. Memilii hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham, apabila perusahaan dilikuidasi , namun setelah kewajiban (hutang) dilunasi. e. Kemungkinan daat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan, di samping penghasilan yang diterima secara tetap.
  • 13. Peran Badan Usaha Swasta dalam Perekonomian Indonesia • Swasta memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Ini dikarenakan pemerintah tidak dapat sendirian membangun perekonomian. Pihak swasta lebih fleksibel dalam hal birokrasi, memiliki dana berlebih, dan mungkin memahami pasar daripada pemerintah, dapat bergerak dengan mudah. • Peranan badan usaha swasta dalam perekonomian Indonesia, antara lain : 1. Membantu membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah kesempatan yang tersedia bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan bagi yang melakukannya. Tersedianya kesempatan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Membantu meningkatkan atau menambah pendapatan negara. Melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak swasta, banyak sekali barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga akan menambah produksi nasional.
  • 14. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • Pada Pasal 33 UUD 1945 disampaikan bahwa pelaku kegiatan perekonomian Indonesia adalah pemerintah dan swasta. Itulah mengapa BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. • BUMN adalah badan usaha dengna struktur modal baik secara keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh negara. BUMN bergerak dalam bidang usaha untuk melayani kepentingan masyarakat (public service) dan dipimpin oleh seorang direksi yang bertanggung jawab kepada menteri. • Pegawai BUMN diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  • 15. Bentuk-bentuk BUMN • Perusahaan Negara Jawatan (Perjan). Perjan disebut juga dengan departement agency. Pada perjan, modal serta penyelenggaraan setiap tahun ditetapkan oleh APBN. Seluruh modal Perjan berasal dari pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Perjan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. 2. Suatu bagian atau Departemen/ Dirjen/ Direktorat/ Pemerintah Daerah. 3. Dipimpin oleh seorang kepala (yang merupakan bawahan suatu bagian atau Departemen/ Dirjen/ Direktorat/ Pemerintah Daerah). 4. Memperoleh fasilitas negara. 5. Status pegawai Perjan adalah pegawai negeri. 6. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional seperti bagian-bagian dari suatu Departemen/ Pemerintah Daerah. Contoh : RSCM, RRI, TVRI
  • 16. • Perusahaan Negara Umum (Perum). Perum disebut juga public corporation. Pada perum, modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Perum bergerak di bidang usaha yang dianggap vital, karena swasta belum mampu menjalankannya, atau karena sifatnya sangat rahasia sehingga tidak boleh dimiliki oleh swasta. Perum memiliki curi-ciri sebagai berikut : 1. Melayani kepentingan umum. 2. Memupuk keuntungan. 3. Berstatus badan hukum. 4. Umumnya bergerak di bidang jasa vital (public utilities). 5. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta. 6. Hubungan hukum diatur secara perdata. 7. Seluruh modal dimiliki oleh negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 8. Dipimpin oleh suatu direksi. 9. Status pegawai adalah pegawai pemerintah negara. 10. Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah. Contoh : Perum Percetakan Uang Negara, Perum Pegadaian, Perum Jasa Tirta, dll.
  • 17. • Perusahaan Negara Perseroan (Persero). Persero disebut juga public state company. Struktur modal Persero terdiri dari saham- saham yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Status hukum Persero diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Persero memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Memupuk keuntungan. 2. Sebagai badan hukum perdata (berbentuk perseroan terbatas). 3. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata. 4. Seluruh atau sebagian modal merupakan kekayaan negara yang dipisahkan (kemungkinan joint atau mixed enterprise dengan swasta nasional atau asing) 5. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. 6. Dipimpin oleh suatu direksi. 7. Status pegawai adalah pegawai perusahaan swasta. 8. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Contoh : PT. Sucifindo, PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Jamsostek,PT. Kimia Farma, dll.
  • 18. Peran BUMN dalam Perekonomian • Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan negara memainkan peranan penting dalam perekonomian. Secara global di negara-negara berkembang, BUMN menyumbang sekitar 7-15% dari GDP. • Namun, selain mendukung peningkatan total output serta pembentukan modal nasional, perusahaan-perusahaan juga banyak menghabiskan sumber-sumber daya, dan dalam beberapa kasus mereka bahkan menjadi beban fiskal bagi pemerintah. • BUMN yang efisien, mendatangkan devisa dan pajak lebih banyaak bagi negara sehingga pada akhirnya mendatangkan kesempatan kerja. Namun tidak semua BUMN bisa bekerja dengan efektif dan menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara. • Pada tahun 2003, sebanyak 10 BUMN mendominasi total kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang berada di bawah koordinasi Kementrian Negara BUMN.
  • 19. Sepuluh BUMN yang mendominasi total kerugian pada tahun 2003 Nama BUMN Total Kerugian PLN Perusahaan Perdagangan Indonesia Pelni PANN Multifinance Indofarma Industri Sandang Nusantara Kertas Kraft Aceh PT Perkebunan Nusantara II Inhutani I Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (Prognosa) Rp. 3,558 miliar Rp. 418,224 miliar Rp. 382,336 miliar Rp. 152,258 miliar Rp. 129,570 miliar Rp. 114,772 miliar Rp. 108,442 miliar Rp. 96,166 miliar Rp. 90,972 miliar Rp. 81,221 miliar
  • 20. • Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan buruknya kinerja perusahaan-perusahaan negara dipandang dari segi probabilitas dan efisiensi. Barangkali, faktor penyebab paling penting adalah fakta bahwa hakekat BUMN berbeda dengan badan usaha swasta. • Alasan-alasan lain yang membuat BUMN seringkali rugi adalah : 1. Selain diharapkan menghasilkan keuntungan, BUMN diwajibkan melaksanakan fungsi sosial. BUMN seringkali dipaksa menerapkan harga di bawah harga produksi untuk memberi subsidi kepada masyarakat. 2. Banyak BUMN yang harus menerima tambahan pekerja hanya untuk memenuhi sasaran penciptaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Hal ini bisa mengurangi laba dan efisiensi BUMN tersebut. 3. Seringkali keputusan penting diambil oleh pemerintah, sehingga manajer atau pengelola BUMN tidak bisa berbuat banyak.
  • 21. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) • BUMD atau sering disebut perusahaan daerah adalah badan usaha yang diatur melalui Peraturan Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. • Modal BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tujuan dari BUMD adalah melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah pada khususnya. • Kegiatan BUMD antara daerah yang satu dengan daerah yang lain mungkin berbeda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, dan disahkan oleh instansi atasannya. • Mengingat sifat, maksud, dan tujuan pendirian BUMD hampir serupa dengan BUMN, maka antara BUMN dan BUMD memiliki kebaikan atau pun kelemahan yang hampir serupa.
  • 22. Kelemahan dan Kebaikan BUMD Kebaikan Kelemahan 1. Melayani kepentingan umum (public service) 2. Kelangsungan hidup terjamin. 3. Tidak mengalami kesulitan modal karena modal berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. 4. Status pegawai diatur oleh Peraturan Pemerintah atau Daerah sehingga menimbulkan rasa aman bagi para karyawan. 5. Jika menderita kerugian, yang menanggung adalah pemerintah. 6. Menjalankan usaha vital yang jarang digarap oleh pihak swasta. 7. Pengawasan disalurkan terhadap semua anggota organisasi secara berjenjang dn berkesinambungan sehingga tujuan BUMN dan BUMD akan dapat berwujud. 1. Pegawai kurang disiplin karena banyak mendapat fasilitas negara. 2. Birokrasi pemerintah yang panjang membuat BUMN dan BUMD tidak efisien dalam melakukan tugas. 3. Keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMN dan BUMD, sehingga sering menderita kerugian.
  • 23. Pendirian Usaha Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan badan usaha, antara lain : 1.Bentuk hukum badan usaha yang akan dipilih. Pemilihan badan usaha sangat penting karena berkaitan dengan masalah tanggung jawab pemilik terhadap risiko yang terjadi dalam badan usaha. 2.Jenis jasa yang akan dijalankan badan usaha. Jenis usaha yang dipilih tentu berdasarkan berbagai pertimbangan mana yang paling banyak memberikan keuntungan. 3.Sarana produksi (faktor-faktor produksi). Faktor produksi diperlukan untuk menghasilkan barang. 4.Kemungkinan pemasaran hasil produksi. Pemasaran barang merupakan kegiatan penting bagi sebuah badan usaha, karena barang- barang yang telah dibuat harus dijual. 5.Lokasi badan usaha. Supaya kegiatan badan usaha bisa berjalan dengan lancar, maka lokasi badan usaha harus strategis.
  • 24. Pemilihan Lokasi Badan Usaha Pertimbangan faktor-faktor sebagai berikut pada saat menentukan lokasi badan usaha. 1.Pertimbangan alam (faktor alam). Jika badan usaha bergerak di bidang ekstraktif maka letak badan usaha harus terletak berada di sekitar sumber alam tersebut. Contoh : pertambangan minyak bumi. 2.Pertimbangan sejarah (faktor sejarah). Jika badan usaha bergerak di bidang yang sifat usahanya turun temurun maka harus dicari daerah yang sudah menjadi trademark bagi masyarakat. Contoh : usaha ukir jepara, usaha batik pekalongan. 3.Pertimbangan ketetapan pemerintah (faktor pemerintah). Untuk usaha- usaha tertentu letak perusahaan ditentukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah adalah demi keamanan masyarakat. Contoh : pabrik senjata. 4.Pertimbangan ekonomi (faktor ekonomi). Supaya barang-barang yang dihasilkan harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat, maka letak badan usaha diusahakan dekat dengan bahan bakar, tenaga kerja, dan pasar sehingga biaya produksi rendah.