hukum bisnis dan lingkungan

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bentuk Badan Hukum, Perseroan
Terbatas
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi &
Bisnis
Akuntansi
03
…. Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Abstract : Kompetensi
Mampu menjelaskan aspek
hukum bentuk badan usaha, dan
menjelaskan definisi PT sesuai
UU no. 40 th. 2007
Kemampuan mahasiswa dalam
menjelaskan aspek hukum
bentuk badan usaha, dan
menjelaskan definisi PT sesuai
UU no. 40 th. 2007

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
1. PERUSAHAAN PERSEORANGAN (U.D.)
Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu
orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tententu.
Semua orang bebas membuat bisnis personal ( Mendirikan Production House ) tanpa adanya
batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil,
terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan
penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh: perusahaan perseorangan seperti toko
kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.
a) Kebaikan Perusahaan Perorangan
 Pemilik bebas mengambil keputusan
 Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan
 Rahasia perusahaan terjamin
 Pemilik lebih giat berusaha
b) Keburukan Perusahaan Perorangan
 Tanggungjawab pemilik tidak terbatas
 Sumber keuangan perusahaan terbatas
 Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin
 Seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri, sehingga pengelolaan
manajemen menjadi kompleks
2. FIRMA (Fa)
Firma merupakan perserikatan dagang antara beberapa perusahaan sering disebut
dengan Fa, yaitu bentuk persekutuan yang menjalankan usaha antara dua orang atau lebih
dengan memakai nama bersama. Pemiliki firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu
dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang
tercantum dalam akta pendirian perusahaan.
a. Kebaikan Firma
 Prosedur pendirian relative mudah
 Mempunyai kemampian financial yang lebih besar, karena gabungan
modal yang di miliki beberapa orang

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
 Keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma,
sehingga keputusan menjadi lebih baik
b. Keburukan Firma
 Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditangung
bersama anggota lainnya
 Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu
3. PERSEROAN KOMANDITER (C.V.)
Bentuk Badan Usaha CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT yang paling
banyak digunakan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
Namun tidak semua bidang usaha dapat dijalankan Perseroan Komanditer (CV), hal ini
mengingat adanya beberapa bidang usaha tertentu yang diatur secara khusus dan hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Komanditer adalah bentuk
perjanjian kerjasama berusaha bersama antara 2 (dua) orang atau lebih, dengan AKTA
OTENTIK sebagai AKTA PENDIRIAN yang dibuat dihadapan NOTARIS yang berwenang.
Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah yaitu :
 Persero Aktif yaitu orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan
termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya.
 Persero Pasif yaitu orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor
saja kedalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan peribadinya.
1. Kebaikan Komanditer
 Kemampuan manajemen lebih besar
 Proses pendirianya relatif mudah
 Modal yang dikumpulkan bisa lebih besar
 Mudah memperoleh kredit
2. Keburukan Komanditer
 Sebagian sekutu yang menjadi Persero Aktif memiliki tanggung tidak
terbatas
 Sulit menarik kembali modal
 Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
4. BUMN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya
atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut
adalah pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Persero, Perum, Perjan
dan Perda.
1. Persero (Perusahaan Terbatas Negara)
Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau daerah.
Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah
mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal
pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan
berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus
sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero).
Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri
Persero adalah :
 Dipimpin oleh Direksi
 Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Perundang –
undangan
 Pendirian Persero di usulkan oleh menteri kepada presiden
 Pegawainya berstatus Pegawai Negeri
 RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
2. Perum (Perusahaan Umum)
Perum adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani
kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan
hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Dana penunjang
usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Jadi dari
uraian di atas, ciri-ciri Perum adalah :
 Dipimpin oleh dewa direksi
 Menangani bidang-bidang usaha yang penting, seperti penyediaan air dan pengadaian
(Perum DAMRI, Perum Peruri, Perum Pengadaian)
 Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
3. Perjan (Perusahaan Jawatan)
Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya
dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat,
Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang
menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan
tersebut. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti
menjadi PT.KAI. Ciri-ciri Perjan, yaitu :
 Bertujuan untuk melayani masyarakat
 Pimpinan dan karyawan berstatus sipil
 Merupakan bagian dari Departemen Pemerintah
 Memperoleh fasilitas negara
 Dipimpin oleh seorang kepala negara yang bertanggung jawab lansung kepada atasannya
4. Perusahaan Daerah
Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan
perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan pendirian
perusahaan daerah ialah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah di
bawah pimpinan daerah. Status kepegawaian dari perusahaan ini adalah pegawai
perusahaan daerah dan ada juga Pegawai Negeri yang di perbantukan. Ciri-ciri
Perusahaan Daerah, yaitu :
 Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
 Pemerintah memilki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
 Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
 Sebagai sumber pemasukan negara
5. KOPERASI
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk
menyejahterakan anggotanya. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota
koperasi yaitu:
 Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
 Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang
memiliki lingkup lebih luas.
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran
koperasi sebagai berikut:
 Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosialnya
 Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya
 Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia
dan masyarakat
Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:
 Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 Kemandirian
 Pendidikan perkoprasian
 kerjasama antar koperasi
 Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya
jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)
Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen
dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor
usahanya, yaitu:
 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan
pinjaman
 Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan
menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi
 Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM)
dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
 Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa
koperasinya atau anggotanya
 Koperasi Jasa Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.
PERSEROAN TERBATAS (P.T.)
Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschhap (NV), adalah
suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham,
yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri
dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat
dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
Perseroan terbatas merupakan Badan Usaha dan besarnya modal perseroan tercantum
dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik
perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari
satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung
jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila Utang perusahaan
melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab
para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut
dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian
keuntungan yang disebut Dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan
yang diperoleh perseroan terbatas.
Selain berasal dari Saham, modal PT dapat pula berasal dari Obligasi. Keuntungan yang
diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan Bunga tetap tanpa menghiraukan
untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.
a. Mekanisme Pendirian PT
Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh
notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan Terbatas, Modal, bidang
usaha, alamat Perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin
dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
 Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
 Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar.
(sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang
perseroan terbatas).
Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan
Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri
setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian
tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar
Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri,
dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di
Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman
dalam Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU
No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang
bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan
kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.
Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan
perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan
Kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal dasar perseroan adalah
jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh
Saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang
ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan
jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan
jumlah yang disertakan oleh para persero Pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang
dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam
jumlah Uang.
b. Pembagian Perseroan Terbatas
1) PT Terbuka
Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada
masyarakat melalui pasar modal (go public). Jadi sahamnya ditawarkan
kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak
untuk membeli saham perusahaan tersebut.
2) PT Tertutup

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal
dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan
keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.
3) PT Kosong
Perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif
menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.
c. Aspek Hukum PT Sesuai Nomor 40 Tahun 2007
a) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia.
b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
c) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas
kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
d) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan
Komisaris.
e) Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
d. Ciri dan Sifat PT
 Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
 Modal dan ukuran perusahaan besar
 Kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham
 Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
 Kepemilikan mudah berpindah tangan
 Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
 Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
 Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
 Sulit untuk membubarkan pt
 Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden

10. 10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya
terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah
ini :
 Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta
pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di
dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah
mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran
dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris
yang bersangkutan.
 Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris
mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa
sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat
pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian
Perseroan Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat
Perdata atas nama Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan
pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada
hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan
akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta
notaris ini harus mnedapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dari Kementerian Hukum dan
HAM tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
 Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta
pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM beserta surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili
Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal
ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan
bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT.
 Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan
tentang pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta pula surat dari

11. 11 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT
tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita
Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara RI, maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan
hukum.

12. 12 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi Badan Usaha yang ada di Indonesia
PT. Pos Indonesia
Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang
bergerak di bidang layanan pos yang berbentuk pengiriman surat, pengiriman uang maupun
pengiriman paket. Saat ini, bentuk usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan
sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan
peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995. Peraturan pemerintah
tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum
(perum) menjadi sebuah perusahaan (persero). Pos Indonesia memiliki Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga yang dicatatkan di Akta Notaris Sutjipto, S. H. Nomor 117 pada
tanggal 20 Juni 1995 yang juga telah mengalami perubahan sebagaimana yang dicatatkan di
Akta Notaris Sutjipto, S. H. Nomor 89 pada tanggal 21 September 1998 dan Nomor 111 pada
tanggal 28 Oktober 1998.
Cukup banyak perubahan dalam sistem Pos Indonesia sendiri. Perubahan tersebut terlihat dari
bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Pos Indonesia secara terus-menerus dari tahun ke
tahun. Pada tahun 1961, Pos Indonesia resmi menjadi perusahaan negara berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa
jawatan PTT itu kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN
Postel). Setalah menjadi Perusahaan Negara, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi
(PN Postel) mengalami pemecahan menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan
Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Hal ini bertujuan untuk
mencapai perkembangan yang lebih luas bagi dari masing-masing badan usaha milik negara
(BUMN) ini. pemecahan PN Postel menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi ini
memiliki legalitas hokum melalui peraturah pemerintah Nomor 29 tahun 1965 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1965.
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 untuk mengubah lagi
bentuk badan usaha dari pelayanan pos di Indonesia ini (melalui PN Pos dan Giro). Dengan
dikeluarkannya peraturan tersebut, Perusahaan Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan
Umum Pos dan Giro (Perum Pos dan Giro). Hal ini bertujuan untuk semakin mempermudah
keleluasaan pelayanan pos bagi masyarakat Indonesia. Perubahan bentuk usaha dari sebuah
perusahaan negara menjadi perusahaan umum ini pun disempurnakan lagi supaya bisa

13. 13 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
mengikuti iklim usaha yang sedang berkembang melalui keluarnya Peraturan Pemerintah
Nomor 28 tahun 1984 mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan. Setelah beberapa
tahun memberikan pelayanan dengan statusnya sebagai perusahaan umum, Pos Indonesia
mengalami perubahan status atau bentuk usaha lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 5 tahun 1995, Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT. Pos Indonesia
(Persero). Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kedinamisan untuk PT. Pos
Indonesia (Persero) sehingga bisa lebih baik dalam melayani masyarakat dan menghadapi
perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat.
Visi dan Misi yang ditunjukan oleh PT Pos Indonesia adalah Menjadi pemimpin pasar di
Indonesia dengan menyediakan layanan suratpos, paket dan logistik yang handal serta jasa
keuangan yang terpercaya.

14. 14 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Pos_Indonesia
https://juventus4ever.wordpress.com/2013/06/25/analisis-manajemen-strategi-pt-pos-
indonesia/
http://www.anggitarisyam.com/2013/11/makalah-perseroan-terbatas.html
https://evaruth.wordpress.com/2010/10/18/bentuk-bentuk-badan-usaha/
https://agungkevinkarang.wordpress.com/2012/12/03/bentuk-bentuk-badan-usaha/
https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas