SlideShare a Scribd company logo
Badan Usaha Milik Swasta
(BUMS)
Atira Cesare Mutia (05)
Nila Angellia Putri (12)
Nsrina Nuha S
1. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik
Swasta (BUMS)
1. badan usaha perseorangan
2. Firma
3. persekutuan komanditer
4. perseroan terbatas
5. koperasi.
badan usaha perseorangan
• didirikan oleh satu orang, modalnya juga dari
satu orang yang sekaligus yang memimpin dan
bertanggung jawab atas segala pekerjaan
dengan tujuan untuk mendapat laba.
Kebaikan badan usaha perseorangan antara lain:
• 1) organisasinya yang mudah karena aktivitas relatif terbatas dan
perusahaan relatif kecil,
• 2) kebebasan bergerak (freedom of action). Pemilik mempunyai kebebasan
yang luas, karena setiap keputusannya merupakan kata terakhir,
• 3) keuntungan jatuh pada seorang (retention of all profits)
• 5) rahasia perusahaan lebih terjamin (secrecy), karena umumnya pengusaha
sendiri yang menjalankan tugastugas penting,
• 7) dapat mengambil keputusan dengan cepat, karena tanpa menunggu
persetujuan orang lain,
• 8) keuntungan yang besar akan menambah dorongan dan semangat bagi
pimpinan.
Kekurangan badan usaha perseorangan:
• 1) tanggung jawab pimpinam tidak terbatas (unlimited liability),
• 2) besarnya modal terbatas (limitazian on capital),
• 3) kecakapan pimpinan sangat terbatas, artinya bila pimpinan tidak cakap,
maka perusahaan akan mengalami kemunduran,
• 4) kerugian akan ditanggung sendiri.
Badan Usaha Firma
• adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk
mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di
bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau
anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap
perusahaan. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas
sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan
perusahaan dengan kekayaan pribadi atau prive.
Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh
kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup
kerugian firma.
Kebaikan Firma di antaranya:
• 1) kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi,
• 2) pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan keahlian
masing-masing sekutu,
• 3) setiap risiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat,
• 4) keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan pertimbangan
lebih dari seorang,
• 5) kemampuan untuk mencari kredit lebih besar, karena lebih dipercaya
pihak ketiga (bank).
Adapun kekurangan firma antara lain:
• 1) terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara para
pemilik atau pendiri,
• 2) keputusan yang diambil kurang cepat, karena harus menunggu
musyawarah,
• 3) akibat tindakan seorang anggota, akan menyebabkan terlibatnya anggota
yang lain,
• 4) perusahaan dikatakan bubar apabila salah seorang anggota
mengundurkan diri atau meninggal dunia
1) Pembagian laba atau rugi
berdasarkan perbandingan modal.
Contoh:
• Tn. Anto, Tn. Bakir, dan Tn. Chandra mendirikan sebuah Firma
dengan nama Fa. ABC. Modal masing-masing anggota yang
harus disetor oleh Tn. Anto sebesar Rp25.000.000,00, Tn.
Bakir sebesar Rp35.000.000,00 dan Tn. Chandra
Rp40.000.000,00. Apabila Firma ABC dalam tahun 2006
memperoleh laba sebesar Rp15.000.000,00, maka
perhitungan pembagian labanya adalah:
• untuk Tn. Anto : 25/100 × 15.000.000 = Rp 3.750.000,00
• untuk Tn.Bakir : 35/100 × 15.000.000 = Rp 5.250.000,00
• untuk Tn.Chandra : 40/l00 × 15.000.000 = Rp 6.000.000,00
• Jumlah laba yang dibagi = Rp 15.000.000,00
2) Pembagian laba atau rugi berdasarkan ketentuan
pemberian bunga dari modal dan sisanya dengan
perbandingan.
Apabila perjanjian pembagian labanya
dengan ketentuan terlebih dahulu masing-
masing sekutu memperoleh bunga 5% dan
sisanya dengan perbandingan modal, maka
perhitungan pembagian labanya adalah:
• Jumlah laba firma Rp 15.000.000,00
• - Bunga modal
• Tn. Anto : 5% × 25.000.000 = Rp
1.250.000.00
• Tn. Bakir : 5% × 35.000.000 = Rp
1.750.000,00
• Tn. Chandra : 5% × 40.000.000 = Rp
2.000.000,00
• Jumlah bunga modal Rp 5.000.000,00
• Sisa laba yang dibagikan Rp 10.000.000,00
Bagian sisa laba
Tn. Anto : 25/100 ×10.000.000 = Rp
2.500.000,00
Tn. Bakir : 35/100 × l0.000.000 = Rp
3.500.000,00
Tn. Chandra : 40/100 ×10.000.000 = Rp
4.000.000,00
Rp. 10.000.000,00
Bagian Sisa laba Rp 0
Pembagian labanya adalah:
- Ta. Anto : 1.250.000 + 2.500.000 = Rp
3.750.000,00
- Tn. Bakir : 1.750.000 + 3.500.000 = Rp
5.250.000,00
- Tn.Candra : 2.000.000 + 4.000.000 = Rp
6.000.000,00
Rp l5.000.000,00
3) Pembagian laba atau rugi berdasarkan
ketentuan pemberian bunga dari modal, gaji
para sekutu dan sisanya dibagi dengan
perbandingan.
Apabila penjanjian pembagian labanya dengan ketentuan:
terlebih dahulu masing-masing sekutu memperoleh bunga 5%,
gaji untuk Tn. Anto Rp1.500.000,00, untuk Tn. Bakir
Rp1.750.000,00 dan untuk Tn. Chandra Rp1.750.000,00,
sedangkan sisanya dibagi dengan perbandingan modal, maka
pembagian labanya adalah sebagai berikut.
• Jumlah laba firma Rp 15.000.000,00
• - Bunga modal
• Tn. Anto : 5% × 25.000.000 = Rp
1.250.000.00
• Tn. Bakir : 5% × 35.000.000 = Rp
1.750.000,00
• Tn. Chandra : 5% × 40.000.000 = Rp
2.000.000,00
• Rp 5.000.000,00
• - Gaji para sekutu
• Tn. Anto : Rp 1.500.000,00
• Tn. Bakir : Rp 1.750.000,00
• Tn. Chandra : Rp 1.750.000,00
• Rp 5.000.000,00
• Jumlah bunga modal dan gaji Rp
10.000.000,00
Sisa laba firma Rp 5.000.000,00
- Bagian sisa laba
Ta. Anto : 25/100 x 5.000.000 = Rp
1.250.000,00
Tn. Bakir : 35/100 x 5.000.000 = Rp
1.750.000,00
Tn. Candra : 40/100 x 5.000.000 = Rp
2.000.000,00
Rp 5.000.000,00 –
Bagian Sisa laba Rp 0
Jadi pembagian labanya:
- Tn. Anto
1.250.000 + 1.500.000 + 1.250.000 = Rp
4.000.000,00
- Tn. Bakir
1.750.000 + 1.750.000 + 1.750.000 = Rp
5.250.000,00
- Tn. Chandra
2.000.000 + 1.750.000 + 2.000.000 = Rp
5.750.000,00
Rp 15.000.000,00
c. Badan Usaha Persekutuan
Komanditer
Persekutuan komanditer atau CV (Commanditaire Venootschap) adalah
persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu
atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan
sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan.
• Jadi, dalam persekutuan komanditer dikenal dua sekutu, yaitu:
• 1) sekutu aktif atau sekutu bekerja /sekutu komplementer, yaitu sekutu
yang berhak memimpin perusahaan
• 2) sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja/sekutu komanditer (sleeping
partner) yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja.
• Sebenarnya persekutuan komanditer dengan firma hampir sama, sehingga
kebaikan dan kekurangan firma juga berlaku untuk persekutuan komanditer,
kebaikan yang lain yaitu modal CV menjadi lebih besar, sedang
kekurangannya sekutu komanditer seolah-olah hanya memercayakan
modalnya kepada sekutu pengusaha.
d. Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan yang
memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham,
di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham,
serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan.
Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin
(persetujuan dari menteri kehakiman), serta diumumkan
dalam berita negara (Lembaran Berita Negara), sehingga PT
berbentuk badan hukum.
Dalam akta pendiriannya harus memuat:
• 1) nama PT dan tujuannya tidak bertentangan dengan
kesusilaan dan ketertiban umum,
• 2) nama-nama pendiri PT serta alamatnya,
• 3) tempat kedudukan PT,
• 4) jumlah modal PT,
• 5) anggaran dasar PT.
Kebaikan Perseroan Terbatas, antara lain:
• - tanggung jawab pesero terbatas,
• - kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi,
• - kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin,
• - lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit,
• - efisiensi dibidang kepemimpinan,
• - lebih mampu memperhatikan nasib buruh dan karyawan.
• Sementara itu, kelemahan Perseroan Terbatas antara lain:
• - perhatian pesero terhadap PT kurang,
• - biaya dalam PT lebih besar (biaya pendirian, biaya
organisasi, dan biaya pajak perseroan),
• - memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan bentuk lain.
e. Badan Usaha Koperasi
koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Terimakasih

More Related Content

What's hot

Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
Kasmadi Rais
 
Modul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan UsahaModul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan Usaha
Kasmadi Rais
 
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
Bang Udin
 
Badan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik SwastaBadan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik Swasta
Indah Pratiwie Pratiwi
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usahaabdul kodir
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Shieni Rahmadani Amalia
 
Jenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usahaJenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usaha
Nur Agustinus
 
Badan usaha dalam perekonomian
Badan usaha dalam perekonomianBadan usaha dalam perekonomian
Badan usaha dalam perekonomian
dionteguhpratomo
 
3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usaha3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usaha
Ahmad Maulana
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usahaNadya Ali
 
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, KoperasiDefinis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Rivai Anas Amirul Huda
 
Bab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ipsBab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ips
Srestha Anindyanari
 
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk PerusahaanMakalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Altina Hanum
 
Badan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik SwastaBadan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik Swasta
abdul kodir
 
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
Johan Setiawan
 
Tugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannahTugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannah
Paarief Udin
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
supono3
 
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara
abdul kodir
 

What's hot (20)

Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Modul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan UsahaModul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan Usaha
 
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi3.    sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
3. sekilas perbandingan bumn, bums dan koperasi
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Badan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik SwastaBadan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik Swasta
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usaha
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
 
Jenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usahaJenis dan bentuk badan usaha
Jenis dan bentuk badan usaha
 
Badan usaha dalam perekonomian
Badan usaha dalam perekonomianBadan usaha dalam perekonomian
Badan usaha dalam perekonomian
 
3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usaha3 bentuk-bentuk-badan-usaha
3 bentuk-bentuk-badan-usaha
 
Pengertian bumn
Pengertian bumnPengertian bumn
Pengertian bumn
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, KoperasiDefinis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
 
Bab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ipsBab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ips
 
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk PerusahaanMakalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
 
Badan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik SwastaBadan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik Swasta
 
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
 
Tugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannahTugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannah
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
 
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara
 

Similar to Badan usaha milik swasta (bums)

Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1
mufitriski
 
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxEkonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
YuliaPujiawati1
 
akuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by Sugiyantiakuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by Sugiyanti
Haruna Tiyan
 
Aspek-Hukum.pdf
Aspek-Hukum.pdfAspek-Hukum.pdf
Aspek-Hukum.pdf
hilman39
 
Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1
car nadi
 
Bentuk Kepemilikan Usaha _ Pra Pensiun / Purnabakti
Bentuk Kepemilikan Usaha _ Pra Pensiun / PurnabaktiBentuk Kepemilikan Usaha _ Pra Pensiun / Purnabakti
Bentuk Kepemilikan Usaha _ Pra Pensiun / Purnabakti
Kanaidi ken
 
Pengantar bisnis session 3 - bentuk perusahaan
Pengantar bisnis   session 3 - bentuk perusahaanPengantar bisnis   session 3 - bentuk perusahaan
Pengantar bisnis session 3 - bentuk perusahaan
Hansshev
 
FIRMA
FIRMAFIRMA
FIRMA
nova147
 
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
sucimeidianapratiwi
 
Pertemuan 6 (kel5)
Pertemuan 6 (kel5)Pertemuan 6 (kel5)
Pertemuan 6 (kel5)
rayhanayyubi
 
Temu1 ak.lanjut'13
Temu1 ak.lanjut'13Temu1 ak.lanjut'13
Temu1 ak.lanjut'13Zeyn Farhan
 
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buanaHbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buana
Bella Tri Oktaviana
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
supraptobrian
 
makalah persekutuan kelompok 10.pptx
makalah persekutuan kelompok 10.pptxmakalah persekutuan kelompok 10.pptx
makalah persekutuan kelompok 10.pptx
SriNofitri
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
supraptobrian
 
Memilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk UsahaMemilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk Usaha
Abeng Fariz
 
P3 - Modul_Ekuitas.docx
P3 - Modul_Ekuitas.docxP3 - Modul_Ekuitas.docx
P3 - Modul_Ekuitas.docx
FransiscaAkMakUNDIRA
 
Makalah pt,cv,fa
Makalah  pt,cv,faMakalah  pt,cv,fa
Makalah pt,cv,fa
Mawarni Lailani Putri
 

Similar to Badan usaha milik swasta (bums) (20)

Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1
 
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxEkonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
 
akuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by Sugiyantiakuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by Sugiyanti
 
Aspek-Hukum.pdf
Aspek-Hukum.pdfAspek-Hukum.pdf
Aspek-Hukum.pdf
 
Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1Akuntansi keuangan-lanjutan-1
Akuntansi keuangan-lanjutan-1
 
Bentuk Kepemilikan Usaha _ Pra Pensiun / Purnabakti
Bentuk Kepemilikan Usaha _ Pra Pensiun / PurnabaktiBentuk Kepemilikan Usaha _ Pra Pensiun / Purnabakti
Bentuk Kepemilikan Usaha _ Pra Pensiun / Purnabakti
 
Pengantar bisnis session 3 - bentuk perusahaan
Pengantar bisnis   session 3 - bentuk perusahaanPengantar bisnis   session 3 - bentuk perusahaan
Pengantar bisnis session 3 - bentuk perusahaan
 
FIRMA
FIRMAFIRMA
FIRMA
 
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
HBL 3, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, BENTUK BADAN USAHA, PERSEROAN TERBAT...
 
Pertemuan 6 (kel5)
Pertemuan 6 (kel5)Pertemuan 6 (kel5)
Pertemuan 6 (kel5)
 
Temu1 ak.lanjut'13
Temu1 ak.lanjut'13Temu1 ak.lanjut'13
Temu1 ak.lanjut'13
 
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buanaHbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, perseroan terbatas, universitas mercu buana
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
makalah persekutuan kelompok 10.pptx
makalah persekutuan kelompok 10.pptxmakalah persekutuan kelompok 10.pptx
makalah persekutuan kelompok 10.pptx
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
Bab 12 Persekutuan
Bab 12 PersekutuanBab 12 Persekutuan
Bab 12 Persekutuan
 
Memilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk UsahaMemilih Bentuk Usaha
Memilih Bentuk Usaha
 
P3 - Modul_Ekuitas.docx
P3 - Modul_Ekuitas.docxP3 - Modul_Ekuitas.docx
P3 - Modul_Ekuitas.docx
 
Makalah pt,cv,fa
Makalah  pt,cv,faMakalah  pt,cv,fa
Makalah pt,cv,fa
 

Recently uploaded

Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
mukminbdk
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
Annisa Syahfitri
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
NiaTazmia2
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
margagurifma2023
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptxPOWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
cikgumeran1
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
ananda238570
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 

Recently uploaded (20)

Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptxPOWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 

Badan usaha milik swasta (bums)

  • 1. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Atira Cesare Mutia (05) Nila Angellia Putri (12) Nsrina Nuha S
  • 2. 1. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 1. badan usaha perseorangan 2. Firma 3. persekutuan komanditer 4. perseroan terbatas 5. koperasi.
  • 3. badan usaha perseorangan • didirikan oleh satu orang, modalnya juga dari satu orang yang sekaligus yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapat laba.
  • 4. Kebaikan badan usaha perseorangan antara lain: • 1) organisasinya yang mudah karena aktivitas relatif terbatas dan perusahaan relatif kecil, • 2) kebebasan bergerak (freedom of action). Pemilik mempunyai kebebasan yang luas, karena setiap keputusannya merupakan kata terakhir, • 3) keuntungan jatuh pada seorang (retention of all profits) • 5) rahasia perusahaan lebih terjamin (secrecy), karena umumnya pengusaha sendiri yang menjalankan tugastugas penting, • 7) dapat mengambil keputusan dengan cepat, karena tanpa menunggu persetujuan orang lain, • 8) keuntungan yang besar akan menambah dorongan dan semangat bagi pimpinan. Kekurangan badan usaha perseorangan: • 1) tanggung jawab pimpinam tidak terbatas (unlimited liability), • 2) besarnya modal terbatas (limitazian on capital), • 3) kecakapan pimpinan sangat terbatas, artinya bila pimpinan tidak cakap, maka perusahaan akan mengalami kemunduran, • 4) kerugian akan ditanggung sendiri.
  • 5. Badan Usaha Firma • adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi atau prive. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma.
  • 6. Kebaikan Firma di antaranya: • 1) kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi, • 2) pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan keahlian masing-masing sekutu, • 3) setiap risiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat, • 4) keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan pertimbangan lebih dari seorang, • 5) kemampuan untuk mencari kredit lebih besar, karena lebih dipercaya pihak ketiga (bank). Adapun kekurangan firma antara lain: • 1) terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara para pemilik atau pendiri, • 2) keputusan yang diambil kurang cepat, karena harus menunggu musyawarah, • 3) akibat tindakan seorang anggota, akan menyebabkan terlibatnya anggota yang lain, • 4) perusahaan dikatakan bubar apabila salah seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia
  • 7. 1) Pembagian laba atau rugi berdasarkan perbandingan modal. Contoh: • Tn. Anto, Tn. Bakir, dan Tn. Chandra mendirikan sebuah Firma dengan nama Fa. ABC. Modal masing-masing anggota yang harus disetor oleh Tn. Anto sebesar Rp25.000.000,00, Tn. Bakir sebesar Rp35.000.000,00 dan Tn. Chandra Rp40.000.000,00. Apabila Firma ABC dalam tahun 2006 memperoleh laba sebesar Rp15.000.000,00, maka perhitungan pembagian labanya adalah: • untuk Tn. Anto : 25/100 × 15.000.000 = Rp 3.750.000,00 • untuk Tn.Bakir : 35/100 × 15.000.000 = Rp 5.250.000,00 • untuk Tn.Chandra : 40/l00 × 15.000.000 = Rp 6.000.000,00 • Jumlah laba yang dibagi = Rp 15.000.000,00
  • 8. 2) Pembagian laba atau rugi berdasarkan ketentuan pemberian bunga dari modal dan sisanya dengan perbandingan. Apabila perjanjian pembagian labanya dengan ketentuan terlebih dahulu masing- masing sekutu memperoleh bunga 5% dan sisanya dengan perbandingan modal, maka perhitungan pembagian labanya adalah: • Jumlah laba firma Rp 15.000.000,00 • - Bunga modal • Tn. Anto : 5% × 25.000.000 = Rp 1.250.000.00 • Tn. Bakir : 5% × 35.000.000 = Rp 1.750.000,00 • Tn. Chandra : 5% × 40.000.000 = Rp 2.000.000,00 • Jumlah bunga modal Rp 5.000.000,00 • Sisa laba yang dibagikan Rp 10.000.000,00 Bagian sisa laba Tn. Anto : 25/100 ×10.000.000 = Rp 2.500.000,00 Tn. Bakir : 35/100 × l0.000.000 = Rp 3.500.000,00 Tn. Chandra : 40/100 ×10.000.000 = Rp 4.000.000,00 Rp. 10.000.000,00 Bagian Sisa laba Rp 0 Pembagian labanya adalah: - Ta. Anto : 1.250.000 + 2.500.000 = Rp 3.750.000,00 - Tn. Bakir : 1.750.000 + 3.500.000 = Rp 5.250.000,00 - Tn.Candra : 2.000.000 + 4.000.000 = Rp 6.000.000,00 Rp l5.000.000,00
  • 9. 3) Pembagian laba atau rugi berdasarkan ketentuan pemberian bunga dari modal, gaji para sekutu dan sisanya dibagi dengan perbandingan. Apabila penjanjian pembagian labanya dengan ketentuan: terlebih dahulu masing-masing sekutu memperoleh bunga 5%, gaji untuk Tn. Anto Rp1.500.000,00, untuk Tn. Bakir Rp1.750.000,00 dan untuk Tn. Chandra Rp1.750.000,00, sedangkan sisanya dibagi dengan perbandingan modal, maka pembagian labanya adalah sebagai berikut.
  • 10. • Jumlah laba firma Rp 15.000.000,00 • - Bunga modal • Tn. Anto : 5% × 25.000.000 = Rp 1.250.000.00 • Tn. Bakir : 5% × 35.000.000 = Rp 1.750.000,00 • Tn. Chandra : 5% × 40.000.000 = Rp 2.000.000,00 • Rp 5.000.000,00 • - Gaji para sekutu • Tn. Anto : Rp 1.500.000,00 • Tn. Bakir : Rp 1.750.000,00 • Tn. Chandra : Rp 1.750.000,00 • Rp 5.000.000,00 • Jumlah bunga modal dan gaji Rp 10.000.000,00 Sisa laba firma Rp 5.000.000,00 - Bagian sisa laba Ta. Anto : 25/100 x 5.000.000 = Rp 1.250.000,00 Tn. Bakir : 35/100 x 5.000.000 = Rp 1.750.000,00 Tn. Candra : 40/100 x 5.000.000 = Rp 2.000.000,00 Rp 5.000.000,00 – Bagian Sisa laba Rp 0 Jadi pembagian labanya: - Tn. Anto 1.250.000 + 1.500.000 + 1.250.000 = Rp 4.000.000,00 - Tn. Bakir 1.750.000 + 1.750.000 + 1.750.000 = Rp 5.250.000,00 - Tn. Chandra 2.000.000 + 1.750.000 + 2.000.000 = Rp 5.750.000,00 Rp 15.000.000,00
  • 11. c. Badan Usaha Persekutuan Komanditer Persekutuan komanditer atau CV (Commanditaire Venootschap) adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. • Jadi, dalam persekutuan komanditer dikenal dua sekutu, yaitu: • 1) sekutu aktif atau sekutu bekerja /sekutu komplementer, yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan • 2) sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja/sekutu komanditer (sleeping partner) yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. • Sebenarnya persekutuan komanditer dengan firma hampir sama, sehingga kebaikan dan kekurangan firma juga berlaku untuk persekutuan komanditer, kebaikan yang lain yaitu modal CV menjadi lebih besar, sedang kekurangannya sekutu komanditer seolah-olah hanya memercayakan modalnya kepada sekutu pengusaha.
  • 12. d. Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin (persetujuan dari menteri kehakiman), serta diumumkan dalam berita negara (Lembaran Berita Negara), sehingga PT berbentuk badan hukum. Dalam akta pendiriannya harus memuat: • 1) nama PT dan tujuannya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, • 2) nama-nama pendiri PT serta alamatnya, • 3) tempat kedudukan PT, • 4) jumlah modal PT, • 5) anggaran dasar PT.
  • 13. Kebaikan Perseroan Terbatas, antara lain: • - tanggung jawab pesero terbatas, • - kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi, • - kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin, • - lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit, • - efisiensi dibidang kepemimpinan, • - lebih mampu memperhatikan nasib buruh dan karyawan. • Sementara itu, kelemahan Perseroan Terbatas antara lain: • - perhatian pesero terhadap PT kurang, • - biaya dalam PT lebih besar (biaya pendirian, biaya organisasi, dan biaya pajak perseroan), • - memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan bentuk lain.
  • 14. e. Badan Usaha Koperasi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Editor's Notes

  1. Kebaikan badan usaha perseorangan antara lain: 1) organisasinya yang mudah (easy of organization), karena aktivitas relatif terbatas dan perusahaan relatif kecil, 2) kebebasan bergerak (freedom of action). Pemilik mempunyai kebebasan yang luas, karena setiap keputusannya merupakan kata terakhir, 3) keuntungan jatuh pada seorang (retention of all profits) 4) pajaknya rendah (low tales), 5) rahasia perusahaan lebih terjamin (secrecy), karena umumnya pengusaha sendiri yang menjalankan tugastugas penting, 6) ongkos organisasinya rendah (low organization cost), 7) dapat mengambil keputusan dengan cepat, karena tanpa menunggu persetujuan orang lain, 8) keuntungan yang besar akan menambah dorongan dan semangat bagi pimpinan. Kekurangan badan usaha perseorangan: 1) tanggung jawab pimpinam tidak terbatas (unlimited liability), 2) besarnya modal terbatas (limitazian on capital), 3) kelangsungan hidup atau kontinuitas tidak terjamin (lack of continuity), 4) kecakapan pimpinan sangat terbatas, artinya bila pimpinan tidak cakap, maka perusahaan akan mengalami kemunduran, 5) kerugian akan ditanggung sendiri. Contoh : toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.
  2. Modal yang disebutkan dalam anggaran dasar terdiri atas: 1) modal statuter, yaitu modal yang tecantum dalam neraca PT, 2) modal yang ditempatkan, yaitu sebanyak 20% dari modal statuter harus sudah terjual, 3) modal yang disetor, yaitu modal yang harus disetor ke kas PT, minimal 10% dan modal statuter.
  3. Sesuai dengan UU nomor 25 tahun 1992 Bab I Pasal 1 tentang Perkoperasian,