Dokumen ini membahas berbagai bentuk korupsi seperti kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Setiap bentuk korupsi dijelaskan melalui definisi dan contoh spesifik, serta dihubungkan dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Penekanan juga diberikan pada dampak korupsi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan.

1. BENTUK-BENTUK
KORUPSI

2. Slide 2
entuk-bentuk Korupsi
• Kerugian keuangan negara
• Suap
• Penggelapan dalam jabatan
• Pemerasan
• Perbuatan curang
• Benturan kepentingan dalam pengadaan
• Gratifikasi (hadiah)
NEPOTISME :
penggiring bola menuju ke-7 bentuk korupsi tersebut
1
2
3
4
5
6
7

3. Slide 3
Contoh
entuk : Kerugian keuangan negara
• Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan / kedudukan,
• dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang
lain atau suatu korporasi – dan dapat merugikan
keuangan negara ataupun perekonomian negara
1
 Di Indonesia, sampai saat ini merupakan pasal
yang paling banyak dipakai untuk memidana
koruptor
Umum

4. Slide 4
Contoh
entuk : Suap = Bribery
• Sebuah perbuatan kriminal
• Melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang
• Penerima pemberian mengubah perilakunya
• Bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab
2
 Pengendara mobil/motor yang ditilang polisi
 Pengusaha konstruksi bangunan menyuap pejabat
pemerintah yang berwenang untuk memenangi
tender proyek tertentu
 Koruptor menyuap hakim
 Mahasiswa menyuap dosen untuk memperoleh
kelulusan atau nilai yang lebih baik
Umum

5. Slide 5
entuk : Suap = Bribery (Cont’d)
• Transaktif: Pemberi dan penerima suap sepakat
melakukan tindakan penyuapan demi keuntungan
kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan
tercapainya keuntungan oleh kedua belah pihak
• Berlangsung secara rahasia: Penyuap dan
penerima suap berjanji bertemu di suatu tempat
secara rahasia.
• Tanpa tanda terima, sehingga sulit dibuktikan
2
Ciri-ciri
Enrichment:
Di negara maju seperti USA, transaksi lebih banyak dilakukan dengan
menggunakan kartu kredit, kartu debit atau cek, sehingga semua transaksi
tercatat dengan jelas. Untuk transaksi dengan nilai tertentu, misalnya USD
200, banyak toko yang menolak pembayaran secara cash, selain untuk
menghindari uang paslu, hal ini merupakan kesadaran kolektif masyarakat
untuk mengurangi potensi suap.
Jadi: Transaksi secara cash meningkatkan potensi suap.
Mengurangi transaksi secara cash merupakan salah satu cara menekan

6. Slide 6
Contoh
entuk : Penggelapan dalam jabatan
• Suatu bentuk korupsi, sama dengan
penggelembungan, pemalsuan
• Melibatkan pencurian uang, properti, dan barang
berharga lain
• Dilakukan oleh seseorang atau lebih yang diberi
amanat untuk menjaga dan mengurus uang,
properti atau berharga tersebut
3
 Menaikkan jumlah penerima dana bantuan berkali
lipat dari jumlah aslinya. Jumlah korban Lapindo
yang diputuskan menerima bantuan pemerintah
digelembungkan dari 500 menjadi 2000 kepala
keluarga. Uang hanya diberikan kepada 500,
sedangkan sisanya 1.500 korban fiktif dibagi
kepada fihak-fihak yang bersekongkol dalam
penggelembungan data tersebut
Umum

7. Slide 7
entuk : Penggelapan dalam jabatan
• Menggelapkan uang, atau membiarkan orang lain
mengambil/ menggelapkan, atau membantu dalam
melakukan penggelapan itu
• Memalsukan bukti-bukti untuk pemeriksaan
administrasi
• Menggelapkan, menghancurkan, merusak atau
membuat tidak dapat dipakai – barang, surat, akta,
daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan dimuka pejabat yang berwenang.
• Membiarkan orang lain merusak bukti
• Membantu orang lain merusak bukti
3
Bentuk

8. Slide 8
entuk : Penggelapan….(Cont’d)
• Otogenik
Mengacu kepada tindakan korupsi yang dilakukan
sendiri (sepihak) tanpa melibatkan orang (pihak)
lain
3
Ciri-ciri
Enrichment:
Saat bepergian ke berbagai negara, dengan mudah kita rasakan tingkat
korupsi di negara bersangkutan dengan mengamati kualitas bangunan,
infrastruktur dan sarana phisik lainnya.
Hampir semua negara, termasuk negara miskin mempunyai peraturan
standard bangunan yang tinggi (hampir setara dengan negara maju, karena
regulasi gampang sekali ditiru, tinggal cut and paste), tetapi dalam prakteknya
penggelembungan, penggelapan dll menyebabkan kualitas bangunan sangat
rendah.
Kualitas prasarana di India, Pakistan, dan Nigeria, sangat berbeda dengan di
Malaysia, Singapura dan Korea….Kualitas bangunan milik pemerintah dan
swasta di Indonesia sangat terasa sekali perbedaannya…..ini indikasi awal
untuk melihat dimana saja incidence of corruption rentan terjadi.

9. Slide 9
Contoh
entuk : Pemerasan = Extortion
• Suatu bentuk korupsi
• Menggunakan ancaman kekerasan
• Membujuk seseorang agar mau bekerjasama
4
 Pemerasan oleh polisi terhadap pengusaha (L.
h.56)
 Pemerasan terhadap pejabat (L.h.56)
 Pemerasan oleh anggota dewan (L.h.57)
Umum
Enrichment:
Pemerasan dilakukan oleh pihak yang mempunyai monopoli terhadap sesuatu.
Pengurusan SIM & KTP merupakan contoh yang paling kongkrit, dimana
masyarakat tidak mempunyai alternatif untuk mengurusnya selain di Kantor
Kelurahan dan Kantor Polisi. Tidak adanya alternatif ini membuat masyarakat
kerap menjadi sasaran empuk.
Pertanyaannya, apakah privatisasi atau outsource pengurusan KTP dan SIM,
dimana pemerintah menunjuk pihak swasta untuk melakukan proses KTP &
SIM akan memecahkan masalah? Diskusikan kelebihan dan kekurangannya.

10. Slide 10
Contoh
entuk : Perbuatan curang
• Suatu bentuk korupsi
• Terkait dengan perbuatan curang
5
 Pemborong, ahli bangunan, penjual bangunan
melakukan perbuatan curang pada waktu membuat
bangunan atau menyerahkan bahan bangunan,
sehingga membahayakan keamanan orang lain
 Pengawas proyek yang membiarkan kecurangan
tersebut tekrjadi
 Rekanan TNI/Polri berbuat curang pada waktu
menyerahkan barang keperluan TNI atau Polri,
sehingga dapat membahayakan keamanan negara
 Pengawas rekanan TNI/Polri yangmembiarkan
kecurangan tersebut terjadi
Umum

11. Slide 11
entuk : Benturan kepentingan ….
• Suatu bentuk korupsi
• Orang yang ditugaskan untuk mengurus atau
mengawasi pengadaan, baik seluruh ataupun
sebagian saja,
• dengan sengaja, langsung atau tidak langsung turut
serta dalam pemborongan , pengadaan atau
persewaan,
• sehingga terjadi benturan kepentingan
6
Umum

12. Slide 12
= Korupsi
entuk : Hadiah = Gratifikasi
• Terbuka;
• Bukan rahasia;
• Tidak menyebabkan pelanggaran tugas dan hak
publik maupun pemerintah;
• Tidak merupakan penggelapan dana pemerintah
atau pemerasan publik
7
 Hadiah tersebut disalahgunakan dan menjadi lahan
subur “pemerasan” oknum
 Hadiah berpengaruh pada perubahan
kebijakan/keputusan atau tanggungjawab penerima
 Pemberi hadiah memiliki self interest untuk
mengeruk keuntungan jangka panjang
Sifat Hadiah
Hadiah ≠ Korupsi, jika……….
Hadiah = Korupsi, jika……….

13. Slide 13
entuk : Hadiah = Gratifikasi
• Mengharuskan penerima hadiah melaporkan ke
KPK selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima
hadiah tsb.
• Dalam rangka menghindarkan pejabat dari
penyalahgunaan hadiah yang diberikan pengusaha,
KPK melarang pejabat menerima hadiah parcel
untuk hari-hari besar dan keagamaan.
7
UU no 21
Th 2001
Enrichment:
Beberapa investment banking international mengatur bahwa staff tidak boleh
menerima pemberian dari klien-nya senilai lebih dari USD 100. Apakah ini
efektif?
World Bank mensyaratkan agar staff menerima pemberian dari klien, dan pada
lain kesempatan staff bersangkutan diharuskan untuk memberikan hadiah
dengan nilai yang sama kepada klien bersangkutan, hal ini untuk mencegah:
(1) Ketersinggungan klien atas penolakan hadiah, sehingga hadiah diterima,
(2) Perasaan hutang budi dari staff, karena dia memberikan hadiah dengan
nilai yang setara. Efektifkah kebijakan ini? Pls discuss.
UU no 21
Th 2001
UU no 21
Th 2001

14. Slide 14
engapa ke 7 hal tersebut disebut korupsi?
• Pengkhianatan terhadap amanah
• Penyalahgunaan wewenang
• Pengambil keuntungan pribadi/lembaga dengan
mengorbankan masyarakat umum
Karakter
Korupsi
Enrichment:
Pengambilan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum
adalah merupakan bentuk korupsi. Ada beberapa negara yang berbentuk
kerajaan, dimana raja memiliki kekuasaan penuh atas segala kekayaan alam.
Apakah kerajaan merupakan sistim yang secara genetik korup?
Lalu mengapa beberapa negara dengan bentuk kerajaan dianggap lebih bersih
dari Indonesia?
Kalau sistim pemerintahan kerajaan tidak dianggap sebagai sistim yang korup,
apakah jika pada tahun 90-an kita transform Indonesia menjadi kerajaan dgn
Pak Harto sebagai rajanya…otomatis Indonesia menjadi negara yang tidak
korup?

15. Slide 15
Nepotisme : creating corruptions
• Memilih keluarga atau teman dekat
• Berdasarkan pertimbangan hubungan kekerabatan
• Bukan karena kemampuannya
UU no 21
Th 2001
Enrichment:
Dibanyak negara manapun, sistim meritokrasi (berdasarkan ability/kemampuan
yang dimiliki) telah menjadi dasar rekrutmen karyawan. Indonesia masih terus
berkutat dengan dampak dari kentalnya KKN di masa Orde Baru. Meskipun
kini cukup gencar pelaksanaan sistim meritokrasi ini di semua line, namun
faktanya masih selalu saja terjadi proses rekrutmen yang diwarnai dengan
usaha-usaha memasukkan keluarga, kerabat, teman tanpa ataupun dengan
kesamaan daerah asal alias etnisitas - tanpa mempertimbangkan
kemampuan.
UU no 21
Th 2001
KKNKKN

16. • Bentuk-bentuk korupsi lain
Buku saku KPK : Memahami untuk membasmi
Slide 16

17. 17
Apa yang dimaksud dengan KORUPSI ?
Definisi Korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah
pasal dalam UU 31/ 1999 jo UU 20/2001
30 Bentuk / jenis TPK, dengan pengelompokan sbb:
1. Kerugian Keuangan Negara
- Pasal 2
- Pasal 3
2. Suap – Menyuap
- Pasal 5 ayat (1) huruf a - Pasal 11
- Pasal 5 ayat (1) huruf b - Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 13 - Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 5 ayat (2) - Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 12 huruf a - Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf b - Pasal 12 huruf d

18. 18
3. Penggelapan dalam jabatan
- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan
- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h
5. Perbuatan curang
- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1)huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat 2
- Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Pasal 12 huruf I
7. Gratifikasi
- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

19. 19
Tindak Pidana Lain
yang berkaitan dengan TPK :
1. Merintangi Proses pemeriksaan perkara Korupsi :
- Pasal 21
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan
tidak benar :
- Pasal 22 jo. Pasal 28
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening
tersangka:
- Pasal 22 jo. Pasal 29
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan palsu :
- Pasal 22 jo.Pasal 35
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak
memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor :
- Pasal 24 jo. Pasal 31

20. 20
Pasal 12 B UU 20/2001
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh
penuntut umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan
pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

21. 21
Pasal 12 C
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B
ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan
gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima.
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi
dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan
status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diatur dalam Undang-undang tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

22. 22
Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan
pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001
• pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi
tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik .
• Pengecualian :Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Pasal 12 C ayat (1):
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat
(1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi
yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

23. 7 TIPOLOGI KORUPSI
Syed Hussein Alatas dalam Corruption Its Nature,
Causes and Functions membedakan tujuh tipologi
korupsi yang berkembang selama ini:
1) Transactive corruption, yakni korupsi yang
menunjukkan adanya kesepakatan timbal-balik antara
pihak penyuap dan penerima suap demi keuntungan
kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan
tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
2) Extortive corruption (korupsi yang memeras), yakni
pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar mencegah
kerugian yang sedang mengancam dirinya,
kepentingannya, dan hal-hal yang dihargainya.

24. 3) Investive corruption, yakni korupsi dalam bentuk
pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian
langsung dengan keuntungan tertentu, selain
keuntungan yang dibanyangkan akan diperoleh di
masa yang akan datang.
4) Supportive corruption, korupsi yang secara tidak
langsung menyangkut uang atau imbalan langsung
dalam bentuk lain untuk melindungi dan memperkuat
korupsi yang sudah ada.
5) Nepostistic corruption, yakni korupsi yang
menunjukkan tidak sahnya teman atau sanak famili
untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau
perilaku yang memberi tindakan yang mengutamakan
dalam bentuk uang atau lainnya kepada teman atau
sanak famili secara bertentangan dengan norma dan
aturan yang berlaku.

25. 6) Defensive corruption, yakni perilaku korban korupsi
dengan pemerasan untuk mempertahankan diri. George
L. Yaney menjelaskan bahwa pada abad 18 dan 19,
para petani Rusia menyuap para pejabat untuk
melindungi kepentingan mereka. Tipe ini bukan pelaku
korupsi, karena perbuatan orang yang diperas bukanlah
korupsi. Hanya perbuatan pelaku yang memeras sajalah
yang disebut korupsi.
7) Autogenic corruption adalah korupsi yang tidak
melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang
diri.