SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
KORUPSI
DAN INTEGRITAS
TEGUH NUGROHO
PAK.915.1.00191 2019
TEGUH NUGROHO, S.KOM
•Penyuluh Anti Korupsi Muda
•No.Reg. PAK.915.1.00191 2019
•HP. 085869858687 – 082362858687
•Email : tnpati.4474@gmail.com
•Ds. Jakenan RT.03/01 – Kec. Jakenan
•Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Kec.Pucakwangi
APAKAH KORUPSI ITU???
• ASAL KATA CORRUPTIO, CORRUMPERE : busuk, rusak, menggoyahkan,
memutar balik atau menyogok
• KBBI : penyelewengan atau penggelapan uang negara atau
perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun
golongan
• BLACK LOW DICTIONARY : sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi
atau kepercayaan dari seseorang yang mana dengan melanggar
hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk
dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan
kebenaran-kebenaran lainnya
APAKAH KORUPSI ITU???
• TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI) : perilaku pejabat publik,
politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan
kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan kepada mereka
• UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 : perbuatan melawan hukum
dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan
maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara/perekonomian negara
PENYEBAB KORUPSI
• ROBERT KLITGAARD – CDMA THEORY (CORRUPTION-DIRECTIONARY-
MONOPOLY-ACCUNTABILITY) : korupsi terjadi karena adanya faktor
kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas
• JACK BOLOGNE – GONE THEORY (GREED-OPPURTUNITY-NEEDS-EXPOSE)
: adanya keserakahan dibarengi adanya peluang dan kesempatan
melakukan kecurangan akibat kebutuhan untuk menunjang hidup
dengan konsekuensi pengungkapan apabila tindakan curang
diketemukan
• COST-BENEFIT THEORY : korupsi terjadi jika manfaat yang
didapat/dirasakan lebih besar dari biaya/risikonya
PENYEBAB KORUPSI
• DONALD R CRESSEY – FRAUD TRIANGLE THEORY : kesempatan,
motivasi dan rasionalisasi saling mempengaruhi terjadinya FRAUD
(kecurangan)
• WILLINGNESS and OPPURTUNITY to CORRUPT THEORY : korupsi terjadi
jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, kurangnya
pengawasan, dsb) dan adanya niat/ keinginan (karena dorongan
kebutuhan dan keserakahan)
• MOTIVASI PELAKU : karena kebutuhan, karena ada peluang, karena
ingin memperkaya diri sendiri, karena ingin menjatuhkan pemerintah,
karena ingin menguasai suatu negara
KATEGORI KORUPSI
Dalam UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, tindak pidana korupsi
dikelompokkan dalam 7 jenis :
 MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA – ps.2 dan ps.3
 SUAP MENYUAP – ps.5 (1a,1b,2), ps.6 (1a,1b,2), ps.11, ps.12 (a,b,c,d), ps.13
 GRATIFIKASI – ps. 12B jo ps.12C
 PEMERASAN – ps.12 (e,g,f)
 PERBUATAN CURANG – ps.7 (1a,1b,1c,1d,2), ps.12 (h)
 PENGGELAPAN DALAM JABATAN – ps.8, ps.9, ps.10 (a,b,c)
 BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN – ps.12 (i)
KATEGORI KORUPSI
1. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
• Segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung
maupun tidak langsung
• Pejabat negara/PNS/TNI/Polri menggunakan fasilitas negara
untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya
dengan pekerjaan
KATEGORI KORUPSI
2. SUAP MENYUAP
• Memuluskan atau meloloskan suatu harapan/
keinginan/kebutuhan/si penyuap dengan memberikan
sejumlah uang
• Suap dianggap umum dilakukan, terjadi di berbagai sektor
• Penyuap maupun yang disuap sama-sama akan dijatuhi
hukuman sesuai undang-undang
KATEGORI KORUPSI
3. GRATIFIKASI
• Pemberian dalam arti luas (uang, barang, diskon, komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan gratis maupun fasilitas lainnya) kepada pejabat
negara/PNS/TNI/Polri terkait dengan jabatan ataupun pekerjaannya,
baik di dalam negeri maupun luar negeri, menggunakan sarana
elektronik maupun tanpa sarana elektronik
• Sangat “dekat” dengan keseharian masyarakat, dianggap lumrah dan
tidak disadari merupakan tindak pidana korupsi
KATEGORI KORUPSI
4. PEMERASAN
• Pejabat negara/PNS/TNI/Polri yang memiliki kewenangan
atau kekuasaan memaksa orang lain untuk memberi atau
melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya
• Modus umum : menaikkan tarif dari yang seharusnya,
memotong uang yang seharusnya diterima pegawai
lainnya dengan alasan untuk kepentingan administratif
KATEGORI KORUPSI
5. PERBUATAN CURANG
• Banyak dilakukan oleh rekanan/pelaksana proyek
kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa
• Modus umum : menggunakan pengaruh pejabat pusat
untuk mengintervensi pengadaan B/J di daerah dan
memenangkan rekanan ybs dalam proses tender,
melakukan mark-up harga dan selisih harga digunakan
selain untuk keuntungan pribadi juga untuk menyuap
pejabat
KATEGORI KORUPSI
6. PENGGELAPAN DALAM JABATAN
• Dengan jabatannya, sang pelaku menggelapkan atau
membantu orang lain menggelapkan uang atau surat
berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau
orang lain
• Bentuk lain : pemalsuan dokumen dan buku laporan,
penggunaan kuitansi kosong, penghancuran bukti
• Orang lain yang mengetahui penyimpangan tetapi
membiarkan dapat diancam hukuman yang sama
KATEGORI KORUPSI
7. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
• Terkait jabatan/kedudukan seseorang yang di satu sisi
dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya
sendiri, keluarga maupun kroni-kroninya
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
2 NEGARA YANG
SELALU BERADA DI
POSISI PUNCAK IPK
ADALAH :
• DENMARK
• SELANDIA BARU
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2020
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2020
ROLE MODEL
DENMARK
• Ada sistem yang terintegritas bagi aparat penegak
hukum dalam bidang akademik
• Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam
pemberantasan korupsi dan terus berupaya untuk
bersikap transparan terhadap publik
• Tidak ada hak imunitas bagi anggota parlemen terkait
tindak pidana korupsi
• Ujung tombak : Ombudsman dan auditor lembaga keuangan
(semacam BPK di Indonesia) yang akan berperan dalam bidang
pengawasan.
ROLE MODEL
SELANDIA BARU
• Menganut sistem parlementer, (menteri otomatis
menjadi anggota parlemen) sehingga kebijakan nasional
bisa dirumuskan melalui perdebatan politik langsung di
parlemen antara menteri yang memimpin
kementerian/lembaga berhadapan langsung dengan
politisi dari partai oposisi
• Birokrasi di kementerian langsung mengimplementasi
kan kebijakan tersebut sehingga tidak dimungkinkan
bagi menteri atau anggota parlemen mengintervensi
langsung proses eksekusi kebijakan politik ke lembaga
• Implementasi oleh Sekjen Kementerian
3 STRATEGI
PEMBERANTASAN KORUPSI
• PERBAIKAN SISTEM AGAR TIDAK BISA MELAKUKAN KORUPSI, dengan
cara : mendorong transparansi penyelenggara negara (pelaporan LHKPN,
LHKASN, laporan gratifikasi)
• EDUKASI DAN KAMPANYE AGAR TIDAK MAU MELAKUKAN KORUPSI,
dengan cara : pembelajaran pendidikan antikorupsi untuk membangkitkan
kesadaran masyarakat agar tidak melakukan korupsi, mengajak masyarakat
terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku
dan budaya antikorupsi
• REPRESIF AGAR TAKUT MELAKUKAN KORUPSI, dengan cara : penindakan
hukum (melalui tahapan : pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, eksekusi)
TIPS PEMBERANTASAN KORUPSI:
1. PANTANG TERLIBAT TINDAK
PIDANA KORUPSI
2. BERLATIH UNTUK
BERINTEGRITAS
3. PILIH AKSI
AJAKLAH ORANG LAIN UNTUK
MELAKUKAN HAL YANG SAMA !
INTEGRITAS
• KBBI : Mutu, sifat dan keadaan yang menggambarkan
kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan
kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran
• Kamus kompetensi perilaku KPK : bertindak secara
konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah
lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai kode etik
tempat bekerja, nilai masyarakat, nilai moral pribadi)
INTEGRITAS
• BERKEPRIBADIAN UTUH = KESELARASAN ANTARA
PERKATAAN DAN PERBUATAN
• PATUH PADA KODE ETIK YANG TELAH DISEPAKATI
• TIDAK MELANGGAR SUMPAH JABATAN
• TIDAK TERGODA MELAKUKAN PENYELEWENGAN DENGAN
WEWENANG YANG DIMILIKI
• MENJADI PANUTAN
INTEGRITAS = ANTI KORUPSI
9 NILAI INTEGRITAS
NILAI INTI :
JUJUR
DISIPLIN
TANGGUNG JAWAB
NILAI SIKAP :
ADIL
BERANI
PEDULI
NILAI ETOS KERJA :
KERJA KERAS
MANDIRI
SEDERHANA
9 NILAI INTEGRITAS
JUJUR : lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong,
konsisten dengan apa yang dikatakan dan yang dilakukan
Indikator :
 Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta
(konsisten),
 Tidak melakukan perbuatan curang,
 Tidak berbohong,
 Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
9 NILAI INTEGRITAS
DISIPLIN : Sikap mental untuk melakukan hal-hal yang
seharusnya, pada saat yang tepat dan benar-benar
menghargai waktu
Indikator :
 Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan
berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua
kegiatan
9 NILAI INTEGRITAS
TANGGUNG JAWAB : Menyelesaikan pekerjaan sesuai
amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani
menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang
dilakukan
Indikator :
 Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas
secara tuntas dengan hasil terbaik
9 NILAI INTEGRITAS
ADIL : Tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun,
berpegang pada kebenaran
Indikator :
 Selalu menghargai perbedaan
 Tidak pilih kasih
9 NILAI INTEGRITAS
BERANI : Tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan,
mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang
besar
Indikator :
 Berani menolak ajakan untuk berbuat curang
 Berani melaporkan adanya kecurangan
 Berani menngakui kesalaha
9 NILAI INTEGRITAS
PEDULI : Mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan
serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan atau
kondisi di sekitar kita
Indikator :
 Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan
aturan yang berlaku
 Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam
menegakkan disiplin, kejujuran dan tanggung jawab
9 NILAI INTEGRITAS
KERJA KERAS : Melakukan kegiatan dengan sungguh-
sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target
kerja tercapai
Indikator :
 Selalu berupaya menuntaskan suatu pekerjaan dengan
hasil terbaik
 Menghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah
kepada kecurangan
9 NILAI INTEGRITAS
MANDIRI : Keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung
pada orang lain
Indikator :
 Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan
bantuan dari orang lain
 Tidak menggunakan kewenangannya untuk menyuruh
orang lain untuk sesuatu yang bisa dilakukan sendiri
9 NILAI INTEGRITAS
SEDERHANA : Bersahaja, tidak berlebih-lebihan, berlaku
secukupnya menyesuaikan dengan kebutuhan
Indikator :
 Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak
pamer dan tidak riya’
AKRONIM 9 NILAI INTEGRITAS
1. Jupe Mandi Tangker Sebedil
• (Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerjakeras, Sederhana, Berani, Adil)
2. Mangga Apel dikeju beres
• (Mandiri, Tanggungjawab, Adil, Peduli, Disiplin, Kerja Keras, Jujur, Berani, Sederhana)
3. Berjumpa Di Kertas
• (Berani, Jujur, Mandiri, Peduli, Disiplin, Kerja Keras, Tanggung Jawab, Adil, Sederhana)
4. JuDiTa KeMaS BAP
• (nilai Inti: Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab; nilai Etos:
Kerja keras, Mandiri, Sederhana; nilai Sikap: Berani, Adil, Peduli)
AKRONIM 9 NILAI INTEGRITAS
5. Maju Berasa Ditangkap
• (Mandiri, Jujur, Berani, Sederhana, Adil, Disiplin, Tanggungjawab, Kerja keras, Peduli)
6. Jupe Mandi Ta Kena Bedil
• (Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani, dan Adil)
7. Berjuang Di Kampus
• (Berani, Jujur, Tanggungjawab, Disiplin, Kerjakeras, Adil, Mandiri, Peduli, Sederhana)
8. Berjuta Sikap Rina
• (Berani, Jujur, tanggungjawab, disiplin, kerja keras, peduli, mandiri, sederhana)
AKRONIM 9 NILAI INTEGRITAS
9. Juli Mandi Di Teras Sania
• (Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Adil)
10. Peri Bedil Kertas Judi
• (PE(duli), (mandi)RI, BE(rani), (a)DIL, KER(ja keras), TA(nggung Jawab), S(ederhana),
JU(jur), DI(siplin)
11.Pekerja Beras Ditaman
• (Peduli, Kerjakeras, Jujur, Adil, Berani, Sederhana, Disiplin, Tanggungjawab, Mandiri)
12.Dia Pejuang Berkemas
• (Disiplin, Adil, Peduli, Jujur, Tanggungjawab, Berani, Kerja keras, Mandiri, Sederhana)
AKRONIM 9 NILAI INTEGRITAS
13. Juta Dikemas APBN
• (nilai Inti: JUjur, TAnggung Jawab,DIsiplin; nilai Etos: KErja keras, MAndiri,
Sederhana; nilai Sikap: Adil, Peduli, BeraNi)
14. Juara Tak Penah Plin Plan
• (Jujur, Adil, Berani, Tanggung jawab, Kerja keras, Peduli, Sederhana, Disiplin, Mandiri)
15. Jupe Mandi Nantang Bedil Keras
• (Jujur, Peduli, Mandiri, Sederhana, Tanggung jwb, Berani, Adil dan Kerja keras)
16. Judita Abdul Kemana
• (nilai Inti: Jujur, Disiplin, Tanggung jawab; nilai Sikap: Adil, Berani, Peduli; nilai Etos:
Kerja keras, Mandiri, Sederhana)
TOKOH BER-INTEGRITAS
TOKOH BER-INTEGRITAS
TOKOH BER-INTEGRITAS
KORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptx

More Related Content

Similar to KORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptx

ANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUMusanif Efendi
 
Materi penunjang 3 anti korupsi
Materi penunjang 3   anti korupsiMateri penunjang 3   anti korupsi
Materi penunjang 3 anti korupsiRonald Pjj Pael
 
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017Basori Basori
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasnetieli
 
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdfSlate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdfHuziMahdiAttamimi
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxZainul Ulum
 
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJessieArini1
 
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdfSrie Maryati
 
Bab 3 bentuk bentuk korupsi
Bab 3 bentuk bentuk korupsiBab 3 bentuk bentuk korupsi
Bab 3 bentuk bentuk korupsinatal kristiono
 
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...Riyoko Yudhi Wibowo
 
Integritas pusdiklat pupr
Integritas pusdiklat puprIntegritas pusdiklat pupr
Integritas pusdiklat puprApril185704
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptFachridWadly1
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikanIPA
 
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaTugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaSiti Nurjannah
 
2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-arphamos
 

Similar to KORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptx (20)

Presentation1 130903215347-(1)
Presentation1 130903215347-(1)Presentation1 130903215347-(1)
Presentation1 130903215347-(1)
 
Presentation1 130903215347-
Presentation1 130903215347-Presentation1 130903215347-
Presentation1 130903215347-
 
ANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARU
 
Materi penunjang 3 anti korupsi
Materi penunjang 3   anti korupsiMateri penunjang 3   anti korupsi
Materi penunjang 3 anti korupsi
 
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uas
 
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdfSlate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
 
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
 
Bab 3 bentuk bentuk korupsi
Bab 3 bentuk bentuk korupsiBab 3 bentuk bentuk korupsi
Bab 3 bentuk bentuk korupsi
 
Investigasi kasus korupsi
Investigasi kasus korupsi Investigasi kasus korupsi
Investigasi kasus korupsi
 
Design anti korupsi
Design anti korupsiDesign anti korupsi
Design anti korupsi
 
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
 
Penyebab Korpusi.pptx
Penyebab Korpusi.pptxPenyebab Korpusi.pptx
Penyebab Korpusi.pptx
 
Integritas pusdiklat pupr
Integritas pusdiklat puprIntegritas pusdiklat pupr
Integritas pusdiklat pupr
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
 
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaTugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
 
2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-
 

Recently uploaded

HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Recently uploaded (10)

HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

KORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptx

  • 2. TEGUH NUGROHO, S.KOM •Penyuluh Anti Korupsi Muda •No.Reg. PAK.915.1.00191 2019 •HP. 085869858687 – 082362858687 •Email : tnpati.4474@gmail.com •Ds. Jakenan RT.03/01 – Kec. Jakenan •Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec.Pucakwangi
  • 3. APAKAH KORUPSI ITU??? • ASAL KATA CORRUPTIO, CORRUMPERE : busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok • KBBI : penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan • BLACK LOW DICTIONARY : sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan dari seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya
  • 4. APAKAH KORUPSI ITU??? • TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI) : perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka • UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 : perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara
  • 5. PENYEBAB KORUPSI • ROBERT KLITGAARD – CDMA THEORY (CORRUPTION-DIRECTIONARY- MONOPOLY-ACCUNTABILITY) : korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas • JACK BOLOGNE – GONE THEORY (GREED-OPPURTUNITY-NEEDS-EXPOSE) : adanya keserakahan dibarengi adanya peluang dan kesempatan melakukan kecurangan akibat kebutuhan untuk menunjang hidup dengan konsekuensi pengungkapan apabila tindakan curang diketemukan • COST-BENEFIT THEORY : korupsi terjadi jika manfaat yang didapat/dirasakan lebih besar dari biaya/risikonya
  • 6. PENYEBAB KORUPSI • DONALD R CRESSEY – FRAUD TRIANGLE THEORY : kesempatan, motivasi dan rasionalisasi saling mempengaruhi terjadinya FRAUD (kecurangan) • WILLINGNESS and OPPURTUNITY to CORRUPT THEORY : korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, dsb) dan adanya niat/ keinginan (karena dorongan kebutuhan dan keserakahan) • MOTIVASI PELAKU : karena kebutuhan, karena ada peluang, karena ingin memperkaya diri sendiri, karena ingin menjatuhkan pemerintah, karena ingin menguasai suatu negara
  • 7. KATEGORI KORUPSI Dalam UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, tindak pidana korupsi dikelompokkan dalam 7 jenis :  MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA – ps.2 dan ps.3  SUAP MENYUAP – ps.5 (1a,1b,2), ps.6 (1a,1b,2), ps.11, ps.12 (a,b,c,d), ps.13  GRATIFIKASI – ps. 12B jo ps.12C  PEMERASAN – ps.12 (e,g,f)  PERBUATAN CURANG – ps.7 (1a,1b,1c,1d,2), ps.12 (h)  PENGGELAPAN DALAM JABATAN – ps.8, ps.9, ps.10 (a,b,c)  BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN – ps.12 (i)
  • 8. KATEGORI KORUPSI 1. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA • Segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung • Pejabat negara/PNS/TNI/Polri menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan
  • 9. KATEGORI KORUPSI 2. SUAP MENYUAP • Memuluskan atau meloloskan suatu harapan/ keinginan/kebutuhan/si penyuap dengan memberikan sejumlah uang • Suap dianggap umum dilakukan, terjadi di berbagai sektor • Penyuap maupun yang disuap sama-sama akan dijatuhi hukuman sesuai undang-undang
  • 10. KATEGORI KORUPSI 3. GRATIFIKASI • Pemberian dalam arti luas (uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis maupun fasilitas lainnya) kepada pejabat negara/PNS/TNI/Polri terkait dengan jabatan ataupun pekerjaannya, baik di dalam negeri maupun luar negeri, menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik • Sangat “dekat” dengan keseharian masyarakat, dianggap lumrah dan tidak disadari merupakan tindak pidana korupsi
  • 11. KATEGORI KORUPSI 4. PEMERASAN • Pejabat negara/PNS/TNI/Polri yang memiliki kewenangan atau kekuasaan memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya • Modus umum : menaikkan tarif dari yang seharusnya, memotong uang yang seharusnya diterima pegawai lainnya dengan alasan untuk kepentingan administratif
  • 12. KATEGORI KORUPSI 5. PERBUATAN CURANG • Banyak dilakukan oleh rekanan/pelaksana proyek kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa • Modus umum : menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk mengintervensi pengadaan B/J di daerah dan memenangkan rekanan ybs dalam proses tender, melakukan mark-up harga dan selisih harga digunakan selain untuk keuntungan pribadi juga untuk menyuap pejabat
  • 13. KATEGORI KORUPSI 6. PENGGELAPAN DALAM JABATAN • Dengan jabatannya, sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain • Bentuk lain : pemalsuan dokumen dan buku laporan, penggunaan kuitansi kosong, penghancuran bukti • Orang lain yang mengetahui penyimpangan tetapi membiarkan dapat diancam hukuman yang sama
  • 14. KATEGORI KORUPSI 7. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN • Terkait jabatan/kedudukan seseorang yang di satu sisi dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarga maupun kroni-kroninya
  • 15. INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2 NEGARA YANG SELALU BERADA DI POSISI PUNCAK IPK ADALAH : • DENMARK • SELANDIA BARU
  • 18. ROLE MODEL DENMARK • Ada sistem yang terintegritas bagi aparat penegak hukum dalam bidang akademik • Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi dan terus berupaya untuk bersikap transparan terhadap publik • Tidak ada hak imunitas bagi anggota parlemen terkait tindak pidana korupsi • Ujung tombak : Ombudsman dan auditor lembaga keuangan (semacam BPK di Indonesia) yang akan berperan dalam bidang pengawasan.
  • 19. ROLE MODEL SELANDIA BARU • Menganut sistem parlementer, (menteri otomatis menjadi anggota parlemen) sehingga kebijakan nasional bisa dirumuskan melalui perdebatan politik langsung di parlemen antara menteri yang memimpin kementerian/lembaga berhadapan langsung dengan politisi dari partai oposisi • Birokrasi di kementerian langsung mengimplementasi kan kebijakan tersebut sehingga tidak dimungkinkan bagi menteri atau anggota parlemen mengintervensi langsung proses eksekusi kebijakan politik ke lembaga • Implementasi oleh Sekjen Kementerian
  • 20. 3 STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI • PERBAIKAN SISTEM AGAR TIDAK BISA MELAKUKAN KORUPSI, dengan cara : mendorong transparansi penyelenggara negara (pelaporan LHKPN, LHKASN, laporan gratifikasi) • EDUKASI DAN KAMPANYE AGAR TIDAK MAU MELAKUKAN KORUPSI, dengan cara : pembelajaran pendidikan antikorupsi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi • REPRESIF AGAR TAKUT MELAKUKAN KORUPSI, dengan cara : penindakan hukum (melalui tahapan : pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi)
  • 21. TIPS PEMBERANTASAN KORUPSI: 1. PANTANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI 2. BERLATIH UNTUK BERINTEGRITAS 3. PILIH AKSI AJAKLAH ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN HAL YANG SAMA !
  • 22. INTEGRITAS • KBBI : Mutu, sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran • Kamus kompetensi perilaku KPK : bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai kode etik tempat bekerja, nilai masyarakat, nilai moral pribadi)
  • 23. INTEGRITAS • BERKEPRIBADIAN UTUH = KESELARASAN ANTARA PERKATAAN DAN PERBUATAN • PATUH PADA KODE ETIK YANG TELAH DISEPAKATI • TIDAK MELANGGAR SUMPAH JABATAN • TIDAK TERGODA MELAKUKAN PENYELEWENGAN DENGAN WEWENANG YANG DIMILIKI • MENJADI PANUTAN INTEGRITAS = ANTI KORUPSI
  • 24. 9 NILAI INTEGRITAS NILAI INTI : JUJUR DISIPLIN TANGGUNG JAWAB NILAI SIKAP : ADIL BERANI PEDULI NILAI ETOS KERJA : KERJA KERAS MANDIRI SEDERHANA
  • 25. 9 NILAI INTEGRITAS JUJUR : lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong, konsisten dengan apa yang dikatakan dan yang dilakukan Indikator :  Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten),  Tidak melakukan perbuatan curang,  Tidak berbohong,  Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
  • 26. 9 NILAI INTEGRITAS DISIPLIN : Sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya, pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu Indikator :  Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan
  • 27. 9 NILAI INTEGRITAS TANGGUNG JAWAB : Menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan Indikator :  Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
  • 28. 9 NILAI INTEGRITAS ADIL : Tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun, berpegang pada kebenaran Indikator :  Selalu menghargai perbedaan  Tidak pilih kasih
  • 29. 9 NILAI INTEGRITAS BERANI : Tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan, mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar Indikator :  Berani menolak ajakan untuk berbuat curang  Berani melaporkan adanya kecurangan  Berani menngakui kesalaha
  • 30. 9 NILAI INTEGRITAS PEDULI : Mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan atau kondisi di sekitar kita Indikator :  Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku  Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran dan tanggung jawab
  • 31. 9 NILAI INTEGRITAS KERJA KERAS : Melakukan kegiatan dengan sungguh- sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai Indikator :  Selalu berupaya menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil terbaik  Menghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah kepada kecurangan
  • 32. 9 NILAI INTEGRITAS MANDIRI : Keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain Indikator :  Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain  Tidak menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang bisa dilakukan sendiri
  • 33. 9 NILAI INTEGRITAS SEDERHANA : Bersahaja, tidak berlebih-lebihan, berlaku secukupnya menyesuaikan dengan kebutuhan Indikator :  Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak riya’
  • 34. AKRONIM 9 NILAI INTEGRITAS 1. Jupe Mandi Tangker Sebedil • (Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerjakeras, Sederhana, Berani, Adil) 2. Mangga Apel dikeju beres • (Mandiri, Tanggungjawab, Adil, Peduli, Disiplin, Kerja Keras, Jujur, Berani, Sederhana) 3. Berjumpa Di Kertas • (Berani, Jujur, Mandiri, Peduli, Disiplin, Kerja Keras, Tanggung Jawab, Adil, Sederhana) 4. JuDiTa KeMaS BAP • (nilai Inti: Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab; nilai Etos: Kerja keras, Mandiri, Sederhana; nilai Sikap: Berani, Adil, Peduli)
  • 35. AKRONIM 9 NILAI INTEGRITAS 5. Maju Berasa Ditangkap • (Mandiri, Jujur, Berani, Sederhana, Adil, Disiplin, Tanggungjawab, Kerja keras, Peduli) 6. Jupe Mandi Ta Kena Bedil • (Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani, dan Adil) 7. Berjuang Di Kampus • (Berani, Jujur, Tanggungjawab, Disiplin, Kerjakeras, Adil, Mandiri, Peduli, Sederhana) 8. Berjuta Sikap Rina • (Berani, Jujur, tanggungjawab, disiplin, kerja keras, peduli, mandiri, sederhana)
  • 36. AKRONIM 9 NILAI INTEGRITAS 9. Juli Mandi Di Teras Sania • (Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Adil) 10. Peri Bedil Kertas Judi • (PE(duli), (mandi)RI, BE(rani), (a)DIL, KER(ja keras), TA(nggung Jawab), S(ederhana), JU(jur), DI(siplin) 11.Pekerja Beras Ditaman • (Peduli, Kerjakeras, Jujur, Adil, Berani, Sederhana, Disiplin, Tanggungjawab, Mandiri) 12.Dia Pejuang Berkemas • (Disiplin, Adil, Peduli, Jujur, Tanggungjawab, Berani, Kerja keras, Mandiri, Sederhana)
  • 37. AKRONIM 9 NILAI INTEGRITAS 13. Juta Dikemas APBN • (nilai Inti: JUjur, TAnggung Jawab,DIsiplin; nilai Etos: KErja keras, MAndiri, Sederhana; nilai Sikap: Adil, Peduli, BeraNi) 14. Juara Tak Penah Plin Plan • (Jujur, Adil, Berani, Tanggung jawab, Kerja keras, Peduli, Sederhana, Disiplin, Mandiri) 15. Jupe Mandi Nantang Bedil Keras • (Jujur, Peduli, Mandiri, Sederhana, Tanggung jwb, Berani, Adil dan Kerja keras) 16. Judita Abdul Kemana • (nilai Inti: Jujur, Disiplin, Tanggung jawab; nilai Sikap: Adil, Berani, Peduli; nilai Etos: Kerja keras, Mandiri, Sederhana)