2. TEGUH NUGROHO, S.KOM
•Penyuluh Anti Korupsi Muda
•No.Reg. PAK.915.1.00191 2019
•HP. 085869858687 – 082362858687
•Email : tnpati.4474@gmail.com
•Ds. Jakenan RT.03/01 – Kec. Jakenan
•Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Kec.Pucakwangi
3. APAKAH KORUPSI ITU???
• ASAL KATA CORRUPTIO, CORRUMPERE : busuk, rusak, menggoyahkan,
memutar balik atau menyogok
• KBBI : penyelewengan atau penggelapan uang negara atau
perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun
golongan
• BLACK LOW DICTIONARY : sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi
atau kepercayaan dari seseorang yang mana dengan melanggar
hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk
dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan
kebenaran-kebenaran lainnya
4. APAKAH KORUPSI ITU???
• TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI) : perilaku pejabat publik,
politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan
kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan kepada mereka
• UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 : perbuatan melawan hukum
dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan
maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara/perekonomian negara
5. PENYEBAB KORUPSI
• ROBERT KLITGAARD – CDMA THEORY (CORRUPTION-DIRECTIONARY-
MONOPOLY-ACCUNTABILITY) : korupsi terjadi karena adanya faktor
kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas
• JACK BOLOGNE – GONE THEORY (GREED-OPPURTUNITY-NEEDS-EXPOSE)
: adanya keserakahan dibarengi adanya peluang dan kesempatan
melakukan kecurangan akibat kebutuhan untuk menunjang hidup
dengan konsekuensi pengungkapan apabila tindakan curang
diketemukan
• COST-BENEFIT THEORY : korupsi terjadi jika manfaat yang
didapat/dirasakan lebih besar dari biaya/risikonya
6. PENYEBAB KORUPSI
• DONALD R CRESSEY – FRAUD TRIANGLE THEORY : kesempatan,
motivasi dan rasionalisasi saling mempengaruhi terjadinya FRAUD
(kecurangan)
• WILLINGNESS and OPPURTUNITY to CORRUPT THEORY : korupsi terjadi
jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, kurangnya
pengawasan, dsb) dan adanya niat/ keinginan (karena dorongan
kebutuhan dan keserakahan)
• MOTIVASI PELAKU : karena kebutuhan, karena ada peluang, karena
ingin memperkaya diri sendiri, karena ingin menjatuhkan pemerintah,
karena ingin menguasai suatu negara
7. KATEGORI KORUPSI
Dalam UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, tindak pidana korupsi
dikelompokkan dalam 7 jenis :
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA – ps.2 dan ps.3
SUAP MENYUAP – ps.5 (1a,1b,2), ps.6 (1a,1b,2), ps.11, ps.12 (a,b,c,d), ps.13
GRATIFIKASI – ps. 12B jo ps.12C
PEMERASAN – ps.12 (e,g,f)
PERBUATAN CURANG – ps.7 (1a,1b,1c,1d,2), ps.12 (h)
PENGGELAPAN DALAM JABATAN – ps.8, ps.9, ps.10 (a,b,c)
BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN – ps.12 (i)
8. KATEGORI KORUPSI
1. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
• Segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung
maupun tidak langsung
• Pejabat negara/PNS/TNI/Polri menggunakan fasilitas negara
untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya
dengan pekerjaan
9. KATEGORI KORUPSI
2. SUAP MENYUAP
• Memuluskan atau meloloskan suatu harapan/
keinginan/kebutuhan/si penyuap dengan memberikan
sejumlah uang
• Suap dianggap umum dilakukan, terjadi di berbagai sektor
• Penyuap maupun yang disuap sama-sama akan dijatuhi
hukuman sesuai undang-undang
10. KATEGORI KORUPSI
3. GRATIFIKASI
• Pemberian dalam arti luas (uang, barang, diskon, komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan gratis maupun fasilitas lainnya) kepada pejabat
negara/PNS/TNI/Polri terkait dengan jabatan ataupun pekerjaannya,
baik di dalam negeri maupun luar negeri, menggunakan sarana
elektronik maupun tanpa sarana elektronik
• Sangat “dekat” dengan keseharian masyarakat, dianggap lumrah dan
tidak disadari merupakan tindak pidana korupsi
11. KATEGORI KORUPSI
4. PEMERASAN
• Pejabat negara/PNS/TNI/Polri yang memiliki kewenangan
atau kekuasaan memaksa orang lain untuk memberi atau
melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya
• Modus umum : menaikkan tarif dari yang seharusnya,
memotong uang yang seharusnya diterima pegawai
lainnya dengan alasan untuk kepentingan administratif
12. KATEGORI KORUPSI
5. PERBUATAN CURANG
• Banyak dilakukan oleh rekanan/pelaksana proyek
kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa
• Modus umum : menggunakan pengaruh pejabat pusat
untuk mengintervensi pengadaan B/J di daerah dan
memenangkan rekanan ybs dalam proses tender,
melakukan mark-up harga dan selisih harga digunakan
selain untuk keuntungan pribadi juga untuk menyuap
pejabat
13. KATEGORI KORUPSI
6. PENGGELAPAN DALAM JABATAN
• Dengan jabatannya, sang pelaku menggelapkan atau
membantu orang lain menggelapkan uang atau surat
berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau
orang lain
• Bentuk lain : pemalsuan dokumen dan buku laporan,
penggunaan kuitansi kosong, penghancuran bukti
• Orang lain yang mengetahui penyimpangan tetapi
membiarkan dapat diancam hukuman yang sama
14. KATEGORI KORUPSI
7. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
• Terkait jabatan/kedudukan seseorang yang di satu sisi
dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya
sendiri, keluarga maupun kroni-kroninya
15. INDEKS PERSEPSI KORUPSI
2 NEGARA YANG
SELALU BERADA DI
POSISI PUNCAK IPK
ADALAH :
• DENMARK
• SELANDIA BARU
18. ROLE MODEL
DENMARK
• Ada sistem yang terintegritas bagi aparat penegak
hukum dalam bidang akademik
• Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam
pemberantasan korupsi dan terus berupaya untuk
bersikap transparan terhadap publik
• Tidak ada hak imunitas bagi anggota parlemen terkait
tindak pidana korupsi
• Ujung tombak : Ombudsman dan auditor lembaga keuangan
(semacam BPK di Indonesia) yang akan berperan dalam bidang
pengawasan.
19. ROLE MODEL
SELANDIA BARU
• Menganut sistem parlementer, (menteri otomatis
menjadi anggota parlemen) sehingga kebijakan nasional
bisa dirumuskan melalui perdebatan politik langsung di
parlemen antara menteri yang memimpin
kementerian/lembaga berhadapan langsung dengan
politisi dari partai oposisi
• Birokrasi di kementerian langsung mengimplementasi
kan kebijakan tersebut sehingga tidak dimungkinkan
bagi menteri atau anggota parlemen mengintervensi
langsung proses eksekusi kebijakan politik ke lembaga
• Implementasi oleh Sekjen Kementerian
20. 3 STRATEGI
PEMBERANTASAN KORUPSI
• PERBAIKAN SISTEM AGAR TIDAK BISA MELAKUKAN KORUPSI, dengan
cara : mendorong transparansi penyelenggara negara (pelaporan LHKPN,
LHKASN, laporan gratifikasi)
• EDUKASI DAN KAMPANYE AGAR TIDAK MAU MELAKUKAN KORUPSI,
dengan cara : pembelajaran pendidikan antikorupsi untuk membangkitkan
kesadaran masyarakat agar tidak melakukan korupsi, mengajak masyarakat
terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku
dan budaya antikorupsi
• REPRESIF AGAR TAKUT MELAKUKAN KORUPSI, dengan cara : penindakan
hukum (melalui tahapan : pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, eksekusi)
21. TIPS PEMBERANTASAN KORUPSI:
1. PANTANG TERLIBAT TINDAK
PIDANA KORUPSI
2. BERLATIH UNTUK
BERINTEGRITAS
3. PILIH AKSI
AJAKLAH ORANG LAIN UNTUK
MELAKUKAN HAL YANG SAMA !
22. INTEGRITAS
• KBBI : Mutu, sifat dan keadaan yang menggambarkan
kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan
kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran
• Kamus kompetensi perilaku KPK : bertindak secara
konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah
lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai kode etik
tempat bekerja, nilai masyarakat, nilai moral pribadi)
23. INTEGRITAS
• BERKEPRIBADIAN UTUH = KESELARASAN ANTARA
PERKATAAN DAN PERBUATAN
• PATUH PADA KODE ETIK YANG TELAH DISEPAKATI
• TIDAK MELANGGAR SUMPAH JABATAN
• TIDAK TERGODA MELAKUKAN PENYELEWENGAN DENGAN
WEWENANG YANG DIMILIKI
• MENJADI PANUTAN
INTEGRITAS = ANTI KORUPSI
24. 9 NILAI INTEGRITAS
NILAI INTI :
JUJUR
DISIPLIN
TANGGUNG JAWAB
NILAI SIKAP :
ADIL
BERANI
PEDULI
NILAI ETOS KERJA :
KERJA KERAS
MANDIRI
SEDERHANA
25. 9 NILAI INTEGRITAS
JUJUR : lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong,
konsisten dengan apa yang dikatakan dan yang dilakukan
Indikator :
Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta
(konsisten),
Tidak melakukan perbuatan curang,
Tidak berbohong,
Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
26. 9 NILAI INTEGRITAS
DISIPLIN : Sikap mental untuk melakukan hal-hal yang
seharusnya, pada saat yang tepat dan benar-benar
menghargai waktu
Indikator :
Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan
berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua
kegiatan
27. 9 NILAI INTEGRITAS
TANGGUNG JAWAB : Menyelesaikan pekerjaan sesuai
amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani
menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang
dilakukan
Indikator :
Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas
secara tuntas dengan hasil terbaik
28. 9 NILAI INTEGRITAS
ADIL : Tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun,
berpegang pada kebenaran
Indikator :
Selalu menghargai perbedaan
Tidak pilih kasih
29. 9 NILAI INTEGRITAS
BERANI : Tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan,
mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang
besar
Indikator :
Berani menolak ajakan untuk berbuat curang
Berani melaporkan adanya kecurangan
Berani menngakui kesalaha
30. 9 NILAI INTEGRITAS
PEDULI : Mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan
serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan atau
kondisi di sekitar kita
Indikator :
Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan
aturan yang berlaku
Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam
menegakkan disiplin, kejujuran dan tanggung jawab
31. 9 NILAI INTEGRITAS
KERJA KERAS : Melakukan kegiatan dengan sungguh-
sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target
kerja tercapai
Indikator :
Selalu berupaya menuntaskan suatu pekerjaan dengan
hasil terbaik
Menghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah
kepada kecurangan
32. 9 NILAI INTEGRITAS
MANDIRI : Keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung
pada orang lain
Indikator :
Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan
bantuan dari orang lain
Tidak menggunakan kewenangannya untuk menyuruh
orang lain untuk sesuatu yang bisa dilakukan sendiri
33. 9 NILAI INTEGRITAS
SEDERHANA : Bersahaja, tidak berlebih-lebihan, berlaku
secukupnya menyesuaikan dengan kebutuhan
Indikator :
Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak
pamer dan tidak riya’
37. AKRONIM 9 NILAI INTEGRITAS
13. Juta Dikemas APBN
• (nilai Inti: JUjur, TAnggung Jawab,DIsiplin; nilai Etos: KErja keras, MAndiri,
Sederhana; nilai Sikap: Adil, Peduli, BeraNi)
14. Juara Tak Penah Plin Plan
• (Jujur, Adil, Berani, Tanggung jawab, Kerja keras, Peduli, Sederhana, Disiplin, Mandiri)
15. Jupe Mandi Nantang Bedil Keras
• (Jujur, Peduli, Mandiri, Sederhana, Tanggung jwb, Berani, Adil dan Kerja keras)
16. Judita Abdul Kemana
• (nilai Inti: Jujur, Disiplin, Tanggung jawab; nilai Sikap: Adil, Berani, Peduli; nilai Etos:
Kerja keras, Mandiri, Sederhana)