SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Hak Kebebasan Berpendapat 
Arjuna Naiggolan 2013170305 
Christina Willy 2013170085 
Pinnesia N.Ratmono 2013710050 
Santi T.N Septianti 2013170867 
Tomy 2013710205
Hak asasi manusia merupakan hak 
dasar yang secara kodrati melekat 
pada diri manusia, bersifat universal 
dan langgeng, (yang) oleh karena itu 
harus dilindungi, dihormati, 
dipertahankan, dan tidak boleh 
diabaikan, dikurangi, atau dirampas 
oleh siapapun 
Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999
(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi yang diperlukan untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya. 
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 
dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. 
Tap MPR No. VII/MPR/1998 pasal 14
Setiap orang berhak atas kebebasan 
berpendapat dan berekspresi, dalam 
hal ini mencakup kebebasan untuk 
berpegang teguh pada pendapat 
tertentu tanpa mendapatkan 
gangguan, dan untuk mencari, 
menerima dan menyampaikan 
informasi dan ide/gagasan melalui 
media apa saja tanpa ada batasan. 
DUHAM PBB Pasal 19
Resolusi Majelis Umum PBB ps 19 
(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa 
campur tangan (pihak lain). 
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan 
berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk 
mencari, menerima dan memberikan informasi 
dan ide/gagasan apapun, terlepas dari 
pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, 
tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau 
melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
(3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam 
ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan 
tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat 
dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal 
(pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai 
dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: 
a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang 
lain 
b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban 
umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.”
Pembatas Kebebasan Berpendapat 
Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, 
setiap orang harus tunduk hanya 
pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap 
hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, 
ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu 
masyarakat yang demokratis. 
DUHAM PBB Pasal 29 Ayat 2
10 Prinsip Kebebasan Berpendapat 
1. Bebas dan dapat mengekspresikan diri, untuk 
mencari, menerima & menyampaikan informasi, 
ide serta gagasan tanpa batas. 
2. Mempertahankan internet & semua bentuk 
komunikasi lainnya dari gangguan-gangguan yang 
tidak sah oleh kedua kekuatan publik dan swasta 
3. Membutuhkan dan membuat media yang terbuka 
beragam sehingga dapat membuat keputusan 
berdasarkan informasi yang baik & berpartisipasi 
penuh dalam kehidupan politik.
4. Berbicara secara terbuka dan sopan tentang 
segala macam perbedaan manusia 
5. Mengizinkan untuk tiada yang tabu dalam 
diskusi & penyebaran pengetahuan 
6. Tidak melakukan ancaman kekerasan serta 
tidak menerima adanya intimidasi kekerasan. 
7. Menghormati orang yang meyakini suatu hal 
tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau 
kepercayaannya.
8. Semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi 
harus menerima pengawasan jika itu adalah 
demi kepentingan publik 
9. Mampu melawan penghinaan pada reputasi 
tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan 
yang sah 
10. Bebas menantang batasan kebebasan 
berekspresi & informasi selama ini berdasarkan 
alasan untuk keamanan nasional, ketertiban 
umum, moralitas & perlindungan kekayaan 
intelektual
Muhammad Arsyad 
Pria asal Makassar ditahan di Kepolisian 
Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Barat karena statusnya di BBM. Kala itu ia 
menulis “No Fear Ancaman Nurdin Halid 
Koruptor!!! Jangan Pilih Adik Koruptor!!!”
Pada 9 Juli 2013 Arsyad dilaporkan anggota 
DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir ke 
kepolisian. Kerabat dekat Nurdin Halid ini 
menganggap Arsyad telah menghina & 
mencemarkan nama baik Nurdin Halid. 
Kini, Arsyad telah mendekam di rumah tahanan 
Polda Sulselbar sejak 9 September 2013 dan 
dijerat dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (1) 
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 sub 
Pasal 335 KUHP.
Namun, seseorang bernama Nawawi membela 
arsyad agar kasus ini dapat dihentikan karena 
Arsyad memang tidak dapat dijerat dengan pasal 
pencemaran nama baik, dikarenakan pendapat 
yang disampaikannya mengandung fakta. 
Disamping itu Erasmus dari Institute for Criminal 
Justice Reform (ICJR) juga tidak setuju dengan 
penahanan yg dijatuhkan kepada Arsyad.
Pembungkaman 
Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat (ELSAM) Zainal Abidin melihat 
kasus ini adalah salah satu dari banyak kasus 
pembungkaman terhadap kebebasan 
berekspresi dan menyatakan pendapat. 
Menurut Zainal Jika kasus-kasus semacam Arsyad 
terus dibiarkan, hal ini akan mengancam 
demokrasi, dan salah satu pilar demokrasi 
adalah pers.
Zainal juga mengatakan untuk melihat Pasal 19 
Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik 
yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 
Tahun 2005. Pasal tersebut menyebutkan dua 
batasan dalam berekspresi dan berpendapat, 
yaitu jika ekspresi tersebut digunakan untuk 
propaganda perang dan dapat menghasut atau 
menimbulkan suatu konflik. 
Sedangkan untuk pasal penghinaan tersebut 
haruslah dilakukan di muka umum.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny 
Indrayana, juga menambahkan kebebasan 
berpendapat tidak boleh langsung 
berujung pada pemidanaan. Kebebasan 
masyarakat untuk berpendapat harus 
dilindungi apalagi pendapat tersebut 
didukung dengan fakta dan data
Kesimpulan 
Jadi ini merupakan ketidakadilan dalam 
berekspresi. Karna Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 
dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Thank you 

More Related Content

What's hot

Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014Muktar Eneste
 
Power point nasionalisme
Power point nasionalismePower point nasionalisme
Power point nasionalismeRizal Komarudin
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowoBahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowoErhaEdukasi
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMMuhamad Yogi
 
Presentasi terorisme
Presentasi terorismePresentasi terorisme
Presentasi terorismeadi setyawan
 
Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integ...
Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integ...Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integ...
Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integ...salmaffn
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Debby Zalina
 
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule Of Law
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule Of LawHak Asasi Manusia (HAM) dan Rule Of Law
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule Of Lawsri rahayu
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
 
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)Dhevie Ambarwati
 
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaPeran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesiaafifahdhaniyah
 
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaanRadikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaanMushoddik Indisav
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaPancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaYabniel Lit Jingga
 
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumHakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumLisa Tri Setiawati
 

What's hot (20)

Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
 
Power point nasionalisme
Power point nasionalismePower point nasionalisme
Power point nasionalisme
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
 
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowoBahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Presentasi terorisme
Presentasi terorismePresentasi terorisme
Presentasi terorisme
 
Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integ...
Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integ...Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integ...
Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integ...
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
 
Negara Hukum Indonesia
Negara Hukum IndonesiaNegara Hukum Indonesia
Negara Hukum Indonesia
 
Ancaman Terhadap NKRI
Ancaman Terhadap NKRIAncaman Terhadap NKRI
Ancaman Terhadap NKRI
 
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule Of Law
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule Of LawHak Asasi Manusia (HAM) dan Rule Of Law
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule Of Law
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
 
sadar hukum
sadar hukumsadar hukum
sadar hukum
 
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaPeran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaanRadikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaPancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
 
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumHakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
 

Similar to Hak Kebebasan Berpendapat

GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAgarrytokai
 
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.pptHukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.pptRendaPutriMario
 
Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITEMixon Mixon
 
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.pptPPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.pptRommy Patra
 
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.pptPPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.pptNurulyDybala1
 
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999Pustakahukum
 
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvdsUu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvdsyhubi1
 
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999natalsosa01
 
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaDwi Anita
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaboscobahy1
 
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMUU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMSei Enim
 
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di IndonesiaInstrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di Indonesiaaliftrigger
 
Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109irvan sidik
 
PPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdfPPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdfleovaeismee
 
PPT KELAS XI HAM.pptx
PPT KELAS XI  HAM.pptxPPT KELAS XI  HAM.pptx
PPT KELAS XI HAM.pptxErmanSugianto
 

Similar to Hak Kebebasan Berpendapat (20)

GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
 
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.pptHukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
 
Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITE
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.pptPPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
 
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.pptPPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
 
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
 
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvdsUu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
 
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
 
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusia
 
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMUU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
 
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di IndonesiaInstrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
 
Ppt ham
Ppt hamPpt ham
Ppt ham
 
Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109
 
Ham (Hak Asasi Manusia)
Ham (Hak Asasi Manusia)Ham (Hak Asasi Manusia)
Ham (Hak Asasi Manusia)
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
PPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdfPPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdf
 
PPT KELAS XI HAM.pptx
PPT KELAS XI  HAM.pptxPPT KELAS XI  HAM.pptx
PPT KELAS XI HAM.pptx
 

Recently uploaded

tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 

Recently uploaded (20)

tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 

Hak Kebebasan Berpendapat

  • 1. Hak Kebebasan Berpendapat Arjuna Naiggolan 2013170305 Christina Willy 2013170085 Pinnesia N.Ratmono 2013710050 Santi T.N Septianti 2013170867 Tomy 2013710205
  • 2. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999
  • 3. (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Tap MPR No. VII/MPR/1998 pasal 14
  • 4. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan. DUHAM PBB Pasal 19
  • 5. Resolusi Majelis Umum PBB ps 19 (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain). (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
  • 6. (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.”
  • 7.
  • 8. Pembatas Kebebasan Berpendapat Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. DUHAM PBB Pasal 29 Ayat 2
  • 9. 10 Prinsip Kebebasan Berpendapat 1. Bebas dan dapat mengekspresikan diri, untuk mencari, menerima & menyampaikan informasi, ide serta gagasan tanpa batas. 2. Mempertahankan internet & semua bentuk komunikasi lainnya dari gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik dan swasta 3. Membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik & berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik.
  • 10. 4. Berbicara secara terbuka dan sopan tentang segala macam perbedaan manusia 5. Mengizinkan untuk tiada yang tabu dalam diskusi & penyebaran pengetahuan 6. Tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan. 7. Menghormati orang yang meyakini suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya.
  • 11. 8. Semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik 9. Mampu melawan penghinaan pada reputasi tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah 10. Bebas menantang batasan kebebasan berekspresi & informasi selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas & perlindungan kekayaan intelektual
  • 12.
  • 13.
  • 14. Muhammad Arsyad Pria asal Makassar ditahan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat karena statusnya di BBM. Kala itu ia menulis “No Fear Ancaman Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan Pilih Adik Koruptor!!!”
  • 15. Pada 9 Juli 2013 Arsyad dilaporkan anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir ke kepolisian. Kerabat dekat Nurdin Halid ini menganggap Arsyad telah menghina & mencemarkan nama baik Nurdin Halid. Kini, Arsyad telah mendekam di rumah tahanan Polda Sulselbar sejak 9 September 2013 dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 sub Pasal 335 KUHP.
  • 16.
  • 17.
  • 18. Namun, seseorang bernama Nawawi membela arsyad agar kasus ini dapat dihentikan karena Arsyad memang tidak dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, dikarenakan pendapat yang disampaikannya mengandung fakta. Disamping itu Erasmus dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga tidak setuju dengan penahanan yg dijatuhkan kepada Arsyad.
  • 19. Pembungkaman Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Zainal Abidin melihat kasus ini adalah salah satu dari banyak kasus pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Menurut Zainal Jika kasus-kasus semacam Arsyad terus dibiarkan, hal ini akan mengancam demokrasi, dan salah satu pilar demokrasi adalah pers.
  • 20. Zainal juga mengatakan untuk melihat Pasal 19 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal tersebut menyebutkan dua batasan dalam berekspresi dan berpendapat, yaitu jika ekspresi tersebut digunakan untuk propaganda perang dan dapat menghasut atau menimbulkan suatu konflik. Sedangkan untuk pasal penghinaan tersebut haruslah dilakukan di muka umum.
  • 21. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, juga menambahkan kebebasan berpendapat tidak boleh langsung berujung pada pemidanaan. Kebebasan masyarakat untuk berpendapat harus dilindungi apalagi pendapat tersebut didukung dengan fakta dan data
  • 22. Kesimpulan Jadi ini merupakan ketidakadilan dalam berekspresi. Karna Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.