Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2008 mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal hewan/ternak di provinsi Kalimantan Barat. Peraturan ini mengatur definisi, ketentuan umum, dan pengaturan impor dan ekspor hewan serta produk hewannya.

1. --./,/'
t
qUBEP.NUR I(ALIMANTAN BARAT
PERATUR AN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2OO8
TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN/TERNAK,
I}AHAN ASAL HEWAN/TERNAK DAN HASIL BATIAN ASAL HEWAN/TERNAK
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
,'{i,, .
tl
b.r'
GUBERNUR I(A,LIMANTAN BARAT,
Meninrhang i a.
!**1 ,dalam rangka pelestarian sumber daya hewan/temalq pengendalian
Penyakit Hewan Menular,demi kelanjutan produksi ternak, serta lerfindungan
kepada masy'arakat terutama melalui. jaminan mutu/kesehatan dan atau
kehalalan balnn Fangan asal hewan/ternak di daerah, perlu adanya upaya
pen-gendalian dan pengatuian pemasukan dan pengeluaran hewan/ternalc, bahan
asal hewar/ternak dan hasil bahan asal hewan/ternak;
bahwa sebagai upa5,a peogendalian dan pengaturan pemasukan dan pengeluaran
hcwan/ternak, bahan asnl hewan/temak dan hasii bahan asal hewan/temak
diperlukan peraturan yar,g mengatur lalu lintas dan tata niaga hewan/temak,
bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal hewan/temak, s"hittgga aktifitas
perdagangan dan nrasyarakat menjadi tancar, tertib dan terkendali;
lahw-a.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu mcnerapkan Paraturan Gubemw tentang pemasukan Dan
Pengeluaran llewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Dan Hasil Bahan Asal
Hewan/Ternalc Di Provinsi Kalimantan Barat;
{cngingat : I undang-undmg Nomor 25 Tahun 1956 tenung pembentukan Daerah-Daerah
otonom Provinsi Kalimantan Bar.at, Kalimantan selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9s6 Nomor 6s,
Tambahan Lembaran Negua Republik Indonesia Nomor ll06) ;
,)
undang-undang Nomor 6 Tahun 196l tentang Ketenilan-Ketentuan pokok
Petemakarr dan Kesehatan Hewan (Lembaran Nagara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara ReiUutit Indonesia
Nomor 2824); ,
J. undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentarrg Karantina Hewaq lkan dan
Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan (Lembaran Negara
RepiLiik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tanrbahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 3656) ;

2. t Konsumen
5. t)ndang-l'.lnddng Nomor 8 Tahun 1999' tentang Perlindungan
iatrun 1999 Nomor 42, Tambahan
lt.embaran N.g"ru'"R";;ulru .inaon"sia 3821)
i"tUorun Negara Repu'Utit< Indonesia Nomor ;
6. l.lndang-Llndang Nomor Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
l0
' Perundang'unau,,gan:' (i"mbaran Republik lndonesia Tatrun 2004
-NegT RepuUtik Inclonesia Nomor 4389);
Nom.r 53. 'l'ambaht'ln l-"*Uuton Negaia
Daerah
7. LJndang'(Jnclang Nonror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
*lnh4<rni41lrrrlr ,","r. ,r],,r."-r, !,^..,,,., trri dnn tnrikhir rlpnqnn Ilndnor"Iltrrlnnf'
Nomor59,,l'anrbaltartLetrtbarartNegarai(epubirklndoncstai'{unxlr4ii44);
atas Undang'
tt. Ncmor l7 Tahun 2006 tentang Perubahan
tentang Kep{rea1a1 ( Lembaran Negara
LJnclang-Undang
tJnclang Nomor 10 tahun 1995
ll,cpublik rnOon"rii
'itit"" 20O6 Nomoi 93' Tambahan Lembar'an Negara
Itcpublik lndonesia Nomor 4661);. ;-'
9.l)craturan|)emerintahNomorl5TahunlgTTtentangPenolakan,Pencegahan
Negara l"ptPlil'
pcnrbcrantas^" d;;;;;"|"r". penyakit Hewan (Lembaran
lndoncsia 'l'ahun"iil;"N;r zo,
ramUahan iernbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3101);
1983 tentang Kesehatan Masyarakat
l0 Feraturan pemerintah Nomor 22 Talrun 28'
T"hun 1983',Nomor
Veteriner tr_embaril N;;.;" Republik Indonesia
Indonesia Nomor 3253);
Tambahan t-emUaran }legira Repubtit<
6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
I I l)eraturan pemerintah Nomor
InstansiVcrtikaldiDaerah(I,embaranNegaraRepubtiklndonesiaTahunl988
Nomorrq..rambahamLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor33T3);
12PeraturanPemerintahNomor82Tahun2000tentangKarantinaHewan
(Lembaran rna*".ia Tahun 2000 Nomor 16l. Tambahan
N"g*u'i"puuiir.
Lembaran Negara Republik Indonesia
l"lomor 4002);
a, l3PeraturanPemerintahNomor20Tahun200ltentangPembinaandan
Pengawasanatu..p"nv"r*gg**".PemerintahDaerah(LembaranNegara
Republik tnaonesia ranun 1-oot Nolnor
41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia ]'lomor 3930);
2004 tentang Keamanan' Mutu dan Gizi
14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
Indonesia Tahun 2004 Nomor 107'
Pangan tl,.*U*ui Nlg"*
Tambahan L.tUuiun Ne[ara -n"n1U1ik.'Indonesia Nomor-4424);
Republik
;'
15PeraturanPemerintahNomor33Tahun200T.tentangPembagianUrusan
pemerintahan,'Ail^it- Pemerintah, Pemerint,ahan Daerah Provinsi'
Dan
t$:n1:t3
Pemerintahan. Daerah Kabupaten/Kota tiimUatan ryS*1 .Republik
t.ahun 2007 N;;; 82 i;bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
l6PcraturanMenteriPertanianNomor38l/Kpts/oT.|40110/2005tentang
, Pctl.rn!,,, .;"rtinr.ori Kontrol Veteriner unit usaha Pangan Asal Hewan.
lTKeputusanMcnteriPertanianNomol524Tahun2004tentangPencegahan,
jun Pengobatan Pinyakit Hewan Menular'
Pcmberantas*

3. t
l8 peraturan Dae'rah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Bdrat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
llarat tahun 2005 Nomor 2)l
Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2005 tentang Stntktttr
organisasi, Tugas
l()
trot<ot<. Frrngsi dan Tata Kerja Dinas Kehewanan Dan Peternakan'Provinsi
-Barat
fuiironton (Berita Daeiah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005 Nomor
I t).
MEMUTUSI(AN:
Menctapkan : PEITATURANGUBERNURTENTANGPEMASUKA|IDAI
i,rilciniunRAN HEwAN/TERNAK BAHAN ASAL HEwAN/TERNAK
DANHASILBAHANASALHEWAN/TERNAKDIPRoVINSI
KAI,IMANTAN BARAT .''
BAB I
1.,'
KETENTUAN UMUM
Pasal I
?.""T.ti:x.Tff fr J"n:fi trffi'i;""f; ff ,"*erintahadarahpresidennepulf !f
Indonesia y*g tn"rigang kekuasaan Pemerintahan Negara Republlk
Indonesia sebagaimana aimat<sua dalam Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945'
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Pcnyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
, 4. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat'
5. Dinas Petemakan adalah Dinas Kehewanan Dan Peternakan Provinsi
Kalimantan Barat'
. (r. Dinas l'erindustrian Can Pedagangan adalah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Kalimantan Barit.
7. Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah Dinas Petemakan atau
I)inas/Kantor Yang Melaksanakan Fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota se
Kalimantan Barat.
8, Karantina Hewan adalah Balai atau Stasiun Karantina Hewan yang ada di
Kalimantan Barat.
c). llalai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah Balai Besar Pengawas Obat
clan Makanan Provinsi Kalimantan Barat'
l0 Majclis ulama lndonesia yang selanjirtnya disebut MUt adalah Majelis
[Jlama lndonesia Provinsi Kalimantan Barat'
. II Kcpala Dinas Peternakan Provinsi adalah Kepala Dinas Kehewanan Dan
I'ctcrnakan Provinsi Kalimantan Barat'
Yang
12 Kepala Dinas Peternakan Kabupaterr/Kota adalah Kepala Dinas/Kantor
Melaksanakan Fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat'
yang
Kepala Karantina Ft*un adalah Kepal4 Balai/Stasiun Karantina Hewan
' ll ada di Kalimantan Barat.
14 llewan ialah semua binatang, yang hidup didarat, baik yang dipelihara
maupun yang hiduP secara liar.
15 llewan Piaraan iafah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan
oleh manusia untuk maksud tertentu.

4. t yakni mengenai tempaj'
l() 'l'crnak ruiah'hewat Piaraan' yang hiduonya
**fuutnya' aiatur dan diawasi oleh manusa
ocrkembang'rtiur#vu *'tu bahan-bahan dan
jasa-jasa vang
scrta dipelih"'" klTJ;
hidup manusia'
bcrguna tagi t<eperiiingan
"#*;;;;ll;til
o'u"ii'?1;t;';;it; dan atau buruh peterr
h"kum rran qtnr bunrh peternakan' vang
t't Peternak inror't
t"r""'rtnvu u",,utnUer kepada
peternakan'
-ir"n
tnatapcncaha''unnrl"'"u"'i"rt "i"' dilakukan ditempat
u:?h.u pet#akan, yang
rr{ r)crusahaan ,.r..i"r.- ;;k"v; ion i'tonfuotnva diatur dan
vanB tcrtcntu "n'lii'0"'i;"s:li;d
iliawasi oleh pcternlk-fetemakl. --....: , hewan' yiang meliputi
ialah usaha manusia memelihara
l9 Kcscjahtcraan,t'tewin l;&"il;;il6;y;'il*u. a*nean pemeliharaan dan
pcmetiharaan *Jfl
Kambing' Domba' Babi' dan
z0 !iliiqi:,*""itil:'Xfll';oi, dan tsurung;'
Ayam
r"t1-I.,"da,
iJnggot lainnya (ltik, atau betina lewasa tidak
iryrtan buka-'r bibit
<
2l I'ernak Potong "i"ilit't"*tt
lui ;;J;;;i""t
dengan tehnis tertentu untuk
nroduktil' t'nolir
"*iO'
1"."*n"tltr*" luging' calon .induk dan atau calon
"
22 Hewan/Ternak fiilii "a"r"r, hewan/ternak telah ditetapkan untuk
pejanran run*,#' *.i"""f,iatau mernproduksi anak turunan'
"""auri1linJy"ng
keperluan p"n g"tb- gbi akan oleh
p""v"tii t vang membahavakan
2j penyakit "**'
;;-;;;n piao-hewan titau pada
karcna .."0'" t"io:i'J"i"i*9"i"1;
'"*on'ii1"i,i"r'l"irt,
nranusia tron oi'"#uiitt
iit"t' u":rtteri.' cacing' protozoa' dan parasit'
kasus atau
Daerah g.Uu, oiifr*n"r*i"
l*r"t'lwilayah ya-ng tidak ditemukan atau uJl
24 nt** rt'f*"fui (Lerdasarkan historis
keladian r'*nvuiii
adalah daerah yang pemah
terjadi kasus penvakit hewan
2s llffifl-:fllar maupun endemis'
mcnular .r-"ron.olri sporadis
baik secara dengan daerah
au"rutr'yung'u"iuu,usan langsung
26 t)acrah
^J'uiur,
wilayah/negara-.
tcrttrlnr tlalarn k melakukan
Flewan adalah tempat
untu
2i l-aboratorium ftJ*"i - Pemerintah dan atatt
dfi;;il; ,.".u laboratorium miiik
pemeriksaan
swasta yang sudah terakrcditasi'- - - medis yang
Kjil;;;cwan adalarr segala tindakan d?n :p-1va
-rt.*ut,rt"-utt
28 t)clayanan yang mengalami
tli lakukan,n,""ii'',""""r;t/t";"t"blii-
g" t"i:Zdi sei'at .tecara kedokteran hewan'
kel ai nan/sak i t i"fti" g dengan'segala fasilitasnya
{:
2() llolding ci'oun; ua'iuft Uung'nun
u*
'"*put bagi ternak yang baru
yang dipcrgunakan untuk ptnutp'nf* '"t"ntu* dikirim
masuk ke Kalimanran Barat atau
.kri;liil;
';;J yang ruuupaten atau untuk
tintat
ke Luar p""'J.'"1*-"*ut b"gi ;;trr('peielitian dan pemeriksaan
potong Hewan sed
-'ufun 'dipotong
industri/Rumah
,t'u"i potyo:tatan yang telah ditentukan'
kesehatan
30 Kartu Tanda K#.iliik* rJrnan J;fi;;n;;n identitas temak sebagai
pada saat peng€luaran
bukti atas d;ff*lifril J""gr,.*r:amrptukan
ri.t"i r"irpaten/I(ota. mauputt
rt* Daerah'
atau pemasuk*?;;;;il- yang dijalankan secara
3t til;ffiJ H-";;
Unit Usaha
uaural-*it usaha
untuk-tuj.an komersial vang
teratur d* t.ilT;;;;r^fu;..,r*l;d Unggas' Rumah Potong
meliputi R";; ;;;;-r;fu'
R;;'iotong
ungga:s. #G usahi pemasrkar/pengeluaran'
Babi, usaha'budidaya
-a* pan gan asal hewan'
stributor.,lt"i ltu u p erifc lafr a-n yang
di
;ffi;"(il"ij-?"r"rt tunin p*gun dan non pangan
i2 Bahan Asal aigil-9"susu' telur' kulit' darah'
berasal dari hasil produksi-hewun 'ffi
1.ln:$HXl1gni*X#,ffitr#i-";#i:T1!'tsrl.hdiorah vang sah
rJii?'r."t t"u"gli uthi tertulis
34 Nomor K""fi;'v;;;rin"i "aor"n dasar
rtigi"""-t"nitasi-sebagai kelayakan
tclah dipenuhinya persyar"tun

5. t
pangan asal hewan pada unit r11]ra.nang3n asal hewan'
.iamirian kcamaian adalal
15 Kcscharan M;rydd;Veteriner selaniutnya disingkat.Kesmavet
scgalaurttsanvungberhubungandenganhewan.danbahan.bahanyang
bcrasal dari hewan ]ang secara-lungrun! atau
tidak langsung mempengaruhi
kesehatan manusia,
36 Mutu pangan iJ"i"fr nilai yarrg ditentukan atas terhadap bahan keamailan
dasar kreteria
makanan'
pangan, nuna"iJun gizi dan staidar perdagangan
' makanan dan minuman'
37 Kehalalan p"ig""-"arr"n setiap produk makanan, minumann obat, kosmetika
haram yang dilarang
dan produk fi;liJ;k ll]*ngundung unsur atau barang
untuk di r.""r"iri, aigunuliun oleh umat lslam sesuai dengan
aan-aipat<ai
syariat Islam.
3g (epabeanan adalah segala sesuatu yairg berhubungan-dengan pengawasan
ataulalulintasbarrrngyangmasukataukeluardaerahpabeanserta
pemungutan bea masuk dan bea keluar'
3g i*po, idutuh kegiatan menrasukkan barang kedalam daerah pabean.
pabean'
40 lrkspor oaufun f.".giutan mengeluarkan barang dari gaerah
Kalimantan Barat
4l Pintu Pemasukan-adalah pinru masuk resmi ke ri'llayah
pemerintah'
baik melalui darat. u'lara, clan laut yang telah ditetapkan
,12 l)intrr l)crngcluaran adalah pintu keluai resmi dari wilayah Kalimantah Barat
pemerintah'
haik mc:lnlui darat. udara, dan laut yang telah ditetapkan
BAB II
,
DAN
PIIMASUKAN HEWAN/TERNAK , BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK
HASIL BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK
Pasai 2
(l)Setiapbadanusahaatattperoranganyangmelakukan.kegiatanpemasukan
hewan/temak, bJ; asal hewan/t.itut iuit-intuu hasil bahan
asal hewan/temak
ke Daerah harus memiliki rekomendasi pemasukan dari Kepala Dinas
Petemakan sesuai peraturan perundangan-perundangan
yangterlaku'
(2) llntuk kegiatan pemasukan antar provinsi atau antar pulau wajib memiliki
dan hasil bahan
rekomendasi penrluun hewan/ternak, bahan asal hewan/temak
asal hewan/t"rnak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan
]1"fr *r"iukan permohonan rekomendasi /emasukan aewan/temak, bahan asal
hewan/ternak'
jan hasil bahan asal hewan/temak kepada Kepala Dinas
Peternakan dengan melamPirkart :
l. teniang status dan kondisi usaha peternakan dari
Surat keterlurgan
Dinas/Kantor Feternakan Kabupaten/Kota;
'hewan/ternak
, Z. Surut trt"iungun k"s"hutan yang diiandatangani oleh
dokt'er hewan Pemerintah yang benvenang;
dari Dinas
3. lzin pengeluaran hewar/ternuk ut"u batran asal hewan/ternak
Petemal<an Provinsi/lfubupatenA(ota Daerah Asal I
4. gntut< trasit Uu1tan asut hewan dan atau produk olahan asal hewan/ternak
yang U*tum mempt'nyai rggj{r9:i resmi (MD/TvlL) wajib meryertakan
-keamiiidn
' surat keterangan pangan dari 4n* Kesehatan
rcutupot"nTX.nli ao"r^f, asal, dan ata'u Sertifikat H-fiT=A;m1g1
Pusat/daerah asall
dan atau bahan
b. l)idalarn p"r-ottonon rekomendasi pemasukan hewan/ternak
harus mencantumkan:
usal hewan/ternak tlan hasil bahan aial hewan/ternak
l. ldcntitas pemohon (nama, alamat /kantor' nomor telepon);
2. 'lcnis dan jurnlah barang;

6. 3. Daerailiasal;
4. Pintu pengeluaran dan pintu pemasukan;
5. Rencana/jadwal keberangkatan;
6. Dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 6.000.- serta ditandatangan dan
dibubuhkan cap bagi perusahaan.
c. Melaporkan rencana pemasukan hewan/temak dan atau bahan asal
hewan/ternak dan atau hasil bahan asal hewan/temak kepada Kepala Dinas
Pctcrnakan dan Kepala Karantina Hewan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari
sebelum tcrnak tiba.
(3) Untuk kcgiatan pemasukan ancar negara (Impor) peronrngan atau badan hukum
harus memiliki izin dari Pemerintah. Untuk mendapatkan izin dari Pemerintah
tersebut wajib dipenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
Persyaratan administrasi yang berlaku bagi perorangan/badan hukum meliputi :
a. Kartu Tanda PenduduVTanda Pengenal Pimpinan perusahaan;
b. Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP):
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Tanda DaftarPerdagangan (TDP); ..
c. Angka Pengenal Import Umum (API-U);
l'. Angka Pengenal Import Produsen (API - P);
g. Akte Pendirian Perusahaan:
h. Rekomendasi dari Dinas Petemakan;
(4) Scmua hewan/ternak, bahan asal hewan/temak dan hasil bahan asal hewan/ternak
hanya dapat dimssukkan ke Daerah setelah memenuhi prosedur Karantina
llcwan di pintu pengeluaran resmi daerah asal.
(5) Scnrua hcwan/tonrak, bahan asal hewarVternak dan hasil bahan asal hewan/temak
yang dimasukkan ke Daerah harus melalui pintu-pintu pemasukan resm.i yang
tclah ditetapkan Pemerintah dan telah memenuhi prosedw Karantina Hewan.
(6) Semua hewan/ternak,,buh* asal hewan/ternak dan hasit bahan asal hewan/temak
yang diirnport ke Daerah harus memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku.
Pasal 3
(t) Untuk pcmasukan bahan asal he'war/ternak dan hasil bahan asal hewan/ternak
untuk pangan ke Daerah harus berasal dari unit usaha pangan Asal Hewan
yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner dan harus disertai :
f...., a. surat jaminan rnutu dan keamanan pangan yang dituangkan dalam surat
keterangan hasil pengujian dari laboratorium Kesehatan Masyarakat
veteriner (Kesmavet) yang terak"ieditasi dan atau telah mendapat registrasi
dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (pOM)
b. Harus memiliki sertifikat halal dari Majelis Urama Indonesia (MUD
pusat/daerah asal produk, kecuali bahan pangan yang mengandung babi dan
turunannya.
(2) Pemasukan Bahan Asal Hewan non pangan ke Daerah untuk keperluan
perdagangan, harus memiliki : '
,
a. Surat jaminan kesehatan dari Laboratorium Kesehatan Hewan yang
terakreditasi bahwa Bahan Asal Hewan tersebut tidali berasal dari
pelgmakan tertular Penyakit Hewan Menular dan atau dari hewan yang
sakit/diduga menderita penyakit hewan menular.
b. Memiliki sertifikat halal dari Majelis ularna Indonesia (MUI) pusat/daerah
_ asal produk.
c. Untnl' r.66nn asal hewan non pangan yang mengandung babi dan turunannya
harus dicantumkan secara jelas dalam surat pengantar barang dan kemasan
bahwa BAH tersebrrt mengandung bahan yang tidak halal.

7. Persyaratan adminiltrasi yang berlaku bagi perorangan/badan hukum meliputi :
a. Kartu Tanda Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan;
b. Surat lzin Usaha Perdaganean (SIUP);'
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Tanda Daftar Perdagangan (TDP);
e. Angka Pengenal Eksport Umum (APE-U);
fl Akte Pendirian Perusahaan;
s. Rekomendasi dari Dinas Peternakan.
(5) Scmua hewan/temak, bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal"hewan/ternak
yang akan di ekspor dari Daerah harus memenuhi ketentuan kepabeanan yang
berlaku.
BAB IV
t, E N tj'r' t.t pA N PEMAS
KA.N/PENGELUARAN HEWAN/TERNAK, BAHAN
U
ASAL HEWAN/TERNAK DAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK
Pasal 7 ).'
Dalam rangka pengendalian wabah penyakit hewan menular dan atau stabilitas
pooulasi, Gubemui dapat menetapkan penutupan Daerah terhadap lalu lintas
hewan/ternak, bahan asal hewar/ternak dan hasil bahan asal hewan/ternak dari dan ke
Dacrah yang ditetapkan secara khusus dengari Keputusan Gubernur.
BAB V
. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
lasal 8 r
Pcrnbinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini secara teknis dilaksanakan
olch Kcpala l)inas Peternakan Provinsi dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
' Provinsi, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
BAB VI
PELAPORAN
Pasal 9
(1) Setiap Badan Usaha atau perorangan yang melakukan usaha pemasukan dan atau
pengeluaran hewan/ternak, bahan asal hewan/temak clan hasil bahan asal
hewan/ternak, wajib melaporkan realisasi pelaksanaan pemasukar/pengeluaran
ternakAasil bahan asal hewar/ternak dan hasil bahan asal hewar/ternak berdasu
surat rekomendaei yang diterbitkan kopada Kopala Dinar Potornak'an Provlnrl
selambat-lambatnya l0 (sepuluh) hari setelah hewau/temak, bahan asal
hewan/ternak dan hasil bahan asal hewar/ternak dikelua*an atau dimasukan dari
atau ke Daerah.
(2) Kepala Dinas Peternakan Provinsi melaporkan setiap bulan pemasukan dan atau
pengeluaran hewan/temak, bahan asal hewan/temak dan hasil batran asal
hewan/temak ke dan dari Daerah kepada Gubernur.

8. BAB VII
SANKSI
' Pasal 10
Setiap badan usaha atau perorangan Yge mglakufan. pemas$an dan atau
'bahan
p.ngifu** hewan/temak, lsal-_hewan/ternak dan hasil bahan asal
iienian/temak kedalam dan atau keluar Daeratr tanpa dilengkapi dengan surat
rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi. akan dikenakan
sanksi seqrrni tetentrton
BAB VIII
KI]TENTUAN PENUTUP
. Pnsal II
'I-crhadap rekomcndasi pemosukan dan atau rekomendasi'pengeluaran hewan/ternak'
bahan asal hewan/temai dan hasil bahan asal hewanltemak
ynq pemah dikeluarkan
sebelum peraturan Gubernur ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya masa berlakunYa.
Pasal l2
ini
llal-hal lain yang belum diatul atau belum cukup diatu talrh Peraturan Gubemur
:r"fniinng r!"ginoi teknis pelaksanilInnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
l)ctcrnakan Provinsi.
Pasal l3
l),:raturun Gubemur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
p"n"rnput*nya dalam B';iita Daerah Provinsi Kalimantan Barat'
Ditetapkan di Pontianak
21 9u112008
Diundangkan di Pontianak ^
Pada ranlgal .2.7.. J.v,IL...4.D. l)F..
SF;KRdTARIS DAERAI.I PROVINSI
SYAKIRMAN
BERi.I.A DAERAH PROVINSI KAT,IMANTAN BARAT TAHUN 2OO8 NOMOR...26...-.

9. Ayat 5 a. Bandara Supadio Kabupaten Kubu raya.
b. Bandara Rahadi Usman Kabupaten Ketapang
c. Pelabuhan Laut Dwikora Kota Pontianak'
d. Pelabuhan Laut Sintete Kabupaten Sambas'
i. pelabuhan Laut Sukabangun Kabupaten Ketapang'
fi, Felabuhan Darat Entikorig Kabupaten Sanggau'
g. Pelabuhan Darat Sajingan Kabupaten Sambas'
Ayat 6 .Cukup jelas
Pasal 3 .
Ayat I Cukupjelas
Ayat2 Cukup jelas
Pasal 4
Ayat I Cukup jelas
Ayat2 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 ;"'
Ayat I Cukup jelas
lryat2 Cukup jelas
Ayat 3 Cukup jelas
Ayat 4 Cukup jelas
Ayat 5 Cukup jelas
Itasal 7 Berdasarkan Keputusan Cubemur Nomor 259 tahun
2005 Tentang Penutupan Sementara Terhadap
Pemasukan Temak Unggas, Babi, dan Produknya.
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9
Ayat I Cukup jelas
Ayat2 Cukup jelas
'Cukup jelas
Pasal l0
Pasal I I Masa berlakunya izin/rekomendasi pemasukan atau
pengeluaran sesuai dengan tanggal waktu yang tertera
pada surat izirlrekornendasi pemasukan atau
pengeluaran.
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
C^**
1,v-i[iiq )ORNELI