Dokumen ini membahas kewajiban perpajakan bendahara KPP Pratama Semarang Timur, termasuk berbagai pasal perpajakan seperti PPh Pasal 21, 22, dan 23. Penjelasan mencakup mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak serta contoh kasus perhitungan pajak yang harus dipungut. Selain itu, terdapat informasi tentang tarif pph untuk berbagai jenis penghasilan dan penyetoran yang ditanggung pemerintah.

1. SOSIALISASI KEPATUHAN PERPAJAKAN BENDAHARAKPP PRATAMA SEMARANG TIMUR25 Januari 2011

2. DaftarIsiOverview KewajibanPerpajakanPPhPasal 21PPhPasal 22PPhPasal 23PPh FinalPPN

3. FungsiBendaharaBendaharaSebagaiPengamanPenerimaan NegaraBelanjaPemerintahBendaharaRekananSebelumbelanjapemerintahsampaikerekanan, dipotongpajaknyaterlebihdahuluolehbendaharaSehinggaSetiapBelanjaPemerintahSudahKenaPajakwww.themegallery.com

4. KewajibanPerpajakanBendaharaPPhPasal 21MemotongMenyetorMelaporkanPPhPasal 22PPNPPh FinalPPhPasal 23

5. PPhPasal 21

6. 6PenghitunganPPhPasal21PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBDPENGHASILAN BRUTOPENGHASILAN BRUTOHONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUNYANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI- GAJI KEHORMATAN- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAITDIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAPDIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/DAERAHDIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAURp 200.000,00DIPOTONG PPh Ps. 21 :0% kepada Peg. Gol.II5% kepada Peg. Gol.III15% Kepada Peg. Gol IVDARI PENGH. BRUTO (FINAL)PTKPPENGHASILAN NETODIKURANGITARIF PS.17 UU PPhPENGHASILAN KENA PAJAKPAJAK TERUTANGDITANGGUNG OLEH PEMERINTAHJIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

7. TarifPPhOrangPribadidiatas 500 jutaRp 250 juta – Rp 500 jutaRp 50 juta – Rp 250 jutas/d Rp 50 juta30 %25 %15 % 5 %JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

8. PTKP (PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK) PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGANPTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,

9. PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIANTAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADAAWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS8

10. 9PTKP UTK KARYAWATISTATUS KAWINSTATUS TDKKAWINSTATUS KAWINSUAMI TDK MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILANStatusHANYA UTK DIRISENDIRI- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG- UTK DIRI SENDIRI- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANGPTKPSYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATANBAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN

11. TATA CARA PENYETORAN / PELAPORANPPh PASAL 21DITANGGUNG PEMERINTAHPENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATURTDK DITANGGUNG PEMERINTAHTDK ADAPENYETORANSetordenganSSPLapordenganSPT MASA PPhPASAL 21 KE KPP

12. MekanismePemotongan, Penyetoran, danPelaporanPPhPasal 21 SaatTransaksiBendaharamembuatbuktipotongatastransaksipenghasilantidakteraturBendaharamembuatbuktipotong A2 ataspenghasilanteratur / tahunutktiappegawaiSaatLaporMenyampaikan SPT MasaPPhPasal 21KhususdiBulanDesember, DilampiriFormulir 1721-1 (DaftarBuktiPemungutan)Paling lambattanggal 20SaatSetorBendaharamenyetorkan SSPSSP atasnamaBendaharaPaling lambatdisetortanggal 10

13. ContohKasusPerhitunganPPhPasal 21Aris(tidakkawin) adalah PNS golongIIIa, menerimagajiRp1.700.000/ bulan, tunjanganberasRp200.000/bulandantunjanganfungsionalRp 100.000/bulan. PenghitunganPPhpasal 21: Penghasilanbruto : (1.700.000,00 + 200.000,00 + 100.000,00) = Rp 2.000.000,- Biayajabatan : (5% x Rp 2.000.000,00) = (Rp 100.000,-) Iuranpensiun : = (Rp 100.000,- ) – Penghasilannetosebulan = Rp 1.800.000,- Penghasilannetosetahun : (12 x Rp 1.800.000,00) = Rp 21.600.000,- PenghasilanTidakKenaPajak = (Rp 15.840.000,-) - PenghasilanKenaPajak = Rp 5.760.000,- PPhPasal 21 setahun : 5% x Rp 5.760.000,00 = Rp 288.000,- PPhPasal 21 sebulan : Rp288.000,00 : 12 = Rp 24.000,- (DitanggungPemerintah)

14. ContohKasusPPhPasal 21123.KementerianKeuanganpadaharijadinyamengadakanpanggunghiburandenganmengundangpenyanyi. Honor penyanyiyang diberikanBendaharaKementerianKeuanganRp 6.000.000,00.Penerimahonorarium tidakmemilikiNPWPKementerian Keuangan mengadakan pelatihan dan membayarhonor kepadaRurun (PNS golongan III b) sebagaipengajarsebesarRp 2.000.000,00KementerianKeuanganmembayar honorarium kepadapeserta rapat yang bukan PNS/Pejabat Negara/ Anggota TNI dan POLRIsebesarRp500.000,-PPhPasal 21Rp500.000,00 x 5% = Rp25.000,00PPhPasal 21 : Rp2.000.000,00 x 5% = Rp100.000,- (bersifat final)Pasal 21 :(50% x 6.000.000) x 5% x 120% =Rp3.000.000,00 x 6% = Rp180.000,-

15. Contoh SPT MasaPPh 21 dan SSPSSP (411121-100)1721-T1721IndukSPT MasaPPhPasal 211721-A21721-I1721-II

16. PPhPasal 22

17. KhususBendaharaMekanismePemungutanPPhPasal 22JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGITarif1,5 %PPhPasal 22PEMBAYARANATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

18. 17DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22DikecualikandariPPhPasal 22Pembayaranataspenyerahanbarangsehubungandenganpekerjaanpemerintah yang dibiayaidenganhibah/pinjamanluarnegeriPembayaranuntukpembelianbarangsehubungandenganpenggunaandana BOSPEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKBPEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKBPMK 154/PMK.03/2010

19. SPTSSPSSPMekanismePenyetoran & PelaporanPPhPasal 22PelaporanPenyetoranSSPLbr.1DilaporkanTiapBulandiberikankeRekananPaling Lambattanggal 14AtasNamaRekananDisetorke BankDitandanganiBendaharaDisetorPadaHari Yang Samadigunakansbgkreditpajak

20. ContohKasusPPhPasal 22Kasus 2KementerianKeuanganmempunyaikegiatanpengadaanbarang modal berupaMesinAbsensi yang pada DIPA tersediaanggaran Rp99.000.000,00. Dana yang tersediadalam DIPA sudahtermasuk PPN-nya , sehinggauntukmenghitungPPhPasal 22 adalah : (100/110 x Rp99.000.000,00) x 1,5% = Rp1.350.000,00.Untukyang tidakber-NPWP dipotong 100% lebihtinggidaritarifPPhPasal 22, sehinggamenjadi : (100/110 x Rp 99.000.000,00) x 1,5% x 200% = Rp2.700.000,00 KASUS 1KementerianKeuanganmembelikomputeruntukkeperluankantordenganhargaRp100.000.000,- (hargatidaktermasuk PPN dan/atauPPnBM). PPhpasal 22 yang harusdipungutBendaharasebagaipemungutpajakadalah : Rp100.000.000,00 × 1,5% = Rp1.500.000,00

21. Contoh SPT MasaPPh 22 dan SSPSSP (411122-900)SPT MasaPPhPasal 22

22. PPhPasal 23

23. JasaObjekPPhPasal 23Tarif15%Tarif15%DipotongPPhPasal 23Tarif2%Hadiah/PenghargaanSelainPPh 21ImbalanModalSewaSelainTanah/BangunanTarif2%JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

24. JasaObjekPPhPasal 23

25. MekanismePemotongan, Penyetoran, danPelaporanPPhPasal 23 SaatTransaksiBendaharamembuatbuktipotonguntukrekanan(sbgkreditpajakbagirekanan)BendaharamencatatnilaitransaksidanpemotonganPPhPasal 23SaatLaporMenyampaikan SPT MasaPPhPasal 23DilampiriDaftarBuktiPemotongan, BuktiPemotongan, dan SSPPaling lambattanggal 20SaatSetorBendaharamenjumlahkanpemotonganPPhPasal 23 selama 1 bulanMembuat SSP atasnilaitersebut.SSP atasnamaBendaharaPaling lambatdisetortanggal 10

26. 12KementerianKeuanganmenggunakanjasa catering untukkegiatanRapatKoordinasidenganbiayaRp 2.000.000,- namunpengusahajasa catering tidakmemiliki NPWP.ContohKasusPPhPasal 233KementerianKeuanganmenyewatendadaripengusaha yang tidakmemiliki NPWP sebesarRp 1.100.000,- (hargatermasukPPN), PPhPasal 23 yang terutangadalah : Kementerian Keuangan memakai jasa service kendaraan (bengkel yang memiliki NPWP) untukmenservicekendaraandinasnya. Besarnyabiayayang dikeluarkan Rp1.000.000,00 (hargatersebutsudahtermasukpembeliansukucadangnya, namuntagihantidakdipisah-pisahkan) . DPP100/110 x 1.100.000 = Rp 1.000.000.- PPhPsl 232.000.000× 2% x 2 Rp 80.000,00 PPhPsl 23Rp1.000.000,00 × 2% = Rp20.000,00 PPhPsl 231.000.000× 2% x 2 Rp 40.000,00

27. Contoh SPT MasaPPh 23 dan SSPSSP (411124-100)SPT MasaPPhPasal 23

28. PPh Final

29. ObjekPemotonganPPh FinalKonstruksiSewa Tanah/BangunanObjekPPhFInalPerencanaan, Pengawasan, danPelaksanaanTarif 10 %Kecualidi Hotel/RestoranTarifberdasarkualifikasiTERMASUK :BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKANPengalihanTanah/BangunanTarif 5 %

30. MekanismePemotongan, Penyetoran, danPelaporanPPhPasal Final SaatLaporMenyampaikan SPT MasaPPhPasal 4(2)DilampiriDaftarBuktiPemotongan, BuktiPemotongan, dan SSPPaling lambattanggal 20SaatSetorSaatTransaksiBendaharamenyetorkan SSP atastransaksiPPh FinalSSP AtasnamaBendaharaPaling Lambattanggal 10BendaharamelakukanpemotonganPPh Final saatpembayaranBendaharamembuatbuktipotonguntukrekananKhususuntukPengalihan Tanah/BangunanmenggunakanLaporanTersendiri

31. ContohKasusPPh FinalPengalihan Tanah/BangunanKementerianKeuanganmempunyaiproyekpembangunankantorbarudanharusmelakukanpembebasantanah. DalampelaksanaanproyektersebutKementerianKeuanganharusmembayarRp 200.000.000 untukpembebasantanahtersebut. ContohKasusPPh Final yang harusdipungutdandisetorolehBendaharaKementerianKeuanganataspembayarantersebutRp 200.000.000,- x 5% = Rp 10.000.000,-

32. ContohKasusPPh FinalPPh FinalKementerianKeuanganmenyelenggarakan seminar tentangperumahandanharusmenyewasebuahruangpertemuanmilikorangpribadidenganhargaRp 3.000.000. PPh final yang harusdipungutdandisetorolehBendaharaKementerianKeuanganataspembayarantersebut : Rp 3.000.000,- x 10% = Rp 300.000,- ContohKasusKasusJawabanSewa Tanah/Bangunan

33. ContohKasusPPh FinalRp20.000.000.000,- x 3% = Rp600.000.000,- Rp50.000.000.- × 25% = Rp12.500.000,- Rp200.000.000.- × 6% = Rp12.000.000,- KementerianKeuanganmenggunakanjasakonstruksikualifikasibesaruntukmerenovasigedungkantordenganbiaya Rp20.000.000.000,- (hargatidaktermasuk PPN). PPhPasal 4 ayat (2) yang terutangdanharusdipotongBendaharaadalah: KementerianKeuanganmemberikanhadiahundiankepadasemuapesertapamerankeuangansebesar Rp50.000.000,-. PPhPasal 4 ayat (2) yang terutangdanharusdipotongBendaharaadalah : KementerianKeuanganmenggunakanjasakonstruksi yang tidakmemilikikualifikasiuntukMENGAWASIrenovasigedungkantordenganbiayaRp 200.000.000,- (hargatidaktermasuk PPN). PPhPasal 4 ayat (2) yang terutangdanharusdipotongBendaharaadalah:

34. Contoh SPT MasaPPh Final dan SSPSPT MasaPPh Final

35. PPN

36. PajakPertambahanNilaiPPN (Tarif 10%)SEMUA BARANGadalahBARANG KENA PAJAKSemuaJasaadalahJasaKenaPajakPenyerahanBarang/JasaKecualiBarangTidakKena PPNBarang TambangBarangKebutuhanPokokMakanan&Minumandi Hotel/RestoranUang, Emasbatangan, dansuratberharga-Di Daerah PabeanKecualiKecuali : Negative ListJasaTidakKena PPN(Pasal 4A UU 42/2009)PPnBMPAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH

37. JASA TIDAK KENA PAJAKJasabidangpelayanankesehatanmedik;Jasabidangpelayanansosial;Jasapengirimansuratdenganperangko;Jasakeuangan;JasaasuransiJasakeagamaan;Jasapendidikan;Jasakesenian& hiburan;Jasapenyiaranyang tidakbersifatiklan;Jasaangkutanumumdidaratdandiair sertajasaangkutandaratdalamnegeri yang menjadibagian yang tidakterpisahkandarijasaangkutanudaraluarnegeri;Jasatenagakerja;Jasaperhotelan;Jasayang disediakanolehPemerintahdalamrangkamenjalankanpemerintahansecaraumum.Jasapenyediaantempatparkir;Jasateleponumumdenganmenggunakanuanglogam;Jasapengirimanuangdenganwesel pos; danJasabogaataukatering.

38. PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPNOLEH BENDAHARAWANDALAM HALPEMBAYARANTDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAHBBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGANPENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPNPEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

39. MekanismePemotongan, Penyetoran, danPelaporan PPN SaatTransaksiRekananmembuatfakturpajakRekananmembuat SSP atasnamarekanan yang ditandatanganiBendaharaSaatLaporBendaharamenyampaikan SPT Masa PPN 1107 PUTPaling LambatakhirbulanberikutnyaWalaupuntidakadapemungutan, tetapwajibmelaportiapbulanMelampirkan SSP danFakturPajakSaatSetorSSP DisetorolehRekanan/BendaharaPaling Lambattanggal 7 BulanBerikutnya

40. ContohKasusPPNPPNPPNTEXTPembayaran yang jumlahnya paling banyakRp 1.000.000 dantidakmerupakanpembayaran yang terpecah-pecah.Jumlah PPN yang dipungutadalah 10/110 bagiandarijumlahpembayaran.JumlahpembayaranRp 1.100.000,-PPN yang harusdipungut:10/110 x Rp 1.100.000,- = Rp. 100.000,- -Jumlah yang dibayarkankepadarekanan Pemerintah Rp 1.000.000,-HargaJual = Rp 950.000PPN: 10% x Rp 950.000 = Rp 95.000HargaJual+ PPN = Rp1.045.000MeskipunhargajualRp 950.000 tetapikarenapembayarantermasuk PPNberjumlahRp 1.045.000 (diatasRp 1.000.000), maka PPN yang terutangharusdipungutoleh BENDAHARA.

41. ContohKasusPPNPPNPPNTEXT SPM LS AtastransaksiPerbaikan / RenovasiGedungsebesar 110 jtJumlahpembayaranRp 110.000.000,-PPN yang harusdipungut:10/110 x Rp 110.000.000,- = Rp. 10.000,000Jumlah yang dibayarkankepadarekanan Pemerintah Rp 10.000.000,-SPM LS,sehingga pembayaran langsung dilakukan oleh KPPN.Namun Bendahara tetap melaporkan transaksi tersebut dalamSPT Masa PPN

42. Contoh SPT Masa PPN 1107 PUTdan SSPSSP (411211-900)SPT MasaPPN 1107 PUT

43. PPhFinalPemungutan PPNAtastransaksi yang terkenaPPhPasal 22, PPhPsl 23, PPh Final = dikenakan PPNKemungkinanDipungutPPN10 %PPhPsl. 22PPh Final KonstruksiPPhPsl. 23

44. ContohKasusPembelianBarangBarangBeli MotorRp. 11 jt(Termasuk PPN)PPhPasal 221,5% x 100/110 x hargabarang1,5% x 100/110 x 11 jt =Rp. 150.000,-PPN10 % x 100/110 x hargabarang10% x 100/110 x 11 jt =Rp. 1.000.000,-

45. JasaPPhPasal 232% x (100/110) x 220rb =Rp. 6.000,-PPN Tidakdipungutkarenaimbalanmasihdibawah1 jutaRekananyang memungut PPN atastransaksiiniServis MotorRp. 220 rb(Termasuk PPN)JasaContohKasusPenyerahanJasa

46. Review

47. MekanismePemungutan/PemotonganolehBendaharaPembelianBarangPenyerahanJasa, SewaSelain Tanah/Bangunan, Imbalan ModalPPh 23PPNPPh 22 PPNKonstruksi & Pengalihan/SewaTanah/BangunanPembayaranGaji PNS dan non PNSPPh 21Pajak Per TransaksiPPh FinalPPN

48. KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN

49. KEWAJIBAN PELAPORAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN

50. Thank You !