Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21/26 yang dikenakan kepada individu atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Dokumen menjelaskan subjek, objek, dan tata cara penghitungan serta tarif pajak penghasilan pasal 21/26.
Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, tarif pajak, dan kewajiban pemotong serta penerima penghasilan terkait PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21/26 yang dikenakan kepada individu atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Dokumen menjelaskan subjek, objek, dan tata cara penghitungan serta tarif pajak penghasilan pasal 21/26.
Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, tarif pajak, dan kewajiban pemotong serta penerima penghasilan terkait PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.
Makalah ini membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji, upah, dan imbalan lainnya yang diterima oleh individu. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 meliputi perusahaan, pemerintah, lembaga pensiun, dan organisasi yang membayar imbalan kepada individu. Penghasilan yang dikenakan pajak meliputi gaji, pensiun, honorarium, dan
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, tarif pajak, besaran penghasilan kena pajak, pemotong dan kewajiban pemotong dan wajib pajak dalam hal PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh individu. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek, dan dasar pengenaan pajak pasal 21 serta cara perhitungan pajaknya untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji bulanan, mingguan, dan harian.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26. PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sedangkan PPh 26 dikenakan kepada Subjek Pajak Luar Negeri. Dokumen ini juga menjelaskan subjek, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri. Dokumen menjelaskan pengertian subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, tarif pajak, serta hak dan kew
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. PPh pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain oleh pihak-pihak tertentu seperti pemberi kerja, bendahara pemerintah, dan penyelenggara kegiatan. Objek pajaknya adalah berbagai jenis penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newnatal kristiono
PPh Pasal 21/26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan pegawai dan penerima honorarium seperti gaji, bonus, tunjangan. Tarif pajaknya 5%-30% tergantung besaran penghasilan kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan setiap bulan oleh pemberi kerja.
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
Makalah ini membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji, upah, dan imbalan lainnya yang diterima oleh individu. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 meliputi perusahaan, pemerintah, lembaga pensiun, dan organisasi yang membayar imbalan kepada individu. Penghasilan yang dikenakan pajak meliputi gaji, pensiun, honorarium, dan
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, tarif pajak, besaran penghasilan kena pajak, pemotong dan kewajiban pemotong dan wajib pajak dalam hal PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh individu. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek, dan dasar pengenaan pajak pasal 21 serta cara perhitungan pajaknya untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji bulanan, mingguan, dan harian.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26. PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sedangkan PPh 26 dikenakan kepada Subjek Pajak Luar Negeri. Dokumen ini juga menjelaskan subjek, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri. Dokumen menjelaskan pengertian subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, tarif pajak, serta hak dan kew
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. PPh pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain oleh pihak-pihak tertentu seperti pemberi kerja, bendahara pemerintah, dan penyelenggara kegiatan. Objek pajaknya adalah berbagai jenis penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newnatal kristiono
PPh Pasal 21/26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan pegawai dan penerima honorarium seperti gaji, bonus, tunjangan. Tarif pajaknya 5%-30% tergantung besaran penghasilan kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan setiap bulan oleh pemberi kerja.
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
Similar to 6 dan 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.ppt (20)
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
2. ASPEK YG PERLU
DIPERHATIKAN
PPh 21 adalah termasuk jenis pajak
pemotongan dan pemungutan (Withholding
tax)
Siapa yang memotong
Siapa yang dipotong
Tarif
Kapan dipotong
Kapan disetorkan
PPh 22 & 24
2
3. PPH 21
Adalah pajak atas penghasilan orang pribadi
terkait dengan pekerjaa, jasa atau kegiatan
Penghasilan yg dimaksud meliputi: upah, gaji,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun
Mekanisma PPh 21 adalah pemotongan
Pihak yg wajib melakukan pemotongan,
peneytoran dan pelaporan PPh 21 adalah
pemberi kerja, bendaharawan pemerintah,
dana pensiun, badan, perusahaan dan
penyelenggara kegiatan
PPh 22 & 24
3
4. 4
Pemberi kerja baik orang pribadi dan badan
Bendaharawan pemerintah pusat /daerah,
Instansi, Departemen, KBRI, dll
Dana Pensiun, badan penyelenggara jaminan
sosial tenaga kerja
Orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha serta pekerja bebas
Penyelenggara kegiatan
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
5. 5
Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
pemotongan :
Kantor perwakilan Negara asing
Organisasi-organisasi internasional yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Pemberi kerja orang pribadi yang tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas
Jika organisasi internasional tidak memenuhi
ketentuan tersebut
6. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan
setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh
Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun
takwim yang bersangkutan.
Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan permohonan
memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
Pasal 21
Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada
Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada
Badan peradilan Pajak
6
Hak Pemotong Pajak
7. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan
menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap tgl 10
bulan berikutnya.
Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21
sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan
(SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor
Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada
tanggal 20 bulan berikutnya.
7
Kewajiban Pemotong Pajak
8. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh
Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya
pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai
pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima
THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran.
Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun
pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan
selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang
bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
8
9. 9
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 :
Pegawai
Penerima uang pesangon, pensiun
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, antara lain :
Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti
pengacara, konsultan, notaris
Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak
Olahragawan
Penasihat, pengajar, pelatih, penceremah, penyuluh,
moderator
Pengarang, peneliti, penerjemah
Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal (21
10. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk
tehnik komputer dan sistem apliaksinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi
dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan
Agen iklan
Pengawas atau pengelola proyek
Perantara
Petugas penjaja barang dagangan
Petugas dinas luar asuransi
Distributor MLM PPh 22 & 24
10
11. 11
Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak
mengangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang
sama
Mantan pegawai
Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
yang sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan,
antara lain meliputi :
Peserta perlombanan
Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan
kerja
Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai
penyelenggaraan kegiatan tertentu
Peserta pendidikan dan pelatihan
Peserta kegiatan lainnya
12. 12
Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21:
Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat lain dari negara asing
Pejabat perwakilan organisasi internasional
Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21
13. 13
Objek Pajak PPh Pasal 21:
Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai
tetap
Penghasilan yag diterima atau diperoleh penerima
pensiun secara teratur
Penghasilan sehubungan dengan pemutusan
hubungan kerja dan penghasilan sehhubungn dengan
pensiun yang diterima secara sekaligus
Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
lepas
OBJEK PPh Pasal 21
14. 14
Imbalan kepada bukan pegawai
Imbalan pesera kegiatan
Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat
pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua uang
dibayarkan sekaligus
Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang
bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh
anggota dewan komisaris
15. 15
Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21:
Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari
perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi
Penerima dalm bentuk natura dan atau kenikmatan
dalam bentuk apapupun yang diberikan kepada wajib
pajak
Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan
Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak
dari badan atau lembaga amal zakat
Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
BUKAN OBJEK PPh Pasal 21
17. 30%
5%
Sampai dengan Rp 50 juta
15%
Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta
25%
Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta
Di atas Rp 500 juta
Sesuai
Pasal 17 ayat (1)
huruf a
UU PPh
TARIF PPh
30%
17
TARIF PPh Pasal 21
18. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21
adalah sebagai berikut :
a. Penghasilan kena pajak, yang berlaku bagi :
1) Pegawai tetap
2) Penerima pensiun berkala
3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar
secara bulanan atau jumlah kumulatif
penghasilan yang diterima dalam 1 bulan
kalender telah melebihi Rp 4.500.000
4) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang
bersifat final
DASAR PENGENAAN
DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21
19. b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari,
yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah
satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan
kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum
melebihi Rp 4.500.000
c. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi
bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat
berkesinambungan
d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima
penghasilan selain penerima penghasilan yang dimaksud
pada huruf a, b, dan huruf c
20. 20
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Penghasilan
Teratur
Pegawai
Tetap
Penerim
a
Pensiun
PENGHASILAN
BRUTO
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN,
5% DARI PENGH.
BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/
THN ATAU
Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG
TERIKAT DGN
PENGH. TETAP
PENGHASILAN
BRUTO
DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5%
DARI PENGH.
BRUTO (UANG
PENSIUN) MAKS
Rp 2.400.000/THN
ATAU
Rp 200.000/BLN
Penghasilan Netto
(disetahunkan)
Dikurangi
PTKP
Penghasilan Kena Pajak
(Dibulatkan kebawah
hingga ribuan penuh)
PPh terutang
setahun
(PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh)
PPh terutang
sebulan
(PPh terutang setahun / 12)
21. 21
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Pegawai Tidak
Tetap /
Pegawai Lepas
Harian,
Minggua
n,
Satuan,
Boronga
n
Bulanan
TIDAK LEBIH DARI
Rp 450.000,-
TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21
UPAH RATA-RATA
SEHARI
LEBIH DARI
Rp 450.000,-
DIKURANGI
Rp 450.000,-
DIPOTONG PPh
TARIF PASAL 17 Ayat 1 Huruf a
PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 4.500.000 DALAM SATU BULAN TAKWIM
DIKURANGI
PTKP HARIAN SEBENARNYA
PKP
TARIF PPh 5 %
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG
PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 10.200.000 DALAM SATU
BULAN, PENGHITUNGANNYA SAMA
DENGAN YG MENERIMA UPAH BULANAN
22. 22
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Pegawai
Tidak Tetap /
Pegawai
Lepas
Harian,
Minggua
n,
Satuan,
Boronga
n
Bulanan
Jumlah Upah
(disetahunkan)
Dikurangi
PTKP
Penghasilan Kena Pajak
(Dibulatkan kebawah
hingga ribuan penuh)
PPh terutang
setahun
(PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh)
PPh terutang
sebulan
(PPh terutang setahun / 12)
23. 23 Bukan
Pegawai
Berkesinambungan
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Tidak
Berkesinambungan
Tidak mempunyai
penghasilan lain
PPh Pasal 21 Terutang
[(50% X Bruto)-PTKP bulanan]
Kumulatif X Tarif Pasal 17 ayat
(1)
Mempunyai penghasilan lain
PPh Pasal 21 Terutang
(50% X Bruto) Kumulatif
X Tarif Pasal 17 ayat (1)
25. 25
Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh
Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.
Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah
sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya
dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk
pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai
Penerima Penghasilan Yang Tidak Mempunyai NPWP
26. 26
Saat terutang PPh Pasal 21 dibagi menjadi 2 :
Penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan
pembayaran atau pada saat terutangnya
penghasilan yang bersangkutan
Pemotong PPh Pasal 21 adalah akhir bulan
dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan
terutangnya penghasilan yang bersangkutan
SAAT TERUTANG
28. Penghasilan Bruto
1 Gaji Sebulan xxxxx
2 Tunjangan xxxxx
3 Honor lainnya xxxxx
4 Premi JKK, JK dibayar pemberi kerja xxxxx
5 Premi asuransi dibayar pemberi kerja xxxxx
6 Jumlah penghasilan bruto xxxx
Pengurang
7 Biaya Jabatan xxx
8 Iuran pensiun atau iuran JHT dibayar penerima penghasilan xxx
9 Jumlah pengurangan xxx
xxxx
Penghasilan neto sebulan (6-9) xxxx
Penghasilan neto setahun xxxx
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) xxxx
Penghasilan kena pajak setahun xxxx
PPh 21 terutang xxxx
PPh 22 & 24
28
29. Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan
Eko Saputra pegawai pada perusahaan PT. Yasa Buana, Eko
sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Ia memperoleh gaji
sebulan Rp 10.000.000,00 serta tunjangan Rp 4.000.000. PT Yasa
Buana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan
Kecelakaan kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh
pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari
gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap
bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangan Eko membayar iuran
jaminan hari tua sebesar 2 % dari gaji setiap bulan. Disamping itu
PT. Yasa Buana juga mengikuti program pensiun bagi pegawainya.
PT Yasa membayar iuran pensiun untuk Eko ke dana pensiun, yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan
sebesar Rp 100.000, sedangkan Eko membayar iuran pensiun
sebesar Rp 80.000
Hitung PPh pasal 21!
29
30. Penghasilan Bruto
1 Gaji Sebulan 10.000.000
2 Tunjangan 4.000.000
3 Premi JKK (0,5% x 10.000.000) 50.000
4 Premi JK (0,3% x 10.000.000) 30.000
6 Jumlah penghasilan bruto 14.080.000
Pengurang
7 Biaya Jabatan (5% x 14.080.000 = 704.000) 500.000
8 Iuran Pensiun dibayar sendiri 80.000
9 Iuran JHT dibayar sendiri 200.000
Total Pengurang 780.000
Penghasilan neto sebulan (6-9) 13.300.000
Penghasilan neto setahun (13.300.000 x 12) 159.600.000
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 58.500.000 -
Sendiri 54.000.000
WP Kawin 4.500.000
Penghasilan kena pajak setahun 101.100.000
Pajak terutang
5% x 50.000.000 2.500.000
15% x 51.100.000 7.665.000 +
10.165.000
PPh 21 terutang sebulan (10.165.000 / 12) 847.083
30