1. PENGELOLAAN
S A I
(SISTEM AKUNTANSI INSTANSI)
REGIONAL I - V
SURABAYA, MEDAN, DENPASAR, JAKARTA, MAKASSAR
DITJEN DIKTI
2007
2. Dasar Hukum
- PERUBAHAN KETIGA UUD 1945
Pasal 23 C : Hal-hal lain mengenai keuangan negara
diatur dengan undang-undang.
- UNDANG UNDANG
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. UU No. 17 Tahun 2003
Pasal 1:
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pasal 3:
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Pasal 6:
- Pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan kepada
Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang
Pasal 9:
- Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang mempunyai tugas, antara lain
menyusun dan menyampaikan laporan kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya
5. Pasal 29:
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka
pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam UU Perbendaharaan.
* UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 30:
Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggung-jawaban APBN
kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-
RI, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keuangan meliputi :
- Laporan Realisasi APBN (LRA)
- Neraca
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan
dan melampirkan laporan keuangan BUMN dan badan lainnya.
6. Pasal 32:
Bentuk dan isi Laporan Keuangan ditetapkan dengan PP.
* PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
** Permenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat
Pasal 33:
Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
diatur dalam UU.
* UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7. Permenkeu No. 59/PMK.06/2005
Tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) meliputi :
- Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
diselenggarakan oleh Kemen. Keuangan selaku BUN
- Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
diselenggarakan oleh Kemen/lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) sebagaimana yang
ditetapkan dalam pasal 6, UU No. 17 Tahun 2003
8. SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkom-
puterisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran s.d. pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.
Pasal 8:
Setiap Kementerian/Lembaga wajib
menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan
laporan keuangan, termasuk Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan.
SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan
Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
9. Organisasi
Untuk melaksanakan SAK dan SABMN, dibentuk unit
akuntansi keuangan yang teriri atas :
a. UAPA --- UAPB
b. UAPPA-E1 --- UAPPB-E1
c. UAPPA-W --- UAPPB-W
d. UAKPA --- UAKPB
10. Pasal 9:
- Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca
beserta arsip data komputer (ADK) setiap bulan kepada:
a. KPPN
b. UAPPA-W/UAPPA-E1
- UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap
bulan, dituangkan dalam BAR
- UAKPA wajib menyampaikan laporan keuangan
semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan
CALK kepada UAPPA-W
11. Pasal 10:
- UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan
keuangan UAKPA di wilayah kerjanya menjadi laporan
keuangan tingkat UAPPA-W
- UAPPA-W wajib menyampaikan LRA dan Neraca
beserta ADK setiap bulan kepada :
a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan
b. UAPPA-E1
- UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwit Ditjen
Perbendaharaan setiap triwulan, dituangkan dalam BAR
- UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan
semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan
CALK kepada UAPPA-E1
12. UU 15 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA
Latar Belakang:
a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara
tersebut di atas, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan
standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
yang bebas dan mandiri.
13. JENIS PEMERIKSAAN
1. Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan
keuangan (LRA, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan)
dengan memberikan opini (pernyataan profesional mengenai
tingkat kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen
dalam laporan keuangan ybs.)
2. Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek
ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas.
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan
khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan
kinerja.
14. Jenis Opini
1. Pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified
Opinion)
2. Pernyataan Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
3. Pernyataan Tidak Wajar (Adverse Opinion)
4. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer
Opinion)
15. BATAS WAKTU PEMERIKSAAN
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh
BPK-RI kepada DPR-RI dan DPD selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari pemerintah pusat.
16. TERBUKA UNTUK UMUM
Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi
publik, UU No. 15 Tahun 2004 menetapkan bahwa
laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan
kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka
untuk umum.
17. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan;
- Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan
kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan, dikenakan sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.
18. KETENTUAN PIDANA
Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban
untuk menindaklanjuti rekomendasi yang
disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling banyak Rp500.00.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
19. HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN DEPDIKNAS TAHUN 2006
1. Secara umum penyusunan LK Depdiknas Tahun
2006 sebagian telah mengikuti PMK No. 59/PMK.06/
2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian sbb.:
a. UAW belum belum difungsikan sebagai mestinya;
b. Neraca belum menggambarkan keadaan yang
sebenarnya, yaitu :
1) Saldo Kas
2) Saldo Bank
3) Persediaan
20. Lanjutan
4) Piutang PNBP, berdasarkan akrual (angsuran MHS, pihak
ketiga)
5) Aset Tetap belum dinilai sesuai dengan keadaan
sebenarnya, misalkan : Tanah (NJOP), kondisi barang
inventaris (B/RR/RB);
6) Status kepemilikan tanah (sertifikat hak milik).
7) Pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Fakultas/UPT/
Lembaga, belum dilaporkan kepada Rektorat dan tidak
tercatat dalam Neraca PTN.
c. Rekonsiliasi antara SABMN dan SAK belum dilaksanakan.
d. LRA belum menggambarkan keadaan sebenarnya
1) belum seluruh PNBP disetorkan ke rekening Rektor;
21. Lanjutan
2) PNBP yang berada di rekening Rektor tidak
seluruhnya disetorkan ke Kas Negara pada
akhir tahun;
3) Fakultas/UPT/Lembaga belum seluruhnya mem
pertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan
kepada Rektorat.
22. REALISASI PENERIMAAN PNBP 2006
No PTN Posisi Laporan
1 UNJ Jakarta Juli
2 Poltek N Jakarta Juli
3 Unpad Bandung November
4 Poltek M.N. Bandung November
5 STSI Bandung Juli
6 Undip Semarang Maret
7 UNS Surakarta September
23. No PTN Posisi Laporan
8 Poltek N Semarang November
9 ISI Yogyakarta Agustus
10 ITS Surabaya September
11 Unesa November
12 Poltek Elek. N. Surabaya Juli
13 Poltek Perkapalan N. Surabaya November
14 Unbraw Malang September
15 Un. Trunojoyo November
24. No PTN Posisi Laporan
16 Un. Syiah Kuala Juli
17 Un. Malikussaleh Tidak Ada
18 UN Medan November
19 Poltek N. Medan November
20 Un. Andalas Padang Oktober
21 STSI Padang Panjang November
22 Poltek N. Padang November
23 Un. Riau November
25. No PTN Posisi Laporan
24 Un. Jambi Juli
25 Unsri November
26 Poltek N. Sriwijaya November
27 Unlam November
28 Poltek N. Banjarmasin November
29 Un. Mulawarman Kaltim September
30 Poltek N. Samarinda November
31 Unsrat, Sulut September
26. No PTN Posisi Laporan
32 Un. Halu Oleo, Sultera September
33 Unhas September
34 UN Makassar Tidak Ada
35 Poltek N. Ujung Pandang Juli
36 Un. Pattimura Juli
37 Poltek N. Ambon September
38 Un. Khaerun, Ternate September
39 Poltek Perimakan N. Tual Oktober
27. No PTN Posisi Laporan
40 Unud Mei
41 STSI Denpasar November
42 Un. Nusa Cendana September
43 Poltek Pertanian N. Kupang November
44 UN Papua Juli
45 Untirta November
