Dokumen tersebut membahas tentang fungsi pengawasan dalam organisasi serta peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perumusan kebijakan pengawasan tahunan, pelaksanaan program kerja pengawasan, evaluasi hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan analisis pemberian sanksi.