adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
pengelolaan wakaf di indonesia
1. NAMA KELOMPOK:
CAHYA EZRA. A
MAUDIA ARDANTI
RIZKY ASTRI. W
SAHARA OKTAVIAWATI
URAY VAMI IMRA. A
YENIKA FIBRIANITA
KELAS: X PMS 4 (@TENSESFO)
SMA NEGERI 2 PONTIANAK
Pendidikan Agama Islam
PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA
Assalamu’alaikum
2. WAKAF
APA ARTI WAKAF ITU??
Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004
dijelaskan baahwa: “Wakaf adalah perbuatan
hukum wakif untuk memisahkan sebagian
benda miliknya, untuk dimanfaatkan
selamanya atau dalam jangka waktu waktu
tertentu sesuai kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan
umum menurut syari’ah.”
3. Wakaf hukumnya sah apabila dilaksanakan
menurut syariah. Wakaf yang telah diikrarkan
tidak dapat dibatalkan. Wakaf bertujuan untuk
memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan
fungsinya. Dengan fungsinya adalah mewujudkan
potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf
untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan
kesejahteraan umum.
5. benda tidak bergerak
• hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum
terdaftar
• bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
• . hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
benda bergerak.
• uang
• logam mulia surat berharga
• Kendaraan` hak atas kekayaan intelektual
• hak sewa
BENDA TIDAK BERGERAK BENDA BERGERAK
7. pengurus organisasi yang
bersangkutan memenuhi
persyaratan nazhir perseorangan
organisasi yang bergerak di
bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, dan/atau
keagamaan Islam
8. Pengurus badan
hukum yang
bersangkutan
memenuhi persyaratan
nazhir perseorangan
badan hukum Indonesia
yang dibentuk sesuai
dengan peraturan
perundang.undangan
yang berlaku
badan hukum yang
bersangkutan bergerak
di bidang sosial,
pendidikan,
kemasyarakatan,
dan/atau keagamaan
Islam.
SYARAT BADAN HUKUM NADZIR
9. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua)
orang saksi. Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta
dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
dewasa
beragama Islam
berakal sehat
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
10. Peruntukan harta benda wakaf adalah
diperuntukan untuk :
sarana dan kegiatan ibadah
sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim
piatu, bea siswa
kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan.
PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF
12. Dalam Pasal 49 ayat (1) Wewenang
Badan Wakaf Indonesia
melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf
melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
berskala nasional dan internasional
memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan
dan status harta benda wakaf
memberhentikan dan mengganti nazhir
memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
13. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya,
tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau
diwariskan.Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan
fatwa tentang Wakaf Uang, (11/5/2002).
Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah
wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang,
lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
Termasuk ke dalam pengertian uang adalah
surat-surat berharga.
Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk
hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
14. syarat-syarat pengelolaan wakaf
Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan
peruntukannya.(Pasal 42)
Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh
Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan
sesuai dengan prinsip syariah.
Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
produktif.
Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin,
maka digunakan lembaga penjamin syariah.
Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda
wakaf kecuali atas dasar izin tertuli dari Badan Wakaf
Indonesia.(Pasal 44)