Dokumen tersebut membahas tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara yang mengatur perwakafan di Indonesia. BWI bertugas untuk membina pengelola wakaf (nadzir) agar dapat mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara lebih baik guna memberikan manfaat bagi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan tentang persyaratan dan prosedur pengangkatan serta penggantian nadzir.

1. D. Kegiatan Pembelajaran ke 6
1. Topik Pembelajaran : Badan/Lembaga Wakaf
2. Tujuan Materi Pembelajaran
Mahasiswa mampu :
a. Menjelaskan Badan Wakaf Indoensia
b. Menjelaskan Lembaga lembaga Wakaf
3. Materi Pembelajaran
a. Badan wakaf Indonesia
1. Kedududkan badan wakaf indonesia
Badan wakaf indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam
rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di indonesia.
BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh
nadzir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nadzir agar aset
wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar
pada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun
pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat
membentuk perwakilan diprovinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.
Anggota BWI di angkat dan diberhentikan oleh presiden. Masa jabatannya 3 tahun dan
dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai 30
orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh
panitia pelaksana seleksi yang dibentuk BWI dan perwakilan BWI diangkat dan juga
diberhentikan oleh BWI. struktur kepengurusan BWI terdiri atas dewan pertimbangan dan
badan pelaksana. Masing masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari para anggota
bada pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah
unsur pengawas.

2. 2. Tugas badan wakaf indonesia (BWI)
Berdasarkan pasal 49 ayat 1 undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, BWI
mempunyai tugas sebagai wewenang sebagai berikut:
1. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembankan
harta benda wakaf
2. Melakukan pengelolahan dan pengembangan harta benda wakaf sekala nasional
dan internasional
3. Memberikan persetujuan juga izin atas perubahan peruntukan dan status harta
benda wakaf
4. Memberhentikan dan mengganti nadzir
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan
kebjakan dibidang perwakafan
Kemudian, melalui peraturan BWI No 1 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja
badan wakaf indonesia, menjabarkan tugas dan wewenangnnya sebagai berikut:
1. Melukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelolah dan mengembangkan
harta benda wakaf
2. Membuat pedoman pengelolahan dan pengembangan harta benda wakaf
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bersekala nasional
da internasional serta harta benda wakaf terlantar
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan dan/untuk
status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangn dan/atau persetujuan atas pertukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan dan kepada pemerintah dalam penyusunan
kebijakan dibidang perkawafan,
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir, dan
mengangkat kembali nadzzir yang telah habis masa baktinnya,
8. Memberhentikan dan mengganti nadzir bila dipandang perlu,
9. Memberikan saran dan pertimbangan pada menteri agama dan menunjuk lembaga
keuangan syari’ah penerima wakaf uang (LKS-PWU).
10. Menerima pendaftaran akta ikrar wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari
pejabat pembuat akta AIW atau (PPAIW).

3. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan kementrian agama
(c.q. Direktorat pemberdayaan wakaf), Majelis ulama indonesia, badan pertanahan nasional,
bank indonesia, badan perencanaan pembangunaan nasional, islamic develoment bank, dan
berbagai lembaga lain, tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan
pengusaha/investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif.
3. Visi dan misi badan wakaf indonesia (BWI)
Adapun yang menjadi visi dan misi dari badan wakaf indonesia adalah sebagai berikut:
Visi badan wakaf indonesia yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya
masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritasi untuk mengembangkan perwakafan dan
integritas untuk mengembangkan nasional dan internasional.
Misi badan wakaf indonesia yaitu menjadikan badan wakaf indonesia yaitu sebagai
lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda
wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.
4. Organisasi dan keanggotaan badan wakaf indonesia (BWI)
Menurut undang-undang wakaf pasal 51-52 tahun 2004 tentang keorganisasian, badan
wakaf indonesia terdiri atas badan pelaksana dan dewan pertimbangan, badan pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas badan wakaf
indonesia, dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur
pengawas pelaksanaan tugas badan wakaf indonesia.
Badan pelaksana dan dewan pertimbangan badan wakaf indonesia sebagaimana dimaksud
dalam pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil
ketua yang di pilih dari dan oleh para anggota. Susunan keanggotaan masing-masing badan
pelaksana dan dewan pertimbangan badan wakaf indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dtetapkan oleh para anggota.
Adapun mengenai keanggotaan terdapat pada pasal 53-54 undang-undang wakaf tahun
2004, yaitu jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh)
orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. Untuk
dapat diangkatmenjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus
memenuhi persyaratan:

4. 1) Warga negara Indonesia
2) Beragama Islam
3) Dewasa
4) Amanah
5) Mampu secara jasmani dan rohani
6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
7) Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan
dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari’ah; dan
8) Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan
lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.
Dalam pasal 57 untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan badan wakaf indonesia
diusulkan kepada presiden oleh menteri, kepada presiden untuk selanjutnya dilaksanakan
oleh badan wakaf indonesia. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan
badan wakaf indonesia, yang pelaksanaanya terbuka untuk umum. Pertanggung jawaban
diatur dalam pasal 61 yaitu:
(1) Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas badan wakaf indonesia dilakukan melalui
laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada
menteri
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada
masyarakat.
5. perwakilan badan wakaf indonesia (BWI)
1) melaksanakan kebijakan dan tugas tugas bwi di tingkat provinsi.
2) melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan tugas BWI provinsi
3) melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta
benda wakaf.
4) bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik
ke dalam maupun ke luar.

5. 5) memberhentikan dan /atau mengganti nadzir yang luas tanah wakafnya 1000M (seribu
meter per segi) sampai dengan 20.000 M (dua puluh ribu meter per segi).
6) menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nadzir yang luas tanah wakafnya 1.000 m
sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu meter per segi).
7) melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta
benda wakaf yang luasnya paling sdekit 1.000 m (seribu meter per segi).
8) melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta
benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1.000 M (seribu meter
per segi).
9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.
b. Nazhir wakaf
1. Penegeritan Nazhir
Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara-yandzuru-nadzaran yang memiliki
arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nazhir adalah isim fa’il dari
kata nazhir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas
(penjaga). Sedangkan nazhir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas
untuk mengelola wakaf.
Nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk
memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.
Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf
menjelaskan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Meskipun para pqoha tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf,
namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukan nadzir wakaf. Pengangkatan
nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf
itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingannya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga
berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nazhir wakaf. Meskipun demikian

6. tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan
kepadanya.
Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya
terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang
dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun
Hasanah, bahwa kewajiban nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk
menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian nazhir berarti orang yang berhak untuk
bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil
wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang
memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.
2.
 Persyaratan pendaftaran nazir
Bagi Nazhir Perseorangan
 Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan pendaftaran
nazhir kepada BWI.
 Surat pengantar permohonan pendaftaran nazhir dari KUA tempat harta benda
wakaf berada yang ditujukan kepada BWI.
 Jenis harta benda wakaf.
 Keterangan alamat sekretariat, telpon/fax.
 Foto copy KTP nazhir.
 Daftar riwayat hidup nazhir.
 Foto copy Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
(APAIW).
 Foto copy Surat Pengesahan Nazhir.
 Foto copy sertifikat wakaf (jika sudah bersertifikat).
 Kegiatan nazhir.
Bagi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum selain persyaratan di atas, juga
melampirkan persyaratan berikut ini;

7.  Foto copy salinan akta notaris tentang pendirian organisasi/badan hukum dan
anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
 Daftar susunan pengurus.
 Foto copy Anggaran Rumah Tangga.
 Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan
lain yang merupakan kekayaan organisasi/badan hukum.
 Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.
 Persyaratan penggantian nazhir
Bagi Nahir Perseorangan
 Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian
nazhir kepada BWI.
 Surat pengantar permohonan penggantian nazhir dari KUA tempat harta benda
wakaf berada yang ditujukan kepada BWI.
 Keputusan rapat tentang penggantian nazhir dengan menyebutkan struktur
nazhir paling kurang 3 (tiga) orang yaitu ketua, sekretaris dan bendahara serta
melampirkan daftar hadir peserta rapat. (Nazhir organisasi atau badan hukum
tanpa menyebutkan struktur nazhir).
 Alasan penggantian nazhir (di-check list sesuai dengan alasan penggantian
nazhir).
 Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir meninggal dunia, dengan
melampirkan surat keterangan meninggal dunia/kematian dari instansi yang
berwenang.
 Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir berhalangan tetap, dengan
melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai
cukup.
 Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir mengundurkan diri, dengan
melampirkan surat pengunduran diri dari pihak bersangkutan bermaterai
cukup.
 Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir organisasi atau badan hukum
bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

8. undangan, dengan melampirkan surat keterangan dari pengurus dan/atau
instansi yang berwenang.
 Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir tidak melaksanakan tugasnya
dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya
bermaterai cukup.
 Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir dijatuhi hukuman pidana oleh
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan
melampirkan salinan putusan pengadilan.
 Foto copy KTP calon nazhir atau pengurus yayasan/organisasi (ketua,
sekretaris, bendahara).
 Daftar riwayat hidup calon nazhir atau pengurus yayasan/organisasi (ketua,
sekretaris, bendahara).
 Foto copy Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
(APAIW).
 Foto copy Surat Pengesahan Nazhir.
 Foto copy sertipikat wakaf (jika sudah bersertifikat).
 Program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.
 Laporan pengelolaan dan pengembangan wakaf.
Bagi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum selain persyaratan di atas, juga
melampirkan persyaratan berikut ini;
 Foto copy salinan akta notaris tentang pendirian organisasi/badan hukum dan
anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
 Daftar susunan pengurus.
 Foto copy Anggaran Rumah Tangga.
 Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan
lain yang merupakan kekayaan organisasi/badan hukum.
 Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.
3. Hak Dan Kewajiban Nazir Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Nazir

9.  Hak Nazhir
Hak Nazhir diberikan apabila ia telah menjalankanya kewajibannya sesuai dengan
tanggung jawab sebagai Nazhir, Nazhir melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan
haknya berupa upah atau imbalan, bahwa orang yang mengurus harta benda wakaff juga
berhak atas hasil dari harta wakaf yang telah ia kelola.
Dalam PP nomor 28 tahun 1997 disebutkan bahwa Nazhir berhak mendapatkan
penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri
Agama.
Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 12 disebutkan bahwa
dalam melaksanaan tugas Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan
harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %.
 Kewajiban Nazhir
Dalam pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2003, disebutkan bahwa Nazhir
mempunyai tugas-tugas antara lain:
 Melakukan pengadministasikan harta benda wakaf.
 Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi, dan peruntukannya.
 Mengawasi dan melindungi haeta benda wakaf.
 Melaporkan pelaksanaan tugas kebadan Wakaf Indonesia.
Dalam peraturan pemerintahan no 42 tahun 2006 pasal 13 disebutkan kewajiban-
kewajiban Nazhir diantaranya:
 Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, dan mengembangkan
mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
 Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan
Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.
 Pengangkatan Nazir
dalam proses pengangkatan Nazhir hendaklah diketahui oleh seorang nazhir haruslah
memiliki kepribadian yang baik. Hal ini tentu menjadi tolak ukur ke depannya dalam
memantau proses dan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Tidak bisa dipandang sebelah mata

10. bahwa berbagai permasalahan di bidang wakaf disebabkan oleh karena nazhir yang ‘kurang’
bekerja secara profesional.
Keberadaan nazhir diperlukan dalam pengelolaan wakaf. Nazhir dan lembaga
pengelolaan wakaf sebagai ujung tanduk pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
Sebelum menjadi nazhir tentunya ada beberapa karakteristik khusus yang menjadi kualifikasi
dalam penetapannya. Nazhir harus didaftar pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk
mendapatkan pengesahan.
Sebelum melaksanakan tugasnya, Nazhir harus mengucapkan sumpah dihadapan
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2
saksi dengan isi sumpah sebagai berikut :
“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nazhir langsung atau
tidak langsung dengan nama atau dengan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan
ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga “.
“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan
ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu
janji atau pemberiaan”.
Sedangkan jumlah Nazhir diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-
kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
 Pemberhentian Nazir
Dalam prosesnya, Nazhir pula dapat diberhentikan. Nazhir diberhentikan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan karena :
 Meninggal dunia.
 Atas permohonan sendiri.
 Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nazhir.
 Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

11. Bilamana terdapat lowongan jabatan nazhir karena salah satu alasan diatas maka
penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis
Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Sedangkan seorang nazhir yang telah berhenti
disebabkan karena meninggal dunia (tidak dengan sendirinya) maka digantikan oleh salah
seorang ahli warisnnya.[10] Menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 14
ayat (1)-(2) ketentuan mengenai masa bakti nadzir ialah:
 Masa bakti nadzir perseorangan adalah lima tahun dan dapat di angkat
kembali.
 Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI dengan syarat nadzir telah
melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan prinsip syari’ah dan
peraturan perundang-undangan.
4. Mekanisme Pembuatan Akta Ikrar Wakaf?
Cara membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
adalah dengan cara datang ke KUA setempat membawa persyaratan.
 Sertifikat Hak Atas Tanah bagi yang sudah memiliki sertifikat, bagi yang
belum bersertifikat membawa surat-surat pemilikan tanah tentunya sudah
termasuk surat seperti; pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dll.
 Surat Pernyataan Wakaf yang asli dan sudah di photocopy rangkap 4 supaya
tidak ada rekayasa dan aman.
 Photo copy KTP Wakif (yang berwakaf) apabila masih hidup.
 Photocopy KTP para Pengurus yang akan ditetapkan sebagai Nadzir Wakaf
dan KTP para Saksi rangkap 2.
 Membawa Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat yang diketahui
Camat, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, supaya tidak terjadi
penggusuran nantinya.
 Untuk Susunan Pengurus Masjid/Mushalla atau lainnya, juga harus ditanda
tangani oleh Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 Pendaftar mengisi Formulir Model WK dan WD, jika belum bisa akan
dibimbing.

12.  Sebelum penandatanganan, harus menyerahkan Materai bernilai Rp. 6.000
(enam ribu rupiah) sebanyak 7 lembar. Jumlah tersebut karena ada beberapa
berkas yang di tandatangani di atas materai Rp. 6.000.
 Setelah itu dilaksanakan penandatanganan Ikrar Wakaf (W1) bagi Wakif yang
masih hidup dan Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
(APAIW). Setelah semua surat-surat lengkap, diketik oleh petugas KUA untuk
di jadikan surat kuasa kepada PPAIW, kemudian diproses pendaftarannya ke
BPN Kabupaten Cilacap.
5. Mekanisme, Pengolahan, Pembinaan, Serta Pengawasan Wakaf
 Mekanisme Wakaf
 Calon Wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan
keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah
miliknya.
 Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik Wakif baik berupa pekarangan,
pertanian (sawah-tambak) atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan
bangunan prduktif, atau bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh
nadzir/pengurus lembaga sosial-agama dan berdiri bangunan sosial-agama.
 Calon Wakif memberitahukan kehendaknya kepada Nadzir (orang yang
diserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa/Kelurahan atau Nadzir yang
ditunjuk.
 Nadzir terdiri dari
a. Nadzir Perorangan biasa disebut Nadzir Desa/Kelurahan atau Nadzir yang
ditunjuk (Minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat
Objek Wakaf).
b. Nadzir Organisasi contoh Pengurus NU atau Pengurus Muhammadiyah di
tingkat kecamatan atau kabupaten.
c. Nadzir Badan Hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
yang berlaku).
 Calon Wakif dan Nadzir memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA yang mewilayahi

13. tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf dengan membawa bukti
asli dan foto copy kepemilikan (Sertipikat Hak, HGB, Petok atau Keterangan
Tanah Negara (yang sdh dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan
sosial).
 Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertipikat hak milik yg dipecah (tidak
diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang
diwakafkan (proses pemisahan/[emecahan sertipikat di BPN). Bila dari tanah
yasan/bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan luas yang diwakafkan
mendekati luas riel.
 Calon Wakif & Nadzir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan
(lihat lampiran persyaratan administrasi) Diusakan persyaratan administrasi
telah lengkap sebelum dilaksanakan Ikrar Wakaf.
 Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf
dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk wakaf
baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf
telah lama dilakukan oleh wakif dibawah tangan dan wakifnya telah
meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf) .
 Nadzir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor BPN
setempat untuk mendapatkan sertipikat Tanah Wakaf sesuai dengan
persyaratan yang ada.
 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
Pengelolaan harta benda wakaf terdapat pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi: nadzir wajib mengelola dan mengembangkan
harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berbunyi:
 Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana
dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah.
 Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

14.  Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud
pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin
syari’ah.
Sedangkan pengembangan wakaf terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang berbunyi:
 Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang
melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin
tertulis dari BadanWakaf Indonesia.
 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta
benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan
yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.
 Pembinaan dan Pengawasan wakaf
Pasal 63
 Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
 Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri
mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama
Indonesia.
Pasal 64
Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan
kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang
dipandang perlu.
Pasal 65
Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.
Pasal 66

15. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan
Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.