3. Wakaf merupakan pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan
jalan menahan asal (tahbis al ashli), lalu menjadikan manfaatya berlaku umum. Tahbis
al ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual,
dihibahkan, digadaikan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah
sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (waqif) tanpa imbalan (Putra & Ali, 2021).
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum,
perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya
bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki
kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan
umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah
(Nurdin, n.d.).
5. Pembatalan akta ikrar wakaf terhadap objek tanah wakaf yang telah dijual
oleh ahli waris wakif” Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa
dalam melaksanakan perbuatan wakaf seorang wakif harus menuangkannya didalam akta
ikrar wakaf, akta ikrar wakaf tersebut harus dibuat di hadapan pejabat pembuat akta ikrar
wakaf (kepala KUA setempat) dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan dari akta ikrar
wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 21-22 undang-undang no 41 tahun 2004
tentang wakaf, jika tidak memenuhi maka dapat dikatakan cacat hukum atau batal demi
hukum .
Setelah pengikraran wakaf dan penuangannya ke dalam Akta Ikrar Wakaf
selesai dilaksanakan, maka perbuatan mewakafkan tersebut telah dianggap terwujud
dalam keadaan sah dan mempunyai kekuatan bukti yang kuat (otentik). Sehingga dengan
demikian, tanah wakafnya itu sendiri telah terjamin dan terlindungi eksistensi dan
keberadaanya dari satu generasi ke generasi. Setelah selesai Akta Ikrar Wakaf, maka
PPAIW atas nama na<z}hir diharuskan mengajukan permohonan kepada
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Dektorat Agraria setempat untuk
mendaftar perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan PP No. 10 Tahun 1961.
9. Salah satu yang berperan penting dalam
mengelola wakaf yakni seorang nazhir.
Kedudukan seorang nazhir merupakan pihak
yang menerima dan mengelola harta benda
wakaf dari wakif untuk dikembangkan serta
dikelola sesuai dengan peruntukannya. Seorang
nazhir juga bertanggung jawab untuk menjaga,
mengembangkan dan memelihara wakaf agar
wakaf berjalan dengan baik sebagaimana
dengan fungsinya yang diharapkan dan sesuai
dengan syariat Islam. Pengelolaan dan
pemanfaatan harta benda wakaf secara
produktif dilakukan antara lain dengan cara
investasi, produksi, penanaman modal,
kemitraan, perdagangan, perindustrian,
pembangunan gedung, apartemen, pertokoan
serta pendidikan dan lain sebagainya. Disinilah
fungsi seorang nazhir diberikan kepercayaan
untuk mengelola dan mengembangkan harta
benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.
Dalam pengelolaan wakaf, peran
terpenting terletak pada eksistensi
nazhir. Karena jika wakaf dikelola
dengan professional, maka wakaf
akan menjadi institusi keislaman
yang potensial. Selain itu
manajemen wakaf harus
menampilkan performa terbaik agar
dapat lebih memainkan peranan
sosial ekonominya. Kemajuan atau
kemunduran wakaf sangat
ditentukan oleh pengelolaan wakaf
yang professional.
11. 1. Lembaga Keuangan Syari`ah Penerima Wakaf
Uang atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang
kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
Pendaftaran wakaf uang dari LKS- PWU ditembuskan
kepada BWI untuk diadministrasikan.
2. Pengumuman Harta Benda Wakaf: PPAIW
menyampaikan AIW kepada kantor Kementerian
Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum
wakaf yang tersedia pada Kantor Kementerian
Agama dan BWI.
1. PPAIW mendaftarkan AlW dari:
a. ) benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
b. ) benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dari yang memiliki atau tidak
memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI,
dan selama daerah tertentu belum dibentuk BWl, maka pendaftaran tersebut
dilakukan di Kantor Departemen Agraria setempat.
2. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti
kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan
pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan
pendaftaran benda bergerak tersebut.
3. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti
pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti
lainnya.
4. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti
pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan
kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi
dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat (Nurdin, n.d.).
1. Harta Benda Wakaf
bergerak berupa uang
2. Wakaf Benda
Bergerak Selain Uang
