Lembaga Pengelola Wakaf

1. LEMBAGA PENGELOLA WAKAF
GUSTI DIRGAALFAKHRI PUTRA 2120030003
MAISYAH AFRIYANI 2120030001
SURYANI MUSANNA SIREGAR 2120030002

2. Pendahuluan
■ Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup
penting. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat
signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum Muslimin, baik di bidang
pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum,
keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara umum.
Salah satu bentuk wakaf yang berkembang di zaman klasik Islam bahkan sampai
zaman modern ini adalah wakaf tunai.
■ Sayangnya, kemanfaatan wakaf ini belum optimal didapatkan, khususnya di Indonesia.
Wakaf selama ini masih berada di seputar rumah ibadah, kuburan dan madrasah. Jika
dilihat dari segi keagamaan, semangat ini tentunya baik, karena wakaf yang ada di
manfaatkan sebagai rumah ibadah dan dapat meningkatkan keimanan dari
masyarakat. Namun, jika dilihat dari sisi ekonomis, potensi itu masih jauh dari yang
diharapkan. Idealnya wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan
menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Realnya, bersama dengan zakat, wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan
kemiskinan. Pengelolaan wakaf secara produktif tidak terlepas dari media yang
diigunakan dalam menunaikan zakat.
2

3. Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa yang berarti habasa (menahan). Dan al-man’u
(menghalangi). Sedangkan wakaf secara istilah antara lain dikemukakan oleh beberapa ulama
sebagai berikut:
Abu Hanifah Wakaf adalah menahan benda yang menurut hukum, tetap milik wakif dalam rangka
mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif,
bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, ia berpendapat bahwa wakaf itu
tidak mengikat (tidak terikat oleh hukum-hukumnya), wakaf diberikan karena semata-mata hanya
ingin memberikannya.
Mazhab Maliki Wakaf adalah perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya yang digunakan
oleh penerima wakaf walaupun yang dimilikinya itu dengan cara menyewa atau menjadikan
penghasilan-penghasilan dari harta tersebut, artinya wakif menahan hartanya dari semua bentuk
pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan atau pemanfaatan hasil dari harta tersebut untuk tujuan
kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan dalam tempo
tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Wakaf menurut
Malikiyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya
memutus hak pengelolaannya
3

4. Pengertian Wakaf Menurut Perundang-undangan Indonesia
■ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan
hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum
lainnya sesuai dengan ajaran islam.
■ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok
orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk
selama-lamanya guna kepentingan ibadat dan keperluan lainnya sesuai dengan ajaran islam.
■ UU No 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /
atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum
menurut syariat.
■ PP No 42 Tahun 2006 Wakaf adalah seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan
/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum
menurut syariat. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun
1977 pasal 1 ayat 1.
■ Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 215.
■ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41
Tahun 2004Tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama, 2007, hal. 3.
4

5. Regulasi Wakaf
■ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf
■ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf
■ Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf
■ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
■ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
■ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan
Penjelasannya
■ Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
■ Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
■ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
■ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf
Uang
■ Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir
Wakaf Uang
■ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun
2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya
■ Daftar LKS PWU Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI
5

6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia
■ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan
Wakaf Indonesia
■ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi
Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
■ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian
Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
■ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang
■ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi
Nazhir Badan Wakaf Indonesia
■ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
■ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf
Uang
■ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf
■ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
■ Nama-nama Nazhir Wakaf Uang yang Terdaftar di BWI
6

7. Prinsip Operasional Wakaf
Ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran dari undang-undang tersebut, paling tidak meliputi lima prinsip yaitu:
■ Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, hal tersebut dapat dilihat
adanya penegasan dalam undang-undang ini agar wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan
serta diumumkan yang pelaksanaannnya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai wakaf yang harus dilaksanakan.
■ Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak,
menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaan berupa harta benda bergerak, baik
berwujud dan tak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan
benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan
Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah di sini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syari’ah, misalnya badan hukum
di bidang perbankan syari’ah.
■ Peruntukan harta wakaf tidak semata-mata kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga dapat diperuntukkan
memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.
■ Untuk mengamankan harta benda wakaf dan campurtangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu
meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
■ Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah
sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang
perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda
wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang
perwakafan.
7

8. Kedudukan Wakaf
Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan
dalam UU Wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk
memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama,
Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan
Presiden (Kepres) No. 75 tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan
bahwa: “Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan
perwakafan di Indonesia”, maka dapat dipastikan bahwa BWI merupakan lembaga yang
bersifat independen untuk menjalankan permasalahan perwakafan di Indonesia, dan
dalam melaksanakan tugasnya tersebut bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
Mengingat BWI lahir berdasarkan amanat Undang-Undang, maka sebagaimana
kedudukan Undang-Undang, yaitu amanat dari oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dengan demikian maka BWI mempunyai kedudukan hukum yang kuat
dalam struktur hukum nasional. Seiring dengan ketentuan status tersebut, tentunya
Undang-Undang juga memberikan tugas dan wewenang bagi BWI secara kelembagaan.
Setelah menjalankan tugas dan wewenangnya, BWI diperintahkan oleh Undang-Undang
untuk bertanggungjawab kepada Menteri dan mengumumkan hasil laporan tahunannya
kepada masyarakat. BWI merupakan kelembagaan negara telah memiliki aturan yang
lengkap sebagaimana lembaga negara pada umumnya.
8

9. Bentuk Wakaf
1. Wakaf Ahli
Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan
kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah
atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Di beberapa negara, amalan
wakaf ahli ini sudah dihapus seperti di Turki, Lebanon, Syria, Mesir, Irak dan Libya. Wakaf
ahli ini dihapus karena beberapa faktor seperti tekanan dari penjajah, wakaf ahli dianggap
melanggar hukum ahli waris, selain itu wakaf ahli dianggap kurang memberi manfaat
yang banyak untuk masyarakat umum.
Di Indonesia, wakaf ahli masih berlaku, begitu juga di Singapura, Malaysia dan Kuwait. Hal
ini dianggap karena bisa mendorong orang-orang untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf ahli
juga tertulis dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2006 Pasal 30. Di dalam Undang-
Undang dituliskan bahwa,
‘Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan
umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.’
Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum
beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan pertimbangan BWI.’
9

10. 2. Wakaf Khairi
Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah
wakaf dimana pihak pewakaf memberikan syarat penggunaan wakafnya untuk kebaikan-
kebaikan yang terus menerus seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-
lain. Wakaf khairi adalah jenis wakaf untuk mereka yang tidak memiliki hubungan seperti
hubungan keluarga, pertemanan atau kekerabatan antara pewakaf dan orang penerima
wakaf.
3. Wakaf Musytarak
Wakaf musytarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan
secara bersama-sama dan dimiliki oleh kegerunan si pewakaf. Wakaf musytarak ini masih
diterapkan oleh beberapa negara seperti di Malaysia dan Singapura.
4. Wakaf benda tidak bergerak
Selain wakaf di atas, wakaf juga dibagi menjadi wakaf berdasarkan jenis harta. Salah
satunya adalah wakaf benda tidak bergerak. harta-harta yang dimaksud adalah bangunan,
hak tanah, tanaman dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah.
5. Wakaf benda bergerak selain uang
Ada juga wakaf benda bergerak selain uang yaitu benda-benda yang bisa berpindah
seperti kendaraan. Selain itu ada juga benda yang bisa dihabiskan dan yang tidak, air,
bahan bakar, surat berharga, hak kekayaan intelektual dan lain-lain
10

11. Program Kerja Wakaf
■ Sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai
tugas dan wewenang sebagai berikut:
– Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf.
– Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala
nasional dan internasional.
– Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status
harta benda wakaf.
– Memberhentikan dan mengganti nazhir.
– Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
– Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan
kebijakan di bidang perwakafan.
11

12. ■ Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah
strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No.4/2006 pasal 53, meliputi:
■ Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik
perseorangan, organisasi dan badan hukum.
■ Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian,
pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
■ Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
■ Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak
dan/atau benda bergerak.
■ Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan
pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
■ Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam
pengembangan dan pemberdayaan wakaf.
12

13. Manajemen Pengelolaan Wakaf
Harus diakui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola
manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional-konsumtif. Hal tersebut bisa diketahui
melalui beberapa aspek:
■ Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga kenadziran masih sentralistik-otoriter
(paternalistik) dan tidak ada sistem kontrol yang memadai. Kontrol yang memadai sangat
penting untuk dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah
direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang
diharapkan.
■ Rekruitmen SDM kenadziran. Banyak nadzir wakaf yang hanya didasarkan pada ketokohan
seperti ulama, kyai, tokoh masyarakat, ustadz dan lain-lain, bukan pada aspek profesionalisme
atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terurus atau
terkelola secara baik.
■ Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak
memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan
political will pemerintah yang belum maksimal.
■ Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak
yang besifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
■ Sistem kontrol dan pertanggung jawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang
sentralisitik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya
sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.
13

14. Peran Wakaf dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
■ Pengembangan ekonomi perlu ditopang dengan adanya sumber pendanaan untuk mengerakan
pilar pilar ekonomi tersebut ada tiga sumber pendanaan sosial yakni Ziswaf
■ Disamping penguasaan pasar dan sumber pendanaan dari Ziswaf dan syirkah juga perlu adanya
dukungan pemerintah dalam hal ini kemudahan dalam penerbitan sertifikat wakaf dan bantuan
pendanaan dalam penerbitannya-karena sekarang dapat dilihat bahwa masih banyak tanah wakaf
yang berlum bersertifikat
■ Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi
pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional
■ Terkait tata kelola yang baik, yang harus dilakukan pertama adalah manajemen dan profesionalitas
nadzir, baik mengenai (a) kredibilitas terkait dengan kejujuran, (b) profesionalitas terkait dengan
kapabilitas, maupun (c) kompensasi terkait dengan upah
■ Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dapat dilakukan
dengan berbagai cara. Kategori produktif yang dapat dilakukan antara lain cara pengumpulan,
investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan,
perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar
swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak
bertentangan dengan syariah.
14

15. SEKIAN & TERIMAKASIH
15
WASSALAM